Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Human resources is an important asset in an organization, inclusive of governance institution. Human resources management in organization is an systems with complex. Therefore, the organization required an integrated systems which can accommodate the officer data better. Personel Management Information System (SIMPEG) represent an integrated computerized system can be used in human resource management. The basic problem of this research is 'how the implementation of Personel Management Information System at Personel Bureau of Domestic Departement and its implementation barriers'. This research arranged to analyze how the implementation of Personel Management Information System at Personel Bureau of Domestic Departement. The approach used in this research is qualitative approach. Primary data were gathered through in depth interview using guidance. Secondary data were gathered through literature study.Based on research conducted, in the implementation, Personel Management Information System (SIMPEG) has able to provide and manage information about all personel at Domestic Department as decision support systems. SIMPEG related to 5 things: hardware, software, brainware, netware, and dataware that connected and influenced each other. Barriers in application happened because 3 things: limit of budgets, internal accessibilities limitations, and low quality of human resources.Result from this research are result of information from SIMPEG have good, but its applying not yet optimal, because use result of SIMPEG information still be depended from itself user. There are four suggestion based on research summary: (1) more attention to budget from government, (2) repair of network problem at internal of Domestic Departement and Local Government."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis pelaksanaan Sistem InformasiManajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilihat dari aspek input, proses, dan outputdi Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkanfenomena atau gejala yang dalam hal ini adalah analisis pelaksanaan SistemInformasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilihat dari aspek input, proses,dan output di Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI. Hasil penelitianmenyebutkan pelaksanaan SIMPEG Biro Kepegawaian Kementerian Agama RIbelum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dari delapan indikator hanyaempat indikator yang dikategorikan baik. Empat indikator yang sudahdikategorikan baik adalah indikator kualitas SDM, anggaran pelaksanaanSIMPEG, SOP/pedoman, dan evaluasi/monitoring dan empat indikator lainnyayang dikategorikan belum baik adalah indikator fasilitas pendukung, datadasar/awal, pemeliharaan data, dan laporan akhir data SIMPEG.

---

ABSTRACTThis thesis about analysis of Implementation of Personnel ManagementInformation System (SIMPEG) viewed from the aspects of input, process, andoutput at Bureau of Personnel Department of Religious. This is qualitativeresearch with descriptive design. Reseacher tried to describe phenomenon and factabout analysis of Implementation of Personnel Management Information System(SIMPEG) viewed from the aspects of input, process, and output at Bureau ofPersonnel Department of Religious. The result is analysis of Implementation ofPersonnel Management Information System (SIMPEG) viewed from the aspectsof input, process, and output at Bureau of Personnel Department of Religious havenot optimally yet because of from the eight indicators, four are categorizedas good, and the others are categorized as not good. Four Indicators categorized asgood are human resource quality, budget to implementation, Standard OperatingProcedure/SOP, evaluation/monitoring and four other indicators categorized asnot good are support facilities, database, data maintenance, and data SIMPEGfinal report."

"Biro Kepegawaian sebagai suatu unit yang berada pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk melayani masalah kepegawaian kepada seluruh pegawai dilingkungan Departemen Hukum dan HAM yang saat ini jumlahnya kurang lebih 46.000 pegawai. Dengan jumlah yang harus dilayani demikian banyak, Biro Kepegawaian hanya memiliki 139 orang pegawai. Untuk itu disiplin kerja sangat diperlukan, agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja pegawai masih jauh berbeda dari yang dicita-citakan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari tidak disiplinnya pegawai terhadap jam kerja, banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, menunda-nunda pekerjaan dengan alasan keterbatasan fasilitas tanpa memikirkan solusinya, bermain games pada jam kerja dan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja perlu dijabarkan dan diteliti agar dapat diketahui faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai pada Biro Kepegawaian. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat disesuaikan dengan tahapan implementasi kebijakan disiplin kerja pada Biro Kepegawaian.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang disiplin kerja, dan memberikan masukan serta umpan balik kepada berbagai pihak terutama dalam pengambilan kebijakan publik tentang disiplin kerja.Metode penelitian yang digunakan adalam metode survai. Metode pengumpulan data melalui observasi, dan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cummulative %" pada Total Variance Explained, dan Factor Loading pada Component Matrix, yang didapat dengan mengoperasikan program SPSS (Statistic Program for Social Science) 13.0 for Windows. Penghitungan koefisien reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik koefisien alpha cronbach. Secara parsial 8 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja berpengaruh secara signifikan, namun secara simultan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja secara signifikan adalah faktor tujuan dan kemampuan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, dan ketegasan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja adalah pengawasan melekat.

