Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (yang dikategorikan sebagai kegiatan hulu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dilakukan melalui suatu Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Temuan dari hasil penelitian meliputi permasalahan prosedur dan mekanisne pembentukan BOB beserta pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku dan asas perjanjian pada umumnya. Lebih lanjut, bagaimana sifat hubungan hukum di dalam pengoperasian BOB tersebut. Pokok-pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa BOB dibentuk melalui Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA). Dimana kedua kontrak tersebut memuat tentang pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab di antara kedua pihak. Sedangkan sifat hubungan hukum di antara BOB dengan Negara dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) yang dapat memberikan kesimpulan mengenai kedudukan Negara yang kuat dalam Operasi Perminyakan tersebut.

---

This thesis analyzes the exploration and exploitation of oil and gas ? categorized as upstream activities under Indonesian Law No. 22 Year 2001 ? which is executed by Joint Operating Body (JOB) between PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina. Findings from the research include issues regarding the procedure and mechanism in establishing the JOB and the classification of its rights, obligations, duties and responsibilities according to the applicable law and basic principles in general agreement. Furthermore, it elaborates the nature in refer to the legal relationship between JOB and the State with respect to the operation of JOB.

These main issues will be answered and resolved by using the method of normative research which leads to the conclusion that the JOB is formed through a Joint Management Agreement (JMA) and Joint Operating Agreement (JOA). Where both contracts contained the division of rights, obligations, duties and responsibilities between the parties, while on the other hand, the nature of the legal relationship between the JOB with the State are further explained based on the Production Sharing Contract (PSC) which could be concluded that the position of State is superior in such Petroleum Operation."

"Skripsi ini menganalisis tentang perencanaan pra kebakaran pada stasiun pengumpul di BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dengan memperkirakan besar risiko kebakaran lalu menghitung kebutuhan penanggulangan berdasarkan NFPA, API, dan peraturan/standar yang sesuai. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pentingnya perencanaan dalam mengahadapi skenario kebakaran tangki. Risiko kebakaran berupa laju pelepasan panas, lama pembakaran, tinggi api, dan intensitas radiasi yang berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sehingga seluruh kebutuhan penanggulangan harus terpenuhi.

---

This study is analyse pre-fire planning in gathering station at BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu by estimating risk of fire and calculating response for exthinguishing system needs based on NFPA, API, and other regulations. This research is descriptive quantitative. The researcher suggest that important of planning to face worst case tank pool fire with heat release rate, burning duration, flame height, and radiation intensity that may harmful to humans and environment so all of fire fighting needs must be available."

"Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus Perjanjian Operasi Bersama antara X dan Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Operasi Bersama ini sudah adil bagi para pihak. Namun, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dinilai tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis is focusing on Joint Operating Agreement in the upstream oil and gas bussines activities in Indonesia, case study on Joint Operating Agreement between X and Y. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that the clauses of rights and duties are fair enough for the parties. But, the clauses of procurement of goods and services are inappropriate with the freedom of contract."

"ABSTRAKDalam hukum tanah nasional hak penguasaan tanahtermaktub pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badanpenguasa. Hak atas tanah adalah hak memberikan kewenangankepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yangdikuasainya, hak yang dimaksud tertera pada Pasal 16 UUPA,salah satunya adalah hak pakai yaitu hak untuk menggunakantanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milikorang lain yang memberi wewenang dan kewa j iban yangditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalamperjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjiansewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.(Pasal 41UUPA). Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Atas TanahHak Pakai Nomor 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT.Pertamina di Jakarta Barat, menarik untuk dilakukanpenelitian. Metode yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris,permasalahan yang diteliti berkisar pada PeraturanPerundang-undangan tentang Hukum Pertanahan Yaitu: UndangundangPokok-pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, PP. Nomor 2 4tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian pengumpulandata dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan informan yaitu menggunakan pertanyaan yang terbuka.Analisis terhadap data yang diperoleh disusun secarasistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data yangberbentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitianmengungkapkan peralihan Hak Pakai nomor 7/Kapuk antara CV.Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina berdasarkan ketentuan HukumPertanahan, penyelesaian hukum dengan para penghuni danpenggarap tanpa hak dilakukan dengan musyawarah mufakat,PT. Pertamina menggunakan kebijakannya memberikan gantirugi sebagai pergantian tanaman dan bangunan berupa uangkerohiman kepada para penghuni dan penggarap tanpa hak.Dengan terselesaikannya permasalahan hukum yang terjadimaka PT. Pertamina dapat memperpanjang hak pakainya denganditerbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan nomor2339/Kapuk."

"Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini pada dasarnya ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta. Salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan tersebut adalah pengadaan tanah, akan tetapi pelaksanaan pengadaan tanah yang ditujukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada prakteknya masih memiliki kendala sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas karena masih terdapat kerancuan pengkategorian kegiatan usaha hulu migas sebagai kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Selain hal tersebut permasalahan yang sering muncul dalam pengadaan tanah bagi kegiatan usaha hulu migas adalah masalah tumpang tindih lahan dan pengklaiman kepemilikan atas satu bidang tanah oleh beberapa pihak dengan dasar bukti kepemilikan yang berbeda, dan kepastian hukum mengenai status tanah di wilayah kerja migas setelah dilakukan pensertipikatan dikaitkan dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas dilakukan secara khusus oleh Kontraktor Production Sharing bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah kerja migas menjadi tanggung jawab Kontraktor Production Sharing tersebut. Sejauh ini tanah yang telah dibebaskan oleh Kontraktor Production Sharing untuk kegiatan usaha hulu migas tidak diberikan hak apapun sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik di bidang pertanahan.

