Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 233642 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hur, Young Soon
"Penelitian ini membahas tentang perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia dengan perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dan Korea Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengaturnya. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya.

This research examined about foreign investment in Indonesia and comparative study of foreign investment law of Indonesia and South Korea. The main issues in this research is how the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The main purpose of this research is to find out the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The research method used in this research is normative law research.
This research found that the investment law in Indonesia and South Korea has the equation as the legislation made by the government to provide legal protection for foreign investors as well as to provide maximum benefit to the public welfare. The differences between Investment Law in Indonesia and South Korea are criminal provisions, the services and the registration process. In South Korea criminal provisions governing by the Investment Law while in Indonesia not set it.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30726
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Harsoyo
Jakarta: Majalah Mingguan Berita Pajak , 1974
332.609 HAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"FDI in the last four years has been decreasing. There are two key factors that can influence FDI behavior . ....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Deddy Sinanda
"Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan korporasi di masyarakat yang tanpa disadari telah merugikan masyarakat. Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu korporasi dalam hal penawaran umum dapat dikategorikan sebegai penyesatan informasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ada dugasn terdapat penyesatan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penawanan umum, dan bagaimana penyelesaian dalam hal adanya dugaan penyesatan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh korporasi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi para pembeli saham. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Umum di Pasar Modal, dengan contoh kasus PT Adaro dan Penegakan hukum pidana oleh Bapepam. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal dilengkapi dengan data primer berupa wawancara kepada beberapa pihak. Penelitian ini sampai kepada kesimpulan, korporasi melakukan penyesatan informasi kepada publik karena tidak menyampaikan fakta material dari segi hukum di dalam prospektus walaupun korporasi telah menyampaikan laporan keuangan kepada publik, penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, penyidikan dilakukan oleh Bapepam berkoordinasi dengan kepolisian selaku korwas, sanksi yang sering diterapkan oleh Bapepam adalah sanksi administratif walaupun adanya sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut; perlunya diamandemen UUPM dengan memasukkan upaya pengembalian kerugian korban melalui disgorgement, di reposisinya Bapepam dan dijadikan satu atap dengan kepolisian dan kejaksaan, sena Bapepam harus bijaksana dalam penegakan hukum dengan tidak hanya melindungi investor namun juga masyarakat.
The development of economics has an impact on the corporate crime in the society that unconsciously have becn caused a loss to the society. One type of this crime is a Capital market. This research has a purpose to know when an disclosure from a Corporation in the case of initial public offering can be categorized as misleading information to public, who the authorised side carries out preliminary investigation and investigation if having the assumption is gotten misleading information against the public in the public offer, and how solution in the matter of the existence of the assumption misleading information that is carried out by the Corporation and the action that can be done to protect the buyers of the share. This Research has the character of descriptive analytical that is depicting and analysing of law the rules of disclosure in order to initial public offering in Capital market, with the example of the PT. Adaro case and criminal Law Enforcement by Bapepam. The research that uses the juridical approach normative that is by studying the secondary data that is linked with disclosure in initial public offering in Capital Market; is supplemented with the primary data take the form of the interview to several sides. This Research till to conclusion, Corporation conducts misleading information to the public because not submit the material fact from the aspect of the law in the prospectus although Corporation have submitted financial statement to the public, preliminary investigation is conducted by police force, investigation is conducted by Bapepam coordination with police force as the supervision co-ordinator, sanction that often applied by Bapepam is administrative sanction although existence of crime sanction. based on this conclusion can be suggested by matters as follows; the need in the UUPM arnendment by putting retum efforts of casualties’s loss through disgorgement, in his re-position of Bapepam and is made to be under the same roof with police and the attomey general's office, as well as Bapepam must be wise in law enforcement with only do not protect the investor but also the society."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T 02887
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hatikasari
"Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum penanaman modal asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia yaitu dengan membandingkan peraturan penanaman modal asing di Indonesia dan Thailand, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560, serta melihat juga kepastian hukum terhadap Penanaman Modal Asing di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan, sehingga diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan penanaman modal asing di Indonesia, yang menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan ketidakjelasan birokrasi. Kemudian dalam penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah seharusnya dapat mengontrol dalam pengelolaannya karena mineral dan batubara berperan penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian terdapat perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560 di Thailand. Persamaannya terdapat pada pemberlakuan undang-undang, adanya lembaga khusus, dan pemberian fasilitas serta insentif dalam kegiatan penanaman modal. Perbedaanya, terdapat pada substansi undang-undang, bentuk badan usaha, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal asing. Dengan demikian, diperlukan ketentuan yang ada harus jelas dan detail, dari peraturan tertinggi hingga peraturan pelaksananya harus sesuai dan dapat direalisasikan, khususnya ketentuan mengenai perizinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penegakan hukum juga harus tetap dilaksanakan dan berkelanjutan.

This research discusses the legal certainty of foreign investment in investment law in Indonesia by comparing the regulations of foreign investment in Indonesia and Thailand, under The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560, and also see legal certainty to Foreign Capital Investment in Mineral and Coal Mining according to The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining. This research uses normative juridical research method with comparative law approach and statutory approach, there is unclear about foreign investment arrangement in Indonesia, causing overlap between central and local government regulations, and causing bureaucratic uncertainty. Then in foreign investment of mineral and coal mining, the government should be able to control in its management because mineral and coal have an important role in prosperity. There are differences and similarities between The Act Number 25 of 2007 on Investment and The Investment Promotion Act. B.E. 2560 in Thailand. The similarities are in the enactment of the law, the existence of special institutions, and the provision of facilities and incentives in investment activities. The difference is in the substance of the law, the form of business entity, coordination and supervision and evaluation of foreign investment activities. Therefore, the necessary provisions must be clear and detailed, from the highest regulation to the implementing regulations to be appropriate and realizable, in particular provisions on licensing and coordination between central and local government, and supervision of law enforcement must also be implemented and sustained.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49865
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This paper critically reviews general description and mechanism of delisting in capital market, espiciality in Indonesia which isknown as PT BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) ....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dante Deva Daniswara
"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Sani Alhusain
2000
KAJ 5:1 (2000)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yusufa R. Dibyoseputro
"Seiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.

The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61514
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Jakarta : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006, 2005
332 WBPM
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>