---

Personnel Bureau as a unit under the Secretariat General of Department of Law and Human Rights has duties to provide employment service to all employees at Department of Law and Human Rights. Currently, the number of employees are approximately 42.000 people. With such numerous employees to be served, the Personnel Bureau has only 139 personnel. Therefore, the work discipline is highly required in order to provide reliable and timely service. The facts indicate that in general the employees' work discipline is still far from ideal. It can be seen from the facts that the employees are undisciplined toward working hours, many employees are not attending office for unreasonable causes, delaying their job with reasons due to limited facilities without giving any solutions, playing games during working hours and doing other jobs unrelated to their duties. Factors influencing work discipline need to be described and examined in order to identify which factor is the most dominant in infuencing the level of employees' discipline at Personnel Bureau. So the result of this research is expected to be adjusted with stages of work discipline policies implementation at Personnel Bureau.The objective of this research is to analyze the influencing factors to employees' work discipline at Personnel Bureau of Secretariat General of Department of Law and Human Rights. The results of this research is expected to be used as study material in contributing some ideas in developing science in the field of work discipline, and giving inputs and feedbacks to all parties especially in public decision making on work discipline.The research method used is survey. Data collection method is using observation and questionnaire. Validity test conducted to see the value of Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cumulative %" at Total Variance Explained, and Factor Loading at Component Matrix, obtained by using SPSS (Statistic Program for Social Science) program 13.0 version for Windows. Calculation of reliability coefficient conducted is using Alpha Cronbach coefficient statistical technique. In partial, the 8 factors which influence the work discipline are significant, but in simultaneous the significant factors which influence the work discipline are the factor of objective and competence, close supervision, sanction, and the decisiveness. The most dominant factor in influencing work discipline is close supervision."

"Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal perlu didukung oleh ketersediaan pegawai atau SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pentingnya fungsi perencanaan sumber daya manusia dalam menjamin ketersediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sementara itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah: a. Bagaimanakah persepsi responden mengenai kondisi iklim organisasi, sistem informasi SDM dan perencanaan sumber daya manusia di Sekretariat Negara; b. Apakah terdapat hubungan antara iklim organisasi dan sistem informasi SDM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan perencanaan sumber daya manusia.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Tujuannya yaitu melakukan explanatory research atau penelitian yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Selain itu digunakan pula metode deskriptif untuk menjelaskan kondisi secara umum masing-masing variabel penelitian. Populasi sebagai obyek penelitian adalah seluruh pegawai Sekretariat Negara yang berjumlah 758 orang dan secara struktural terdiri dari pejabat eselon dan non eselon (Staf). Jumlah responden sebagai sampel penelitian adalah 15% dari total populasi yaitu berjumlah 127 orang.Alat analisis yang digunakan dalam penelilian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 11.0. Dalam menentukan saran guna meningkatkan efektivitas perencanaan SDM didasarkan pada kondisi masing-masing variabel dan tingkat korelasi serta pengaruh antar variabel penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kondisi iklim organisasi, sistem informasi SDM dan perencanaan SDM di Sekretariat Negara cenderung kurang baik. Sementara itu, sifat hubungan antara variabel penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi dan sistem informasi SDM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap percncanaan SDM.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang patut diperhatikan yaitu; Pertama membangun sistem informasi SDM Sekretariat Negara yang handal. Sistem tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu SDM pelaksana, perangkat keras, perangkat lunak, teknologi yang diterapkan dan tingkat kapasitas organisasi pengelola sistem informasi SDM. Kedua, melakukan pembaharuan sistem kompensasi agar dirasakan adil bagi semua pegawai, sinkronisasi antara pekerjaan dengan job description, konsistensi pelaksanaan prosedur kerja Serta perlu dikembangkannya model keterlibatan pegawai dalam process decision making. Ketiga, pembenahan sistem rekrutmen pegawai dan memperbaiki pola pengembangan pegawai yang, berlandaskan prinsip-prinsip profesionalisme."

