Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh ownership structure dan life cycle perusahaan terhadapleverage2. Mengetahui pengaruh ownership structure dan life cycle perusahaan terhadapperubahan leverage3. Mengetahui pengaruh perubahan ownership structure dan life cycle perusahaan terhadap perubahan leverage"

"Tesis ini memodifikasi penelitian Fraser, Zhang, dan Derashid (2006) yang berjudul ?Capital Structure and Political Patronage: the Case of Malaysia.? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya politik patronase di dalam struktur dewan perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berhutang lebih. Penelitian ini mendeteksi adanya politik patronase di dalam perusahaan dengan adanya hubungan mantan menteri, mantan staf ahli kementerian, purnawirawan (baik TNI maupun Polri), relasi pejabat, dan/atau relasi bisnis di dalam struktur dewan perusahaan. Secara mengejutkan, adanya politik patronase pada Dewan Komisaris perusahaan akan mengurangi leverage perusahaan walaupun pada Dewan Direksi akan semakin meningkatkan leverage. Struktur kepemilikan, praktik tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, aset tetap, tingkat profitabilitas, dan kesempatan investasi memiliki pengaruh signifikan pula terhadap keputusan struktur modal perusahaan yang memiliki informasi patron. Selain itu, ditemukan juga bahwa majority shareholders atau komisaris sebagai political executive akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berhutang lebih.

---

This thesis is modifying research done by Fraser, Zhang, and Derashid (2006) named ?Capital Structure and Political Patronage: the Case of Malaysia.? This research aims to find out whether the presence of political patronage in the board could enhance the firm?s ability to carry more debt in its capital structure. The political patronage is detected by the presence of ties between the former ministers, the former ministry expert staff, the former high-rank military/police officers, the family of officials, and/or the business relation in the board. Surprisingly, the presence of political patronage on the board of commissioners may reduce debt despite the presence of it on the board of directors may increase the debt. Ownership structure, good corporate governance, firm size, fixed asset, profitability, and investment opportunities had significant impacts to decisionmaking process related with the capital structure of companies that had those patrons. In addition, the result also shows that majority shareholders or commissioners as a political executive will enhance the firm?s ability to carry more debt in its capital structure."

"Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi efek dari berbagai metode pembiayaan utang pada nilai perusahaan. Metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk pembiayaan utang adalah dengan (Pinjaman Bank), menerbitkan Public Debt (Obligasi dan Sukuk), dan Private Debt (Surat Berharga Komersial, Surat Utang Jangka Menengah, Wesel Bayar, Utang Hipotik, dan Utang Sewa Guna Usaha/leasing). Dari perspektif akuntansi, tidak ada perbedaan antara Public Debt (Obligasi/Sukuk) dan Loan (Pinjaman Bank). Namun, dari perspektif ekonomi/bisnis, surat utang perusahaan dan pinjaman bank berbeda dalam hal karakteristik mereka. Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa atribut dari jenis utang yang dipilih memiliki dampak terhadap nilai perusahaan. Hasilnya akan menunjukkan karakteristik yang berbeda akan mempengaruhi nilai perusahaan.

---

This study aims to verify the effects of various debt financing methods on firm value. The most common method used by companies in Indonesia for debt financing is by Loans, issuing Public Debt (Bonds and Islamic Bonds), and Private Debt (Commercial Securities, Medium-Term Notes, Notes Payable, Mortgage Debt, and Lease). From an accounting perspective, there is no difference between Public Debt (Bonds and Islamic Bonds) and Loans. However, from an economic/business perspective, corporate debt and bank loans differ in their characteristics. This research was conducted with the assumption that the attributes of the type of debt chosen had an impact on the value of the company. The results will show different characteristics that will affect the value of the company."

