Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola Pengendalian D1stribusi Minyak Tanah yang disusun oleh Pertamina, ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan mudah, yaitu dapat memperoleh segala tempat yang dikehendaki, pada setiap waktu yang dikehendaki, dengan jumlah yang d1kehendaki, serta dengan harga yang wajar dan serendah mungkin Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena jika masyarakat terhambat atau bahkan tidak dapat memperoleh minyak tanah, akibatnya akan terjadi gejolak-gejolak sosial di masyarakat PERTAMINA Unit Pembekalan Dalam Negeri III dipilih sebagai obyek penelitian karena instansi yang bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta, di mana propinsi ini merupakan propinsi yang paling padat penduduknya di Indonesia, dan merupakan pusat segala macam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pengendalian Distribusi Minyak Tanah yang dilaksanakan oleh Pertamina U-PDN III di Wilayah D.K.I Jakarta, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul di dalam melaksanakan pola tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pengendalian Distritusi Minyak Tanah dilaksanakan dengen memakai saluran distribusi dengan 2 atau 3 tingkat, serta dengan distribusi yang bersifat distribusi insentif. Hasil lainnya adalah bahwa hambatan-hambatan yang mungkin terJadi dari para agen maupun pangkalan dengan mempermainkan jumlah persediaannya telah dapat d1atasi dengan membuat kontrak mengenai "Jatah harian dan denda, serta dengan mewaj1bkan kepada pangkalan untuk memasang papan pengumuman yang isinya tulisan tentang H E T yang berlaku pada saat itu"

"Elpiji telah ditetapkan sebagai salah satu bahan bakar alternatif kendaraan bermotor oleh Pemerintah sejak tahun 1995. Ketetapan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya menyukseskan "Program Langit Biru" dan "Program Diversifikasi Energi" serta penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masih disubsidi oleh Pemerintah. Program tersebut telah mendapat dukungan Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, Pemerintah Daerah dan para pengusaha angkutan umum.Pembangunan instalasi Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPB Elpiji) memerlukan biaya investasi yang relatif cukup besar, sehingga calon investor dan pihak Pertamina perlu mengetahui tingkat kelayakan investasi sebuah SPB Elpiji. Nilai Investasi suatu SPB Elpiji yang lokasinya digabung dengan SPB umum adalah sebesar Rp. 641.500.000 . Dari hasil perhitungan tingkat keekonomian suatu SPB Elpiji dengan margin sebesar Rp. 340/kg atau Rp. 190/liter dan Omzet harian rata-rata 2.500 liter sampai dengan 3000 liter dan harga jual Rp. 840 per liter maka diperoleh nilai NPV yang negatif dan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 25% - 30%.Dengan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 25% - 30% dianggap kurang menarik bagi suatu usaha baru mengingat resiko yang ada cukup besar sehingga Pertamina perlu memikirkan kembali kebijakan insentif yang akan diberikan kepada investor dibidang ini.

---

Liquified Petroleum Gas has been decided as an alternative fire for vehicle by The Government since 1995. The Reason of the decision is The Government's effort to succed The "Blue Sky program" and "The Energy Diversification" and also to be thrifty the fuel consumption that still subsidized by The Government. The Program was supported by Ministry of Mining and Energy, State Ministry of Environment, Bureau of Environment Supervision and Controlled, Province Government and Me mass transportation bussiness.

The development of a Liquified Petroleum Gas Station for Vehicle need a lot of investment so the investor candidate and Pertamina have to know the level of feasibility of a Liquified Petroleum Gas Station.

The total investment of a Liquified Petroleum Gas Station that was on the same location with an ordinary Gas Station is about Rp. 6-11.500.000. By the result of a Liquified Petroleum Gas Station economic level calculation with a certain fee Rp. 340 per kilogram or Rp. 190 per litre and the daily omzet average of 2.500 litres up to 3.000 litres and the selling price is Rp. 840 per litre, we will have the minus value of Net Present Value (NPV) and the value of Internal Rule of Return (IRR) about 25% up to 30%. With this kind of IRR value 25% up to 30%, was not very inlersting for a new bussiness considered the risk is very big enough, so Pertamina need to think again the incentive regulation that will be given to the investor in this bussiness."

