Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kepastian dan jaminan hukum hanya dapat diberikan hanya jika data yuridis dan data fisik atas tanah dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tanah mengakibatkan bukti kepemilikan tanah menjadi lebih kuat. Salah satu bukti ketidakbenaran data tanah dapat ditemukan pada sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, Jawa Timur. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perolehan hak atas tanah bekas hak barat setelah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional tidak melampaui ataupun kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pihak yang kurang berkenan dengan hasil yang ada terhadap tanah lebih aktif dalam memperjuangkan haknya.

---

Land registration aimed to bring legal certainty and protection for the owner by collecting juridical and physical data. Collected data are always maintained and adjusted to the changes so that can be easily presented to the concerned parties and to provide legal certainty and protection for the owner. Legal certainty and security can only be granted only if juridical and physical data of land is accountable. One of the uncertainty of the data of land can be found on the land ownership rights dispute which is located at Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, East Java. The issue raised in this study is how to acquire land rights formerly west rights after becomes a land which controlled by the state. The legal research method applied is juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. The results suggested that the National Land Agency does not exceed or less in accordance with laws and regulations as well as those who are less pleased with the result that there is to be more active in the struggle for land rights."

"ABSTRAKDengan diundangkannya UUPA No.5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok - pokok Agraria, maka diakhirilah dualisme hukum tanah di Indonesia. Setelah itu pula, maka hak - hak atas tanah yang ada hanya terbatas pada hak - hak tanah menurut UUPA. sebagian dari itu, misalnya tanah - tanah hak Guna Usaha, Hak Guna BangUnan dan Hak pakai yang berasal dari konversi tanah hak barat. Hak - hak itu hanya berlaku untuk sementara dan berakhir selambat - lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Dengan akan berakhirnya hak - hak tanah - asal konversi hak barat tersebut, oleb GBHN tahun 1978 telah ditetapkan pola dasar pembangunan Nasionalnya. Kemudian oleh Keppres R.I. NO.32 tahun 1979, PMDN NO-3 tahun 1979 serta Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri. Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia NO-152 tahun 1980, No. 412a/KMK.01/1980 dan 310.13/7 Kep.GBI. telah diatur penataannya kembali penggunaan dan peruntukannya. Secara khusus, demikian pula halnya yang terjadi di Wilayah Kota Jakarta Timur."

"Di dalam praktek masyarakat masih banyak terdapat tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebaiknya didaftarkan hak atas tanahnya, agar pemilik mendapat sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Nyatanya di dalam proses penyelenggaraan pendaftaran atas tanah tersebut masyarakat sering mendapat hambatan yang menyebabkan lambatnya atau tidak dapat diprosesnya pensertipikatan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis meneliti bagaimana prosedur pendaftaran tanah bekas hak milik adat dan apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam proses tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian eksplanatoris dari segi sifatnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa proses pendaftaran tanah bekas hak milik adat adalah sebagaimana yang diatur dalam PP 24/1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka-BPN 3/1997. Faktor kelengkapan data dan komunikasi yang baik diantara pemohon, perantaranya, PPAT, dan petugas pendaftaran tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan proses pendaftaran tersebut. Apabila terjadi komunikasi yang baik diantara keempat komponen pelaku pendaftaran tanah tersebut akan mempercepat proses penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Agar PP 24/1997 dan peraturan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik maka harus didukung oleh : 1) hukum/peraturan itu sediri ; 2) petugas penegak hukumnya 3) fasilitas pendukung peraturan itu ; 4) masyarakat yang terlibat dalam ruang lingkup peraturan itu."