"Faktor internal perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempunyai pengaruh sebesar 42% terhadap kesuksesan perusahaan. Pengaruh faktor internal terhadap kesuksesan suatu perusahaan khususnya perusahaan jasa konstruksi didominasi oleh manajemen, peralatan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, dan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh yang terjadi pada faktor internal perusahaan jasa konstruksi yang menyebabkan menurunnya profitable perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk dapat mengetahui faktor internal yang mempengaruhi profitable perusahaan dan analisis simulasi Monte Carlo untuk mengetahui probabilitas variabel penentu. Dari hasil pengolahan data didapat pemimpin yang menolak perubahan terhadap ide-ide baru dan kreativitas yang merupakan faktor internal yang paling dominan terhadap peningkatan profitable perusahaan.

---

The company?s internal factor is one of the most important factors and has 42% of influence to the success of a company. In care of the construction service company, this factor is dominated by the management, machine, human resources, and company culture and financial. The objective of this research is to identify and analysis the influences of the internal factor of the construction service company which is the right approach in order to increase the effort of the construction service company. This research use statistic analysis in order to know the internal factor which influence the company profitable and Monte-Carlo simulation analysis in order to know the determine the probability of the research variables. Based on the data analysis we can see that there is a leader who refuses changes of new ideas and creativities which one the most dominant internal factor of the company profitable increase."

"Construction industry is one of the most important sectors in Indonesia. Nowadays, this sector still gets several problems that require improvement to achieve sustainability in globalization world. To fix internal factor deviation is a required initial step, because the internal factor is formed from company itself and could be controlled by company organization, such as management, human resources, financial and machine. The better approach to increase the performance in Construction Company is to identify and analyze the influence of internal factors to sustainability. Company sustainability is one of important indicators for company success.The objective of this research is to identify internal factors, which could influence the performance of company sustainability. From field survey or questionnaire distribution and statistics analysis, to be found the most important internal factor in successful of sustainability. This research shows that the management and human resources factors are the important internal factor in sustainability. Therefore, good controlling in the internal factors will increase company successful in sustainability."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji efek imbal jasa audit abnormal terhadap opini audit pada perusahaan yang terdaftar dalam Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan data tahun 2012 & 2013. Imbal jasa audit abnormal adalah selisih antara imbal jasa audit actual dan ekspektasi imbal jasa audit normal yang seharusnya dibayarkan atas audit engagement effort (Choi et al., 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya imbal jasa audit abnormal meningkatkan probabilitas opini audit yang lebih baik oleh auditor pada periode tersebut; dengan demikian, fenomena opinion shopping terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian juga menemukan meningkatnya imbal jasa audit abnormal menurunkan probabilitas terjadinya deterioration opini.

---

ABSTRACTfrom 2012 & 2013. Abnormal audit fees is the difference between actual audit fees paid to the auditor (for the annual financial statement audit) and the expected normal level of fees that should have been charged for the audit engagement effort (Choi et al., 2010). The result of this study shows that an increase in abnormal audit fee leads to a higher probability of better audit opinion given by the auditor during period; and therefore, opinion shopping does exist in Indonesia. Furthermore, this study also found that an increase in abnormal audit fee leads to lower probability of deterioration."

"Skripsi ini membahas mengenai fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya Transaksi marjin ini mempunyai mekanisme tersendiri yang telah diatur didalam Peraturan Bapepam LK No V D 6 Tahun 2008 Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini ditemukan adanya pelanggaran didalam mekanisme transaksi marjin terutama didalam mekanisme penjualan paksa force sell Pelanggaran tersebut berdampak merugikan berbagai pihak seperti investor dan perusahaan efek dan juga Bapepam LK selaku pengawas di bidang Pasar Modal Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan efek atas pelanggaran yang dilakukan dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

This thesis discuss about margin trading facility which provided by Securities Companies for their investor Margin trading has its own mechanism which regulated in Bapepam LK Regulation No V D 6 year 2008 Based on this descriptive analytical study author has found violation in margin trading mechanism especially in force sell mechanism That violation make disadvantage to some parties such as investor Securities Company and Bapepam LK as the regulatory organization in Indonesia capital market The results of research has shown that the losses incurred by Securities Company in margin trading can be held responsible in accordance with the legislation in force."

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."