Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim diIndonesia, dari sudut pandang politik hukum. Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum,pendekatan sejarah dan pendekatan hermeunetik. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa gagasan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakimdalam proses perubahan UUD 1945 dimaksudkan sebagai bentuk pengawasaneksternal atas perilaku hakim dan hakim agung dalam penyelenggaraan peradilan.Sedangkan di berbagai negara, baik negara common law dan civil law, dalamkonstitusinya memberikan fungsi kepada lembaga khusus untuk melakukanpengawasan terhadap hakim, atas dasar perilaku dan ketidakmampuan dalammenjalankan tugas. Di masa yang akan datang, perlu dilakukan pengaturan yanglebih mendetail terkait dengan konsep pengawasan Komisi Yudisial terhadaphakim di Indoensia. Selain itu, jika merujuk pada pengaturan fungsi pengawasanKomisi Yudisial pada berbagai negara, baik civil law maupun common law, padanantinya Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasanterhadap keseluruhan hakim, baik hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agungdan badan peradilan, serta Hakim Konstitusi.

---

ABSTRACTThe focus study of this thesis is the oversight function on the judicial commissionagainst judges in Republic of Indonesia from a political point of view of law. Thisresearch is a normative research that use comparative, hictorical, and hermeuneticapproach. These results indicate that the idea of oversight functions of the JudicialCommission of the judges in the process of changing the Constitution of 1945intended as a form of external control over the behavior of judges and justices inthe administration of justice. While in many countries, both state common law andcivil law, the constitution provides functions to specialized agencies to carry outsupervision of the judge, on the basis of the behavior and inability to performtasks. In the future, need to be carried out more detailed arrangements relating tothe concept of supervision of the Judicial Commission of the judges in Indonesia.In addition, when referring to the various countries, both civil law and commonlaw, the Judicial Commission will be expected to perform the function of theoverall supervision of judges, both judges and ad hoc judges in the Supreme Courtand judicial bodies, as well as the Constitutional Court"

"Beberapa hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas sebagian Hakim. Hal tersebut telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Pada masa lalu, pelaksanaan pengawasan terhadap hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh Hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Alasan itulah yang menjadi salah satu dasar utama pembentukan lembaga Komisi Yudisial yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tertanggal 13 Agustus 2004 sebagai pelaksanaan dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang dan tugas dalam hal mengajukan usul pencalonan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Keberadaan Komisi Yudisial di negara-negara lain sudah merupakan suatu hal yang jamak, dimana wewenang dan tugasnya pun cukup berbeda-beda pula. Hal itu semata-mata dikarenakan oleh konteks sosial dan ketatanegaraan serta perkembangan kultural yang telah dilalui oleh suatu negara. Penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis ini, lebih memfokuskan pembahasan pada mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hingga saat ini mekanisme yang mengatur tentang bagaimana Komisi Yudisial akan melakukan tugasnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim ternyata masih sangat rancu, bahkan Undang-Undang Komisi Yudisial pun tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tata cara yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindaklanjutan bilama terjadi penyimpangan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus sesegera mungkin melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang akan dilakukannya, termasuk dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin dan akan terjadi dikemudian hari."

"Yudisial power is free and independent in nature (Yudisial Independence). It is arranged in both the constitution and tire law. The judge in hearing and deciding a case must be free, objective and neutral. The judge must be free of any influences, including the influence of executive and legislative. The separation of Yudisial institution from the Department of Justice (executive) may result in concern that the Supreme Court (judicative) will became a party controlling indicative power (a tyranny). To prevent it from happening, a Komisi Yudisial is established as an independent institution (external control), whose function is to supervise and develop the judges (checks and balances). Many countries in the world already have a Komisi Yudisial, using different names. In addition to maintaining the standard and the value of judges, Komisi Yudisial also serves to recruit the judges of the Supreme Court."

"Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut, skripsi ini juga membahas hubungan kedua lembaga tersebut melalui tiga kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

This thesis explains about institution relationship between Indoneisan Supreme Court and Indonesia Judicial Commission in controlling the judges in Indonesia. This thesis defines the authorities and duties of Indonesian Supreme Court as an internal supervisor of judges also defines about authorities and duties Indonesian Juducual Commission as an external supervisor of judges. Besides defining authorities and duties both institutions, this thesis also defines about institutional relationship in controlling through examining three violation cases of code of conduct and judges behaviour guidences,"

"The Judical Commission was establised to achieve professional, clean (corruption-collusion-nepotism free), and respectable judicial power which is also publicly sensible. Judges not only serve as mouthpieces of the law but also carry the law enforcement responsibility, in which their verdicts must reflect justice, fairness, expediency, and legal certainty. The impression among many Indonesians that Indonesia´s judiciaries have been tarnished due to the common practices of legal distortion has sadly confirmed that judical institution is identical to mafia law. The Constitutional Court´s verdict annulling the Law No. 2 CE 2004 (UU No. 2/2004)on Judical Commission which serves as legal basis for the commission´s operation has spoiled the organization´s effort in exercising its authority. This research is normative-applying legislation approach-and futuristicin nature. The research materials from academic literatures are thoroughly analyzed based on existing law, ita revision, and its future needs. The findings suggest (1) that Judical Commission be given more extensive authority in monitoring incumbent judges both in provincial and in regional levels in order to achievethe law supremacy, (2) that the judges´ autonomy and judical authority be balanced with better individual religious values which are in line with the code of ethic, and (3) that the Judical Commission implement good governance as it should.Keywords : The Authority of Judical Commission, Monitoring, Judge."

"AbstrakReformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasilamandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY).Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara strukturalkedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary)terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan denganpersoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan denganlembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia,administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisialyang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlumengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikandengan sistem peradilan Indonesia."

"Tanpa terasa dua tahun lebih berlalu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permuhonan pengujian Undang-Undang (Judicial review) yang diajukan 31 (Tiga puluh satu) Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia...."

"Skripsi ini membahas mengenai penyebaran informasi dan proses pengolahan informasi sampai ke penyebaran informasi hukum dan peradilan di Perpustakaan Komisi Yudisial RI .Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran teknologi informasi dalam penyebaran informasi hukum dan peradilan yang dilakukan perpustakaan Komisi Yudisial RI dan mengidentifikasi kendala-kendala penyebaran informasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Komisi Yudisial RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebarain informasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Komisi Yudisial dalam penggunaan teknologi informasi masih tergantung terhadap media eletronik dalam penyebaran informasi nya masi menggunakan sarana internet dan web. Kendala yang masih dihadapi adalah bagaimana informasi terkait hukum dan peradilan di Perpustakaan Komisi Yudisial sampai kepada sasaran yang dituju dan bagaimana informasi tersebut sampai kepada masyarakat diluar dari sasaran yang terpusat seperti jakarta.

---

This thesis discusses the process of information dissemination and processing of information dissemination to law and justice in the Library of the Judicial Commission of Indonesia. This study used a qualitative approach to the case study method. This study aimed to identify the role of information technology in the dissemination of information law and justice is done Judicial Commission RI library and identify the constraints dissemination of information carried by the Library Commission of Judicial Affairs. The results showed that penyebarain library information by the Judicial Commission in the use of information technology is dependent on electronic media in the dissemination of its information masi using the internet and web facilities. Hurdles is how the information related to law and justice in the Library of the Judicial Commission to the intended target and how the information is up to the community outside of centralized targets such as Jakarta."