Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bermaksud menunjukkan kegiatan operasional PolresKotawaringin Barat yang berhasil dalam menangani konflik dan meredam potensikonflik antar suku bangsa yang berdarah di Kabupaten Kotawaringin Barat padaawal tahun 2001. Konflik antar suku Madura dan non Madura (khususnya sukuDayak) yang berawal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) telahmerebak ke wilayah lain di sekitarnya yaitu di Pontianak, Kuala Kapuas danKota Waringin Barat yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dankorban jiwa serta eksodus suku Madura ke luar wilayah Kalimantan Tengahuntuk mengungsi di wilayah lain yang lebih aman. Kotawaringin Barat sebagaikabupaten yang berbatasan dengan Kotawaringin Timur telah terkena dampakkerusuhan akibat konflik yang terjadi yaitu dengan terjadi ketegangan diantarawarga suku Madura dan non Madura walaupun belum sempat memuncak danpecah menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di wilayah sekitarnya namundemikian sebanyak 20.177 orang atau separuh dari jumlah penduduk Maduratelah mengungsi atau diungsikan. Keadaan ini merupakan potensi terjadinyakonflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan baik oleh aparatkeamanan dan pihak lain yang terkait."

"Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat rawan konflik antar wargalantar kampung. Frekuensi konflik antar warga antar kampung di Kabupaten Indramayu terutama selarna tahun 1997-2001 sangat tinggi. Konflik tersebut telah menimbulkan kondisi keamanan dan ketentraman yang tidak kondusif yang berdampak pada lemahnya ketahanan daerah dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memiliki kewajiban untuk memainkan peranannya sebaik mungkin dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut.Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten Indramayu yang menyebabkan lemahnya ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan konflik antar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencegah konflik anlar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Data tentang hal tersebut, dikumpulkan dengan cara wawancara secara mencatat, observasi dan studi dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang peneiili lakukan adalah metode kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualilatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong struktural yang mana yang menyebabkan konflik antar wargalantar kampung adalah karena penduduk Indramayu khususnya para pemudanya bersifat tempramental sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya adalah tingginya solidaritas antar selama warga masyarakat, serta ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Sifat tempramental atau agresivitas perilaku terutama disebabkan oleh pengaruh minuman keras dan pengangguran. Faktor lainnya yang juga turut menentukan adalah tingginya angka kemiskinan dan pendidikan yang rendah.Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut terutama dengan cara-cara konsiliasi (perdamaian). Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah konflik tersebut dengan cara menekan dan meminimalisir faktor-Faktor determinan penyebab konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memang cukup berhasil dalam menekan frekuensi konflik. Meskipun demikian, upaya pencegahan konflik belum optimal karena masih banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga potensi konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten lndramayu masih besar.

---

The Regency of Indramayu is one of the Regencies in West Java which is prone to violence among members of the society/kampong. The frequency of the conflict among society members especially from 1997 until 2001 was very high. Those conflicts have created a non conducive situation for the safety and tranquility of the region, and they have weakened the resilience and hampered the development of the region. In that case, the government of Indramayu Regency has some obligations to perform their best in solving and preventing those conflicts.

The objectives of this research are :

To identify any factors causing the conflicts among society members/kampong which have weakened the resilience of Indramayu Regency. To reveal all the efforts done by the government of Indramayu Regency in preventing and solving the conflicts among the society members/kampong so that it can enhance the resilience of Indramayu Regency. To reveal the role of Government of Indramayu Regency in preventing conflicts among society members/kampong in order to enhance the resilience of Indramayu Regency. All data are gathered through interview, observation and documentation study. The researcher has conducted a descriptive qualitative research and the method used is qualitative method.

The result of the research shows that the main factors of the structural drive which have caused conflicts among people/kampong is that inhabitants of Indramayu, especially the young men are reckless so that they are easily provoked to commit violence. Other factors involve a high solidarity among society members, and the inability to trust, together with the dissatisfaction toward the local government. The reckless and aggressive behavior is mainly caused by alcoholic beverages and unemployment. Other important factors are the abject poverty and the low educational level of the inhabitants.

