Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga listrik telah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan bagi sebagian besar masyarakat den bisa dikatak an rnenguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu Pemerintah yang diwakili Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) harus menyediakan dalam jumlah yang cukup, kehandalan dan mum yang balk, dan harga yang tepat. Harga yang tepat di sini berarti memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang den sekaligus rnemungkinkan PLN untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, penetapan tarif dalam perusahaan ini menjadi sangat komplek dan menjadi masalah yang sangat penting. .Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan, penulis berusaha menyusun skripsi mengenai masalah ini. Proses penetapan tarif pada perusahaan kelistrikan bisa dibagi dalam dua tahap yaitu menentukan harga pokok pelayanen (cart of service/ yang ekuivalen dengan pendapatan yang dibutuhkan, kemudian merancang struktur tarif yang akan memenuhi pendapatan tersebut dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dalam tahap pertarna perusahaan harus memperhatikan kontribusi masing-masing pelanggan terhadap biaya yang ditanggung perusahaan yang bisa dibagi dalam tiga kelompok yaitu karakteristik permintaart, jumlah pemakaian, dan karakteristik pelayanan dari masing-masing pelanggan. Sedangkan dalam tahap kedua, faktor yang paling menentukan adalah judgement PLN melakukan tahap pertama dengan menghitung harga pokok penjualan untuk tiap jenis tegangan yang disalurkan dan harga pokok untuk suatu golongan pelanggan ditentukan sesuai dengan tegangan yang dimintanya. Jadi PLN mengalokasikan biaya bukan kepada pelanggan akan tetapi kepada jenis tegangan. Di sini berarti PLN tidak memperhatikan faktor yang menyebabkan biaya (cost driver) dalam mengalokasikan biaya kepada pelanggan sehingga menyebabkan alokasi biaya yang tidak adil. Di samping itu, perhitungan PLN ini menghasilkan HPP hanya per kWh yang mana hal ini tidak konsisten dengan tarif yang ditetapkannya yaitu per kVA (biaya beban) dan per kwh (biaya pemakaian). Sedangkan pada tahap kedua, PLN telah mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses penetapan tarif ini, PLN perlu meninjau kembali metode perhitungan harga pokok penjualan yang dipakainya. Mengingat masalah ini cukup penting dan juga rumit, PLN perlu membentuk bagian tersendiri dalam struktur organisasinya untuk melaksanakan tugas ini. "

"Keberhasilan Perusahaan Umum Listrik Negara menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai bagi keperluan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini memerlukan pegawai-pegawai tekhnik yang mempunyal pengetahuan dan keterampllan tinggi. Untuk itu diperlukan suatu pelaksanaan program pendidikan dan latihan. Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut, tergantung dari beberapa hal yang menunjang seperti pemillhan peserta, pendidik dan pelatlh, kurikulum, metode pendidlkan dan latihan, fasilltas pendidikan dan latihan, serta dana dan biaya. Skripsi ini ingin nelihat bagaimana pelaksanaan program pendidikan dan latihan Pusat Listrik Tenaga Disel bagi para pegawai tekhnik Perusahaan Umum Listrik Negara. Didalam penulisan skripsi ini, penelltian yang dllaksanakan bersifat deskriptif analitis dimana dalam pengumpulan data diIgunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pendidikan dan latihan Pusat Listrik Tenaga Disel bagi para pegawai tekhnik Perusahaan umum Listrik Negara telah berhasil dengan balk. Dengan demikian pelaksanaan program pendidikan dan latihan PLTD agar tetap dilaksanakan dengan terus mengikuti perkembangan tekhnologi sehingga pengetahuan dan keterampilan para pegawai tekhnik selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan tekhnologi."

"ABSTRAKDi Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dirnanfaatkan se-efisien rnungkiri bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Peruni Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, rnemberikan kesempatan yang seluas-luasnya ke pada inasyarakat untuk rnemakai atau mernpergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pernakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perurn Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsuinen tenaga listrik dapat dibagi clalani du bagian 1. Konsumen Urnurn adalah mereka yang mernakal tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalarn Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal mi perjanjian. bersifat publik. 2. Konsurnen Khusus adalah rrtereka yang rnemakai tenaga ustrik, dengan mengadakan perjanjian jual bell tenaga us trik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal mi perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalarn menyusun skripsi mi rnenggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah diketemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual bell tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsuinen Uinuni) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Seclangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing- rnasing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal mi adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat rnutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutania yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat dengan be bas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang di sesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini."

"Upaya pelestarian bangunan cagar budaya seringkali berbenturan dengan pembangunan kota Jakarta yang selalu mengalami perkembangan. Demikian pula yang terjadi dengan gedung PLN Gambir, di mana pada awalnya gedung ini dipergunakan sebagai perusahaan listrik milik pemerintah Belanda. Kebutuhan akan ruangan membuat pihak PLN melakukan penambahan dan pengurangan pada bangunannya, hai ini justru akan mengancam gedung PLN sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana upaya penyelamatan dan pelestarian yang telah dilakukan terhadap gedung PLN, dan juga akan dilihat upaya pelestarian yang telah berlangsung di gedung PLN apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran dan asas pemanfaatan yang terdapat di dalam undang-undang no. 5 tahun 1992 tentang bangunan cagar budaya. Tujuan dari penelitian ini ialah mencoba mengevaluasi hasil pemugaran yang telah dilakukan, dan memberikan saran yang berkaitan dengan upaya pelestarian gedung PLN. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan kota Jakarta menimbulkan berbagai masalah bagi kelestarian bangunan cagar budaya. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap bangunan cagar budaya, mereka menginginkan adanya penambahan maupun pengurangan terhadap bangunan yang dikelola. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu penyelesaian jalan tengah atau kompromi agar bangunan cagar budaya dapat dilestarikan sekaligus dimanfaatkan"