Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi telah meningkatkan mobilitas barang-barang, jasa-jasa, dan modal antar negara baik dalam rangka produksi maupun konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan globalisasi, terutama ketentuan tentang perlakuan PPN atas ekspor dan impor. Secara teori, perlakuan PPN seharusnya tidak mendistorsi (memelihara netralitas) kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk tidak terjadinya pajak berganda (double taxation) atau tidak terjadinya terhindar pajak sama sekali (no taxation at all/absence of tax).Dengan sifatnya yang tidak berwujud memang tempat penyerahan /tempat konsumsi jasa menjadi sulit ditentukan dan kebenaran terjadinya ekspor jasa sulit dipastikan. Untuk kemudahan, kesulitan ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan prinsip origin yaitu bahwa tempat penyerahan jasa adalah tempat jasa secara fisik dilakukan. Akan tetapi para ahli VAT (Value Added Tax) telah mengemukakan gagasan-gagasan perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam rangka menanggulangi kesulitan tersebut dengan tujuan mencapai netralitas ekspor dan impor, yaitu : a) didasarkan atas jenis jasa, atau tempat kepentingan jasa, b) didasarkan atas jenis penerima jasa.Atas ekspor dan impor barang perlakuan PPN telah mempunyai ketentuan yang jelas dalam UU PPN yaitu menerapkan prinsip destinasi dengan cara mengenakan PPN 0% atas eskpor dan mengenakan PPN 10% atas impor. Atas impor jasa juga diberikan perlakuan PPN dengan prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN 10%. Sebaliknya, perlakuan PPN atas ekspor jasa tidak sejelas perlakuan PPN atas ekspor barang, meskipun dalam Penjelasan Umum UU PPN dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri serta salah satu kualifikasi penyerahan jasa dikenakan PPN menurut Pasal 4 UU PPN adalah penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu pokok permasalahan tesis ini adalah ingin mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam praktek, apakah sesuai dengan teori-teori yang ada, mengapa suatu perlakuan dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akhirnya, dalam rangka menilai posisi persaingan Indonesia dalam kancah globalisasi yang kian meningkat, perbandingan perlakuan dengan negara tetangga juga dijadikan permasalahan pokok tesis ini.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan pokok permasalahan tesis tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan data peraturan perundang-undangan PPN (termasuk surat-surat jawaban DJP atas pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak), peraturan VAT negara-negara tetangga dan informasi dari orang-orang yang mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan PPN. Data tersebut dianalisa dengan strategi The Illustrative Method yaitu menjadikan teori pengenaan VAT atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean sebagai kerangka acuan bagi analisa gejala perlakuan PPN atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean Indonesia dan perlakuan VAT atas ekspor jasa di negara-negara tetangga.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa bersifat tidak konsisten, kecuali untuk jasa perdagangan. Perlakuan atas ekspor jasa yang sebenarnya berdasarkan teori dapat digunakan prinsip destinasi, dalam prakteknya tidak digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurang yakinnya pihak DJP (salah satu pihak penyusun UU pajak) dalam memastikan tempat penyerahan serta kebenaran terjadinya eskpor jasa. Sebaliknya, negara-negara tetangga memberi perlakuan berdasarkan teori dan menerapkan prinsip destinasi.Oleh karena itu pilihan menerapkan prinsip destinasi secara utuh (atas impor dan eskpor) dengan memberlakukan tarif 0% atas eskpor jasa seperti halnya Singapura adalah pilihan yang disarankan. Hal ini didasarkan atas kesesuaian dengan teori VAT atas transaksi lintas Negara (dengan asumsi negara penerima jasa cenderung mengenakan VAT atas impor jasa), didasarkan atas kesesuaian dengan target pemajakan dan didasarkan atas kepentingan peningkatan daya saing pengusaha jasa Indonesia.

---

ABSTRACT

Globalization has increased mobility of goods, services and capitals among countries both for production and consumption. Value added tax (VAT), as tax on consumption of goods and services is one of taxes directly related to the globalization, especially its provision concerning to the treatment on export and import. Theoretically the treatment should not distort (keep neutral) export and import activity, i.e. does not create double taxation or absence of tax.

Due to intangible character, place of supply/consumption of service is difficult to determine and it is also difficult to convince that the export is really done (hard to control). For a simple purpose, these difficulty can be coped with application of origin principle, i.e. place of service is where the service physically performed.

Nevertheless, VAT experts have some ideas to cope the above difficulties which are: a) based on kind of services or location of interest, b) based on kind of recipient.

