Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri BPR menempati peran yang cukup strategos dalam perekonomian Indonesia dalam mendorong perkembangan usaha mikro , kecil dan menengah ( UMKM). Hasil penelitian menyatakan bahwa staretgi pasar dan penciptaan nilai berpengaruh positif kinerja pemasaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan variabel yang dominan mempengaruhi kinerja BPR di daerah pedesaan agraris di Jawa Barat. Digunakan data kinerja cross-sectional BPR untuk tahun 2015 di daerah Jawa Barat yang berpopulasi rumah tangga usaha pertanian >200.000. Analisis faktor eksploratoris mengungkap bahwa return on asset, keswadayaan operasional, serta profit margin membentuk faktor keberlanjutan finansial. Sementara gross loan portfolio dan rasionya terhadap total asset membentuk faktor jangkuan sosial. Model seemingly unrelated regression kemudian menemukan bahwa determinan keberlanjutan finansial ialah beban operasional dan pendapatan finansial, sementara determinan jangkauan sosial ialah modal. Namun atas keterbatasan penelitian, faktor jangkauan sosial kurang direpresentasikan variabel konstruknya.

---

This study aims to find the dominant variable affecting the performance of Bank Perkreditan Rakyat plural, BPRs in rural agrarian areas in West Java. This study use the cross sectional BPRs performance data in 2015 in the districts of West Java with a farming household population of 200,000. Exploratory Factor Analysis revealed that return on asset, operational self sufficiency, and profit margin have high loadings on one factor, establishing the financial sustainability dimension. While, gross loan portfolio and its ratio to total asset load high on the other component, establishing the social outreach dimension of BPR performance. A seemingly unrelated regression model was then fitted on the factor scores. Operational expense ratio and its ratio to total asset are found to determine the financial sustainability of BPR performance, while capital was found to determine the social outreach performance factor. However, because of the limitations faced by this research, the social outreach factor is inadequately represented by its constructing variable."

"Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya kepada masyarakat luas

---

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (?LPS?) has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.

---

ABSTRACT

This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans."

"Industri pulp dan kertas adalah industri yang banyak menggunakan air untuk kegiatan proses produksinya yaitu antara 40-200 m3/ton produk. Untuk memproduksi 1 ton pulp, sebuah pabrik membutuhkan 4-5 m3 kayu. Untuk memenuhi kebutuhan kayu dan menjamin ketersediaan kayu, industri pulp dan kertas diwajibkan mempunyai Hutan Tanaman Industri (HTI) sebelum pabrik beroperasi. Tetapi pada umumnya pihak industri lebih memilih menggunakan kayu dari hutan alam yang lebih murah apabila dibandingkan dengan HTI. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatkan laju kerusakan hutan. Penggunaan bahan baku kayu untuk membuat kertas boros penggunaan air dan beban pencemarannya tinggi. Penggunaan bahan baku kayu untuk bahan baku kertas akan meningkatkan laju kerusakan hutan jika industri tidak memiliki HTI sendiri. Terbatasnya sumber daya alam (air dan kayu) mendorong perusahaan mengubah bahan bakunya dari campuran kayu dan kertas bekas menjadi 100% kertas bekas. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji berapa pohon yang dapat dihemat setelah dilakukan penggantian bahan baku kertas. (2) Mengkaji penurunan beban pencemaran akibat penggantian bahan baku kertas. (3) Menghitung penghematan biaya pengolahan air limbah setelah dilakukan perubahan bahan baku kertas. (4) Mengetahui manfaat lingkungan (pengurangan pencemaran berupa bau dan kekeruhan pada air sungai dan bau pada udara ambien) bagi masyarakat setelah penggantian bahan baku kertas. Hasil perhitungan menunjukkan terjadi penghematan air dan kayu serta penurunan beban pencemaran dengan dilakukannya perubahan bahan baku dari bahan baku campuran kayu dan kertas bekas menjadi bahan baku 100% kertas bekas. Selain itu juga terjadi penurunan pada biaya pengolahan air limbah dan biaya pembuangan air limbah serta membawa manfaat yang posit-if bagi lingkungan masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar sungai tempat pembuangan air limbah dad PT. KBT."

