Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepolisian pada hakikatnya lahir bersamaan dengan kebutuhan masyarakatakan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan atas norma sosial yang berlakudi dalam lingkungan masyarakat. Semula fungsi tersebut diemban oleh masing-masing individu dalam hubungan informal satu sama lain (informal social control). Kepolisian sebagai suatu kekuatan dibentuk setelah pranata informal tidakmampu mengatasi masalah-masalah, gangguan keamanan dan ketertiban sertapelanggaran hukum sehingga merupakan kendala bagi upaya pencapaiankesejahteraan masyarakat."

"Pemolisian komuniti dapat dilihat sebagai ujung tombakpolisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungandengan warga komuniti atau warga kelurahan setempat atau dengankelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public)dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komuniti dia membangunhubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkandalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkunganhidup serempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan wargayang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosialdalam kehidupan komuniti setempat. Penerapan program pemolisiankomuniti oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesiamenuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenal teknik-teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dipunyaioleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas dancorak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakatdan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yangmemadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyaiketrampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindakkejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa,sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugaspemolisian komuniti."

"Di satu pihak Polri sangat diterapkan kehadirannya di tengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondisi yang tertib serta patuh kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, dalam kenyataanya, Polri tidak selalu dapat memuaskan harapan semua pihak. Diduga bahwa faktor utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia Polri, dan untuk mengatasinya diperlukan adanya penyesuaian pendidikan dan latihan di lingkungan Polri termasuk pendidikan S1 di PTIK.Berangkat dari dugaan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini di samping berusaha mengungkap tingkat relevansi kurikulum S1 PTIK dengan tugas Kepolisian dan pelaksanaan kurikulumnya, juga pola pembinaan tenaga akademik yang dilaksanakan di PTIK selama ini, kendalakendala yang dihadapi, dan akhirnya dapat mengemukakan pola yang dianggap lebih sesuai untuk diterapkan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Besar sampel seluruhnya 296 orang yang terdiri dan 100 lulusan, 146 pengelola pendidikan, dan 50 pengguna lulusan PTIK.Penelitian ini menyimpulkan bahwa, untuk mengembangkan PTIK sebagai lembaga pembentuk sumber daya manusia Polri ternyata banyak faktor yang terkait seperti: kualitas talon, mutu tenaga akademik, fasilitas belajar mengajar, lingkungan, dan sistem kurikulum. Dari apa yang menjadi fokus penelitian terungkap bahwa, tingkat relevansi kurikulum S1 PTIK dengan tugas Kepolisian menurut persepsi pengelola, lulusan, dan pengguna lulusan termasuk dalam kategori kurang. Demikian halnya dengan pelaksanaan kurikulum di PTIK ternyata masih termasuk ke dalam kategori kurang memadai. Sedangkan dari faktor mutu tenaga akademik, khususnya yang terkait dengan pembinaan tenaga akademik terungkap bahwa: tenaga akademik di PTIK di samping membutuhkan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi mengajar, baik dalam hal pengembangan sistem instruksio-nal maupun penguasaan materi pelajaran, juga membutuhkan pembinaan untuk mengembangkan kemampuan meneliti, mengikuti pendidikan lanjut yakni program pasca sarjana dan program-program non-gelar, peningkatan kemampuan manajerial, dan pembinaan untuk dapat berperan serta dalam program pengabdian pada masyarakat.Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para dosen, staf, dan pimpinan di PTIK, untuk memperbaiki dan mengembangkan materi dan pelaksanaan kurikulum, serta pola pembinaan tenaga akademik yang lebih sesuai untuk diterapkan."

"Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII,tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri,Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004."

"Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil.Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya.Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut."

"Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri sertabahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yangdisusun Panitia. Judul yang diminta dari sava adalah ?aspek yuridis danimplementasi penegakan hukum (khususnva dalam Sistem PeradilanPidana - CJS).Alih bahasa "community policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat" disingkat "Polmas". Alih bahasa ini menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu lembaga atau pranata (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah gaya atau aktivitas-nya."