Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PendahuluanUpaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan perlu diatur dalam wadah-wadah yang tepat. Salah satu wadah yang dimaksud adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Dikemukakan dalam GBHN bahwa KUD adalah "wadah kegiatan ekonomi rakyat, yang diusahakan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat tangguh dan berakar dalam masyarakat (1993.71)". KUD sebagai badan usaha perlu mandiri dan mampu memanfaatkan sumber daya nasional maupun regional untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya_ KUD harus diberikan kesempatan seluas-luasnya berperan dalam pembangunan, untuk memeeahkan ketidak selarasan ekonomi di dalam masyarakat. Selain itu KUD merupakan langkah strategis dalam upaya memupuk pertumbuhan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam kegiatan pembangunan. Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan KUD selama Pembangunan Jangka Panjang 25 Tabun yarig ke satu (PJPT I) 1967-1994 meliputi: pendirian lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah lanjut atas (SHEA) sampai dengan perguruan tinggi (Akademi Koperasi) dan Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN). Dengan adanya upaya tersebut, baik berupa pendidikan formal maupun nonformal agar dapat mencetak kader-kader atau pemimpin-pemimpin yang tangguh dalam pengelolaan manajemen koperasi. Begitu pula tersedianya Bukopin akan mempermudah proses pelayanan pemberian kredit kepada manyarakat. Namun semua upaya pembangunan ini, belum memberikan harapan yang cukup bagi bangsa Indonesia, terutama rakyat di pedesaan. Hal ini, terlihat selama PJPT Kesatu ditargetkan koperasi harus mencapai 50.000 buah, ternyata baru mencapai 36.542 buah yang terdiri dari 8.349 buah KUD dan 28.193 buah koperasi bukan HUD. Sedangkan jumlah anggota ditargetkan mencapai 50 % dari jumlah penduduk Indonesia, ternyata baru mencapai 15 % yaitu berjumlah 29.134.000 anggota yang terdiri dari kurang lebih 18.000.000 anggota KUD dan sejumlah 11.000.000 anggota bukan KUD (Anoraga. P, 1992:174). Kendala pembangunan HUD ini disebabkan berbagai masalah, baik yang bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun yang bersumber dari luar. Kendala-kendala itu antara lain: yang pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan.dan yang kedua berkaitan dengan aspek usaha maupun yang ketiga berkaitan dengan aspek lingkungan (Repelita RI 1989-1994:340). Keadaan dan pengalaman upaya pembinaan dan pengembangan koperasi secara nasional tersebut di atas yang berjalan sangat lamban ini, terasa juga di Propinsi Irian Jaya. Dilihat dari kondisi objektif Irian Jaya yang masih terbatas sarana transportasi, komunikasi dan ketertinggalan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya. Namun Pemerintah Daerah Irian Jaya dengan instansi terkait telah berupaya membina dan mengembangkan KUD ke daerah pedesaan. Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan berupa: (a) pelatihan kepemimpinan koperasi, bagi beberapa anggota yang akan menjadi kader-kader KUD; (b) pelatihan anggota pengelolaan manajemen keuangan (bendaharawan) koperasi; (c) pembangunan sarana berupa gedung kantor, gudang, pertokoan, gedung pasar koperasi yang bersifat semi permanen dan permanen; (d) pemberian unit kendaraan roda empat kepada KUD untuk memperlancar terangkutnya hasil-hasil pertanian dari desa ke pasar; dan (e) pemberian modal berupa kredit kepada para anggota koperasi : Sejak Repelita I sampai-dengan Repelita V, Daerah Irian Jaya ditargetkan 554 buah koperasi secara kuantitatif. Namun pada kenyataan koperasi yang didirikan hanya mencapai 275 buah, yang terdiri atas 74 buah KUD dan yang bukan KJD 140 bush_ Sedangkan keanggotaan KUD-nya berjumlah 12.629 orang dan yang bukan anggota KUD sejumlah 42.631 orang (Repelita Irian Jaya 1989-1994:196). Ketidaktercapaian target tersebut di atas, disebabkan oleh tiga permasalahan sebagai berikut: yang pertama, berkaitan dengan aspek kelembagaan yang meliputi: (1) pembinaan di bidang organisasi, tatalaksana dan pengawasan; (2) pembinaan para anggota KUD agar membentuk dan mengembangkan unit usaha baru, (3) pembinaan penyelenggaraan latihan, penataran dan penyuluhan bagi pengurus."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana FISIP UI, penulis melakukan penelitian dengan judul Peranan KUD Limo Koto Dalam meningkatkan Penghasilan Para Penambang Batu Bara (Studi Kasus di Jorong Koto Panjang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Kato VII Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ).Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk variasi atau pernyataan tertulis dari berbagai sumber data.Untuk memperoleh data primer penulis mendapatkan dari 6 orang informan peneliti, yaitu dari pengurus KUD, Para penambang, Kepala Jorong, Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Pendapatan. Adapun teknik pengumpulan data dikumpulkan dari studi kepustakaan, wawancara dan observasi.