Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa pelibatan Rusia dalam kerangka kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor kekuatan militer, ekonomi, politik, dan penerimaan Rusia sebagai kekuatan baru di kawasan. Pelibatan Rusia di kawasan Asia Timur sejak tahun 1994 membuktikan kekeliruan teoretis salah satu premis dalam paradigma neorealisme yang menyatakan bahwa struktur multipolar realtif tidak stabil dibanding biopolar. Kawasan Asia Timur relatif stabil dengan struktur multipolar sejak berakhirnya Perang Dingin. Mekanisme balance of power di kawasan Asia Timur dilakukan dalam kerangka dialog keamanan multilateral yang konstruktif.

---

The focus of this study is the Russia`s engagement into East Asian security cooperation. The purpose of this study is to understand why Russia has been engaged into East Asian security cooperation. This study summarizes that Russia`s engagement into East Asian security cooperation can be explained by military, economic, and political power, and the acceptance of Russia as a new great power in the region. Russia`s engagement in East Asia since 1994 has proved theoretical fallacy of the stability of multipolar structure thesis of neorealism instead of bipolar. Multipolar structure of East Asia since the end of the Cold War has been relatively stable. Balance of power mechanism in East Asia achieved by constructively multilateral security dialog."

"The writer argues, from the ne-instutionalist perspective, that cooperation in the Asia-Pacific should be harnessed towards the attaiment of a negotiated regime...."

"Studi ini berusaha menerangkan bagaimana Indonesia dapat memposisikan dan menempatkan dirinya pada kemungkinan pembentukan kawasan ekonomi Asia Timur...."

"The writer argues that ASEAN should drive the economic integration in East Asia Region in an evolutionary manner and by involving as many stakeholders as possible...."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"Tesis ini berfokus pada kerjasama Rusia-Tiongkok dalam Kerangka Shanghai Cooperation Organization (SCO) di tengah hubungan kedua negara yang fluktuatif. Adapun periode penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan terjadinya pasang surut hubungan Rusia-Tiongkok, merekonstruksi momentum 10 tahun SCO sebagai titik pangkal membaiknya hubungan Rusia-Tiongkok, preferensi kerjasama Rusia-Tiongkok dalam SCO, dan merumuskan dengan jelas konstruksi apakah yang ingin dibangun oleh Rusia dan Tiongkok dengan tetap mempertahankan kerjasama dan saling memperkuat masing-masing peran mereka di kawasan Assia Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Konstruktivis Institusionalisme, Teori Struktur Sosial, dan Teori Great Power Management sebagai alat analisis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hubungan Rusia-Tiongkok mengalami pasang-surut, kedua negara tetap melakukan kerja sama dalam kerangka SCO. Adapun konstruksi yang dibangun ialah membangun tatanan dunia yang multipolar.

---

This research focuses on the Russian-Chinese partnership in the framework of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in the middle of the fluctuating relations between the two countries. The purpose of this research is to find the factors that determine the occurrence of fluctuation Russian-Chinese relations, reconstruct the momentum 10 years of SCO as a starting point for the improvement of Russian-Chinese relations, preference Russia-China partnership in the SCO, and formulate the construction to be built by Russia and China to maintain the cooperation and strengthen their respective roles in the Central Asia region.

This research used a qualitative approach. This research use the framework of Constructivist Institutionalism Theory, Theory of Structure Social, and Theory of Great Power Management as an analytical tool. The study found that despite fluctuated Russia-China relations, the two countries have formed a partnership within the framework of SCO. The construction was built shown to build multipolar world order."