Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article briefly and simply explains about the bureaucracy reform in BKN. BKN as government institution that has responsibility in civil service management in Indonesia, should be the first in conduting the bureaucracy reform , especially the improvement of the civil service reform in Indonesia. At least, there are four conditions which are needed by a government institution leader in implementing bureaucracy reform successfully, that are vision, competence, commitment and courageous."

"This writing take theme/topic with complexity about prolem which classic,fundamental,but regular actual .Be said to be classic because bureaucracy organization problem was worked through since antic greek era plato and Aristoteles....."

"Competence can be defined as an individual basic characteristic which has a causal relationship based on criteria namely effective of good performance, superior at workplace or at a certain situation. The mean of competence mentioned above can be briefly defined as man capability indicated by his work, knowledge, skill, attitude, motive and talent, obviously found at workplace which can distinguish between who is successful and who is ordinary person. Every organization needs to develop professional and competent human resources according to the necessity. This will be the center of organization excellence and all at once as an instrument of competitive ability in the globalization era. Concept of Competence Based Human Resources Management (CBHRM) offers an approach wich expresses the demand toward the need of individual (civil servant). By applying the approach CBHRM many of management functions, at the beginning, are difficult to be performed, can be easier and more pratical, as employee career planning, post/ position grouping, development, training till termination which can arranged according to to the organizational needed competence by using the information on competence needed in a post/potion or for an individual (employee). So CBHRM can be defined as "a process of management of manpower function from recruitment until termination, where the process of decision taking is based on information about standard of post/position and individual or employee competence in order to achieve organization purpose". Different from conventional Human Resources management, all activities and decision in the CBHRM are more transparent, can be scientifically justified and non-discriminative. By using the integrated CBHRM can be developed an Integrated Competencies Based Human Resources Management Information System. This system is a database which is devided, based on functions of human resources management and which produces various report needed by integrated human resource service."

"this article describes basic policies, planning and implementation strategy of bureaucracy reform in Civil Service Agency (BKN). The focus on the aspects, are institution, business process and human resources management, give massages that BKN as government institution that has responsibility in civil service management in Indonesia, has changed and try to improve in order to be better than before."

"Reformasi Birokrasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh Kementerian maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian di Indonesia, tidak terkecuali LIPI. Di dalam Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 disebutkan sasaran ke tiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu diidentifikasi berbagai peran strategis yang telah dilalukan oleh satuan kerja dalam hal ini perpustakaan khusus (PDII) dalam memberikan layanan publik. Makalah ini menguraikan peran strategis yang dilakukan oleh PDII LIPI dalam eangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI. Kajian dilakukan menggunakan metode content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran strategis PDII LIPI untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI adalah: 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi; 2) Meningkatkan Kualitas Layanan PDII LIPI melalui ISO 9001:2008 yang diperbaharui menjadi ISO 9001:2015; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan; 4) Meningkatkan Kerjasama Layanan antar Stakeholder; 5) Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII (IDAMAN).Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa PDII LIPI telah melakukan sebanyak lima peran strategis dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induknya yaitu LIPI."

"Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network.Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025."

"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

---

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."