Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemolisian komuniti dapat dilihat sebagai ujung tombakpolisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungandengan warga komuniti atau warga kelurahan setempat atau dengankelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public)dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komuniti dia membangunhubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkandalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkunganhidup serempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan wargayang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosialdalam kehidupan komuniti setempat. Penerapan program pemolisiankomuniti oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesiamenuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenal teknik-teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyaioleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas dancorak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakatdan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yangmemadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyaiketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindakkejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa,sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugaspemolisian komuniti."

"Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri sertabahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yangdisusun Panitia. Judul yang diminta dari sava adalah ?aspek yuridis danimplementasi penegakan hukum (khususnva dalam Sistem PeradilanPidana - CJS).Alih bahasa "community policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat" disingkat "Polmas". Alih bahasa ini menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu lembaga atau pranata (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah gaya atau aktivitas-nya."

"Agaknya, Surat Keputusan Kapolri nomor 737 tahun 2005tentang Perpolisian Masyarakat tidak bertendensi seperti itu. Namundemikian, karakter dasar CP yang longgar dan fleksibel, mau tidakmau akan terlihat pula dalam konsep Polmas tersebut. Alhasil, selalu(diupayakan) ada jawaban bagi setiap masalah. Sedemikian rupasituasinya sehingga Polmas akan juga terlihat sepcrti bisa berbuat apasaja dimana saja dan kapan saja.Dalam kaitan ltu, penulis akan mengupas 5 (lima) hal yangmenjadi perhatian pribadi penulis, dan dapat diyalkini, konsep Polmaspasti juga dapat mencarikan jalan keluarnya. Bagaimana kira-kira jalankeluar tersebut?"

"Tulisan ini bertujuan untuk menstimuli pemikiran kita bersama mengenaikemantapan fungsi Polri dan peranan para petugas kepolisian Indonesia dalammasyarakal sipil dan demokratis yang dilayaninya, yang bukan hanya melayanitetapi turut secara aktif dalam mendukung dan bahkan mempelopori upaya-upayaperubahan menuju masyarakat multikultural Indonesia. Ini sejalan dengan kebijakanPolri yang menekankan visi dan misinya pada pengayoman atau menciptakan rasaaman dalam kehidupan masyarakat dan pada penegakkan hukum atau tindakanrepresif terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat dannegara Indonesia. Ini juga sejalan dengan corak pemolisian yang berlaku di hampirsemua negara, dan juga di Indonesia, yang menekankan pada pentingnya upaya-upaya preventif dalam pemolisian melalui pemolisian komuniti atau pemolisianmasyarakat setempat yang menuntut polisi untuk melihat komuniti sebagai mitrakerja mereka."

"Latar Belakang Masalah Kini yang masih menonjol pada masyarakat Indonesia dewasa ini adalah 69,29 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan walaupun sedikit menurun dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, dan bagian terbesar menempati Pulau Jawa dengan mengusahakan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan, yang menciptakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang baru bagi mayoritas penduduk Indonesia. Adanya pertambahan penduduk dan pembangunan di segala bidang diberbagai daerah di Indonesia seperti di Pulau Jawa mengakibatkan munculnya pemilikan baru untuk tanah pertanian sehingga hasil pertanian yang diusahakan oleh penduduk, terutama yang diolah secara tradisional akan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Walaupun permasalahan ini tampaknya kurang berarti dan kelibatannya sepintas hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi sebenarnya hal itu dapat berlanjut menjadi permasalahan yang berskala nasional. Dengan demikian dalam kurun waktu yang panjang kemungkinan masalah tersebut akan membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap daerah-daerah pertanian lainnya di Indonesia."

"Tulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yangingin ditunjukkan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau ak-tivitaskepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalammasyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatandan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban."

"Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di antariksa sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain menempatkan satelit pada orbit-orbit tertentu. Prinsip pemanfaatan orbital dan melakukan kegiatan pada antariksa pada awalnya hanya dilakukan oleh segelintir negara maju. Akan tetapi pada saat ini, sudah banyak negara yang mampu meluncurkan satelitnya sendiri maupun mempergunakan wahana antariksa melalui pihak ketiga. Pada awalnya, pemanfaatan dan kegiatan tersebut berdasarkan prinsip OST 1967. Hal ini didasari atas pemikiran karena keterbatasan sumber daya yang ada sehingga tidak terjadi monopoli, penggunaan secara tidak terkontrol sehingga berdampak buruk baik bagi negara lain maupun dunia secara keseluruhan serta bertujuan damai untuk semua negara. Seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan dan penggunaan antariksa semakin beragam. Selain itu juga tercermin dari kapitalisasinya yang tumbuh luar biasa terutama yang berkaitan dengan satelit sebagai alat telekomunikasi. Sehingga pengaturannya menjadi hal mutlak yang diperlukan karena keterbatasan sumber daya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap asas dan norma serta bersifat deksriptif analisis untuk menganalisa antara perundangan yang berlaku dengan praktek yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dua tahap yaitu pengumpulan data melalui studi pustaka serta mencari sumber sekunder seperti makalah, tulisan ilmiah dan lain sebagainya guna mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Sehingga akan diperoleh suatu pembahasan yang akurat, cermat dan memenuhi standarisasi ilmiah dan keilmuan. Pembahasan dilakukan dengan cara mengacu kepada hasil penelitian sekunder, menelaah hukum internasional yang ada serta mencermati tiap perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar dapat secara komprehensif mengenali, mengetahui secara mendalam serta dapat mengambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini menunjukan bahwa pemerintah selalu terlambat dalam memberikan suatu peraturan yang terperinci, jelas dan dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi penyelenggara, pebisnis dan dunia usaha. Dimana pada saat ini, kepastian hukum mutlak dilakukan. Oleh karena itu antisipasi regulasi yang memberikan kenyamanan baik bagi pelaku usaha, masyarakat serta pemerintah harus selalu diberikan. Keterlambatan tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh dari sektor tersebut. Sehingga bisa menghambat pembangunan infrastuktur telekomunikasi.

