Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174055 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
Yoyok Widoyoko
Jakarta: Gibon Group Publications, 2005
352.266 YOY k (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hoogheid, J.C
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
338.61 HOO bt II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Praditia Triyundarta
"ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN, contohnya PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI dan kewajibannya dalam menyediakan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, ruang lingkup Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, BUMN/BUMD, dan partai politik. Adapun status anak perusahaan BUMN dalam UU KIP adalah bukan merupakan Badan Publik. Hal ini karena terjadi transformasi status hukum keuangan negara, dimana dana dari negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN bertransformasi menjadi modal negara pada BUMN, dan selanjutnya menjadi kekayaan BUMN tersebut. Keuangan negara yang merupakan keuangan publik bertransformasi menjadi keuangan BUMN yang merupakan keuangan privat. Saat BUMN membentuk anak perusahaan, maka modal anak perusahaan BUMN adalah bersumber dari keuangan privat, bukan APBN. Modal anak perusahaan BUMN sama sekali tidak memiliki unsur APBN di dalamnya.

ABSTRACT
Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Undang undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP regulates that Public Entity shall provide Public Information as stipulated under UU KIP. However, the scope of Public Entity remains unclear and multi interpretive. One of the requirements as a Public Entity refers to the source of funding obtained through the State Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN the Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, community donation, local and or international donation. The subsidiary of State Owned Enterprise Badan Usaha Milik Negara BUMN, for example PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah as the subsidiary of PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI and its obligation providing Public Information shall be examined further. This research is using a juridical normative approach. Based on the research, the scope of Public Entity is the executive, legislative, and judicative entity, other entity which functions and core duties related to the administration of the state which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, non governmental organization which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, community donation, local and or international donation, BUMN Regional Government Enterprise, and political party. Thus, the status of the subsidiary of BUMN under UU KIP is not Public Entity. This is because the transformation of the legal status of state finance, in which the funding from the state invested as capital participation in BUMN is transformed into state capital, and further become the assets of BUMN. The state finance, which is be a public finance, transformed into BUMN finance that considered as private finance. When a BUMN established a subsidiary, the funding is sourced from private not the APBN. The capital of the subsidiary of BUMN absolutely has no elements of APBN in it."
2017
T48375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafizh Rafizal Adnan
"Transformasi digital pada fasilitas layanan kesehatan merupakan hal krusial seiring dengan pertambahan kompleksitas layanan. Implementasi enterprise architecture dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan transformasi tersebut dengan menyelaraskan strategi organisasi dan kebutuhan teknologi infomasi. Namun demikian, mengimplementasikan enterprise architecture bukan pekerjaan yang mudah bagi pihak fasilitas layanan kesehatan yang kompetensi utamanya adalah pelayanan medis. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor pendorong, tantangan, dan strategi optimal untuk implementasi enterprise architecture pada fasilitas layanan kesehatan. Penelurusan literatur sistematis, multiple case study, dan teknik perhitungan fuzzy AHP-TOPSIS digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Terdapat enam belas informan dari sebelas fasilitas layanan kesehatan terdiri dari rumah sakit tipe A, B, C, dan D yang dilibatkan pada multiple case study. Hasil studi kualitatif tersebut kemudian dilakukan pembobotan menggunakan teknik fuzzy AHP-TOPSIS. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enam faktor pendorong, lima kategori tantangan, delapan belas tantangan, dan sepuluh strategi implementasi untuk menghadapi tantangan implementasi enterprise architecture pada fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