On export and import of good, PPN (VAT in Indonesia) has a clear provision in the tax law, i.e. apply destination principle with zero rated on export and impose 10% PPN on import. On import of service also applied 10% PPN. On the contrary, the treatment on export service is not clear as export of good, although in General Elucidation of VAT Law is confirmed that PPN is imposed on consumption of goods and services within the country and one of rules to apply PPN on service based on art. 4 VAT Law is that the supply is rendered in the country. Therefore the focus of this thesis are what is the actual practice of PPN treats export of services?, is it according to the available theory? Why the treatment is chosen by DGT (Directorate of Taxes of Republic of Indonesia)?. Finally, in order to evaluate position of Indonesian?s competitiveness in increasing globalization era, comparison of treatments in neighbor countries also to be another focus.

The above research questions -which is to be focus of this thesis- will be answered by qualitative research method with tax laws (including clarification letter of DGT), tax laws in neighbor countries, and information from some person who know a background of the tax laws as the data. Those data is analysed by The Illustrative Method strategy, i.e. to make a theory of VAT treatment on export to be a reference/framework for analysis of phenomena of PPN treatment on export of services and neighbor countries treats it.

The result of research concludes that PPN treatment on export services is inconsistence, except on trading service. The treatment which is actually could apply the theory is not applied in practice. This is influenced by the lack of confidence of DGT to determine a place of supply/consumption of service and to control it. On the contrary, neighbor countries treats it according to theory and apply destination principle.

Accordingly, an option to apply completely destination principle (on import and export) with zero rated on export service as Singapore done is advisable /recommended. This is confirmed with theory of VAT on cross border transaction (assuming a country of consumer tend to impose VAT on import of service), confirmed with taxing target, and increasing competitiveness of Indonesian Entrepreneur."

"Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat.Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahnnya dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Daerah (terutama Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan politik dan administratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. namun secara keuangan tingkat ketergantungannnya secara umum menjadi lebih besar.Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba selama ini lebih terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak) daerah yang baru dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak pusat). Kemungkinan pengalihan pajak Pusat menjadi pajak Daerah (seperti misalnya PBB) atau bagi hasil dari pajak-pajak Pusat yang potensial (selain PPh orang pribadi) masih dianggap terlalu jauh.Akibatnya upaya tersebut kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang memang sudah sempit atau kurang potensinya. Malah yang terjadi banyak daerah berupaya kerasa mencari sumber-sumber pajak (pungutan) baru tanpa memikirkan dampaknya kepada ekonomi biaya tinggi, serta efeknya yang distortif terhadap perekonomian.Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial yakni bagi hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan disini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN Daerah akan terpacu untuk membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Puat maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan dalam UUD Pasal 23. Dalam pemenuhan penerimaan negara dari sektor pajak ini selain dari wajib pajak dalam negeri juga diperoleh dari wajib pajak luar negeri yaitu para pihak yang tidak didirikan di Indonesia namun mempunyai aktifitas ekonomi atau kegiatan usaha di Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah bentuk usaha tetap, yang merupakan wajib pajak luar negeri dengan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri, dalam arti seluruh kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak dalam negeri dikenakan pula terhadapnya, misalnya kewajiban PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21 serta PPN/PPn BM.Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan wajib pajak yang diatur berdasarkan ketentuan perpajakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara darimana bentuk usaha tetap itu berasal atau negara dimana BUT didirikan (berbadan hukum), kecuali tidak terdapat P3B atau tidak diatur dalam P3B maka menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pengenaan pajak atas BUT didasarkan yurisdiksi yang telah ditentukan dalam P3B tersebut. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang mungkin akan dapat menimbulkan perbedaan pandangan dari negaranegara yang merasa bahwa pengenaan pajak merupakan haknya, atau terdapat hutang pajak yang menjadi tunggakan BUT sementara BUT sudah berakhir atau kewajiban pajaknya berakhir, namun secara administrative belum berakhir.Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau atau dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan dan bagaimana peranan hukum dimasa yang akan datang dalam penegakan hukum di Indonesia serta guna memenuhi penerimaan negara untuk kesejahteraan masyarakat tercapai."

"Vehicle tax is one of a truly potential local income to local Government in this case local income department. Based on the dynamic growth of the vehicle it self every year that increase rapidly, vehicle tax is becoming more potential ever year. It can be shown from the intensity of the vehicle which cause traffic jam. Vehicle tax base is collect from the ownership of the vehicle it self, which is allocate for the development of the public facilities, but Indonesia doesn't implemented it.The concept of vehicle tax is a collaboration between local income department, police department, insurance department. So if the local government wanted to implement those regulation a coordination should be happen between those department. The result is the local government can't implement the collection of vehicle tax on specific road such as airport area, because the regulation of collecting those tax is related to not only one department, but involving the other department to coordinate about the policy."

