Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yangingin ditunjukkan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau ak-tivitaskepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalammasyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatandan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban."

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Tesis ini tentang pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dl kawasan Pasar Minggu, yaitu di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Perhatian utama tesis ini adalah gaya pemolislan yang dilakukan Polsek Metropolilan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, implementasi kebijakan pemerintah daerah, dan hubungan kerja eksternal antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan instansi Pemda lainnya. Dalam kajian tesis ini gaya pemolisian yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah Polmas (perpolisian masyarakat) dimana gaya pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving) guna mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan yeng terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah dengan menyediakan lokasi binaan/penampungan bagi pedagang kaki lima serta adanya Perda no 8 tentang keamanan publik.

---

The thesis discusses about community policing programs of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu. The thesis focuses on community policing style conducted by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, the Implementation of policies of local government and the external relationship between Pasar Mlnggu Metropolilan Police Sector and some institutions of local government. In this case, community 'policing style applied by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector Is community policing which emphasizes on a partnership between police and community in overcoming problems arising in the community In order to realize and maintain public order and security leading to improved quality of life. In order to overcome such traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu, the local government provides vendors with a shelter based on By law No.8/2007 regarding Public Order."

"Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemik Convid-19 telah memaksa  dilaksanakan kebijakan WFH (work from home) dan LFH (learn from home). Kebijakan tersebut tidak menyurutkan terjadinya tawuran antar kelompok bahkan justru mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan terkait dengan pokok permasalahan  mengenai implementasi pemolisian masyarakat oleh Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya yang belum signifikan dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penelitian ini bagaimana implementasi pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya dapat menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan implementasi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Secara teoritis dan praktis tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi dasar keahlian akademik bagi peneliti mengenai konsep dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penanggulangan tawuran antar kelompok masyarakat dalam konteks di masa pandemi Covid-19. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu, teori peran, teori strategi, teori kebijakan publik, teori implementasi, konsep pemolisian masyarakat, partisipasi masyarakat dan windows broken theory, teori kontrol sosial, teori konflik, dan teori solidaritas. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskripftif. Adapun kesimpulan temuan penelitian ini yaitu implementasi Polmas dalam penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek kebijakan, filosofi, pelaksanaan dan evaluasi, dengan program meliputi pembentukan satgas anti tawuran, program kongkow dengan Kapolres, program pembuatan WA Group dan program seribu portal, program polisi RW. Sementara faktor penyebab belum signifikannya implementasi Polmas dikarenakan banyaknya personel yang terpapar virus Covid-19, sehingga personel lebih terkonsentrasi dalam penanganan Covid, dan lemahnya partisipasi masyarakat serta dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas. Implementasi Polmas tersebut, mengacu pada Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang Polmas.

---

The presence of policies to restrict community activities has forced the implementation of WFH (work from home) and LFH (learn from home) policies. The policies, however, do not reduce the incident of brawls among community groups. There has even been an increase regarding the number of such incidents. The main problem of the research is that the implementation of community policing held by East Jakarta Metropolitan Police Resort has not significantly been able to handle brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The question of research is how the implementation of community policing in the jurisdiction of the East Jakarta Metropolitan Police in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. The purpose of the study is to describe as well as explain the implementation of community policing in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. Theoretically and practically, the research will contribute to science development  and  become the basis  of academic skills  for researchers on  the concept and implementation of community policing in handling brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The author employs various theories and concepts, such as role theory, strategy theory, public policy theory, implementation theory, concept of community policing, community participation, broken  window  theory,  social  control  theory,  conflict  theory,  and  solidarity theory. The author also employs the qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the research reveal that community policing viewed from the  aspects  of  policy,  philosophy,  implementation,  and  evaluation  has  been applied in the forms of establishing anti-brawl task forces, hanging out program with the Head of Metro Police Resort, creating WhatsApp groups, one thousand portal programs, and police neighbourhood programs. Such implementations have not been significant because there are many personnel being infected by Covid-

19, there are more personnel focusing on handling Covid-19, the participation of communities is weak, and the support of budget as well as structures and infrastructures are weak. The implementation of community policing should refer to the National Police Chief Regulation Number 3/2015 regarding Community Policing."

