Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tenaga kerja alih daya pada perbankan, khususnya pada Bank X. Kegiatan alih daya selain memberikan manfaat, juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Untuk meminimalisasi risiko, bank kemudian menerapkan manajemen risiko pada kegiatan alih daya yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai manajemen risiko dalam penggunaan tenaga alih daya oleh bank umum dan bagaimana penerapannya oleh Bank X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko mengenai kegiatan alih daya pada bank telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan ketenagakerjaan. Pelaksanaan manajemen risiko penggunaan tenaga kerja alih daya pada bank, mencakup: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan sistem pengendalian intern. Bank X dalam kegiatan alih dayanya, telah memiliki peraturan internal dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about legal analysis on risk management implementation in the usage of outsourcing-worker in Indonesian banking, especially in Bank X. Outsourcing, besides it gives banks several benefits, it also raise the risks for the bank themself. So, in order to minimize the risks, banks have to implement the risk management on the outsourcing they do in accordance with the provisions in PBI No. 13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Banks Who Do Outsourcing (hereinafter PBI Outsourcing).

The subject matters in this thesis are how is the regulation about the risk management on outsourcing in Indonesian banking and how is its implementation in Bank X. The completion of this thesis is using normative juridical method. The research in order to complete this thesis, shows that risk management on outsourcing in banking is already regulated in PBI Outsourcing and the others related prevailing law in banking and labor sector.

The implementation of this kind risk management is including: active supervision from board of directors and also board of commisioners, comprehensive provisions and procedures, adequate systems of identification, measurement, monitoring, risk control, management information, and internal control. Bank X itself, as the sample in this thesis, has already have internal regulations that the implementation of them are already complied with the prevailing laws."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."

"ABSTRAKTesis ini membahas alih daya tenaga kerja teller bank pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi kegiatan usaha yang dapat dialihdayakan. Pengaturan tenaga kerja teller alih daya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alih daya teller tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terjadi dalam prakteknya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the outsourcing of employment of bank teller post the enactment of The Regulation of Ministry of Manpower dan Transmigration Number 19 of 2012. Those Ministerial Regulation is a regulation implementing Law no. 13 of 2003 which is concerned about the limitation of manpower activities that can be outsourced. The setting of manpower outsourcing teller further regulated in Regulation of Bank Indonesia Number 13/25/PBI/2011 About Prudential Principles for Public Banks Which Transfers Part of The Implementation Works to The Other Parties. This thesis is arranged based on the research of juridical normative. The results of this study explaines that outsourcing teller should not be done as provided in laws and regulations, but there is still a lot going on in practice."

"Perlu kiranya untuk diketahui, bahwa salah satu alasan timbulnya outsourcing diantaranya adalah untuk membagi risiko usaha dalam bebagai masalah termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di negara Barat yaitu "pekerja adalah aset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan" dimana banyak pemilik modal mengeluh bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis untuk masalah-masalah ketenagakerjaan. Paradigma tersebut kemudian berubah dari pandangan kerja tradisional bahwa "pekerja melayani sistem" menjadi pandangan kerja modern bahwa "sistem hares melayani pekerja" dimana yang dioutsourcing yang akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi orang khusus Kepala Pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing tersebut. Mengingat outsourcing telah sangat popular dan banyak dijalankan oleh perusahaan termasuk perbankan, diantaranya adalah dengan meng-outsourcing tenaga kerja tellernya, maka perlu kiranya untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut KUH Perdata dan akibat hukum bagi bank apabila mempekerjakan teller outsourcing."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program ? program BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk para tenaga kerja alih daya khusus kebersihan di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program ? program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja alih daya khusus kebersihan di lingkungan kampus Universitas Indonesia telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi atau informasi yang didapat oleh para pekerja dan kurangnya rasa inisiatif dari para pekerja akan pentingan mengikuti program ? program BPJS Ketenagakerjaan.

---

This thesis is examining how the programs of BPJS Ketenagakerjaan are implemented, especially toward outsourcing cleaning workers in University of Indonesia. This research using normative judicial approaches and empirical judicial approaches. The result of this research is the programs by BPJS Ketenagakerjaan are well implemented towards Outsourcing cleaning workers in University of Indonesia. However, there are several problems in the implementation. Like the lack of socialization or information towards the workers and also the workers itself are lacks of initiative to join the programs."

