Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTurki merupakan salah satu negara yang sedaang berkembang saat ini.Selama ini Turki dikenal sebagai negara yang probarat dan menganut pahamsekularisme. Akan tetapi, Turki mulai berpindah fokus kebijakan luar negerinya,khususnya kebijakan dalam perdagangan luar negeri. Peristiwa revolusi dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara semakin menegaskan bahwa Turki di eraPerdana Menteri Erdoğan sudah mulai meninggalkan dunia barat, khususnyadalam masalah ekonomi. Oleh karena itu. penelitian ini mempertayakan apakahkebijakan perdagangan luar negeri Turki mulai berpindah dari dunia Barat (UniEropa dan Israel) menuju dunia Timur (Timur Tengah dan Afrika Utara).Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah prosespenyusunan dan pengambilan kebijakan luar negeri menurut perspektif aktor dankonstruktivisme. Data primer yang digunakan adalah pidato serta pernyataanPerdana Menteri Erdoğan di dalam maupun di luar negeri. Pidato/pernyataan inimerupakan representasi dari upaya Perdana Menteri Erdoğan untuk melakukankonstruksi sosial yang menghasilkan identitas kebijakan perdagangan luar negeriyang dijalankan oleh Turki.Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Turki masihbelum berpindah fokus kebijakan perdagangan luar negerinya. Turki masihprobarat. Kedua, secara politik dan keamanan, identitas Turki terhadap dunia barat(Uni Eropa dan Israel) sebagai musuh dan di sisi lain sebagai teman dalam halekonomi. Ketiga, kebijakan luar negeri Turki mengandung idealisme (identitaskeislaman dan ingin menjadi pemimpin kawasan) dan pragmatisme (keragamanpangsa pasar) dalam waktu yang sama. Turki ingin mendapat legitimasi dari duniainternasional sebagai pemimpin kawasan baik secara politik-keamanan danekonomi.

---

ABSTRACTTurkey is well known as a secularism and prowestern nation since the timeof Mustafa Kemal At-Türk. Latest development after Flotilla and ?Arab Spring‟,some of scholars perceived that the focus of Turkish foreign trade policy underPrime Minister Erdoğan administration was shifting from the West (EuropeanUnion and Israel) to the East (Middle East and North Africa).The approaches of this research is an actor-based analysis and aconstructivism approach toward the foreign policy analysis. This researchobserves the speeches and the statements of Prime Minister Erdoğan in local andinternational events (e.g. his speech toward Turkish General Assembly and hisinterview on CNN). This research assumes that the speeches/statements representthe identity of social construction in Turkish foreign trade.This research found several conclusions. First, Turkey still has notchanged the focus of its foreign trade policy. Turkey is still pro-western nation.Second, the identity of Turkey to the West as the enmity and on the other side as afriend in economic terms. Third, the Turkish foreign policy consist of idealism(Islamic identity) and pragmatism (the diversification of market) in the same time.Turkey wanted to get a legitimacy from the international community as a regionalleader both in politico-security and economic context."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintahan Erdogan untuk dapat menstabilkan politik di Turki selama periode tahun 2003-2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama periode tahun 2003-2011, pemerintahan Erdogan mencoba untuk menciptakan stabilitas politik melalui stabilisasi ekonomi di Turki. Hal ini dikarenakan, dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan dapat menekan tingkat protes sipil dan konflik etnis; mencegah kudeta militer; dan pemerintahan mendapat legitimasi untuk tetap dapat bertahan. Dengan demikian, stabilitas politik di Turki dapat terwujud.

Kata Kunci : Pemerintah Erdogan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, Turki.

---

This paper research focuses on the efforts of Erdogan‟s government in making policies to stabilize the politics in Turkey during 2003-2011. The type of this research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that during 2003-2011, Erdogan‟s government attempted to create political stability by stabilizing the economy in Turkey. Because, with the economic stability and economic growth, the rate of civil protest and ethnic conflict will decrease; It would prevent a military coup d‟etat; and government will gain the legitimacy to survive. Thus, political stability can be realized."

"Recep Tayyip Erdogan merupakan Presiden Turki yang memiliki pengaruh dalam ranah politik internasional. Kebijakan luar negerinya kerap menimbulkan reaksi bagi negara maupun kelompok-kelompok tertentu. Penelitian ini akan membahas sikap politik Recep Tayyip Erdogan, khususnya kebijakan luar negerinya. Selain itu, penelitian ini juga membahas pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap hubungan Indonesia-Turki dan organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode mixed method (kualitatif-kuantitatif) dalam menganalisis data-data primer dan sekunder. Data diperoleh dari sumber literatur, data digital dari media massa dan media sosial, dan wawancara. Selain itu, data juga diperoleh dengan teknik survei. Kuesioner akan disebar kepada responden yang merepresentasikan ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan Jamaah Tarbiyah). Berdasarkan analisis tersebut, akan diketahui (1) kebijakan luar negeri Erdogan, (2) pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Turki, dan (3) pengaruh kebijakan luar negeri Erdogan terhadap ormas Islam di Indonesia.