"ABSTRAKPenyempurnaan organisasi PERTAMINA berdampak positif yaitu menjadisemakin pendeknya jalur birokrasi yang selanjutnya diharapkan dapat semakinmeningkatkan efisiensi dan produktifitasnya. Pada masa mendatang kemungkinanPERTAMINA akan menjadi suatu organisasi yang semakin terdesentralisasi, yangberarti unit-unit operasinya semakin diberi keleluasaan dalam melakukan kegiatanusahanya, yang meliputi kegiatan investasi, pengembangan usaha dan kegiatanoperasional sehari-hari. PERTAMINA Unit Pembekalan dan Pemasaran DalamNegeri TI (UPPDN TI) yang berkedudukan di Palembang, sebagai salah satu unitoperasi PERTAN1IN A, dituntut untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalamrangka mengantisipasi perubahan yang terjadi dimasa mendatang. Salah satu faktoryang harus segera dibenahi adalah sistem informasinya, khususnya sistem informasiakuntansi yang selama ini telah ada dan telah memanfaatkan komputer.Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan informasi yang dihasilkan selamaini masih kurang optimal. Orientasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi masihterfokus pada informasi yang bersifat scorekeeping information, yang berarti masihmenitik-beratkan pada pemenuhan kebutuhan informasi untuk menunjangpenyusunan laporan keuangan. Sedangkan penyajian attention-directing informationdan decision-making information, masih kurang mendapat perhatian. Kurangoptimalnya pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh SIA dewasa ini disebabkanoleh beberapa hal. Pertama adalah masih kurangnya pengertian para karyawanbahwa SIA yang telah ada dapat menghasilkan berbagai macam informasi yangdiperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Sedangkan yang keduaadalah adanya keterlambatan penyajian informasi sebagai akibat lamanya waktupemrosesan data yang masih menggunakan sistem batch, dengan jadwalpengumpulan data yang relatif lama yaitu antara 10 hari hingga 3 bulan. Sedangkanpengembangan awal SIA yang tidak terpadu, yaitu dapat dilihat dengandigunakannya software yang berbeda-beda, merupakan hambatan pengembanganSIA dewasa ini.Agar pemanfaatan SIA dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan beberapapembenahan. Pertama tentunya memberikan pengertian kepada seluruh karyawanakan pentingnya informasi khususnya dimasa-masa mendatang sejalan dengansemakin kompleksnya kegiatan perusahaan, serta kemampuan SIA yang dapatmenghasilkan berbagai macam informasi. Sedangkan untuk mempercepatpemrosesan data yang masih menggunakan sistem batch, dapat dilakukan denganpenjadwalan pengumpulan data yang lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikandengan saat-saat diperlukannya informasi. Selanjutnya perlu dikembangkanpemrosesan data dengan sistem on-line, yang dapat lebih menjamin validitas danketepatan waktu penyajian informasi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat lebihbermanfaat.Pengembangan SIA dengan menggunakan sistem on-line, telah dilakukan olehPERTAMINA UPPDN II, yaitu dengan dikembangkannya Financial Integrated OnlineSystem (FIOS). FIOS merupakan SIA terpadu, diharapkan akan dapat menjadipengintegrasi semua sistem informasi akuntansi yang telah ada. Dengan demikiandiharapkan akan dapat diperoleh suatu informasi terpadu, dengan kualitas informasiyang lebih terjamin. Pengembangan SIA dimasa-masa mendatang harus selaluberpedoman pada kebutuhan informasi yang diperlukan bagi seluruh jajaranPERTAMINA UPPDN II. Adapun pendekatan pengembangan yang tepat adalah topdawnapproach. Pendekatan ini dapat menunjukkan bahwa manajemen tahu persiskebutuhan informasinya, serta lebih menjamin pengembangan suatu sistem informasiyang terpadu.Pada akhirnya, informasi yang dapat disajikan diharapkan dapat memenuhiketiga sifat informasi yang idealnya dihasilkan suatu sistem informasi akuntansi,yaitu: scorekeeping information, attention-directing information dan decision-makinginformation."

"Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu instalasi vital yang berguna dalam menjamin lancarnya distribusi bahan bakar minyak (BEM) kepada masyarakat luas. Pengoperasian SPBU membutuhkan penatalaksanaan yang tertib,sehat aman dan berwawasan lingkungan .Peranan Standing Operating Procedure /petunjuk tehnis digunakan sebagai suatu alat untuk menjamin adanya kestabilan operasional dengan memperhatikan norma dan prinsip LK3 ( Lingkungan,Kesehatan dan Keselamatan Kerja ). Kegagalan di dalam pelaksanaan operasi kegiatan yang ditunjukkan dengan adanya bahaya kecelakaan kerja ,bahaya kebakaran ,kerusakan instalasi,ledakan sampai pada kematian , karena itu perlu dikendalikan. Mengurangi dan menghilangkan resiko-resiko tersebut melalui pelaksanaan St.O.P merupakan salah satu solusi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan wawancara mendalam terhadap pihak regulator/UPPDN-III, pengelola SPBU,pengawas dan operator SPBU yang berada pada 5 SPBU di Jakarta. Pengenalan,pemberlakuan dan pengawasan terhadap St.OP di lokasi yang berbeda memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas St.OP yang sesungguhnya .Tingkat kecelakaan yang dirasakan cukup besar ditingkat Div.UPPDN-III menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan/ketaatan para pelaku di SPBU belum menjalankan St.OP secara optimal.Perbedaan antara fakta dilapangan dan pedoman yang dicantumkan dalam St.OP merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji untuk mendapatkan nilai-nilai perbaikan terhadap perubahan teknologi dan pengetahuan. Lemahnya sosialisasi , kurang efektifnya fungsi pengawasan dalam penerapan St.OP mencerminkan bahwa jiwa LK3 belum mendarat dengan baik sehingga terkesan baru merupakan suatu wacana belaka.Perbaikkan dan peningkatan St.OP yang dilaksanakan dengan kepatuhan yang benar, proaktif dari semua unsur terkait , terutama dalam mengamalkan LK3 akan memberi manfaat yang besar di masa datang.

