Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stigma yang diperoleh sebagai akibat dari sistem peradilan pidana, ternyata tidak hanya berdampak negatif terhadap narapidana sendiri tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas yaitu terhadap keluarga narapidana. Perlu adanya suatu upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma yang ada pada narapidana, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada keluarga maupun dirinya sendiri. Teori labeling digunakan sebagai dasar dari stigma, yaitu adanya suatu kelompok yang membuat peraturan kemudian terjadi penyimpangan, sehingga orang tersebut mendapat cap sebagai pelanggar. Adanya dampak yang lebih luas terhadap keluarga narapidana, maka muncul permasalahan dalam penelitian yaitu dampak apa yang diterima oleh keluarga dan bagaimana upaya untuk mengurangi dampak buruk stigma narapidana terhadap keluarganya. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode yang digunakan ialah metode kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap narapidana, keluarga narapidana dan masyarakat. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pihak keluarga tidak hanya kehilangan seorang anggotanya yang menjadi narapidana, tetapi juga mereka merasakan dampak dari cap buruk yang diberikan kepada narapidana berupa tekanan secara psikologis seperti adanya rasa malu. Terlebih lagi ketika kejahatan yang dilakukan adalah perkosaan, karena tidak hanya dipandang sebagai perbuatan jahat dengan kekerasan, tetapi juga adanya unsur moral di dalamnya. Dengan adanya permasalahan yang lebih luas mengenai akibat pemidanaan, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan resosialisasi narapidana, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Upaya resosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu menunjukkan bahwa narapidana telah menjadi baik dan menyadari kesalahannya, dengan itu maka stigma buruk sebagai orang yang jahat dapat berkurang. Restorative justive sebagai suatu paradigma baru dalam penyelesain perkara pidana, diharapkan juga dapat membantu untuk mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan stigma.

---

Stigma obtained as a result of the criminal justice system, was not only has negative impact in the inmates (prisoner) themselves but also result in broader impact on family of prisoner himself. it requires an attempt to reduce or even eliminate the stigma that exist in the prisoner, so that no negative impact to the family and himself. theory of labeling is used as the basis of the stigma that is the existence of a group of people that established rules and then there is a violation, so that the person is labeled as a violator. existence of wider impact on families of prisoner, then a problem arise in the research, namely what impact are received by the family and what effort to reduce the adverse impact of prisoner stigma to his family. This research is descriptive analytical.

The method used is a normative juridical literature. researcher uses secondary data with the data collection tools in the form of library research and primary data through interviews using interview guideline to prisoner, prisoner families and communities. this research come to a conclusion that the family does not only loss a family member who becomes a prisoner, but also the feel the effect of bad labeling given to prisoner in the form of psychological pressure such as a embarrassment. Moreover, when the crime committed was rape, because rape is not only viewed as act of evil with violence, but also there is a moral element in it. With the existence of a broader problem regarding the conviction consequence, it would required an effort to overcome them. One of efforts that can be done is to conduct resocialization of prisoner, such as assimilation, parole and taking leaves before the release. The resocialization effort is expected to help demonstrating that the prisoner has been better and realized his wrongdoing, with that then the bad stigma as an evil person can be reduced. Restorative justice as a new paradigm in the settlement of criminal cases, can also help to reduce or even eliminate the stigma."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk mengetahui bentuk-bentuk serta proses stigmatisasi terhadap keluarga inti pelaku pengedar narkotika jenis ganja dapat terjadi. Bermula pada proses interaksi di masyarakat nilai-nilai menyimpang mulai dibentuk. Proses selanjutnya adalah tindakan diskriminatif yang dirasakan oleh keluarga inti pengedar narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah isolasi, pengucilan, pemisahan, sulitnya mendapatkan bantuan, dan lainnya. Penulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini.Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwa keluarga inti pengedar narkotika jenis ganja mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat sekitar (seperti tetangga), teman, bahkan saudara jauh (bukan bagian dari keluarga inti). Stigmatisasi yang dirasakan berupa tindakan-tindakan diskriminatif yang menjauhkan keluarga inti dari masyarakat yang dianggap normal.