"Alih daya menjadi salah satu praktik yang umum di dunia industri Indonesia. Di PT. X jumlah tenaga kerja alih daya jauh lebih banyak dibandingkan karyawan tetapnya (perusahaan induk). Penerapan mekanisme alih daya memiliki tantangan tersendiri sehubungan dengan penerapan standar keselamatan dan produktivitas yang tinggi di PT. X. Data kecelakaan kerja 2019 – 2022 di PT. X menunjukkan semua kecelakaan kerja terjadi pada pekerja alih daya yaitu sebanyak 111 kasus, tidak terjadi pada pekerja tetap, sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi, menilai dan menanggulangi berbagai faktor risiko spesifik yang berkaitan dengan penerapan alih daya di PT.X. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor risiko yang berhubungan dengan kegiatan alih daya di perusahaan, mengidentifikasi kondisi atau temuan yang paling signifikan berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja dan menganalisis penyebab dasar kecelakaan kerja yang paling dominan dan kaitannya dengan mekanisme alih daya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengukur faktor risiko pada masing-masing unit analisis dengan menyebarkan kuesioner, pengamatan, pengolahan data primer dan sekunder terkait alih daya. Diawali dengan analisis data kecelakaan kerja tahun 2019 -2022 di PT. X, diteruskan dengan identifikasi penyebab kecelakaan paling signifikan berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dan kaitannya dengan karakterisktik alih daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di PT. X berhubungan dengan sejumlah faktor risiko yaitu bekerja dalam keadaan terluka atau sangat kelelahan, beban dan risiko kerja tinggi, tuntutan dan frekuensi kerja lembur, adanya rework, adanya penugasan ganda di luar fungsi atau jabatan pekerja, komunikasi lintas fungsi yang tidak efektif, dan prosedur kerja multitafsir atau sulit difahami. Faktor risiko tersebut berhubungan dengan karakteristik alih daya yaitu faktor tekanan ekonomi dan disorganisasi. Tidak didapati hubungan antara faktor kegagalan regulasi dan kecelakaan kerja di PT. X. Disimpulkan bahwa mekanisme alih daya berhubungan dengan kecelakaan kerja di PT. X dan pencapaian Operasi Bebas Kecelakaan.

---

Outsourcing is a common practice in the Indonesian industry. At PT. X, the number of outsourced workers is far more than the permanent employees (parent company). The implementation of the outsourcing mechanism has its own challenges in relation to the application of high standards of safety and productivity at PT. X. Work accident data 2019 – 2022 at PT. X shows that all work accidents occur in outsourced workers as many as 111 cases, not in permanent workers, so it is necessary to conduct a study to identify, assess and overcome various specific risk factors related to the implementation of outsourcing at PT.X. The purpose of this research is to analyze the risk factors related to outsourcing activities in the company, identify the most significant conditions or findings related to the occurrence of work accidents and analyze the most dominant basic causes of the work accidents and their relation to outsourcing mechanisms. The study was conducted with a qualitative approach to measure the risk factors in each unit of analysis by conducting questionnaires, observations, primary and secondary data processing related to outsourcing. Starting with the analysis of work accident data for 2019-2022 at PT. X, continued with the identification of the most significant accident causes based on the results of accident investigations and their relation to outsourcing characteristics. The results showed that work accidents at PT. X relates to a number of risk factors, namely working in a state of injury or extreme fatigue, high workload and risk, demands and frequency of overtime work, rework, multiple assignments outside the function or position of workers, ineffective cross-functional communication, and multi-interpretation work procedures. or difficult to understand. These risk factors are closely related to the characteristics of outsourcing, namely economic pressure factors and disorganization. There was no effect of regulatory failure factors on work accidents at PT. X. It is concluded that the outsourcing mechanism is related to work accidents at PT. X and the achievement of Accident Free Operation."