"Kondisi Desa-desa setelah berlakunya Undang-undang Nomal 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mengatur segi pemerintahannya; pada umumnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa masih dibawah standar karena rendahnya sumber-sumber pendapatan Desa di masing-masing Desa yang sumber-sumbernya telah ditetapkan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.Walaupun disinyalir banyak dana-dana yang mengalir ke Desa-desa namun dana-dana tersebut tidak diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas-tugas Pemerintah Desa yang berasal dari pemerintah atasnya kebanyakkan tidak disertai dana yang memadai; disamping itu tugas Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri masih perlu dana, akibatnya beban Pemerintah Desa sangat berat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa yang bertujuan agar dapat membiayai kebutuhan lain dan pembangunan serta dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari Pemerintah atasnya.Pemerintah Desa menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan peningkatan pendapatan Desa dapat diwujudkan apabila mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan Desa oleh karena itu dalam Tesis ini mencari Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan Desa. Setelah mengetahui kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap pendapatan Desa. Mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga Penelitian ini membatasi empat faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Desa, yaitu : 1) Kepemimpinan, 2) Motivasi, 3) Struktur Organisasi dan 4) Komunikasi.Tesis ini berhasil membuktikan bahwa : Variabel Kepemimpinan (X1) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Motivasi (X2) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Struktur Organisasi (X3) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Komunikasi (Xa) dengan Pendapatan Desa (Y). Masing-masing Variabel (X1) (X2) (Xi) dan (XI) dengan (Y) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.Secara parsial masing-masing Variabel (X) dengan Variabel (Y) mempunyai hubungan murni walaupun dikontrol secara bersama-sama oleh Variabel yang lain, Secara bersama-sama pula variabel (X1) (X2) (X3) dan Xd) mempunyai hubungan dengan Variabel Pendapatan Desa (Y). Dari analisis determinasi Variabel bebas (X) berpengaruh 83, 94 q/o terhadap variabel (Y)."

"Perbankan memiliki peranan yang vital sebagai perantara (intermediaries) sektor keuangan. Untuk sektor perbankan mikro (microbanking), maka BPR (Bank Perkreditan Rakyat) memiliki posisi yang strategis. Sejak awal keberadaannya BPR telah memiliki misi membantu masyarakat miskin, terutama di wilayah pedesaan, yakni memberikan akses terhadap pelayanan keuangan. Namun agar tetap dapat berkelanjutan, BPR juga harus mampu menghasilkan keuntungan yang memadai. Untuk itu BPR juga harus memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan data-data utama bersumber dari laporan keuangan BPR di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi faktor-faktor yang dianggap berhubungan erat dan signifikan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BPR. Kemudian, analisis lebih lanjut juga dilakukan untuk melihat kinerja keuangan dan jangkauan (outreach) dari BPR. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode Anova dan Regresi Linier Berganda, namun didukung dengan informasi kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor efisiensi operasional dan pengelolaan kualitas aktiva yang baik merupakan faktor utama peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya peningkatan kinerja keuangan BPR tetap dapat sejalan dengan pencapaian misi sosial yaitu menjangkau masyarakat miskin. Namun seiring pertumbuhannya BPR juga ternyata mulai mengalami gejala pergeseran misi. BPR juga masih terkendala struktur biaya yang tinggi yang berakibat pada tingginya suku bunga pinjaman diberikan. Kemudian ditemukan hasil bahwa BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan BPR yang berlokasi di pedesaan masih mengedepankan misi sosial yakni pelayanan kepada nasabah miskin.

---

Bank plays a vital role as intermediaries in the financial sector, as well as microbanking sector, in which BPR (people credit bank) has strategic position. BPR has, in the first place, been setting up mission to assist the poor, particularly those in the rural areas; through providing access to financial services. However, to be sustainable, BPR must also be able to produce reasonable amount of profits. Therefore, BPR should be having a good financial performance as well. With main data from BPR?s financial statements, BPRs in Jabodetabek, West Java and Banten, this research endeavors to explore determinants that highly and significantly correlate with BPR?s financial performance. A further analysis then conducted to explain financial performance and BPR?s outreach. This is a quantitative research which contains Anova method and Multiple Regression Analysis, supported with descriptive qualitative information.Results show that operational efficiency and sound asset quality management are principal factors in improving financial performance. Thus, improving financial performance could also go hand in hand with attaining social mission i.e. reaching the poor. But, along with its growth it turns out that BPR begins to experience mission drift phenomenon. BPR is still also facing high cost structure that has impact on the high interest rate charged on loan given. Moreover, it was found that BPR owned by local government as well as BPR located in rural setting is still stay true to social mission that is serving poor clients."