The local Government of Indramayu Regency has conducted many activities to solve the conflicts especially by using reconciliation to seek for peace. The local Government of Indramayu Regency has also done several efforts to prevent the conflicts by suppressing and minimizing the determined factors of the conflicts. The result of the research shows that the Local Government of Indramayu Regency has been successful in suppressing the frequency of the conflicts. Yet, the efforts in preventing the conflict have not really been optimum because there are still many obstacles in the process of achieving it. In that case, the potential conflicts among the society members/kampong in Indramayu Regency are still very high."

"Tulisan ini melakukan analisis tentang sejauh mana pemekaran wilayah memiliki dampak pada terjadinya proses rutinitas kekerasan, khususnya kekerasan yang berbasis pada etnik atau identitas tertentu. Pemekaran wilayah, juga menjadi arena konflik baru, dimana menjadi diabaikan. Justru pemekaran wilayah telah menyulut adanya konflik di berbagai daerah, khususnya karena etnik, identitas, agama dan solidaritas primodial, lebih banyak digunakan sebagai pertimbangan bagi sebuah daerah yang hendak dimekarkan, dibanding dengan berdasarkan pertimbangan penguatan masyarakat sipil."

"ABSTRAKKawasan Babakan Siliwangi merupakan salah satu warisan budaya lokal dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang berada di lokasi yang strategis. PeraturanDaerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011- 2031 Pasal 46 Ayat 6 menyatakan Kawasan Babakan Siliwangi termasuk kedalam RuangTerbuka Hijau Hutan Kota yang seharusnya tidak dapat dialihfungsikan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 seharusnyadicabut dan disesuaikan dengan Perda yang ada tetapi baru Tahun 2013 SK ini dicabut. PT Esa Gemilang Indah (PT. EGI) tidak konsisten dengan janjinya untuk menataKawasan Babakan Siliwangi, tetapi ingin merusak kawasan ini dengan rencana membangun apartemen. Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung selaku pembuat kebijakan awalnya ikut mendukung untuk pengalihfungsian dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena terjadi penolakan dari warga sekitar Kawasan Babakan Siliwangi dan warga Kota Bandung pada umumnya akhirnya Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung mencabut SK dan perjanjian kerjasama dengan PT EGI. Permasalahan tidak langsung selesai karena ada residu dari masalah ini yaitu Pemerintah Kota Bandung berencana untuk menawarkan aset Pemerintah Kota yang lain untuk mengganti pengelolaan yang telah dilakukan di Kawasan Babakan Siliwangi tetapi hingga saat ini belum jelas aset mana yang akandiserahkan.Penelitian ini menggambarkan pengelolaan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dengan pendekatan lingkungan, pendekatan hukum dan pendekatan komunikasi untuk mengetahui kaitannya dengan Ketahanan Daerah.

---

ABSTRACTBabakan Siliwangi region is one of the local cultural heritage and green open space in the city of Bandung is located in a strategic location. Bandung RegionalRegulation No. 18 Year 2011 on Spatial Planning 2011-2031 Article 46 Paragraph 6 states Babakan Siliwangi region are green open space Forest City that cannot be transfer of functions. Letter Decision Regional Parliament of Bandung City No. 14 year 2004should be withdrawn and adapted to existing Regional Regulation, but this letter decisionwas withdrawn in 2013. PT Esa Gemilang Indah (PT EGI) is inconsistent with his promise to organize BabakanSiliwangi region, but want to destroy this region by building an apartment. Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City as policy makers initially support to transfer of functions to increase the regional income but due to the refusal of residents around the Babakan Siliwangi region and citizen of the Bandung City in general finally Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City withdrawn the letter decision and cooperation agreement with PT EGI. Problems not finished because there is a residue of this problem, Bandung City Government are planning to offer another asset for replacing the management that has been done in the Babakan Siliwangi region but until now unclear which assets will be handed over. This study describes the management of conflict in community with Local Government with environmental approaches, legal approaches and communication approaches to determine the relation with the Regional Resilience."

"Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi diantara ketiga stakeholder tersebut, melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komuditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kec. Naga Juang.

---

Conflict between PT. SMM, society of district Naga Juang and the government of Mandailing Natal regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold?s commodity. This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the things that are the cause of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, because the dimensions of the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold komoditi, the dimensions of the structure and dynamics is strongly influenced by the role of actors encourage the escalation of tensions and conflicts led. The formulation of conflict resolution was an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely, local government Madina and community district Naga Juang."

"Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Panji terhadap ketahanan Wilayah/Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Latar belakang pemilihan judul dan objek penelitian tentang konflik di Way Panji, karena konflik tersebut sudah menjadi konflik yang berskala nasional dengan melibatkan bukan hanya kedua desa yang terlibat konflik melainkan sudah melibatkan bahkan sampai ke Banten. Penelitian ini menggunakan motode pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, yang didapat dari unit yang analisis (informan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya konflik etnis di Kecamatan Way Panji adalah akibat adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat Balinuraga sebagai pendatang menguasai sektor ekonomi, sedangkan masyarakat Agom yaitu masyarakat asli Lampung hanya sebagai penonton dari kekuasaan dan sumber-sumber kemakmuran di Kecamatan tersebut. Substansinya adalah karena tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk asli yang mayoritas beretnis Lampung, dan sebaliknya masyarakat pendatang tingkat kesejahteraannya lebih baik, karena keuletan dan sikap stuggle mereka yang membuat mereka maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan, kemudian konflik yang pada awalnya dapat diredam, akhirnya tidak dapat diredam dan menjadi konflik berskala nasional. Konflik etnik yang terjadi di Kecamatan Way Panji menimbulkan dampak yang sangat besar, antara lain korban jiwa, harta benda, dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik tersebut. Ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik etnik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI karena sudah melibatkan bukan hanya etnis Lampung dan etnis Bali melainkan beberapa etnik lain seperti Banten, Medan dll. Kondisi tersebut dapat melemahkan ketahanan wilayah tersebut, karena wilayah menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali khususnya pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.

---

This research aims to study the effects of the conflicts in South Lampung sub district namely Way Kanji to the region resilience and its implications to national resilience. The reason why to study Way Panji conflict is because the conflict has become national scale which involves not only two villages but its spread to the villages around the region. This study uses a qualitative approach method with descriptive nature and use of primary and secondary data obtained from informants. The results showed that, ethnic conflict in Way Panji is due to the existence of social inequality, which Balinuraga society as immigrants dominate economic sectors, while indigenous people of Lampung, Agom, was just as viewers of the power and resources of the prosperity of the district. The problem is the inequality of prosperity felt by the majority of the indigenous population in Lampung, and as the immigrant community life prosper because they struggle tenacity and attitude that make them advance in their socioeconomic status raises jealousy, therefore conflicts that can initially be muted, finally break lose and become a conflict of national scale. Ethnic conflict that occurred in Way Kanji raises huge impact in physical and social infrastructure in the region. Viewed from the existence of a state, the ethnic conflict is certainly going to be a threat to the integrity of the Republic because it is not only involved the people of Lampung and Bali but also some other ethnic groups such as Banten, Medan, etc.. This condition can weaken region’s resistance, because the region is not conducive and uncontrolled especially in relation to social, economic and defense security."

"ABSTRAKKonflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah yang terjadi dalam kurunwaktu 1998-2001 mengakibatkan perubahan tatanan sosial dalam masyarakatPoso. Penelitian ini ingin melihat proses-proses komunikasi antar budayamasyarakat Pamona dan Bugis pasca konflik khususnya manajemen konflik,proses facework dalam negosiasi wajah, identitas, stereotipe, prasangka danetnosentrisme serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam interaksinya.Dengan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan metoda etnografi dimanapeneliti terjun langsung dan tinggal bersama-sama masyarakat Poso di beberapadaerah. Pada proses negosiasi dan rekonsiliasi konflik jika dilihat menggunakanface negotiation theory maka kedua komunitas cenderung bersifat kolektivistikdan menyelesaikan konflik dengan menjaga ‘wajah’ kelompok lainnya. Gayapenyelesaian konflik antar kedua komunitas cenderung sebagian menggunakancompromising style, pasca konflik justru negosiasi yang banyak digunakan adalahavoiding style. Stereotipe, Prasangka dan Etnosentrisme yang berkembang darimasing-masing kelompok dapat menjadi hambatan dalam proses-proseskomunikasi antar budaya serta kerentanan dan kerawanan akan potensi konflikberikutnya.

