Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAda tiga permasalahan utama pada model pendanaan jalan tol di Indonesia. Pertama, ketergantungan dana pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang cukup tinggi serta waktu untuk pencairan dana yang cukup lama sehingga harga tanah bisa jadi telah naik. Kedua, ketidakmampuan pendanaan pada awal operasi dan pendanaan jangka panjang. Ketiga, keterbatasan perbankan nasional/dalam negeri pada periode tenor pinjaman, dan keterbatasan kapasitas dengan mengurangi risiko pembebasan lahan yang belum bebas hingga 100 .Oleh karena itu, sangat perlu dikembangkan suatu model finansial baru yang dapat diimplementasikan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Ada tujuh model pendanaan yang teridentifikasi yang berhasil dan efektif diimplementasikan di dunia. Ketujuh model tersebut adalah earmarked tax revenue, deep discount bond, take out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, dan private donation.Walaupun demikian, ketujuh model tersebut belum pernah dilaksanakan untuk jalan tol di Indonesia. Untuk menentukan model mana yang paling sesuai diimplementasikan di Indonesia, maka metode yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam in-depth interview . Hasil penelitian ini mendapatkan dua model pendanaan yang paling sesuai dan dapat diimplementasikan, yaitu model pendanaan deep discount bond dan land lease. Kedua model tersebut kemudian dikombinasi menjadi model pendanaan kombinasi deep discount project bond dan land lease.Selanjutnya untuk mendapatkan faktor kritis critical success factor/CSF model kombinasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode Delphi kepada para pakar di bidang investasi dan finansial jalan tol. Lima peringkat teratas CSF model kombinasi tersebut adalah status lahan yang disewakan rdquo;clear dan clean rdquo;, alokasi risiko dan pembagian risiko yang adil, keterlibatan pemerintah pada penjaminan atas risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik selaku penanggung jawab proyek kerja sama PJPK maupun bukan PJPK tetapi masih relevan, dukungan sistem politik yang stabil, dan desain perencanaan dan lokasi yang disewakan terencana dan terintegrasi.Setelah mendapatkan CSF kedua model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membangun model pendanaan kombinasi deep discount project bond DDPB dan land lease, dan mengembangkan kelembagaan dan kebijakan model kombinasi tersebut. Adapun kelembagaan model pendanaan kombinasi tersebut adalah adanya misi kelembagaan, yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan sewa lahan dan sistem keuangan berkelanjutan dalam investasi jalan tol; mengamankan lahan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; dan meningkatkan tata kelola, nilai tambah, sistem keuangan, dan investasi yang kondisif jalan tol kerja sama pemerintah badan usaha KPBU .Lebih lanjut, termasuk karakteristik kelembagaan lainnya pada perencanaan strategis, prioritas kelembagaan, alokasi sumber daya finansial, anggaran, evaluasi. Kebijakan yang dibutuhkan agar model pendanaan kombinasi ini dapat diaplikasikan adalah diusulkan suatu regulasi atau peraturan pemerintah tentang model pendanaan kombinasi DDPB dan land lease yang menyangkut mengenai tujuan dan prinsip pendanan kombinasi DDPB dan land lease PKDL , penanggungjawab PKDL, pengadaan tanah, pengembalian investasi BUJT, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, pembiayaan sebagian PKDL oleh pemerintah, perencanaan PKDL, dan penyiapan PKDL. Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah mengembangkan model pendanaan jalan tol dengan kombinasi deep discount project bond dan land lease di Indonesia.