"Pertumbuhan kredit antara 1990-1997 mencapai lebih dari 130 persen. Sesungguhnya pertumbuhan kredit ini tidak menimbulkan masaiah jika dalam proses pemberiannya sudah dilakukan dengan memperhitungkan risiko yang terkandung. Untuk itu sate titik kritis yang hares dibenahi dalam perbankan di Indonesia adalah dimasukannya perhitungan risiko secara formal ke dalam proses pemutusan kredit. ldealnya akan terdapat suatu standar yang dapat dipakai untuk mengukur risiko. Di lain pihak, dengan adanya standar pengukuran dan manajemen risiko yang bake maka bank akan dituntut untuk meningkatkan profesionalisme.Penerapan manajemen risiko menjanjikan beberapa kegunaan yang diantaranya bersifat strategis bagi kelangsungan bisnis suatu bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan yang sistematis dan terintegrasi sudah mcrupakan keharusan bagi manajemen bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.Bulan Mei lalu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 5/8/PB112003 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum'' yang akan berlaku mulai I Januari 2004. Tujuan dikeluarkannya pcraturan ini adalah agar Bank umum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) atau yang dikenal dengan kesepakatan Basel II. Apa itu Basel lI? Basel II adalah peraturan standar perbankan internasional yang disepakati di Basel, Swiss dibawah naungan BIS. Basel II yang saat ini dijadikan acuan adalah yang dikeluarkan pada bulan november 2005 sebagai ,hasil dari pembahasan akhii- dari Komite Basel dengan beberapa bank central dunia.Dengan melihat kondisi penerapan manajemen risiko pada Bank "X" saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bank "X" slap mengikuti kerangka kcrja yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mengarah kepada Basel 11 compliance? Hai ini tidak lah rnudah mengingat manajemen risiko dapat dikatakan sebagai hat baru bagi perbankan Indonesia karena baru saja diluncurkan awal tahun 2003 melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia No. 5181PBI12003, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. Untuk dapat benar-benar menerapkan manajemen risiko seutuhnya, bank hares lebih dahulu merasakan manfaat-manfaat yang dapat diraih dengan diterapkannya manajemen risiko yang sesuai dengan Basel II. Sedangkan unsur siap atau tidak nya suatu bank dinilai dari beberapa aspek, antara lain: komitmen dari tim manajemen, sumber daya yang kompeten, dukungan tehnologi inf'ormasi, struktur organisasi yang mendukung, keberadaan data historis yang memungkinkan bank untuk dapat menghitung komponen-komponen risiko.Dengan melihat kepada aktifitas yang dilakukan Bank "X" terkait dengan persiapan penerapan manajemen risiko yang mengacu kepada Basel II, dapat dikatakan bahwa Bank "X" telah memiliki persiapan yang baik. Bank Indonesia menargetkan untuk mulai menerapkan Standardized Approach pada tahun 2008, sedangkan Bank "X" menyatakan siap untuk menerapkan Standardized Approach mulai quarter ketiga tahun 2007. Bahkan saat ini persiapan untuk menerapkan Internal Risk Based Approach telah mulai dilakukan oleh Bank "X", yaitu dengan mulai melakukan perhitungan atas komponen-komponen risiko untuk tiap asstt class-nya. Diharapkan perhitungan komponen-komponen risiko tersebut akan dapat diselesaikan di awal tahun 2008. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank "X" adalah bank BUMN yang terdepan dalam kesiapan pencrapan manajemen risiko yang mengacu kcpada Basel 11. Tanpa komitmcn yang tinggi dari tim manajemen dalam hal penyediaan sumber daya yang kompcten dan prasarana pendukung, maka mustahil hal tersebut dapat terwujud.