---

Development nowadays basically conducted to increase society wealth; the parties involved could be the government or Private Corporation. One of the important factors in supporting the development is land Acquisition, but in practices this activity still has obstacles as stated in Government Regulation 2005 No. 36 jo. Government Regulation 2006 No. 65 regarding Land Acquisitioning for Development realization to public interest. These regulations can not fully applied to conduct upstream activity of oil and gas sector since there?s still confusion in categorizing upstream activity of oil and gas as development realization to public interest. Another problem usually emerge in land Acquisition for upstream activity of oil and gas are an overlapping area and land ownership claimed by several parties with different proves and certainty of land statues in oil and gas working area after officially registered related with Oil and Gas Law 2001 No. 22 jo. Government Regulation 2004 No. 35 Regarding upstream activity of Oil and Gas. These regulation mentioned that land Acquisition for upstream activity of oil and gas purpose conducted by Contractor of Production sharing contract in special way cooperate with local government. It means all the problem emerged regarding land Acquisition in working area will be contractor?s liability. So far, there?s no title given for land released by the contractor of production sharing contract, and this cause the problem and conflict of land."

"Sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi merupakan somber kekayaan alam Indonesia yang yang sangat strategis dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk Kuasa Pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi telah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). BP MIGAS merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, BP MIGAS melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Production Sharing Contract (Kontrak Production Sharing). Konsep yang dianut oleh Kontrak Production Sharing adalah bahwa Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan permodalan dan pendanaan atas biaya operasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Apabila Kontraktor berhasil memasuki Fase produksi komersial maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dikembalikan (cost recovery) oleh Pemerintah melalui BP MIGAS. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi dan Kontrak Production Sharing memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Kontraktor. Pemerintah juga telah membuat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur mengenai kriteria calon Kontraktor yang dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Production Sharing dengan BP MIGAS memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sendiri oleh Kontraktor. Namur dalam pelaksanaannya seringkali timbul permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kontraktor. Kontraktor seringkali menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yang pada akhirnya banyak menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Kontraktor. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan apa solusi atau jalan keluar yang dapat dilakukan oleh Kontraktor."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap akuisisi pelaku usahaa industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi. Analisis difokuskan kepada pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dampak pelaksanaan akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi terhadap persiangan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta dampak langsung pada cadangan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam wilayah kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research answers the problem on the assessment of shares acquisition by Komisi Pengawas Persaingan Usaha towards the acquisition of upstream oil and gas operator in Indonesia, by using the case study of the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi. The analysis is focused on the opinion of Komisi Pengawas Persaingan Usaha for the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi and its impact on upstream oil and gas industries,also its direct impact on oil and gas reserves in the work area. This research is a normative legal research which si conducted through literature study."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian kerja yang diadakan terkait perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) serta perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perjanjian kerja dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing). Skripsi ini mengambil contoh dan menganalisa perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara SKK Migas dengan PT. X. Melihat pelaksanaan outsourcing yang lebih sering merugikan pekerja/buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 yang terkait dengan pelaksanaan outsourcing, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Walaupun demikian, masih banyak perusahaan- perusahaan outsourcing yang belum kunjung mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakannya sebagaimana mestinya, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan data sekunder sebagai jenis data yang dikumpulkan, yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. X, yang mengadakan perjanjian outsourcing operator fotocopy dengan SKK Migas dan mempekerjakan pekerjanya atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, belum dapat memberikan perlindungan hukum, sepenuhnya dan sebagaimana mestinya, kepada pekerja/buruhnya.

---

This undergraduate thesis discusses the employment contract that is held related to an outsourcing agreement as well as the legal protection given to the worker bound to a temporary employment contract that is held related to the outsourcing agreement itself, with the purpose of getting a clear picture about the terms and conditions of employment contract in order of an outsourcing agreement. This thesis takes, as an example, and analyzes the temporary employment contract held in order of an outsourcing agreement between SKK Migas and PT. X. Seeing the implementation of outsourcing that is detrimental to the worker more often than not, Act 13 of 2003 about Labor Law and related legislations give a legal protection to the worker, especially after the issue of Constitutional Court?s Decision No. 27/PUU-IX/2011 that is related to the implementation of outsourcing in Indonesia, with the purpose of fulfilling their rights. Nonetheless, there are still a lot of outsourcing companies that have not yet heeded those regulations and give the legal protection to the worker they employed as it should be. The writing of this thesis uses a normative method. The use of secondary data as the type of data that was collected, which is then outlined and analyzed based on legislations. As a result of this research, it can be concluded that PT. X, that held the photocopy operator outsourcing agreement with SKK Migas and employed its worker on the basis of temporary employment contract, cannot provide that legal protection as fully and as it should be to their worker. "