Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.

---

This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis turnover intention PNS yang bekerja di instansi sektor publik dengan latar belakang militer. Adanya dua jenis manajemen kepegawaian yang berbeda dalam satu instansi menjadi pembeda karakteristik instansi ini dengan instansi sektor publik lainnya. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir dan kompensasi terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja dan komitmen keorganisasian sebagai variabel mediator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, dengan mendistribusikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka terhadap 110 orang PNS di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengolahan data menggunakan SPSS dan SmartPLS. Statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik dan persepsi responden, sedangkan analisis hipotesis menggunakan teknik PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan karir dan kompensasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan terhadap komitmen keorganisasian. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari komitmen keorganisasian terhadap turnover intention, sedangkan kepuasan kerja tidak berpengaruh pada turnover intention. Berdasarkan hasil penelitian, diberikan saran untuk memperbaiki pola karir PNS dan manajemen kepegawaian di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

This study aims to analyze the turnover intention of civil servants to work in public sector institutions with military backgrounds. The existence of two different types of staff management in one agency is a distinguishing characteristic of this agency with other public sector agencies. The study was conducted to analyze the effect of career development and compensation on turnover intention with job satisfaction and organizational commitment as a mediator variable. This study uses a quantitative approach. Data collection is done through surveys, by distributing questionnaires in the form of closed and open questions to 110 civil servants in the Indonesian National Police. Processing data using SPSS and SmartPLS. Descriptive statistics are performed to describe the characteristics and perceptions of respondents, while hypothesis analysis uses PLS-SEM techniques. The results showed that career development and compensation variables each had a positive and significant effect on job satisfaction and on organizational commitment. In addition, there is a positive and significant effect of organizational commitment to turnover intention, while job satisfaction has no effect on turnover intention. Based on the results of the study, advice was given to improve the career pattern of civil servants and staff management in the Indonesian National Police."

"Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini disebabkan oleh: 1 tidak tersedianya reward bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerjanya sehingga pemberian tunjangan kinerja sampai dengan saat ini belum mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi, 2 belum efektifnya penerapan SKP dan PKP dalam memotret kinerja pegawai yang sesungguhnya, 3 belum diterapkannya prinsip merit pay, dan 4 tidak adanya kajian tentang evaluasi penerapan sistem tunjangan kinerja yang sudah berjalan sampai dengan saat ini sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk merevisi belum mampu memperbaiki sistem yang ada secara komprehensif. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi: komitmen pegawai, evaluasi jabatan, komitmen pemimpin, evaluasi kinerja, dan sistem pendanaan.

---

This study uses a post positivist paradigm. Data collected through in depth interview and documentation. Informants in this study is civil service at the Ministry of Environmental and Forestry.The results of this study showed that the application of performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry has not been effective in supporting the improvement of employee performance. It caused of 1 lack of reward for employee who successfully achieve performance targets so that the provision of performance pay up to now has not been able to increase the motivation for achievement, 2 lack of effectiveness in the application of SKP and PKP capturing employee performance indeed 3 not applying the principle of merit pay, and 4 absence study on the evaluation of the application of the performance pay system has been running up to this time so that efforts have been made to revise not been able to improve the existing system in a comprehensive manner. Furthermore, there are several factors that affect the application of the performance pay system in the Ministry of Environmental and Forestry which include employee commitment, job evaluation, leadership commitment, performance evaluation, and the budget system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Penelitian ini mempunyai pokok permasalahan yaitu bagaimana hubungan antara sistem kompensasi dengan kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara sistem kompensasi dengan kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Survei dilakukan kepada 110 orang (responden) pegawai dengan menggunakan instrumen kuesioner skala Likert dengan 5 (lima) alternatif pilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif. Sedangkan statistik yang digunakan yaitu statistik non parametrik, di antaranya distribusi frekuensi, nilai modus dan persentase clan tanggapan para responden terhadap kuesioner yang diberikan. Dalam menentukan korelasi antara pemberian kompensasi dengan kinerja pegawai, menggunakan metode Spearman correlation rho.Kerangka berpikir dalam penelitian yaitu, bahwa dalam beberapa konsep teoritis mengenai pemberian kompensasi dan kinerja pegawai menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pemberian kompensasi dengan kinerja pegawai, dalam arti pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja pegawai. Salah satu konsep mengenai hal ini, dikemukakan oleh Robins (2001 ; 42), yaitu mengenai teori pengkondisian operan yang mengatakan bahwa, perilaku (kinerja) seseorang merupakan fungsi dari konsekuensi - konsekuensi (imbalan) yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud ingin membuktikan dan memperkuat kembali konsep tersebut, dengan mengambil objek penelitian di Dinas Pemadam Kebakaran.Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. Temuan lain dari penelitian ini yaitu, ada beberapa jenis kompensasi belum memenuhi kriteria kemampuan daya saing dengan instansilorganisasi lain, di antaranya tunjangan khusus, tunjangan pengemudi dan promosi jabatan. Untuk mengatasi dan memperbaiki sistem pemberian tunjangan khusus dan tunjangan pengemudi, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah anggaran APBD yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran, sehingga tarif tunjangan tersebut dapat lebih disesuaikan dengan tarif yang diterapkan oleh instansi lain. Sedangkan untuk promosi jabatan langkah yang dapat ditempuh yaitu, dengan memperbaiki sistem pengangkatan/promosi jabatan melalui perbaikan peraturan daerah.Jenis tunjangan yang tidak memenuhi kriteria keadilan internal/individual yaitu tunjangan lapangan (operasional) dan tunjangan khusus. Untuk menangguiangi hal ini, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta hendaknya memperbaiki peraturan kepegawaian internal yang mengatur masalah pemberian kompensasi kepada para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu dengan Cara memberi kompensasi berdasarkan kinerja dan skill pegawai, dan bukan berdasarkan senioritas. Dengan demikian, pegawai yang memiliki kinerja dan skill lebih tinggi akan dibayar lebih tinggi pula. Masalah kinerja pegawai yang ditemukan yaitu, pegawai tidak selalu hadir dan pulang kerja tepat waktu dan juga pegawai tidak dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal ini, maka dapat di atasi dengan menegakkan peraturan internal dan budaya kerja organisasi, sehingga pegawai akan menjadi disiplin, menghargai, memanfaatkan serta mengelola waktu secara efektif dan efisien.

