Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the processis in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged byregulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004 includes:Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of ProposalEvaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No.' l 8/l 999,PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: dl/2004. In fact, theimplementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts thatappropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacleswhether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) orprocurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in followingconsulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputuson Menteri Permukimandan Prasarona Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. From data collecting with questionnaire distributionobtained 40 respondents answered the expert limitedness affected by 2l factors in major i.e. consultantcompany, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, lNl(lNDO, LPJK, andowner in this case Ministry of Public Works. Will: Statistical Analysis (SPSS 13.0 for Windows) consistsof Correlation-lntercorrelation Analysis, Factor Analysis, Regression Analysis and Model Test resultedthere are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack ofawareness in expert tar payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budgetlimitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses."

"Dalam seleksi jasa konsultansi atau dikenal juga sebagai tender konsultan, penilaian tertinggi adalah tenaga ahli yang diusulkan. Untuk seleksi jasa konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum diatur dengan peraturan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTSIM/2004 meliputi: Standar Dokumen Seleksi, Pedoman Penilaian Kualifikasi, dan Pedoman Evaluasi Penawaran. Dimana peraturan tersebut merupakan implementasi peraturan yang lebih tinggi antara lain UU No: 18/1999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, dan Keppres No: 61/2004. Ternyata dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak seiring dengan kesiapan tenaga ahli yang sesuai dengan persyaratan. Sehingga dari pelaksanaan peraturan tersebut timbul kendala baik pada perusahaan konsultan peserta seleksi jasa konsultansi (peserta tender) maupun panitia pengadaan. Kendala pada perusahaan konsultan ini adalah keterbatasan tenaga ahli dalam mengikuti seleksi jasa konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum yang diatur dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. Keterbatasan tenaga ahli ini dipengaruhi oleh 21 faktor secara garis besar adalah perusahaan konsultan, tenaga ahli, peraturan, pajak, sertifikasi keahlian, asosiasi profesi, INKINDO, LPJK, dan pengguna jasa dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Dari 21 faktor tersebut terdapat 5 faktor yang definitif terhadap keterbatasan tenaga ahli yaitu kurangnya kesiapan INKINDO, kurangnya kesadaran pembayaran pajak tenaga ahli, kurangnya sosialisasi dan diseminasi sertifikasi keahlian, keterbatasan dana (biaya tinggi), dan ketidaktahuan tenaga ahli tentang kewajibannya yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Tesis ini membahas tentang faktor-faktor tersebut dalam seleksi jasa konsultansi pada Departemen Pekerjaan Umum yang berpengaruh terhadap keterbatasan tenaga ahli.

---

In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the process is in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by regulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 2571KPTS/M12004 includes: Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of Proposal Evaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No: 18/1999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: 61/2004. In fact, the implementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts that appropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacles whether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) or procurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in following consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 2571KPTS/M12004. The expert limitedness affected by 21 factors in major i.e. consultant company, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, INKINDO, LPJK, and owner in this case Ministry of Public Works. From 21 factors there are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack of awareness in expert tax payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budget limitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses. This paper discuss about those factors in the consulting services selection in Ministry of Public Works that affect on the expert limitedness."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor keterbatasantenaga ahli dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi di Ditjen Bina Margayang berpengaruh terhadap penyimpangan kinerja waktu pelaksanaan seleksi sertamengetahui seberapa besar tingkat pengaruhnya. Hasil penelitian ini adalahfaktor-faktor keterbatasan tenaga ahli yang berpengaruh terhadap kinerja waktuseleksi adalah tenaga ahli yang diusulkan tidak dapat dinilai karena masihterkontrak di paket lain, tenaga ahli tidak memiliki/melampirkan SKA, SKAtenaga ahli tidak sah karena sudah kadaluarsa, SKA tenaga ahli tidak sesuai KAK,tenaga ahli tidak memiliki/melampirkan referensi pengalaman kerja.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to find factors of experts’ constraint in consultantprocurement which have an impact on time performance and to discover how bigis the influence. The result if this research is that expert’s constraint factors inconsultant procurement are: proposed experts can not be evaluated because theyhave been contracted in other package, experts do not have certificate of expertise,their certificate of expertise have been expired, their certificate is not match withthe criteria in the Term of Reference and experts do not have the job references."

"Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Direktorat Jenderal Cipta Karya dihadapkan pada tantangan tugas-tugas yang semakin berat dan komplek, serta dipacu oleh cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan teknologi, sedangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya masih belum memadai dibandingkan dengan prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu sudah selayaknya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan berlandaskan kepada teori harapan Victor Vroom dan yang pernah diteliti oleh HJ. Bernandin dan Joyce EA. Russell (1993), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah keahlian, kemampuan, sikap dan perilaku. Dan untuk menguji keberartian hubungan keempat faktor tersebut terhadap prestasi kerja digunakan analisis kuantitatif model regresi linier, yang dihitung dari temuan 83 sampel pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan tersebut dapat diterima dengan sangat nyata. Dimana secara parsial telah dibuktikan pula bahwa semakin tinggi tingkat keahlian, kemampuan, sikap yang positif dan perilaku positif, maka semakin tinggi pula tingkat prestasi pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disarankan pentingnya prioritas utama kepada kebijaksanaan pengembangan kemampuan dan sikap, baik kemampuan teknis, kemampuan manajerial, konseptual maupun kebijaksanaan pengembangan sikap pejabat eselon IV yang tercermin dalam budaya kerja yang berorientasi pada prestasi kerja.. Prioritas kedua perlu adanya kebijaksanaan pengembangan pada perilaku dan keahlian para pejabat eselon IV agar terdapat kesesuaian antara perilaku dan keahlian terhadap beban tugasnya sehingga secara bersama-sama dengan program prioritas utama di atas dapat diharapkan meningkatkan prestasi kerjanya."

"ABSTRAKSeiring dengan lajunya gerak pembangunan, pada berbagai sektor terjadi pula masalah-masalah kebocoran, pemborosan, penyimpangan dan penyelewengan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kerugian negara. Pada dasarnya sudah ada perangkat hukum serta prosedur yang mengatur penyelesaian kerugian negara yaitu ICW, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Juklak TP dan TGR) terbitan Bepeka maupun Departemen PU, namun perlu dikaji apakah dalam pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.Di dalam penelitian ini kajian utama semula berfokus pada penyelesaian kerugian negara yang diproses oleh Biro Keuangan menyangkut TP dan TGR, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan kajian penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri .Penelitian ini diawali dengan kajian kepustakaan menyangkut teori-teori efektivitas, kerugian negara, pengawasan dan konsep-konsep penyelesaian kerugian negara, selanjutnya diikuti dengan penelitian lapangan terutama di Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, dua Kantor Wilayah Departemen PU ditambah dengan Instansi Bepeka. Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif alisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara yang didasarkan pada ICW dan Juklak TP dan TGR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedang kerugian negara hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang ternyata mendominasi jumlah nominal kerugian negara di Departemen PU diwarnai pula dengan berbagai kerawanan. Oleh sebab itu dalam penanganan kerugian negara perlu dilakukan berbagai langkah meningkatkan pemahaman peraturan, peningkatan kualitas auditor dan pengaturan yang lebih jelas dan tegas atas penyelesaian hasil pemeriksaan.ix + 116 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 9 lampiran Daftar Pustaka : 14 buku, 21 peraturan, 3 lain-lain."

"Korupsi dan kolusi sering terjadi pada proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak terbukanya sistem pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya electronic procurement atau proses pengadaan barang atau jasa secara on-line melalui internet, proses pengadaan menjadi transparan, dimana transaksi tersebut akan dilakukan dengan mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa masih terdapat kendala teknis dan juga substansi hukum yang mengatur mengenai electronic procurement. Hasil telaah terhadap Departemen Pekerjaan Umum menunjukan bahwa instansi tersebut belum menerapkan sistem electronic procurement secara penuh. Oleh karena itu, dimasa mendatang diharapkan dapat dikeluarkan satu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai electronic procurement.

---

Corruption and collution always occur in the procurement process done by the government institution. The cause of that process is the closed system of procurement of goods and service?s itself. With the electronic government procurement or procurement process on-line through the internet, this process has become more transparent, where such transaction will get attention from people. Nevertheless, some obstacles still exist in development of electronic procurement. By using the normative method of law observation, the results of the research shows that there is still a technical constraint and also law substance which regulates the electronic procurement. Study results on the Public Work Department shows that the Public Work Department have not implement the electronic procurement system in a fully electronic, hopefully, in the future, there will be a special law which will regulate the electronic procurement."

"Pendekatan pembangunan bidang prasarana dan sarana ke PU-an (PSPU) mengandalkan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek serta mampu menjawab tantangan pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an di masa datang. Hal ini, disebabkan oleh adanya tugas-tugas yang dirasakan semakin berat dan kompleks di masa mendatang, sedangkan di sisi lain kurangnya motivasi terhadap pegawai dapat menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memandang perlu meneliti secara ilmiah yaitu apakah faktor-faktor motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja PNS dan motivasi manakah yang dominan berhubungan dengan produktivitas kerja di lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota. Untuk menguji hubungan antara faktor-faktor motivasi dengan produktivitas kerja digunakan analisis kualitatif secara statistik : Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hipotesis altematif yang menyatakan bahwa motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja PNS di Lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota, temyata dapat diterima. 2. Hipotesis altematif yang menyatakan bahwa : a. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan PNS maka semakin tinggi Pula tingkat produktivitas kerja PNS. b. Semakin tinggi tingkat kemampuan PNS maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja PNS. c. Semakin tinggi pengamalan budaya kerja PNS maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja PNS. d. Semakin tegas peraturan, maka semakin rendah tingkat produtivitas kerja PNS. Dengan demikian strategi yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan produktivitas kerja PNS di Lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota adalah dengan memberi prioritas utama pada program pengembangan dan pengamalan budaya kerja dengan sistim pola terpadu."