---

ABSTRACT

This writing is made to know the forms and the process stigmatization against the family of marijuana dealer. Began with the process of interaction in the community values deviating established. The next process is discrimination felt by the family of marjuana dealer which type isolation, separation, helpless, etc. These writing methodology uses secondary data which means the writer search data trough literature pertaining to the theme.

The conclusion is the nuclear family dealers get stigmatization from the neighbors, friends, even from the distant family. Stigmatization creates discrimination which estranges nuclear family of people who regarded as normal."

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan menjelaskan dan menganalisis kasus anak dengan disabilitas fisik yang ditolak di sekolah periode sebelum 2011 dan setelahnya. Dalam penulisan ini, bentuk diskriminasi yang ditemukan akan dikaji menggunakan konsep state crime. Hasil penulisan ini menemukan bahwa negara terbukti telah melakukan state crime, karena telah mengabaikan hak anak dengan disabilitas serta melanggar undang-undang internasional dan nasional. Seharusnya negara dapat menjamin hak anak dengan disabilitas dalam undang-undang CRPD. Sehingga inklusif yang dijamin dalam UU CRPD, yaitu dengan prinsipnya non-diskriminasi, dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 ? 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children?s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments., The Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 – 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children‘s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments.]"

"Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengamanatkan narapidana yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan pembinaan reintegrasi tentu saja dengan mempersiapkan narapidana dengan pembinaan kepribadian dan keterampilan. Program pembinaan mental, rohani, dan keterampilan dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang balk ditengah masyarakat. Namun dalam pelaksanaan program tersebut banyak mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab adalah stigma yang diberikan masyarakat kepada narapidana. Stigma ini dapat mengakibatkan adanya perilaku diskriminasi, yang berakibat self-esteem semakin rendah. Akibatnya narapidana tidak mampu berjuang dan bertahan hidup ditengah masyarakat. Melakukan kejahatan kembali menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup. Berdasarkan analisa kegiatan maka disusun suatu program kampanye komprehensif untuk mengurangi stigma masyarakat pada narapidana. Program ini memuat berbagai kegiatan yang integral yang kemudian direkomendasikan sebagai strategi intervensi yaitu pertemuan dialog interaktif tokoh masyarakat. Program dengan teknik penyuluhan sosial (campaign) ini diharapkan akan terjadi perubahan pada kognisi dan sikap pada anggota komunitas lokal."

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."

"Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengembangkan program pembinaan narapidana untuk mengurangi kekerasan verbal antar narapidana, dengan cara memberikan pelatihan LVE (Living Values Education) sebubungan dengan adanya pennasalahan tindakan kekerasan verbal yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidananya di dalam Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur. Teuri yang dirujuk sebagai dasar dalam pembuatan rancangan program pelatihan untuk mengurangi kekerasan fisik melalui pelatiban LVE adalah teori pembinaan narapidana, teori agresifitas, teori Kognitif, teori Cognitif behaviorisme dan teorl masa perkembangan manusia. Analisis pemecahan masalah berangkat dari adanya sejumlah pennasalahan, permasalahan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur. Salah satu permasalahan yang menjadi minat untuk diselesaikan oleh penulis adalah masalah tindakan kekerasan verbal yang dilakukan narapidana. Karena biasanya dimulai dari tindakan kekerasan verbal, kemudian dapat berakibat, tindakan kekerasan fisik, kekerasan domestik, dan meluas menjadi anarkis, cacat fisik dan bahkan bisa meninggal dunia. Sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di Rutan, diantaranya adalah melalui pelatihan untuk mengurangi tindakan kekerasan verbal antar narapidana, dengan cara memberikan pelatihan LVE selama 6 hari kerja kepada 20 orang narapidana sebagai contoh dengan latar belakang tindak pidana dengan kekerasan. Untuk dapat terlaksananya pelatihan LVE tersebut maka dibuatlah rancangan program pelatihan LVE begi narapidana. Program pelatihan LVE ini, sangat memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan kebutuhan suatu pelatihan, seperti : identifikasi kebutuhan pelatihan, sasaran pelatiban, pelatih/instruktur pelatihan, materi, metode, alat bantu, durasi pelaksanaan, tempat pelaksanaan, biaya dan evaluasi pelatihan."