"Tesis ini menyangkut implementasi peranan Polwan dalam Pemolisian Komuniti di wilayah BKPM Mekar Sari, Bekasi. Implementasi pemolisian komuniti, ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Disamping itu, harus diakui bahwa petugas Polwan memberikan corak tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pemolisian komuniti mengacu pada Skep Kapolri No. Pol Skep.: 737/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005 tentang strategi penerapan Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri. Kenyataan menunjukkan bahwa penjabaran di lapangan oleh masing-masing satuan wilayah belum maksimal seperti yang diharapkan.Di wilayah Polres Metropolitan Bekasi terdapat satu Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang diawaki oleh seluruhnya personil Polwan. BKPM ini sama dengan Pos Polisi, hanya BKPM merupakan bagian dari program pilot project dari JICA (Japan International Corporation Agency) untuk mengembangkan konsep Koban di negara Jepang. Dalam pelaksanaan tugasnya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan gambaran tentang Pemolisian Komuniti yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh Polwan di wilayah BKPM Mekar Sari, dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya dan pemberdayaan warga komuniti. Aktivitas yang dilakukan oleh Polwan di BKPM Mekar Sari meliputi kegiatan penjagaan, patroli, kunjungan dan pelayanan serta tugas tugas tambahan lainnya antara lain : TPTKP, pegaturan lalu lintas, problem solving dan kampanye kamtibmas. Sedangkan pemberdayaan warga komuniti diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan social yang berada dalam masyarakat lokal untuk terciptanya kamtibmas yang kondusif di wilayah kelurahan Bekasi Jaya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”.

---

The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektifitas implementasi program pemolisian masyarakat melalui pembentukan Kampung Tangguh Jaya dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat. Hal yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini adalah masih masih adanya kejahatan narkotika di Kampung Ambon, meskipun program yang diselenggarakan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ini telah berjalan sejak Mei 2021. Program pemolisian masyarakat ini cukup berhasil menurunkan intensitas kejahatan narkotika di Kampung Ambon, namun kejahatan narkotika masih kerap terjadi dan belum dapat dicegah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kasus pembentukan Kampung Tangguh Jaya di Kampung Ambon. Penelitian ini berfokus pada fenomena karakteristik kejahatan narkotika dan efektivitas implementasi program pemolisian masyarakat dalam pencegahan kejahatan narkotika di wilayah Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Pencegahan Kejahatan (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Konsep Pemolisian Masyarakat, dan Teori Faktor Kajahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan narkotika di Kampung Ambon didominasi dengan kejahatan narkotika jenis sabu dan ganja yang dilatarbelakangi faktor rendahnya ekonomi warga yang tinggal di Kampung Ambon. Sedangkan dalam implementasi program pemolisian masyarakat yang dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, belum menunjukkan adanya upaya collaborative policing dan community engagement dalam pencegahan narkotika di Kampung Ambon. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu diperlukan adanya kegiatan collaborative policing dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta perlu adanya kegiatan community engagement dalam rangka pencegahan kejahatan nerkotika di Kampung Ambon.

---

This research was conducted to examine the effectiveness of the implementation of the community policing program through the establishment of Kampung Tangguh Jaya in preventing drug-related crimes in the Kampung Ambon area, Cengkareng, West Jakarta. The background to this research is that there are still drug-related crimes in Kampung Ambon, even though the program organized by the Directorate of Narcotics of Polda Metro Jaya has been running since May 2021. In Kampung Ambon, this community policing program has been very effective at reducing the number of drug-related crimes. However, these crimes continue to happen frequently and cannot be stopped. The research method adopted is a qualitative strategy that focuses on the study of family formation in Kampung Tangguh Jaya in Kampung Ambon. In the Kampung Ambon area of Cengkareng, West Jakarta, this study focuses on the characteristic phenomenon of drug crimes and the efficiency of implementing community policing programs in preventing drug crimes. This phenomenon is analyzed using Public Policy Implementation Theory, Crime Prevention Theory (Situational Crime Prevention dan Crime Prevention Through Environmental Design), Community Policing Concept, and Crime Factor Theory. Based on the results of this research, methamphetamine and cannabis are the most common drugs used in crimes in Kampung Ambon due to the residents of Kampung Ambon’s low socioeconomic status. Meanwhile, the Directorate of Drug Investigation of the Polda Metro Jaya’s implementation of the community policing program has not demonstrated any cooperative policing and community engagement efforts to prevent drugs in Kampung Ambon. According to the results of this research, community engagement programs and collaborative policing activities with the local government and related stakeholders are required if drug- related crimes in Kampung Ambon are to be prevented."

"Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, tidak hanya tanggung jawab Polri, namun juga perlu adanya peran serta masyarakat secara aktif. Dalam menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat swakarsa tersebut diperlukan kehadiran Polri secara aktif ditengah-tengah masyarakat yaitu Bintara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melihat pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh Babinkamtimas dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat swakarsa di Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Untuk memperoleh data dilapangan, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman, serta data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa corak masyarakat Tangki sebagian besar adalah merupakan masyarakat bisnis (masyarakat jasa). Dari corak masyarakat tersebut maka pola-pola kegiatan yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas lebih banyak mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat Kelurahan, pengurus RW maupun pengurus RT serta atas penilaian atau inisiatif Babinkamtibmas dilapangan yang didasarkari pada karakteristik masyarakat setempat. Demikian juga kegiatan mawarakat dalam melakasanakan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa menggunakan jasa pengamanan Hansip, Satpam dan keamanan tidak resmi seperti dari instansi ABRI secara perorangan maupun dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif masyarakat dalam pengamanan lingkungan dilaksanakan bilamana masyarakat merasa lingkungannya tidak aman."

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."