Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Tesis ini menyangkut implementasi peranan Polwan dalam Pemolisian Komuniti di wilayah BKPM Mekar Sari, Bekasi. Implementasi pemolisian komuniti, ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Disamping itu, harus diakui bahwa petugas Polwan memberikan corak tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pemolisian komuniti mengacu pada Skep Kapolri No. Pol Skep.: 737/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005 tentang strategi penerapan Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri. Kenyataan menunjukkan bahwa penjabaran di lapangan oleh masing-masing satuan wilayah belum maksimal seperti yang diharapkan.Di wilayah Polres Metropolitan Bekasi terdapat satu Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang diawaki oleh seluruhnya personil Polwan. BKPM ini sama dengan Pos Polisi, hanya BKPM merupakan bagian dari program pilot project dari JICA (Japan International Corporation Agency) untuk mengembangkan konsep Koban di negara Jepang. Dalam pelaksanaan tugasnya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan gambaran tentang Pemolisian Komuniti yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh Polwan di wilayah BKPM Mekar Sari, dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya dan pemberdayaan warga komuniti. Aktivitas yang dilakukan oleh Polwan di BKPM Mekar Sari meliputi kegiatan penjagaan, patroli, kunjungan dan pelayanan serta tugas tugas tambahan lainnya antara lain : TPTKP, pegaturan lalu lintas, problem solving dan kampanye kamtibmas. Sedangkan pemberdayaan warga komuniti diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan social yang berada dalam masyarakat lokal untuk terciptanya kamtibmas yang kondusif di wilayah kelurahan Bekasi Jaya."

"Tulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yangingin ditunjukkan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau ak-tivitaskepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalammasyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatandan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”.

---

The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs."

"Tesis ini tentang Polisi dan kebijakanya dalam menangani tawuran antarkampung di indramayu. Perhatian atau fokus penelitian adalah pada Pencegahan Tawuran Antarkampung Oleh Polres Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian. Pengamatan terlibat terhadap kehidupan warga desa-desa yang pemah mengalami tawuran, kehidupan para anggota polisi pada saat dinas dan diluar jam dinas. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan etnografi dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang mereka, dalam hal ini warga desa, anggota Polres dan Polsek di wilayah penelitian.Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, tawuran antar kampung terjadi akibat banyaknya penyandang masalah sosial yang disebabkan oleh adanya pembangunan, dimana pembangunan memberikan perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan dampak dari penggunaan kemajuan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan teknologi dalam pembangunan, sehingga prilaku masyarakat dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengarah pada konflik yang destruktif. Sebab lain adalah dad faktor sejarah, faktor sumber daya manusia yang berkualitas rendah, banyaknya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja.Kebijakan pimpinan Polres dalam menangani tawuran antarkampung adalah dengan menyamakan persepsi tentang "tawuran" dan upentingnya keamanan", bagi daerah yang sedang membangun, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Mengangkat masalah tawuran menjadi masalah bersama, tawuran sebagai masalah sosial, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan. Keterpaduan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani tawuran, temyata mampu meredam tawuran. Hal ini disertai dengan kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan rasa aman, sehingga warga dengan penuh kesadaran membantu pemerintah untuk mewujudkan rasa aman. Kebijakan pemolisian yang dilaksanakan oleh polres indramayu menggunakan model pemolisian reaktif, pemolisian ini dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah muncul. Pemolisian seperti ini mengedapankan penegakkan hukum, tujuanya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Kebijakan tersebut telah berhasil meredam terjadinya tawuran antarkampung, tetapi belum bisa mencegah terjadinya tawuran. Kebijaksanaan Pemolisian Reaktif tidak dapat diterapkan untuk mencegah tawuran, karena kebijakan demikian hanya memberikan efek deference sesaat saja, bahkan penanganan tawuran model ini bisa menimbulkan konflik baru. Dalam melakukan pencegahan tawuran, bentuk kegiatan pemolisian yang tepat adalah comunity policing (pemolisian komuniti)."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi strategi pemolisian dalam mencegah konflik tawuran pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Fenomena konflik tawuran pelajar yang terjadi antar kelompok pelajar usia sekolah ini mengakibatkan munculnya kejahatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil, lukaluka hingga kerugian jiwa bagi pelajar itu sendiri. Perilaku tawuran merupakan salah satu perilaku remaja yang menyimpang atau Juvenile Delinquency yang dapat meningkat menjadi kejahatan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis karasteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik tawuran pelajar serta penerapan pemolisian komunitas dalam permasalahan konflik tawuran pelajar oleh Polresta Yogyakarta terhadap SMA Bopkri 2 dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Karasteristik dan faktorfaktor yang mempengaruhi konflik tawuran pelajar ini dilihat dari sudut mental atau psikologi sosial pelajar, sosiologi pelajar, dan lingkungan masyarakat atau subkultur delinquency serta eskalasi konflik yang terjadi. Hasil penelitian ini, bahwa Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan pemolisian komunitas di SMA yang sering bermasalah dengan tawuran pelajar, dan diberikan saran kepada Polresta Yogyakarta untuk menerapkan pemolisian komunitas terhadap konflik tawuran pelajar dengan metode SARA.

---

This research aims to examine and explore policing strategies in the prevention student brawls conflict in the jurisdiction of Polresta Yogyakarta. Student brawls conflict phenomenan that happen among groups of school-age students cause the appearance of evil criminal offerse causing material loss, wounds up losses for student life themselves. Brawl behavior is one of the deviant behavior of adolescents or Juvenile Delinquency which car be increased to a crime a criminal offerse. This research uses kualitative method to analize the characteristics and factors that influence student brawls conflict also the implementation of community policing in problem of student brawls conflict by Polresta Yogyakarta toward. Bopkri 2 Senior High School and Muhammadiyah 1 Senior High School, The characteristics and factors which influence the student brawls conflict are seen froom mental side or student social psychology, students sociology and society environment or delinquency subculture also escalation conflict happened. The result of this research is Polresta Yogyakarta not yet fully implemented community policing in Senior High School who often have problems with student brawls, and given suggestion to Polresta Yogyakarta to implement community policing toward student brawls conflict with SARA method."

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"Penulisan ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan pemolisian komunitas di Kelurahan Jelambar yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan teori Disorganisasi Sosial dan Pertukaran Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program pemolisian komunitas yang ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan faktor lingkungan masyarakat dan adanya hambatan pelaksanaan dari beberapa pihak.

---

This Thesis made to investigate the implementation of community policing in Jelambar which used to prevent distribution and drug abuse. This pehenomenon explained by using Social Disorganization Theory and Social Exchange theory. The Results from this study showed that the community policing program which aimed to preventing distribution and drug abuse are not going well. This happen because of some environmental factors and an obstacles from several side."