"Dimasukinya era globalisasi mengharuskan organisasi menghadapi tantangan persaingan yang bersifat global sehingga organisasi dituntut memiliki keunggulan bersaing. Salah satu unit yang memegang peran penting dalam memenangkan persaingan adalah Unit Sumber Daya Manusia (SDM), karena wajib mengelola SDM. Pengelolaan SDM penting dilakukan mengingat SDM merupakan aset yang dapat menjadi keunggulan bersaing apabila dikelola secara tepat. Untuk itu Unit SDM perlu diberi peran yang lebih besar dan strategis bukan lagi hanya mengurus kegiatan administratif serta harus dijadikan mitra organisasi dalam mengelola SDM. Unit SDM memegang peranan penting dan strategis, karena dituntut mempunyai pandangan dan orientasi ke depan serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi organisasi. Unit SDM selayaknya diberi peran lebih besar dengan menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai dan menghasilkan kontribusi yang membanggakan agar dapat menjadi rekan kerja manajemen, pemain yang tangguh, dan pendobrak bagi perubahan (Ulrich:1997:viii).Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi landasan hukum yang kuat bagi Biro SDM dalam mengelola SDM. Biro SDM KPK diberi kewenangan mengelola SDM dengan ruang lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) KPK. Ditinjau dari konsep peran ganda Unit SDM (multiple role model), Biro SDM KPK diduga telah diberikan peran yang strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini tampak dalam PP No. 63/2005, dimana persyaratan pengelolaan SDM KPK harus dapat mendukung visi dan pencapaian misi sasaran organisasi dengan berupaya memadukan antara strategi pengorganisasian dengan strategi MSDM, menumbuhkan komitmen Pimpinan dan seluruh Pejabat Struktural, memposisikan MSDM sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi, serta mengikuti perkembangan yang terjadi-fleksibilitas SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Apabila konsep Multiple Role Model (Model Peran Ganda)diterapkan dan dijalankan secara seimbang, akan lahir KPK yang mampu menjawab tantangan yang semakin berat dihadapi serta memenuhi harapan masyarakat yang semakin keras disuarakan.Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan peran sebagai mitra strategis, peran sebagai ahli administrasi, peran sebagai pendorong semangat pegawai, peran sebagai agen perubahan, dan model peran ganda dijalankan Biro SDM KPK dari sudut pandang konsep Multiple Role Model (Model Peran Ganda). Hal lain yang ingin dianalisis adalah terdapat atau tidaknya persamaan persepsi antara pegawai Biro SDM KPK dan pegawai Non Biro SDM tentang peran yang dijalankan Biro SDM.Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pokok permasalahan diatas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian deskriptif sekaligus penelitian survei dengan mempergunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur melalui kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik penarikan sampel mempergunakan rumus Frank Lynch dan teknik probabilita. Jenis penarikan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Untuk pengolahan data dipergunakan program SPSS. Pengujian validitas mempergunakan rumus Spearman Rank dan pengujian reliabilitas mempergunakan rumus Cronbach Alpha. Teori yang dijadikan pedoman dalam menganalisis adalah Multiple Role Model (Model Peran Ganda) dari Dave Ulrich.Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peran dan peran model peran ganda (multiple role model) telah dijalankan biro SDM KPK dengan cukup baik. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapatnya persamaan persepsi antara pegawai Biro SDM dengan pegawai non Biro SDM untuk setiap dimensi peran dan model peran ganda (multiple role model).Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah Biro SDM sebaiknya meningkatkan penerapan setiap peran dan model peran ganda (multiple role model) dalam rangka pencapaian peran strategisnya. Terdapatnya persamaan persepsi antara pegawai Biro SDM dengan pegawai non Biro SDM, perlu dipertahankan dengan senantiasa mensosialisasikan program Biro SDM kepada seluruh pegawai karena persamaan persepsi dapat mengkomunikasikan nilai-nilai akan Biro SDM dan mampu memperbaiki pandangan, kredibilitas, dan diterimanya Biro SDM.