---

ABSTRACTThere are three main problems with the toll road financing model in Indonesia. First, there is the highest dependency of land acquisition funds at State Budget APBN , and the fund disbursements take a rather long time, so that it can cause land prices to increase. Second, there is an inability to have long-term financing, because to form a consortium, a sponsoring company should have already been in operation for a minimum of 3 years with a good financial condition, and there is low traffic uncertainty due to short segment operations. Third, there are national banking limitations in the borrowing tenor period, and there are capacity limitations by reducing land acquisition risks that are not 100 free. Therefore, it is essential to develop a new financial model that can be implemented in developing toll roads in Indonesia.There are seven financing models that have been identified as being successfully implemented and effective in the world. The seven models are earmarked tax revenue, deep discount bonds, take-out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, and private donations.In spite of this, the seven models have not been implemented for toll roads in Indonesia. To determine which model is most effective to be implemented in Indonesia, a literature study and in-depth interviews need to be conducted. These research results revealed two appropriate financing models that can be implemented, which are the deep discount bonds financing model and the land lease financing model.Next, to obtain the critical success factor CSF of this combination of models, this research uses a Delphi method for experts in the toll road investment and financing field. The five ratings above of the combination CSF model are land status that is rented ldquo;clear and clean rdquo;, risk allocations and risk divisions that are fair, government involvement in guaranteeing risks that become the responsibility of the government, whether in being responsible for a joint project PJPK or a non-joint project but still relevant, support of a stable political system, and a planning design and location that is rented according to plan and integrated.After acquiring the CSF of both models, the next step is to build a deep discount project bond and land lease combination financing model, as well as develop an institution and combination model policy. For the combination financing model institution, it creates optimization of land renting and a sustainable financial system for toll road investing; secures physical state land, administration, and law; and improves the management, added value, financial system, and investments that are conducive for joint toll roads with a government body KPBU .In addition, this includes other institution characteristics in strategic planning, institution priorities, financial resource allocations, budgeting, and evaluations. The policy needed in order that this combination financing model can be applied is suggested in a government regulation or law about the DDPB and land lease combination financing model that is about the goals and principles of DDPB and land lease PKDL combination financing, PKDL responsibility, land availability, BUJT investment returns, government support and guarantees, financing some PKDL by the government, PKDL planning, and PKDL provisions. Overall, these research results develop a toll road financing model by combining deep discount project bonds and land leases in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol, cara para kreditur peserta sindikasi untuk memastikan bahwa hak pengusahaan atas jalan tol nantinya dapat dialihkan apabila Badan Usaha Jalan Tol BUJT dalam posisinya sebagai debitur wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat di antara kreditur peserta sindikasi dengan debitur dan pihak lain yang terlibat agen fasilitas dan agen jaminan , hubungan hukum dalam surat pernyataan letter of undertaking yang dibuat oleh pemegang saham debitur untuk menanggung segala kekurangan dana cash deficiency atau peningkatan biaya cost overrun sehubungan dengan pengusahaan jalan tol, serta hubungan hukum yang terjadi akibat pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi. Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan melalui kuisioner/pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dibandingkan dengan peraturan nasional untuk memastikan bagaimana hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi pembiayaan jalan tol, cara memastikan hak pengelolaan atas jalan tol dapat dialihkan, konsekwensi hukum dari surat pernyataan letter of undertaking , serta metode pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi.

---

This thesis discusses the legal relationships occurred between the parties in the syndicated loan transaction for building the toll road, the method used by syndicated creditors to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on toll road can be transferred assigned if Badan Usaha Jalan Tol BUJT is in default under the syndicated loan agreement between creditors, debtors and other relevant parties agent bank , legal relationships occurred under letter of undertaking given by the shareholder s or sponsor s of the borrower regarding to the undertaking of the shareholders or sponsors to inject fund into borrower if any cash deficiency or cost overrun occurs related to the exploitation of toll road, and also legal relationships occurred by the transferring or assigning of the commitment or loan in syndicated loan transaction.

This thesis uses descriptive research method by analyzing the result of research to build more wide resumes. The research has been done by interviewing the sources directly and questioner written question. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is compared with the national law or regulations to ensure the legal relationships occurred between the parties under syndicated loan for exploitation of toll road, the method to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on the toll road can be transferred assigned, the legal consequences of letter of undertaking, and also the method to assign transfer commitment or loan in syndication transaction."

"Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law."

"Indonesia mengalami peningkatan pembangunan jalan tol yang signifikan sejak tahun 2014, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki dampak infrastruktur jalan pada tingkat perdesaan di Indonesia dengan memanfaatkan data Night Time Light (NTL) dari tahun 2012 hingga 2019 sebagai proksi aktivitas  ekonomi di tingkat desa. Kami menggunakan model difference-in-difference (DiD) dan melakukan metode efek antisipasi untuk mengakomodasi efek pra-intervensi. Kami menemukan bahwa: (1) Infrastruktur Jalan Tol secara signifikan mendorong aktivitas  ekonomi pedesaan di Indonesia dimana wilayah di Jawa tumbuh lebih cepat daripada di Sumatera; (2) Dampaknya bersifat heterogen antar wilayah baik dari segi populasi, lokasi, maupun sektor unggulan. Desa yang relatif dekat dengan pusat ekonomi (yaitu ibu kota kabupaten) dan berpenduduk sedikit mengalami pertumbuhan yang signifikan, sedangkan desa yang lebih jauh dan berpenduduk padat tidak. Desa dengan industri unggulan manufaktur lebih diuntungkan daripada daerah yang bergantung pada sektor lain; (3) Terdapat bukti efek antisipasi sebelum dibukanya jalan tol khususnya di Pulau Jawa.

---

Indonesia has experienced a significant increase in toll road development since 2014. This paper investigates the impact of toll road infrastructure on rural level in Sumatera and Java Islands by exploiting the Night Time Light (NTL) data from 2012 to 2019 as a proxy for economic activities at the village level. We employ a difference-in­-difference (DiD) model and perform the anticipation effects method to accommodate the pre-treatment effects. Our findings suggest that: (1) Toll Road infrastructure significantly promotes rural economic growth with regions in Java growing faster than in Sumatra; (2) The impacts are heterogenous between regions in terms of population, location, and leading sectors. Villages relatively close to the district’s capital and less-populated experience significant growth, while villages farther and high-populated do not. Villages with manufacture-leading industries benefit more than regions dependent on other sectors; (3) There is evidence of anticipation effects before the opening of toll roads, especially in Java Island."

"Pelaksanaan pembangunan jalan tol menggunakan pembiayaan sindikasi antara bank syariah bersama bank konvensional di Indonesia diperbolehkan tetapi modalnya tidak bisa dimasukkan kedalam satu rekening saja. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas Pokok Permasalahan terdiri dari sisi proses pembiayaan sindikasi dari kasus dan peraturan perbankan yang berlaku, terutama mengenai pengaturan Bank Syariah sebagai Participant, kesesuaian hak dan kewajiban bank syariah sebagai participant, dan upaya bank syariah sebagai participant mengatasi kendala yang timbul. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan bank syariah sebagai bank anggota sebenarnya tidak diatur, bank syariah dapat saja bergabung asal pembiayaan tersebut tidak melewati Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dari POJK serta kerjasama dengan bank konvensional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, pelaksanaan hak dan kewajiban pembiayaan sindikasi antara beberapa bank syariah dan bank konvensional telah sesuai berdasarkan praktek dalam pembiayaan sindikasi, dan dalam kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dengan memaksimalkan komunikasi dengan sesama bank peserta, melaksanakan rapat antara bank-bank peserta, penyediaan uang oleh nasabah debitur, pembuatan Security Safe Agreement, dan apabila ada sengketa diselesaikan dengan Pengadilan Negeri. Saran dari skripsi ini adalah sebaiknya financial clause dalam perjanjian sudah diatur terlebih dahulu dan diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian sindikasi.

