Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Utilization of Fiscal Decentralization Policy Base on Act No. 3412000 by Local Government to Collect Local Tax and Retribution (A Study in Bogor Municipality) Implementation of fiscal decentralization policy has given opportunities for local governments to develop their finance potential which in turn to support their governmental and developmental duties as a consequence of being granted autonomous status. One of the finance potential is the local government ability to increase their income from local tax and retribution. This thesis aims to discuss the utilization of fiscal decentralization policy based on Act No. 3412000 to collect local tax and retribution. Bogor Municipality is chosen for this research.

In this thesis I use quantitative approach which is descriptive nature. I will employ field studies technique, literary study, and time series analysis to gather data. The research itself is focused on two studies. Firstly, various concepts on fiscal decentralization, particularly in relation to institution perspective, will be discussed. This perspective tries to examine institutions and rule of the game in utilization the fiscal decentralization policy. Secondly, a case study in Bogor Municipality on the utilization of the concept will be further discussed.

In this policy, autonomous region are granted with a certain degree of autonomy to generate revenues and spend them according to their degree of fiscal autonomy they have. The utilizing fiscal decentralization is based on three government regulations: government regulation on local government, government regulation on financial balance between central and regional government, and government regulation on local tax and retribution. These regulation form institutional framework that will regulate utilization fiscal decentralization policy by local government to collect local tax and retribution. Local government with the agreement of DPRD will then issue local regulations on local tax and retribution.

The local government of Bogor Municipality's policy on this matter can be categorized in to 3 categories: (1) to formulate new local government regulation to response Act No. 3412000 and its operational regulations; (2) to formulate new local government regulation to response the possibilities to collect local tax and retribution as stated in Act No. 3412000 and its operational regulations; (3) to formulate new local government regulation to response the change in new local tax and retribution regulation that issued by local government with agreement of DPRD. During 2001-2003, two local government regulation in Bogor Municipality were propose inactive because they violated Niger regulations. From data gathered, local government in Bogor Municipality is able to maximize their local tax and retribution provided that they observe the existing regulations and acts.

It is advisable for the local government of Bogor Municipality to search for other sources of local tax and retribution as an effort to make the best use of Act No. 34/2000. To avoid misperception in utilizing fiscal decentralization between central government and local government, improvement in institutional building, understanding about the policy and law enforcement are paramount so that the autonomous status benefits the people and not the other way around."

"ABSTRAKDewasa ini perkembangan dunia usaha di Indonesia terasa makin mantap, keadaan perekonomiannya secara merata makin membaik dan jenis-jenis usaha banyak bermunculan, mulai dari usaha-usaha kecil sampai ke industri-industri besar. Jenis-jenis pendidikan dan keterampilan juga makin banyak dan diminati oleh segala lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan keterampilan sampai dengan pendidikan tinggi, dan peminat-peminatnya ini tidak terbatas pada jenis kelamin. Angin segar yang berembus dalam dunia usaha di Indonesia ini membawa dampaknya pula, yaitu pengusaha-'pengusaha dan jabatan-jabatan kunci tidak lagi didominasi oleh kaum pria, tetapi sudah mulai digeluti oleh wanita. Kini mulai banyak bermunculan istilah wanita pengusaha, wanita karir, majikan wanita dan lain sebagainya. Kedudukan hukum mereka sebagai wanita kawin di dalam dunia usaha memang dikecualikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 BW.Dalam hukum pajak setelah reformasi pajak (tax reformation) tahun 1983, kedudukan hukum wanita kawin mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 105, 108, 109 dan 110 BW, yang menekankan ketidakmampuan seorang isteri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa izin dari suaminya. Akibatnya yang menjadi wajib pajak adalah suaminya, walaupun suaminya tidak berpenghasilan sama sekali, sedangkan isterinya adalah seorang pengusaha. Sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kedudukan hukum isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan hukum suami dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).Atas dasar inilah, maka akan diadakan penelitian terhadap reaksi-reaksi para wanita kawin yang memegang peranan penting dalam dunia usaha, yang berarti bahwa sebagai pengusaha mereka akan memperoleh penghasilan, atas penghasilan tersebut mereka akan dikenakan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang disetor ke kas negara adalah atas nama "suaminya" sebagai wajib pajak.Dari hasil penelitian yang diperoleh, nantinya dapat diharapkan kegunaannya, baik secara teoretis maupun secara praktis. Dari segi teoretis dapat diharapkan akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang kedudukan hukum dan peranan wanita kawin dalam dunia usaha yang dibatasi oleh peraturan-peraturan perundangundangan, padahal potensinya cukup besar sebagai penyetor."

"Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu jenis pungutan pajak yang dikenakan atas pembayaran pelayanan di Hotel dan Restoran. Pajak ini pemungutannya menganut sistem self assessment. Sebagai konsekuensi logis atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk pajak yang masih kurang dibayar akan diikuti dengan tindakan penagihan.Tujuan diadakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan tindakan penagihan aktif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapataan Daerah DKI Jakarta.Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian Kepustakaan (library research) dengan analisa data menggunakan metode diskriptif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk penerapa pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomnor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda DKI Jakarta ,perlu dibuatkan dasar hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang mengacu pada ketentuan pelaksanaan di Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakata dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan untuk memungut BPHTB. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penerapan BPHTB dan mplikasinya sebelum lahirnya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota/Bupati dan apakah Pemerintah Daerah yang tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang BPHTB kehilangan hak untuk memungut BPHTB. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris dan preskiptif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa penerapan BPHTB selaku pajak daerah tidak dapat dijalankan apabila pemerintah daerah tidak melakukan penerbitan Peraturan Daerah terlebih dahulu dan implikasinya adalah Pemerintah Daerah tidak dapat memungut BPHTB dan kehilangan haknya untuk memungut karena Peraturan Daerah tidak berlaku surut.

---

This thesis discusses the transitional status of Acquisition Rights of Land and Building Customs (BPHTB) which was originally the object of central government?s tax becomes the object of regional government?s tax with the publication of Act Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and Levies, where in the Act required the establishment regulations by Regional Government as the basis for the collection of BPHTB. From the above background, the issues of this thesis is how the application of BPHTB and its implications before the establishment of Regional Regulation and / or Mayor / Regent?s regulation and weather the Regional Government lose its right to collect BPHTB. This issues are discussed using explanatory and prescriptive research typology, using literature research methods and supplemented with information from related sources, so as produced a conclusion which are that the application of BPHTB as Regional Tax cannot be apply if the regional government have not issue the regional regulation and the implication is Regional Government cannot collect BPHTB and lost its right to collect because of Regional regulation does not apply retroactively."

"Reklame berjalan merupakan reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. Reklame berjalan merupakan salah satu jenis reklame yang tergolong sebagai objek pajak reklame sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Selain terdapat pada truk dan mobil, saat ini reklame berjalan juga terdapat pada Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline yang dikelola oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) dan melintasi 5 (lima) kota yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui mengenai kewajiban perpajakan dalam penyelenggaraan reklame berjalan pada KRL Commuterline di Indonesia serta cara menentukan daerah yang memiliki kewenangan dalam memungut pajak reklame berjalan pada KRL Commuterline di Indonesia mengingat KRL Commuterline bersifat bergerak dariu satu kota ke kota lainnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak reklame atas reklame berjalan pada KRL Commuterline adalah Kota Depok yang merupakan kota di mana reklame tersebut didaftarkan dan di mana reklame tersebut dipasang. Selanjutnya adalah Buku Pedoman yang dikeluarkan oleh DJPK tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya bersifat sebagai himbauan atau solusi jangka pendek atas permasalahan-permasalahan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

---

Mobile billboard is a billboard that is placed of affixed to a vehicle organized by vehicle or by someone carrying it. Mobile billboard is one of the types of billboards that belong to the object of tax in local taxes as contained in the Law No. 28 of 2009 on Local Tax and Charges (Law No. 28 of 2009). Besides being found in trucks and cars, currently mobile billboards are also located on the Electric Railway (KRL Commuterline) which is managed by PT Kereta Commuter Indonesia and crosses 5 (five) cities such as Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. In regard to this, it is necessary to know about the tax obligations on mobile billboards on KRL Commuterline in Indonesia and how to determine the regions that have the authority to collect the billboard tax on KRL Commuterline in Indonesia, considering KRL Comuterline is moving from one city to another. In the writing of this thesis, the author uses normative juridical or research method with a qualitative approach. Based on the analysis that the author can conclude that the area that has the authoriry to collect a billboard tax on the mobile billboard on the KRL Commuterline is city of Depok which is the city where billboard is registered and where the billboards are installed. Furthermore, the handbook issued by DJPK has no permanent legal force and is merely a short-term appeal or solution to local tax related problems an regional retribution."