"Seeing the condition of DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia, as well as a center of economic trades and business district, has a lot of potential income that base on taxes. Mobile billboard tax is one of the potential local taxes in relation to increasing the need of local taxation revenue. But the imposition of Mobile billboard rent value as the tax base are different with other type of billboard. Mobile billboard was imposed with flat rate, without consider the strategic value and length of road class value which has come to decrease the local tax revenue.Based on the different imposition of tax base, the writer is attracted to make a research. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is trying to find out which treatment are suits best for mobile billboard tax base. The research method used is descriptive because the writer tries to give a detail description for mobile billboard tax treatment by considering the strategic value and length of road class value as the variable of mobile billboard tax base which has known as Mobile Billboard Rent Value. The data collection technic used in this research is by reading the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with government institution that related to the subject, advertising agencies and tax experts.The conclution of this research shows that mobile billboard tax has a special treatment with flat rate because it is not stay on one location and has a high mobilities. And to increase the local tax revenue, local government could have an improvement by sets the tariff to the highest road classification for mobile billboard that have same route everyday. Otherwise, mobile billboard that has a different route could sets to the average tariff from the road class value."

"The currency or foreign exchange (FX) market is the largest financial market in the world, with trading volumes surpassing $1,9 trillion a day. Although primarily dominated by a worldwide network of interbank traders, a new era of internet-base communication technologies has recently allowed individual investors to gain direct access to this popular and profitable market. Trading in the foreign exchange market is an alternative tool for investment other than investing in stock market.The tax issues on gain from foreign exchange trading tend to be disorienting since there are no tax circular that regulates the implementation of foreign exchange trading in Indonesia. Since the absence of specific income tax law on gain from forex trading, this research attempts to explain the nature of foreign exchange trading itself, then it will describe the difference between the US Income tax treatment and the Indonesian income tax treatment on gain on forex trading followed by the conclusion to propose the right alternative tax treatment to be implemented in Indonesia. This research uses qualitative approach with descriptive technique. Library study, field study and benchmarking are chosen to gather the information. The field study is executed by interviewing tax officers, brokers, and academic scholar. While as the benchmarking is being executed by comparing with tax rule in the United State of America to propose the right tax treatment to be implemented in Indonesia.Forex trading is traded in the Over the Counter Market where there are no centralized exchanges. The nature of forex trading is to speculate in buying or selling foreign currency contract in the spot market. According to the Indonesian income tax regulation article 4(1) leter l stated that gain on foreign exchange are treated as an taxable object whilst loss on foreign exchange principally could be recognized as deductible expense. Since the absence of specific regulation relating to the tax treatment on forex trading therefore the general rule may apply, the general rule stated forex trading falls under business income category and that all increase in economic capability originating from Indonesia as well as from offshore shall be accumulated and taxed according to article 17 tax rate.Differ from the Indonesia tax law, the US tax law on profit from the fluctuation in foreign exchange rates are treated differently from foreign exchange trading. The fluctuation in foreign exchange rate as as part of their normal course of business fall under IRC Section 988. Gains and losses from foreign exchange (such as buying and selling of foreign goods) are treated as interest income or expense and get taxed accordingly. Since forex traders are also exposed to daily exchange rate fluctuations, their trading activity falls under the provisions of Section 988. These daily fluctuations can be considered part of a currency trader's assets in the normal course of his business; the IRS gives the trader the option of rejecting (opting out) of Section 988 and electing that the gains be taxed under the favorable 60/40 split of IRC Section 1256. Under IRC Section 1256, forex traders can have a significant advantage over stock traders. Forex traders are allowed to split their capital gains using a 60% / 40% split. This means that 60% of the capital gains are taxed at the lower, long-term capital gains rate (currently 15%) and the remaining 40% at the ordinary or short-term capital gains rate, which depends on the tax bracket the trader falls under (as high as 35%). This results in an average rate of 23%, which is 12% less than the regular (short-term) rate.From the comparative study between the US tax laws on foreign exchange trading, this research propose an alternative tax policy on forex trading in Indonesia. One of the alternative is only net gain are calculated and tax. The second alternative to be implemented in the form of withholding final tax payment from every realize transaction."