---

The implementation of toll road construction using syndicated financing between Islamic banks and conventional banks in Indonesia is permitted but the capital cannot be included in one account. Based on this matter, the author discusses the Principal Issues consisting of the syndicated financing process from the applicable banking cases and regulations, especially regarding the regulation of Islamic Banks as Participants, conformity of the rights and obligations of Islamic banks as participants, and the efforts of Islamic banks as participants to overcome the obstacles. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, it was explained that the regulation of Islamic banks as member banks was actually not regulated, Islamic banks could join as long as the financing did not exceed the Financing Provision of POJK and cooperation with conventional banks is more clearly regulated in Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, the implementation of syndicated financing rights and obligations between several Islamic banks and conventional banks is appropriate based on practices in syndicated financing, and in the obstacles that arise can be overcome by maximizing communication with fellow participating banks, conducting meetings between participating banks, providing money by debtor customers, making a Security Safe Agreement, and if there is a dispute resolved with the District Court. The suggestion of this thesis is that the financial clause in the agreement should have been arranged in advance and agreed before the signing of the syndication agreement."

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model risiko dengan mengaplikasikan teknik analisa risiko pada project financing investasi Jalan Tol ruas Cawang-Tj. Priok-East Ancol-Jembatan Tiga-Pluit. Teknik estimasinya adalah mengindikasi risiko-risiko, tren biaya operasional dan pemeliharaan ke depan, dan perkiraan pendapatan (revenue) dengan didukung oleh model analisa risiko yang digunakan untuk mengevaluasi variabel target yang dianalisa didasarkan pada skenario yang berbeda, yaitu analisa risiko tanpa treatment, analisa risiko dengan treatment sehingga menghasilkan risiko setelah treatment.Para investor dapat menggunakan alat (tool) ini claim face pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan proyek atau investasi yang sejenis. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa dengan bantuan software AHP, SPSS ver 12.00, dan Crystal Ball untuk melihat hubungan variabel-variabel tersebut."

"Secara tradisional, pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini bertumpu pada jaringan teresterial. Tetapi disadari bahwa pengembangan jaringan terestrial memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan waktu pengembangan yang lama. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana komunikasi yang lebih cepat dan accessable dalam memajukan pembangunan bangsa. Layanan teknologi satelit adalah pilihan tepat dan akan menjadi sarana utama yang akan mendominasi infrastruktur dunia untuk waktu ke depan.Thesis ini mempelajari ketidakleluasaan pendanaan sebagai akibat kumulatif risiko dari permasalahan ekonomi nasional, kemampuan kapital usaha, keberadaan kebijakan dan peraturan pada terkait peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia. Infrastruktur satelit menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sektor publik melalui perluasan jangkauan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkannya, penggunaan metode pendanaan project financing dikaji dalam manajemen risiko untuk maksud pengurangan beban pendanaan.Permasalahan pendanaan proyek diteliti melalui pendekatan identifikasi risiko yang paling mungkin timbul dalam urutan keutamaannya. Selanjutnya diteliti bentuk respon risiko yang tepat dalam pendekatan biaya paling efektif. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu model dalam persamaan matematis. Secara keseluruhan manajemen risiko project financing akan menunjukkan kemampuannya menarik pendanaan swasta dalam rangka peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia.

---

Traditionally, development of telecommunications network infrastructure converge to teresterial network. But development and maintennant of terestrial network needs very high invesment, and the development takes much time. Indonesia as archipelagic country need quicker Communications medium and accessable for development of nation. Satellite Technological Service is proper choice and should be main term to predominate World infrastructure for future.

This Thesis assess constraint of financing as cumulative impact of risk of national economics probiems, ability of capital effort, regulation and policy related to Communications satellite effort in Indonesia. Satellite infrastructure become choice for the agenda of reaching target fulfill requirement of public sector through extension of information and Communications technological reach.In him realizing, usage of method financing of financing project studied in risk management for the purpose of mitigation of financing.

Probiems of project financing assess through approach identify risk which probably arise in sequence the core important. Hereinafter analyze the proper form of risk respon in approach of most effective expense. In the end will be form a model in mathematical equation. As a whole risk management of project financing will show the ability' of attract private financing for the agenda of improvement of Communications satellite business in Indonesia."