---

Globalization era has set the organization to face the global competition that makes it should have a competitive advantage. One unit that holds the important role in winning the competition is Human Resources (HR) Department, whose duty is handling HR matters. Managing HR is being an important thing to do since HR is an asset which can be a competitive advantage if it is handled carefully. That?s why the organization should give the HR Department more role and more strategic role, not only an administrative one, it also has to be an organization?s partner in handling HR. HR Department holds an important and strategic role since it must have a good and strategic point of view to the future and must be able to answer the challenge the organization faces. HR Department must be held to a higher standard than they have been up until Now. They must move their HR professionals beyond the roles of policy police and regulatory watchdog to become partners, players, and pioneers in delivering value. (Ulrich:1997:viii).The government regulation (PP) No. 63/2005 regarding HR management in Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is a strong base for KPK HR Department in handling HR. HR Department is given a large authority in handling HR in the scope of KPK HR management. Viewed in multiple role model concept, it seems that KPK HR Department has been given a strategic role to support the achievement of the organization?s goal. PP No. 63/2005 states that the qualifications of handling HR must support the organization?s vision and achieve the organization?s mission by running the organization?s strategy with HR Department?s strategy in balance, to grow the commissioner?s commitment as well as the structural, positioning HR management as a strategic aspect and to balance organization?s vision and mission as well as organization?s target, to follow the development which happens?flexibility of system change, policy and regulation, and the implementation of HR handling concepts based on competence and performance. If the Multiple role model concept is being implemented and being run in balance, there will be an new KPK which can face the bigger challenge as well as the society demand.The point of view of the problems in this research is on how the four dimensions of roles, strategic partner role, administrative expert role, employee champions role, change agent role, and multiple role model have been carried out roles carried out by KPK HR Department from the Multiple Role Model concept. Another problem to be analyzed is if there is the same perception between HR Department employee and non HR Department employee regarding the HR Department role.The research goal is to analize and explain the above problems. The research uses the quantitative approach and also called a descriptive research as well as a survey research which uses questionnaire as a research instrument. Data collection technique uses structured interviewed in form of questionnaire and literature study. The sample decision method uses the Frank Lynch and probability technique as well as proportionate stratified random sampling. For data processing, it uses SPSS program. Validity test uses the Spearman Rank and reliability test uses the Cronbach Alpha. The Theory used as an analysis guidance is the Multiple Role Model of Dave Ulrich.In general, the research result shows that each role and multiple role model have been carried out good enough. It also shows that there is no difference perception between HR Department employee and non HR Department employee regarding each role and multiple role model of the HR Department.Based on the research result, there are some suggestions to be given, they are: The HR Department should raise implementing each role and multiple role model in achieving it?s strategic roles. As the effort to have the same perception between HR Department employee and non HR Department employee, the HR Department should keep socializing effectively it?s programs to the whole employee since it will communicate the values of HR Department as well as to improve the point of view and credibility of HR Department and HR Department will be welcome with open arms."

"ABSTRAKPeneliatian kualitatif ini menggambarkan analisis beban kerja pegawai di birokepegawaian dan ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian kepustakaan.Penelitianini menemukan bahwapelaksanaan analisis beban kerja pegawai di unit instansiini sudah baik, tetapi hasil dari penghitungan analisis beban kerja ini menjaditidak efektif karena saat hasil analisis beban kerja belum tentu akan seluruhnyadisetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi. Hal tersebut menyebabkan dalam pelaksanaannya analisis beban kerjatidak selalu akan dijadikan formasi pegawai.

---

ABSTRACTThis qualitative study describesThe Implementation of Workload Analysis ofemployees in the Bureau Personnel and Ortala Secretariat GeneralMinistry ofPublic Works RI. Data have been collected from in-depth interviews and studyingrelated documents.This study finds that the workload analysis of employees inMinistry of Public Works is well-implemented, yet the result is ineffective becauseit is not always approved by State Minister for the Empowerment of StatePersonnels and Bureaucracy Reform. Hence, the result of workload analysis ofemployees does not always result in personnel formation"