---

Formulation of the problems in this research is to identify the relationship (correlation) between compensation variable with employees performance variable. The research is aimed to explain the relationship (correlation) between compensation variable with employees performance variable. The approach of the research is by using descriptive method. Survey method is done by distributing the questionnaire to the employees (respondents) with Likert Scale as an instrument questionnaire. Sampling technique used accidental sampling and selected samples based on category in employees waging (category I, II, II and IV) and selected 110 employees as the research samples. Statistics method applied statistic non parametric that are frequencies distribution, percentage and modes. Statistics non parametric is used because of ordinal data in the research. Spearman Correlation - rho is used to analyze the relationship between compensation variable with employees performance variable. Some theories concluded that, there was a positive relationship between giving rewards (compensation) with the enhancing of employees performance.

One of the theory, that explain about the relationship between rewards (compensation) and employee performance is operant conditioning theory. According to Robins (2001;42), operant conditioning theory argues that behavior (performance) as a function of its consequences (rewards/compensation). So, there is a linkage between giving some rewards with the enhancing of employees performance in the organization. Therefore, this research is intended to prove and confirm this theory.

Based on the result, there is a positive and significant relationship, between giving compensation with the increasing of employees performance at the Fire Department. Some other outputs of the research, there are some rewards have not competitive with other organization compensation, such as specific reward, driver reward and staff promotion. There are some ways to solve these problems - Jakarta Capital City Administration should increase local budget in order to increase operational and driver rewards in the Fire Department. Besides that, Jakarta Capital City Administration should reform and improve the regulation in staff promotion. The rewards that are not comply with internal fairness in distribution to the employees, are operational and specific rewards. To solve these problem, Jakarta Capital City Administration have to reform and improve the rewards regulation. Rewards should be given based on employees performance appraisal and not based on seniority.

Some other outputs, there are not any discipline from the employees and the employees cannot be able to use the working time efficiently and effectively. To overcome these problems, the Fire Department have to uphold the law enforcement and apply working culture in organization, in order to get discipline from the employees. Because of that, the employees can improve their performance."

"Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan.

---

Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan sistem merit agar menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya. Pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi selama ini masih sarat kecurangan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN . Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara BKN mengembangkan metode seleksi dengan menggunakan alat utama yaitu Computer Asissted Test CAT. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Badan Kepegawaian Negara BKN dalam mewujudkan sistem merit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori utama standar seleksi yang dikemukakan oleh Noe dkk 2008 yang terdiri dari lima dimensi yaitu realibility, validity, generalizability, utility dan legality dan sistem merit. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist di mana teori standar seleksi dan sistem merit menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2017 sudah menunjukkan arah perwujudan sistem merit dimana seleksi dilakukan berlandaskan kepada kualifikasi dan kompetensi peserta tanpa membedakan asal usul, ras dan golongan serta kekurangan fisik dari peserta. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang terpenuhi dan keseluruhan pelaksanaan seleksi telah berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, perwujudan ini dirasa masih kurang sempurna karena belum menggunakan hasil final seleksi sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan memetakan kinerja CPNS.

---

Human resource is one of the factor that play a big role in an organization or Government in providing services to the public. Therefore, a recruitment and selection system that is appropriate to the merit system is required to produce civilian state apparatus who are qualified and competent in their field. All this time, the implementation for recruitment and selection indicates that there 39 s still fraud and CCN Corruption, Collution, Nepotism. Badan Kepegawaian Negara BKN developing the method with the use of primary tools which is computer asissted test CAT.

This study aims to describe the implementation is a candidate for civil servants in BKN in the realization of the merit system in Indonesia. This research will use the primary theory which is standard selection by Noe et al 2008 . It consists of five dimensions which is reliability, validity, generalizability, utilities and merit system.

This research use post positivist approaches where standard theory is the base of the merit system and the analysis of the research findings. The data is obtained from the interviews, and the study of literature.

The results showed that the selection of CPNS conducted in 2017 has shown the direction of the merit system where the selection is based on the qualification and competence of participants without distinguishing the origin, race and class and physical deficiencies of the participants. This can be shown from the indicators that are met and the overall implementation of the selection has been based on the applicable legislation. However, this manifestation is still not perfect yet because the final result of selection has not been used as a reference in evaluating and mapping the performance of CPNS."