---

ABSTRACTHorizontal conflicts in Poso, Central Sulawesi, which occurred in the period1998-2001 resulted in changes in the social order in the society Poso. This studywanted to see the processes of intercultural communication between Pamonasociety and Bugis post-conflict especially conflict management, negotiationprocess in the face facework, identity, stereotypes, prejudice and ethnocentrism aswell as social aspects, economic and cultural interaction. Using interpretiveparadigm, qualitative approaches and of ethnography method, the researcherdirectly involved and lived together people of Poso in some areas. In thenegotiation process and conflict reconciliation when viewed using facenegotiation theory, the two communities tend to be collectivistic and resolveconflicts by keeping the 'face' of others. Style of conflict resolution between thetwo communities tend to mostly use the compromising style, post-conflictnegotiations are widely used it is avoiding style. Stereotypes, prejudice andethnocentrism that developed from each group can be a bottleneck in theprocesses of intercultural communication as well as the vulnerability andinsecurity will be the next potential conflict."

"ABSTRAKKonflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia?. Yang bisa dilakukanoleh manusia adalah mengelola (managing) konflik yang terjadi, sehingga tidakmenjadi konflik kekerasan massal yang menghancurkan peradaban manusia.(Ichsan Malik, 2006).Latar belakang etnik dengan budaya, bahasa, dan agama yang beragamdari narapidana adalah salah satu faktor yang menimbulkan konflik di LembagaPemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dari para narapidana itusendiri maupun petugas bahwa perbedaan adalah hal yang sangat manusiawi.Untuk menjamin terlaksananya proses pembinaan dan bimbinganterhadap narapidana, diperlukan kondisi Lapas yang kondusif. Salah satu faktoryang dapat menjaga kondisi Lapas tetap kondusif adalah adanya petugas yangmampu memahami dan menanani bila konilik antar narapidana terjadi. Untukmelakukan antisipasi dan mernbekali petugas dalam menangani konflik,rancangan program pelatihan strategi menangani konflik merupakan salah satualternatif yang dapat dilaksanakan.Selanjutnya, perlu diciptakan juga nuansa kedamaian di antara paraWBP. Untuk memotivasi mereka dalam menciptakan dan memelihara suasanaperdamaian tersebut dilakukan upaya kampanye hari tanpa kekerasan melaluilomba poster antar kelompok narapidana.Penulis berharap rancangan program yang penulis buat dapat dijadikansebagai acuan untuk penanganan konflik, baik konilik yang terjarli di LapasKelas I Sukamiskin pada khususnya, dan Iembaga pemasyarakatan padaumumnya."

"ABSTRAKKehadiran keturunan Cina seringkali menimbulkan rasa tidak suka dari beberapa kelompok di masyarakat mereka seringkali menjadi sasaran apabila terjadi sesuatu yang menyulitkan kehidupan bangsa Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu contohnya peristiwa yang sedikit banyak disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis moneter justru menjadi ajang pelampiasan amarah bukan terhadap pemerintah sebagai pihak bertanggung jawab melainkan pada warga keturunan Cina Hal itu bukan muncul secara otomatis dan peneliti ingin mengupas peranan media massa dalam pengalihan isu dari anti Soeharto menjadi anti Cina pada harian Kompas dan Republika dengan menggunakan metode analisa wacana van Dijk Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan media dalam pengalihan isu tidak ada karena orde baru melakukan kontrol di segala bidang termasuk media membuat mereka hanya mengikuti keinginan pemerintah Jadi disini pemerintah merupakan pihak yang menciptakan sebuah simulacrum sejak dahulu sehingga pikiran rakyat menjadi takut terhadap orde baru dan menyalahkan kelompok masyarakat lainnya ketika terjadi sesuatu

---

ABSTRACTChinese descent presence makes few Indonesian society groups feels uncomfortable many times in few occasions they become the target when there rsquo s a problem with the country May 1998 riot is one of the example caused most likely because of the government can rsquo t handle the monetary crisis become a stage to anger impingement to Chinese descent That thing isn rsquo t come by itself and in this occasion researcher wants to find out mass media role on issue diversion from anti Soeharto become anti Chinese on Kompas and Republika reporting by using van Dijk rsquo s discourse analysis method The results shows if the media has no part in this issue diversion because the new order regime controls every single part of it rsquo s citizen life including massa media reporting so it makes the mass media just follow what the government wants and like to report In the end it affected how rsquo s the citizen mindset when facing this kind of problem it makes them fear of the government and as the outcome they blame another society group when something bad happens and this another group is Chinese descent "