Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam masyarakat sering terjadi perbedaan antara yang diinginkan dengankenyataan. Perbedaan tersebut yang merupakan sumber sengketa. Akta Hibahyang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan aktaotentik dan merupakan alat bukti yang sempurna dan merupakan alas hak untukmembalik nama atau peralihan hak atas tanah. Dari ketentuan Pasal 852 KitabUndang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa anak kandung adalah ahliwaris dari Pewaris. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/Pdt/2007 mengenai Akta Hibah oleh Alm. Noto Budi Mulio terhadap istri yangterikat dalam perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dilarang adanya penghibahanantara suami dan istri selama perkawinan. Dengan demikian, Akta Hibah tersebutmemenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaituunsur kesengajaan tanpa kelalaian sehingga merupakan Perbuatan MelawanHukum. Kantor Pertanahan telah membuatkan peralihan hak atas tanah sehinggamenimbulkan sengketa dari para ahli waris. Berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2008 Nomor 1000/K/ Pdt/2007,Akta Hibah Nomor 117/Kelapa Gading/ 1998 dinyatakan batal demi hukumsehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919 dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan dan obyek tanah tersebut merupakan buedelwarisan sehingga obyek gugatan merupakan hak bersama ahli waris. PejabatPembuat Akta Tanah yang membuat Akta Hibah tersebut dalam menjalankanfungsinya yang kurang memiliki kehati-hatian sehingga produknya tidak memilikikepastian hukum dan dapat dibatalkan.

---

ABSTRACTBetween in a society often the difference between the desired reality. The grantdeed made by a Deed Of Land Officer is an authentic act and the evidence baseand is a perfect right to reverse the name or the transfer of land right. The Book ofthe provisions of Article 852 of Civil Law Act stipulated that the biologicalchildren are heirs of the Heir. In this thesis the author discusses The SupremeCourt of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000 / K/ Pdt / 2007the Grant Deed by Alm. Noto Budi Mulia bound to a wife in a marriage. Underthe provisions of Section 1678 of Act Book of the Civil Code which provides thatprohibited the bequest between husband and wife during marriage. Thus, the Actgrants to meet the elements contained in the Deeds Against the Law, namely thatthe element of intent without an act of negligence against the law. Land Officeshas made the transfer of land rights, giving rise to the dispute of the heirs. Basedon the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated May 15, 2008 No. 1000/ K / Pdt / 2007, Deed of Grant No. 117/Kelapa Gading/ 1998 declared null andvoid so that the certificate Broking No. 919 otherwise has no legal force andshould be canceled and the land object is a legacy so that the object a lawsuitbuedel a joint right heirs. Land Deed Officer who made the Deed of Grant incarrying out its functions with little caution so that the product does not have legalcertainty and can be canceled."

"ABSTRAKHukum Tanah Nasional yang kita miliki belum dituangkan secara lengkap ke dalam hukum yang tertulis, dan dari hukum yang tertulis itu masih ada yang belum jelas. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk melengkapi dan memperjelasnya. Hal itu dapat dilakukan melalui keputusan hakim dibidang hukum tanah., karena hakim harus dapat memutus suatu perkara walaupun hukumnya belum ada atau belum jelas. Dengan cara melengkapi hukum tanah yang belum lengkap dan memperjelas hukum tanah yang belum jelas melalui suatu penafsiran, keputusan hakim di bidang hukum tanah telah berfungsi dalam. pembangunan dan pengembangan hukum tanah nasional, asal saja hal tersebut disertai dengan adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara."

"ABSTRAKPenelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap bekas tanah hak guna bangunan dan rumah tinggal yang ada diatasnya diperlukan akta Notaris, bukan akta PPAT, mengingat kewenangan PPAT terbatas dalam hal pembuatan akta tanah.

---

ABSTRACTThis research is a type of juridical normative, and descriptive evaluative. The type of the data used are secondary data which is useful to analyze an expired land Title, such as Hak Guna Bangunan, and then by default turned into State Land. In this kind of land Title condition, premises remain occupied by the former owners of the land Title; in Indonesia known as horizontal separation principle. Therefore, Notary deed is required to perform the transfer of formerly HGB land and premises above the for- mentioned land, given that the Land Deed Officer’s authority is limited."

"Jual beli hak atas tanah merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah yangsering terjadi. Pengaturan jual beli dalam hukum tanah nasional berbeda dengan jualbeli hak atas tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Jual beli hak milikatas tanah dengan akta dibawah tangan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.Yang menyebabkan permasalahan apakah akta dibawah tangan tersebutmenyebabkan jual beli sah dan telah terjadi peralihan hak milik dari penjual kepadapembeli bila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum tanahnasional."

"ABSTRAKTesis ini membahas sertipikat yang diterbitkan dengan dasar akta cacat hukum sehingga berpotensi untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dirugikan. Namun, perlu diperhatikan juga kepentingan pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta cacat hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena kesepakatan,tetap berlaku dan mengikat para pihak sepanjang akta yang cacat hukum tersebut tidak dimintakan pembatalannya. Untuk itu, sertipikat hak atas tanah yang terbit dengan dasar akta cacat hukum pun tetap merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegangnya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the certificate of land title which was issued based on the invalid deed so that it is potentially to be asked for its annulment by the suffered parties. However, it is also required to be paid attention for the interest of the good faith purchaser, who need to be protected. This research is analytic descriptive. The research result shows that the invalid deed which do not comply with the requirement for the valid agreement due to consencus, remind valid as long as such invalid deed is not asked for its annulment. So, the certificate of land title which was issued based on the invalid deed remain constituting a strong evidence for its holder."

"ABSTRAKDi dalam kehidupan di dunia ini, manusia selalu berkaitan dan mempunyai kebutuhan akan tanah, baik untuk keperluan perumahan, pertanian ataupun keperluan lainnya; yang mana untuk memenuhi keperluan tersebut secara legal, maka mereka perlu mempunyai hak perorangan atas bidang tanah yang diperlukannya. Dalam perkembangannya kemudian, penguasaan tanah dengan sesuatu hak itu memerlukan adanya jaminan kepastian hukum guna adanya ketertiban dan ketenteraman dalam menggunakannya. . Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, maka peraerintah raerabentuk hukum tanah yang tertulis, yang antara lain mengatur hak-hak perorangan tersebut, dan melaksanakan pendaftaran terhadap hak-hak tanah tersebut. Khusus mengenai Pendaftaran Tanah sebagai salah satu upaya guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak tanah, di Indonesia sekarang ini pelaksanaannya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah no, 10/1961 ttg. Pendaftaran Tanah. Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah di suatu daerah, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian tersebut ternyata menunjukkan, bahwa sampai saat penelitian dilakukan, di daerah perkotaan, rakyat pemilik tanah /ang mendaftarkan tanahnya adalah relatif jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan rakyat pemilik tanah di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan, faktor masih kurangnya pengetahuan dan pengertian masyarakat akan maksud dan tujuan Pendaftaran Tanah serta mengenai fungsi sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah menyebabkan kurangnya kesadaran mereka untuk mendaftarkan tanahnya."