Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ii Naosuke adalah Daimyō dari Hikone yang menjabat sebagai Tairō di tahun 1858 hingga tahun 1860 pada masa pemerintahan Bakufu oleh klan Tokugawa. Sejak kedatangan Komodor Perry di tahun 1853, Jepang dihadapkan kepada masalah politik dari dalam maupun luar negeri. Skripsi ini membahas tentang peranan Ii Naosuke dalam politik dalam negeri Jepang. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ii Naosuke adalah penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan antara Jepang-Amerika, pengangkatan calon penerus Shogun Tokugawa Iesada, Pembersihan Ansei, dan pernikahan Kazu no Miya. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan dan mengukuhkan kekuasaan pemerintah Bakufu. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis secara kronologis.

---

Ii Naosuke is a Daimyō from Hikone, who served as a Tairō in the year of 1858 to 1860, at the time of Bakufu's Reign by the Tokugawa clan. Since the arrival of Commodore Perry in 1853, Japan had to face domestic and foreign political policy problems. This thesis will discuss about Ii Naosuke's role in Japan's Domestic Politics. Ii Nosuke's political policies are signing of The Treaty of Amity and Commerce between America and Japan, the appointment of Shogun Tokugawa Iesada's successor, Ansei Purge, and the marriage of Kazu no Miya. These policies are series of Ii Naosuke's attempts to regain Bakufu's power over Japan's politic. This thesis is done by qualitative literary studies with the method of chronologic descriptive-analytic."

"Skripsi ini membahas peranan Tokugawa Yoshinobu dalam mempertahankan kekuasaan bakufu Tokugawa di akhir zaman Edo. Di masa pemerintahannya, Tokugawa Yoshinobu membuat beberapa peraturan seperti reformasi sistem militer, reformasi administrasi pemerintahan, penyelesaian masalah Hyōgo, dan yang paling penting adalah menjaga nama baik klan Tokugawa. Boleh dikatakan bahwa peraturan-peraturan ini adalah kebijakan Yoshinobu untuk mempertahankan kekuasaan Tokugawa di Jepang.

---

This study examines the role of Tokugawa Yoshinobu in maintaining the bakufu Tokugawa's reign of power in the late Edo period. In his administration, Tokugawa Yoshinobu makes several regulations such as military system reformation, administrative reformation, Hyōgo problem resolution, and the most important is to protect Tokugawa clan's dignity. It can be said that these regulations are Yoshinobu's policy in maintaining the Bakufu Tokugawa's reign of power."

"R. Haryosusanto (0794080235). Peranan Okuma Shigenobu di Bidang Polilik, Pemerintahan dan Pendidikan dalam Modernisasi Jepang. (Di bawah bimbingan Prof. Dr. I Ketut Surajaya), Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2000. Okuma Shigenobu merupakan seorang dari sedikit tokoh Jepang yang konsisten dengan sikap dan pendiriannya. Okuma begitu gigih mempertahankan pendapat dan pemikitrannya walaupun harus menerima pemecatan dirinya sebagai anggota majelis dan mendapat serangan percobaan pembunuhan. Namun demikian hal tersebut tidak mengendurkan semangat Okuma untuk mewujudkan cita-citanya. Sebagai bukti kekonsistenan sikapnya itu, meski ia telah dipecat dan anggota majelis ia tetap diminta untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan menjabat menteri diberbagai bidang, menjadi perdana menteri sebanyak dua kali selain itu ia juga mendirikan Rikken Kaishinto yakni partai progresif kedua di Jepang setelah Jiyuto. Itu semua merupakan sebagian kecil karirnya dibidang politik dan pemerintahan. Dibidang pendidikan kesuksesan Okuma ditandai dengan didirikannya Universitas waseda (Waseda Daigaku) pada tahun 1882 yang sebelumnya bernama Sekolah Hukum Tokyo (Tokyo Senmon Gakko). Selain itu Okuma juga mengadakan perubahan substansial pada sekolah hukum swasta, yakni dengan diadakannya kursus persiapan untuk memasuki universitas, dimana jika sebelumya universitas hanya diperuntukan bagi mereka yang telah menempuh pendidikan formal, misalnya SMA dan sederajatnya. Maka bagi mereka yang tidak atau belum menempuh pendidikan formal sampai setingkat SMA tetapi telah lulus mengikuti kelas persiapan, mereka dapat masuk ke Universitas."

"ABSTRAKUntuk saat ini, karena Jepang telah diterima dan diakui sebagai salah satu anggota dari kelompok negara adidaya dan maju, maka adalah penting baginya untuk terlibat dan bersaing dengan negara adidaya lain dalam kerangka dunia yang dikuasai dan diperintah oleh aturan dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, sebagai partisipan baru dalam masyarakat internasional (setelah 1952, perjanjian San Fransisco) Jepang harus banyak belajar dari Barat dalam menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsanya, terlebih lagi pada akhirnya, menciptakan gaya dan caranya sendiri.Sepanjang menyangkut hubungan budaya antar bangsa yang Jepang jalankan, kita melihat bahwa strategi yang diambil adalah menjalankan kebijakan hubungan budaya antar bangsa yang menyeluruh sifatnya. Dalam hal ini, wilayah yang tercakup adalah menyebar untuk seluruh penjuru dunia. Meskipun. demikian, Jepang tetap juga menjadi daerah Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Utara dan Eropa Barat sebagai tempat strategis bagi program hubungan budaya antar bangsanya. Hal ini bisa dimengerti, sebab wilayah ini merupakan partner dagang Jepang yang paling utama.Ide dari berbagai program dan kegiatan yang dijalankan Jepang dalam hubungan budaya antar bangsa ini pada dasarnya bisa dilihat dari Laporan Akhir Komite Penasehat Hubungan Budaya Antar Bangsa pada bulan Mei 1989. Laporan final inilah yang menjadi rambu atau pedoman bagi Jepang dalam menciptakan kebijakan guna menjalankan hubungan budaya antar bangsa. Dengan demikian, bagi Jepang, hubungan budaya antar bangsa merupakan aktifitas yang diakui sebagai alat untuk mempertahankan keberadaan nasionalnya. Hubungan budaya antar bangsa yang tercipta ini beroperasi dalam berbagai cara, seperti jaringan uang, jaringan barang dan jaringan informasi.

---

ABSTRACTBecause Japan in contemporary history was accepted and admitted as a member of powerful and advanced industrialized countries, it was important for her to get involved and to compete with other powers in a situation wherein the rules were established by the Western industrialized countries. Therefore, as a new participant in the international community she had to learn the way to conduct cultural relations and eventually develop her own approach.As far as cultural relations between Japan and other countries is concerned, we note that the strategy of her cultural relations was its wide-ranging geographical area coverage. However, Japan have choosen to focus on the strength of her cultural relations towards certain regions that serve her economic interests, namely, Southeast Asia, Western Europe, North America and East Asia. This situation can readily be understood because these regions are part of the major trading partners for Japan.The idea that culture is important for Japan's foreign policy can be seen from the policy statements of the Advisory Group on International Cultural Exchange in May 1989. The Committee issued its final report describing a guide-line Japan is expected to follow in promoting her international cultural relations. Therefore, for Japan, international cultural relations is an activity that is recognised to sustain its national well-being. The exchanges in operating cultural relations are composed of various flows, e.g. flow of goods, money, and the flows of information."

"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan. Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."