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di Jorong Koto Panjang Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, KUD Limo Koto telah membuktikan mampu menanggung dan memikul tanggung jawab terhadap pembinaan anggotanya dan modal usahanya. Hal ini disebabkan kerana KUD Limo Kota ini merupakan lembaga usaha bersama yang terdiri dari para penambang batu bara Bukit Bual yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama.Peranan KUD Limo Koto bagi pars penambang layaknya seperti malaikat penyelamat, karena KUD Limo Koto merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang kemampuan ekonominya lemah untuk bersama-lama, bahu membahu meningkatkan usaha mereka sehingga terjadi peningkatan taraf hidup mereka, menuju kesejahteraan yang telah lama dicita-citakan.Keberhasilan KUD Limo Koto mencapai tujuannya tergantung dari kegiatan para anggota, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Rapat Anggota. Dengan demikian usaha mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan para anggota, tergantung dari aktivitas para anggotanya sendiri. Dalam hal ini pengurus selain menangani dan melancarkan pengelolaan bidang organisasi, pemberian pembinaan, pengarahan dan mencari jalan keluar, juga menghilangkan penghambat-penghambat terhadap kelancaran usaha KUD Limo Koto, dimana para anggota merupakan tenaga-tenaga pelaksana yang rill dari pembinaan-pembinaan dan pengarahan tersebut.Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian dan perubahan yang terarah, yang dapat diubah melalui organisasi formal, yaitu KUD Limo Koto. Munculnya kesadaran dari diri sendiri bahwa dengan koperasi mereka mampu mencapai kesejahteraan bersama secara optimal.Untuk mempertinggi taraf hidup para anggotanya, telah tercantum dalam tugas koperasi yaitu untuk mempertinggi kecerdasan para anggota KUD Limo Kota tersebut, karena :1. Meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, sangat berkaitan dengan terwujudnya peningkatan pendapatan para anggota.2. Terwujudnya peningkatan pendapatan para anggota, dikarenakan para anggota dapat meningkatkan produksinya (baik kualitas maupun kuantitas) melalui koperasi dipasarkan dengan harga yang layak, yang memuaskan para angotanya.3. Peningkatan produksi hanya akan tercapai, selain karena adanya kegairahan kerja para anggota, juga karena pihak KUD mampu memberikan pembinaan-pembinaan, pengarahan pengarahan dan penyuluhan-penyuluhan tentang pola kerja yang rnenguntungkan, jenis dan kualitas batau bara yang diproduksi, cara dan teknik pengolahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu.Koperasi Unit Desa (KUD) Limo Koto tidak mungkin secara sendiri menjadi semakin kuat, oleh karena itu ada baiknya KUD Limo Koto dapat meningkatkan ikatan kemitraan dengan koperasi yang ada di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.Xiii + 116 halaman + bibliografi 48 buku + 3 buletin + 6 dokumen + 23 lampiran."

"ABSTRAKMasyarakat nelayan masih termasuk masyarakat yang secara nasional berpendapatan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terlihat, dibandingkan dengan ketentuan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) nasional yang besarnya minimal Rp 46.000,- per kapita per tahun, maka KFH masyarakat nelayan rata-rata baru mencapai Rp 35.000,- per kapita per tahun (Biro Pusat Statistik, 1987; lihat juga Rachman, 1983 :12 ). Padahal apabila dilihat potensi kekayaan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun potensi tersebut belum bisa dimaitfaatkan secara optimal. Sebagai gambaran, dari luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 km2 dengan potensi lestari 8,8 juta ton per tahun, baru dimanfaatkan sekitar 24% dari potensi lestari yang tersedia. Masih adanya ketimpangan antara potensi yang tersedia dan tingkat pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat produksi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Rendahnya tingkat produksi ini disebabkan penyebaran potensi dan penyebaran pemanfaatannya tidak merata. Penyebaran potensi akan terlihat tidak merata, yaitu sebagian terbesar potensi perikanan laut (81,6%) terdapat di perairan Indonesia Timur, Samudra Indonesia, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebagian kecil potensi perikanan laut (38,4%) terdapat di perairan Selat Malaka, Laut Jawa bagian Utara, dan Selat Bali. Apabila dilihat penyebaran pemanfaatannya, juga terlihat tidak menyebar merata. Di Perairan Indonesia Timur (kecuali Selatan Sulawesi), Samudra Indonesia, dan Laut Cina Selatan tingkat pemanfaatannya masih rendah. Di lain pihak, di Perairan Selat Malaka, Laut Jawa bagian Utara, dan Selat Bali tinggkat permanfaatannya sudah mencapai melebihi penangkapkan (overfishing) (Rachman,ibid). Selain rendahnya tingkat produksi, adanya ketimpangan antara potensi lestari dan tingkat pemanfaatan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat teknologi yang digunakan masih rendah. Masih rendahnya tingkat teknologi yang digunakan mengakibatkan bahwa kegiatan penangkapan masih terpusat pada perairan pantai. Padahal di daerah pantai yang berpenduduk padat seperti Pantai Timur Sumatera, Laut Jawa bagian Utara, dan Selat Bali kondisi sumber dayanya sudah melebihi penangkapan. Lebihnya penangkapan sumber daya di daerah ini disebabkan oleh intensitas penangkapan yang tidak seimbang dengan proses pemulihan populasi ikan. Proses pemulihan populasi ikan di daerah ini sangat lamban sebab tempat hidupnya (habitat) semakin rusak dan upaya penangkapan yang tidak terkendali. Menurut hasil survai Ekonomi