---

Exploitation and exploration activities in space has been a part of human life. The activities carried out by, among others, to put satellites in certain orbits. The principle use of orbital and outer space activities at initially only done by a handful of developed countries. However, at this time, many countries capable of launching its own satellites and spacecraft use by a third party. At first, the use and the activities based on the principles of OST 1967. This is based on the premise due to the limited resources available so there is no monopoly, uncontrolled usage so good be bad for other countries and the world as a whole as well as for all nations for peaceful purposes.

Over time, activities and more diverse use of space. It also reflected the growing capitalization outstanding primarily related to the satellite as a means of telecommunication. So setting it becomes absolutely necessary due to limited resources.Based on this, it is then carried out research on the normative principles and norms as well as descriptive analysis is to analyze the existing law the existing practice in the field. Data was collected by means of two stages: data collection through library and look for secondary sources such as papers, scientific literature, and so forth in order to support the understanding of the existing problems. So that would be obtained by a discussion of accurate, thorough and meets scientific and scholarly standards.

The discussion is done by referring to the results of secondary research, reviewing existing international law and look at every existing legislation in Indonesia. This is done in order to comprehensively identify, knowing in depth and can take a conclusion.The results of research in the preparation of this paper shows that the government is always late in giving a detailed rule, clear and can be used as a legal reference for the organizers, business and corporate world. Where at this time, absolutely necessary legal certainty. It is therefore anticipated regulations that provide good comfort for the business, community and government should always be given. The delay resulted in lower revenue generated from the sector. Which can inhibit the development of telecommunications infrastructure."

"ABSTRAKTidak dapat dipungkiri, dalam suatu kota yang terus berkembang tentunyaakan selalu ada ruang-ruang kota yang kehilangan fungsi dan identitasnya, ataudapat juga disebut lost space. Kehadiran lost space membuat berbagai elemenyang ada dalam suatu kawasan menjadi kurang terintegrasi dan mengakibatkanorang-orang yang tinggal di dalamnya kehilangan kesempatan untuk beraktivitassecara efektif dan berinteraksi dengan penduduk lainnya. Secara khusus padakawasan neighborhood, kehadiran suatu ruang publik sangat berpengaruhterhadap terbentuknya ikatan sosial (neighborhood social ties) yang memilikisense of community. Berdasarkan fenomena tersebut, para perancang urbanmenggunakan konsep placemaking untuk memanfaatkan lost space pada kawasanneighborhood sebagai ruang publik untuk meningkatkan interaksi sosial danikatan sosial dalam suatu kawasan neighborhood.Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, ruang sisa pada kawasanneighborhood dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka publik melalui konsepredesign dan placemaking. Hal tersebut dilakukan dengan melihat potensi kontekstidak hanya dari segi dua dimensi, tapi juga tiga dimensi serta kondisi masyarakatsebagai pengguna ruang. Selain itu, karakteristik neighborhood jugamempengaruhi penggunaan serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu ruangpublik.

---

ABSTRAKIt is undeniable that in a developing city there will always some city spaceswhich lose their function and identity, called as lost space. Lost space presencemakes city elements become less integrated and causes the people who lives thereto lose their opportunity for doing their activities effectively and interacting withother people. Especially in inner-city neighborhood, the presence of public spaceis highly influential to the formation of neighborhood social ties which have senseof community within it. Due to those phenomenon, urban designers useplacemaking concept to utilize lost space in inner-city neighborhood as publicspace to increase neighborhood social interaction and social ties.Based on the analysis of case studies, lost space in inner-city neighborhoodcan be utilized as public open space through redesigning and placemakingconcepts. The concepts are performed by analyzing the potential of context notonly two dimentionally but also three dimentionally and observing the conditionof the people who lives in there. Moreover, the neighborhood characteristics alsodetermine the usage of public space and social interaction within it."