---

In 1990 to 1997 the credit has grown significantly by 130%. This growth should not be a problem if the approval process has taken into account all risk factors. One critical issue needs to be improved in Indonesia banking environment is to formally take into account the risk factors in credit approval process. Ideally there should be a standard to measure the risks. On the other side, with the implementation of standard measurement and risk management, bank is required to increase its professionalism in banking practices.Risk management implementation assures several strategic benefits to the business continuity of the banks. Systematic and integrated implementation of risk management is required to the bank management, But, the bank management still has flexibility in determining their risk management implementation scope that fits with their business size/complexity.On May 2003, Bank Indonesia issued regulation no 5181PB112003 regarding "Implementation of risk management for banks". This regulation was effective on January 1st, 2004. The objective of this regulation is to require banks to implement risk management based on guidelines issued by Bank for International Settlement (BIS) or Basel Committee. What is Basel II? Basel 11 is international banking standard regulation agreed in Basel, Switzerland. Basel 11 that is currently used is issued in November 2005 as the result of final discussion of Basel Committee with several central banks.If we observe current risk management implementation in Bank "X", the question raised is whether or not Bank "X" is ready in applying the framework set up by Bank Indonesia to be complied with Basel II? This is not an easy task as risk management is considered new subject in Indonesia banking environment, Risk management was just being introduced early 2003 by the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 5181PB1/2003 regarding risk management implementation in banks. To ensure risk management implementation is Basel ll compliance, banks should really understand the benefit that could be obtained by fully implementing risk management Base! Il compliance. As for the readiness of' implementation, the following factors should be reviewed: management team commitment, human resources competency, IT infrastructure, supportive organization structure, and the availability of historical data to calculate the risk components.Post of reviewing the activities done by Bank "X" in doing the preparation of implementing risk management Basel 11 compliance, we can conclude that Bank "X" has good preparation. Bank Indonesia has announced that the implementation of Standardized Approach will be in 2008, Meanwhile, Bank "X" has stated that they are ready to implement Standardized Approach by the third quarter of 2007. Even the preparation in implementing Internal Risk Based Approach has been started by doing the calculation of risk components for each of the asset classes. Bank "X" targeted to finish those calculations by early 2008. Hence, we can conclude that Bank "X" is the only BMMN bank that leads in the readiness of implementation of risk management Basel II compliance. Without the commitment from management team in providing competent resources and supporting infrastructure, there is no way to achieve the objective."

"ABSTRAKPerundang-undangan mengatur mengenai Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) disetiap perusahaan guna melindungi pekerja/buruh dari ancaman kecelakaanyang mungkin timbul di tempat kerja. Program K3 itu sendiri harus diterapkankepada seluruh pekerja/buruh. Dalam kenyataannya jaminan atas kecelakaan kerjayang menimpa pekerja/buruh yang dialih daya/outsourcingkan hanya dibebankankepada satu pihak dan menimbulkan ketidakpastian yang selanjutnya akan dibahasdalam pokok permaslahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsiini menggunakan bentuk metode penilitian yuridis-normatif yang mengacu padanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai datapendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui status hukumpekerja alih daya/outsourcing dan pihak yang harus bertanggungjawab ataskecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh alih daya/outsourcing.

---

ABSTRACTEvery company has to make Occupational Health and Safety regulation to protecttheir employee from accident that can happened while they are working.Occupational Health and Safety programs itself should be applied to allworkers/laborers. In fact, the guarantee on accidents that befall workers/laborers whoconverted only being charged to one side and cause uncertainty which is furtherdiscussed in problems that is raised in this thesis. The research in this thesis using themethod of juridical-normative reference to legal norms a series of interviews to beused as supporting data. The purpose of writing this essay is to determine the legalstatus of outsourcing workers/laborers and the parties shall be liable for accident thatbefall to outsourcing workers/laborers."

"Kegiatan bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan jasa satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko oleh bank dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance); dan bagaimana penerapan Surat Edaran Bank Indonesia ini di bank X? Kesimpulan : pertama, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 12/35/DPNP yang mencabut SEBI 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan BI telah dilakukan dengan semestinya. Kedua, ketentuan dalam SEBI 12/35/DPNP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance.

---

Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one-roof-service towards bank customers. The main issue in this literature focuses on the implementation of bank?s risk management in bancassurance cooperation according to the prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (bancassurance); also about the implementation in X bank. The first conclusion shows the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP which officially deactivates the Circular Letter No. 6/43/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (bancassurance) is adequate in the sense that the regulation has been done with specific details and the socialization and the supervision has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the provisions on the BI Circular Letter No. 12/35/DPNP has been done by the X bank according to the regulations."