Perikanan Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perikanan {1985), bahwa produktivitas para nelayan di daerah ini menurun dari 1,49 ton rata-rata pada tahun 1979, menjadi 1,34 ton rata-rata pada tahun 1983, atau rata-rata 2,6% per tahun (dalam Susilowati, 1987:119). Selain terbatasnya daerah penangkapan, kurangnya pemanfaatan teknologi penangkapan juga mengakibatkan bahwa aktivitas penangkapan mempunyai resiko relatif besar. Salah satu indikasi dari resiko yang relatif besar ini dapat dilihat dari jumlah hari kerja nelayan. Dari Survai Sosial Ekonomi Perikanan Laut di Pantai Utara Laut Jawa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan (1985), bahwa rata-rata jumlah hari kerja yang digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya 151 hari per tahun. Sedikitnya hari kerja per tahun ini disebabkan adanya naik turun atau fluktuasi hari kerja penangkapan pada musim panen ikan (bulan September - Nopember) dan musim tidak ada ikan (bulan floret - Agustus). Dengan demikian, meskipun laut menyediakan sumber ekonomi yang potensial bagi kelangsungan hidup manusia namun pekerjaan untuk memperolehnya beriangsung dalam suatu lingkungan berbahaya dan penuh ketidakmenentuan. Bahaya dan ketidakmenentuan ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi alam dan biotik laut serta terjadinya perubahan-perubahan lingkungan fisik tersebut, juga oleh kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonomi dimana aktivitas penangkapan berlangsung (lihat Aeheson,1981:276). "

"Peranan pemeriksaan intern sebagai alat bantu pimpinan dalam mengawasi dan menilai kegiatan perusahaan yang semakin bertambah penting, mendorong penulis untuk mengetahui eksistensi dan efektivitas fungsi pemeriksaan intern ini pada sebuah BUMN. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak berwenang di SPI Witel IV serta melakukan studi literatur yang diperoleh dari buku-buku teks, skripsi-skripsi dan artikel-artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern belum dapat dilaksanakan secara optimal karena staf pemeriksa yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya belum cukup memadai. Begitu pula dalam hal pelaporan hasil pemeriksaan, masih ditemui laporan laporan yang tidak tepat waktu dan juga masih adanya tanggapan auditee yang belum sepenuhnya positif terhadap pemeriksaan intern."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di Tasikmalaya kurun waktu 1984-1988. Pada masa Repelita IV, Pemerintah Tasikmalaya memiliki program khusus untuk mengembangkan koperasi di daerahnya. Program tersebut adalah ?Sub Bidang Sukses Kehidupan Koperasi?. Pada program tersebut Pemerintah Tasikmalaya mengharapkan koperasi khususnya KUD bisa terus berkembang dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Tasikmalaya. Pada skripsi ini penulis mengambil studi kasus di 3 (tiga) KUD, yaitu: KUD Pageurageung, KUD Karangnunggal, dan KUD Cikatomas. Ketiga KUD tersebut menjadi gambaran terlaksananya program tersebut.ABSTRACTThis thesis discusses the development of village cooperatives in Tasikmalaya over the period of four years, from 1984 to 1988. At the time of Repelita IV, the government of Tasikmalaya established a particular program to develop cooperatives in the region. The program is called "Sub Division of Cooperative Life Success". From the program, Tasikmalaya government expected village cooperatives in particular to continue to grow and be able to assist economic growth in Tasikmalaya. In this thesis, the author examines 3 (three) village cooperatives case studies, namely: village cooperative in Pageurageung, village cooperative in Karangnunggal, and village cooperative in Cikatomas. The three village cooperatives became a depiction of the program implementation.;This thesis discusses the development of village cooperatives in Tasikmalaya over the period of four years, from 1984 to 1988. At the time of Repelita IV, the government of Tasikmalaya established a particular program to develop cooperatives in the region. The program is called "Sub Division of Cooperative Life Success". From the program, Tasikmalaya government expected village cooperatives in particular to continue to grow and be able to assist economic growth in Tasikmalaya. In this thesis, the author examines 3 (three) village cooperatives case studies, namely: village cooperative in Pageurageung, village cooperative in Karangnunggal, and village cooperative in Cikatomas. The three village cooperatives became a depiction of the program implementation., This thesis discusses the development of village cooperatives in Tasikmalaya over the period of four years, from 1984 to 1988. At the time of Repelita IV, the government of Tasikmalaya established a particular program to develop cooperatives in the region. The program is called "Sub Division of Cooperative Life Success". From the program, Tasikmalaya government expected village cooperatives in particular to continue to grow and be able to assist economic growth in Tasikmalaya. In this thesis, the author examines 3 (three) village cooperatives case studies, namely: village cooperative in Pageurageung, village cooperative in Karangnunggal, and village cooperative in Cikatomas. The three village cooperatives became a depiction of the program implementation.]"