---

Implementation Analysis of Standing Operating Procedure (St.OP) in DKI JAYA as a self assessment on 5 SPBU (gas stations) in the PERTAMINA/UPPDN- III JakartaGas stations (SPBU) are a vital installation in assuring fuel distribution to the wide society. Gas station operation requires an orderly, healthy and safe layout as well as following an orderly the environmental standard operating procedures used as a tool for stable operation taking into mind the danger of occupational accidents, fire, installation damage, explosions to death which needs to be diminished through an orderly implementation of Standing Operating Procedure (St.OP).

The research is a qualitative method using deep interviews on regulator/UPPD-III, gas station managers, supervisors, and operators in 5 (five) gas stations in Jakarta. Introduction, implementation and monitoring of the different operation stations gives a description of the level of effectiveness of the real or actual SLOP The high level of accidents and incidents in the Div UPPDN-III shows that the level of obedience of the people as SPBU (gas stations) have not fully followed an optimum St.OP.

The difference in fact finding and the procedure stated in the SLOP is a phenomenon which needs to be reviewed in order to achieve the value of improvement toward technology and sciences changes. The weak socialization, lack of supervision in in the implementation of St.OP shows that HSE (Health Safety and Environmental) has not been well understood.

St.OP improvement done in a correct and proactive obedience from all concerned parties especially in minding the HSE shall benefit greatly in the future."

"ABSTRAKDengan semakin ketatnya persaingan dunia industri baik yang bersifat nasional maupun internasional, serta melihat statusnya sebagai BUMN maka Pertamina Unit Pengolahan III harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan didalam setiap melaksanakan operasinya, dalam arti senantiasa menjaga dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatannya.Didalam operasinya Petamina UP III, memerlukan material/barang untuk menunjang kehandalan kilang dimana masalah pengendalian tingkat persediaan material mempunyai peran sangat penting, karena persediaan yang berlebihan akan mengakibatkan biaya yang tinggi untuk penyediaan materialnya. Sebaliknya tiadanya barang pada saat diperlukan akan mengakibatkan gangguan yang serius terhadap jalannya operasi dan aktivitas perusahaan.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan persediaan material di Pertamina UP III, apakah sudah bajalan cukup efektif dan efisien, serta opti masi untuk mendapatkan hasil terbaik dari kondisi yang ada maupun saran yang diperlukan untuk perbaikannya.Bahasan optnmasi difokuskan pada masalah : pemilhan jenis barang persediaan, penentuan waktu pemesanan, penentuan jumlah kebutuhan, penentuan jumlah cadangan, dan penerapan kansep S'tockless Purchasing system.Untuk pelaksanaan perngendalian persediaan yang lebih efektif sekaligus efisien maka direkomendasikan. 5 tindakan pokok Pertama, untuk pemilihan jenis stock item, harus melihat standardisasi material, kontinuitas pemakaian barang, serta melihat urgensi material tersebut pada operasi perusahaan. Kedua, didalam menentukan waktu pemesanan harus diupayakan tepat waktu secara konsisten, dengan menggunakan sistern Fixed Order Quantity maupun sistem Order Cycle. Ketiga, untuk menentukanjurnlah persediaan barang, dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang sudah ada, yaitu formula EOQ, maupun Formula Min - Max disamping upaya penjajagan pemakaian MRP khusus untuk material yang pemlintaannya bersifat dependen. Keempat, didalam penentuan jumlah safety stock digunakan Standar Deviasi/MAD yang dikombinasikan dengan konsep Service Leve. Kelima, penerapan konsep Stockless Purchasing System antara lain dengan melaksanakan Blanket Order.Dengan melaksanalcan kelima rekomendasi tersebut diatas, maka diharapkan tercipta adanya Persediaan material yang lebih optimal."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"