Digital transformation for healthcare provider is crucial due to the accelerating complexity of the services. Enterprise architecture can be an option to support the transformation by aligning organization strategy and information technology resource. However, enterprise architecture implementation might be challenging for healthcare providers which mainly focus on the medical service. This study attempts to identify driving factors, challenges, and optimal strategies for overcoming enterprise architecture implementation challenge in healthcare. Systematic literature review, qualitative multiple case study, and fuzzy AHP-TOPSIS technique are used to answer the research questions. Sixteen interviewees from eleven healthcare providers that consist of four types of hospital class are involved in the multiple case study. The qualitative result then prioritized using fuzzy AHP-TOPSIS approach. This study discovered six driving factors, eighteen challenges divided into five categories, and ten optimal implementation strategy to overcome the implementation challenges of enterprise architecture in Indonesia’s healthcare sector.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
H. Rubaya Ganda
"Pada era persaingan ekonomi yang semakin tajam, menjadi tuntutan utama bagi setiap pelaku ekonomi termasuk BUMD sebagai pelaku ekonomi di Daerah untuk meningkatkan kinerjanya, agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu kuat dalam berbagai aspek; aspek permodalan, kemampuan pemasaran, kualitas SDM, dan faktor-faktor lainnya.
Meskipun peran BUMD sangat strategis yaitu sebagai unsur penyumbang PADS, namun dalam kenyataannya peran tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh, Perusahaan Daerah Jawa Barat peranannya masih sangat kecil, terlihat dari kecilnya sumbangan terhadap PADS dan APBD Jawa Barat. Pada tahun 1990/1991 sumbangan BUMD hanya sebesar 0,2% terhadap realisasi Penerimaan Daerah Otonom Jawa Barat, atau 0,0% terhadap PADS. Pada tahun 1991/1992 sumbangan SUMO hanya meningkat menjadi 0,4% dari Penerimaan Daerah Otonom atau 1,9% dari PADS.
Memperhatikan kenyataan tersebut, adalah sangat penting untuk melakukan pembenahan dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan. Sebagai langkah awal perlu dilakukan berbagai pengkajian, untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Berangkat dari latar belakang itulah, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Perusahaan Daerah Jawa Barat untuk kemudian memberikan rumusan alternatif bagi upaya peningkatannya.
Teridentifikasi 4 (empat) permasalahan pokok yang diperkirakan menyebabkan rendahnya kinerja BUMD Jawa Barat, yaitu permodalan yang relatif kecil dan kurang produktif, kualitas SDM yang rendah, organisasi perusahaan yang kurang mendukung terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan, serta keragaman jenis usaha, pemasaran dan jenis produk yang tidak.berkembang.
Penelitian menggunakan Metode Eksploratif, dengan Analisis Komparatif antar perusahaan dari-tahun ke tahun dan Analisis Jenis Usaha, serta didukung oleh teori tentang organisasi dan perubahan organisasi, teori efisiensi perusahaan dan skala ekonomis (economies of scale), McKinsey 7-S Framework, serta teori merger, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, hipotesis mengenai keempat masalab pokok yang menyebabkan rendahnya kinerja perusahaan didukung oleh berbagai fakta yang merupakan indikator kinerja perusahaan. Permodalan secara umum relatif kecil dan kurang produktif, terlihat dari rendahnya rasio profitabilitas. Produktivitas tenaga kerja rendah, terlihat dari rendahnya rasio penerimaan terhadap jumlah tenaga kerja. Keragaman usaha, pemasaran produk, dan volume usaha tidak berkembang, bahkan tidak sedikit jenis usaha yang tidak dijalankan lagi. Dengan demikian, secara umum kinerja Perusahaan Daerah dapat dikatakan rendah.
Kedua, hasil Analisis Jenis Usaha dapat disimpulkan bahwa unit-unit usaha tertentu mempunyai keterkaitan, kesamaan atau kemiripan usaha. Dalam kondisi tersebut, merger akan berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Ada dua alternatif merger yang diajukan. Alternatif pertama, unit-unit usaha yang mempunyai kesamaan, kemfripan, atau keterkaitan yang erat digabungkan menjadi satu perusahaan. Alternatif ini melahirkan 5 (lima) Group Perusahaan Daerah, yaitu Group Usaha Pertanian, Group Usaha Pertambangan, Group Usaha Industri Pengolahan, Group Usaha Wisata Niaga, dan Group Usaha Jasa Konstruksi dan Perbengkelan. Alternatif kedua, menggabungkan seluruh Perusahaan Daerah Jawa Barat menjadi satu Perusahaan Daerah". Perusahaan-perusahaan asal menjadi unit-unit usaha yang ada di bawah manajemen tunggal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
T 1983
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ignasius Mario Septianta Nugraha
"Pemindahan Ibu Kota Negara menghadirkan peluang penting untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Sistem Smart Governance telah memfasilitasi perbaikan birokrasi dengan menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan koordinasi, dan mempromosikan tata kelola digital. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program Smart Governance dengan memanfaatkan platform warga negara elektronik dan basis data publik yang terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja dengan meninjau sistem tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini dan membandingkannya dengan model-model yang telah berhasil. Kerangka kerja ini disusun dengan menggunakan Enterprise Architecture, yangselanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya investasi yang diperlukan untuk sistem Smart Governance. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi yang berharga untuk pengembangan Sistem Pemerintahan Cerdas untuk Ibu Kota Nusantra.

The relocation of the Indonesia’s National Capital is an important moment to improve the bureaucracy in Indonesia. Based on Presidential Regulation No. 63 of 2022 on the The Nusantara Kapital (IKN), the Smart Governance System has driven bureaucratic improvements by streamlining business processes, strengthening coordination, and advancing digital governance. The government, community, and private sector have the potential to collaborate in the development of Smart Governance programs, by leveraging electronic citizen platforms and centralized public databases. This research aims to develop a framework by reviewing Indonesia's existing governance system and comparing it with models that have been successfully implemented. The framework that is built is structured using Enterprise Architecture which is then used as a basis for calculating the investment costs required for the Smart Governance system. The results of this research will be a valuable reference for developing a Smart Governance System for the Indonesia New State Capital."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sasaki, Naoto
Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1985
658 Sas m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>