---

Recep Tayyip Erdogan is the President of Turkey who has influence in the realm of international politics. His foreign policies often cause reactions to certain countries and groups. This study discuss Recep Tayyip Erdogan's political stance, particularly his foreign policy. In addition, this study also discuss the influence of Erdoan's foreign policy on Indonesia-Turkey relations and Islamic-based community organizations (ormas) in Indonesia. This research was conducted using a mixed method (qualitative-quantitative) in analyzing primary and secondary data. Data is obtained from literature sources, digital data from mass media and social media, and interviews. In addition, data will also be obtained by survey techniques. Questionnaires will be distributed to respondents who represent Islamic organizations (NU, Muhammadiyah, and Jamaah Tarbiyah). Based on this analysis, it is known (1) Erdogan's foreign policy, (2) the influence of Erdogan's foreign policy on Indonesia-Turkey diplomatic relations, and (3) the influence of Erdogan's foreign policy on Islamic organizations in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam dalam periode waktu tahun 1988-1990 yang ditandai dengan adanya upaya-upaya pendekatan terhadap Vietnam dan kebijakan untuk merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi wilayah perdagangan yang menjadi prinsip dasar kebijakan luar negeri Thailand sejak tahun 1988. Kebijakan luar negeri Thailand terhadap Vietnam pada masa pemerintahan Perdana Menteri Chatichai Choonhavan, sangat berbeda dengan para pendahulunya yang ditujukan untuk 'menjaga dan menjamin keamanan serta stabilitas wilayahnya dari ancaman komunis Vietnam. Pada era Chatichai, paradigma lama itu justru ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan yang kooperatif, yaitu melalui kerjasama ekonomi. Langkah ini ditempuh Chatichai guna meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dan kemakmuran negara Thailand. Perubahan kebijakan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan isu global pasta perang dingin. Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam, terutama dalam mengantisipasi perubahan sistem internasional pada periode menjelang berakhirnya perang dingin serta menganalisis kepentingan dan motivasi yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Thailand tersebut. Permasalahan dicoba untuk dianalisa dengan menggunakan pemikiranpemikiran dari Rosseau, yaitu mengenai adanya faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, sedangkan linkage theory-nya membahas mengenai keterkaitan yang erat antara faktor internal dan eksternal; Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri Snyder tentang adanya faktor subyektif dari sudut pandang para pembuat keputusan; dan Frankel serta David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Pembahasan permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan internet, berupa data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Iuar negeri Thailand dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tekanan faktor internal didominasi oleh kepentingan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran Thailand, sedangkan faktor eksternal merujuk pada perubahan pads isu global pasca perang dingin. Dalak kaitan ini, Perdana Menteri Chatichai Choonhavan menggunakan sektor ekonomi sebagai alat politiknya dalam rangka merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi medan pasar. Hal ini dilakukan mengingat Thailand telah berkembang menjadi negara industrialisasi Baru di Asia dan sebagai kekuatan ekonomi regional. "

"ABSTRAKTesis ini mengkaji pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan hakkewarganegaraan Kurdi di Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri RecepTayyib Erdogan tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan dua teori yangdiungkapkan Will Kymlicka mengenai Hak Kewarganegaraan Multikultur danTeori Nasionalisme. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupayamengidentifikasi bentuk hak kewarganegaraan yang diberlakukan Turki ditengahlingkungan eskternal yang mempengaruhinya. Faktor ekternal yang dimaksuddatang dari proses aksesi UE dan pendirian federasi Kurdi di Irak. Tesis ini padaakhirnya menyimpulkan, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan ruangreprestasi bagi kelompok Kurdi dan ketidakmampuan aspirasi kelompok Kurdiuntuk bertransformasi kedalam gerakan politik, adalah hambatan utamaberlangsungnya kehidupan bangsa multietnis yang demokratis di Turki.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to investigate the influence of externalenvironment to the Kurd’s citizenship right in Turkey during the period of PrimeMinister Recep Tayyib Erdogan in the year 2003-2012. The research based onWill Kymlicka’s theories about Multiculturalism Citizenship and Nationalism.Using the qualitative method, this thesis efforts to explain the model of Turkey’sminority citizenship right under the external environment that come from UE’saccession and the establishment of Kurd’s federation in Iraq. In the end, the thesisconclude that the inability of the government to provide space for Kurdishrepresentative and the Kurdish inability to transform their aspiration into apolitical movement, had been the main obstacle of democratic life of multi-ethnicnation in Turkey."

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"Proses integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara yang dianggap berada di wilayah Eropa berawal dari integrasi ekonomi yang kemudian berubah menjadi integrasi politik. Salah satu negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa adalah Turki. Turki sudah mengajukan diri untuk mengikuti proses negosiasi keanggotaan Uni Eropa sejak tahun 1959, tetapi hingga tahun 2019 Turki masih belum mendapat status sebagai negara anggota Uni Eropa. Padahal, Turki telah memiliki pemimpin baru dari partai pro kebijakan Eropa. Pemimpin tersebut adalah Recep Tayyip Erdogan yang kemudian menjabat posisi Perdana Menteri dan Presiden Turki. Namun, terdapat pandangan di elit Uni Eropa yang menyebut bahwa Erdogan adalah penyebab memburuknya hubungan Turki dan Uni Eropa. Gaya kepimpinan milik Presiden Erdoğan dapat menjadi salah satu pengaruh tidak diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam makalah ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan mengapa hal tersebut dapat memengaruhi proses keanggotaan Turki di Uni Eropa Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka teori yang digunakan adalah teori gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari sumber data primer hasil dari kuesioner dan publikasi transkrip wawancara Erdogan dengan media serta sumber data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku biografi, artikel jurnal, berita, internet, dan statistika. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Erdogan memiliki gaya kepemimpinan yang siap dalam mengahadapi hambatan politik, tertutup dalam proses pengolahan informasi, dan memiliki motivasi untuk membangun relasi. Gaya kepemimpinan tersebut berdampak pada sulit untuk diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa.

---

The process of integration carried out by the European Union towards countries considered to be in European territory originated from economic integration which later turned into political integration. One country that wants to join as a member of the European Union is Turkey. Turkey has volunteered to take part in the process of negotiating European Union membership since 1959, but until 2019 Turkey still has not received the status of an EU member state. In fact, Turkey already has a new leader from the pro-European party. The leader was Recep Tayyip Erdogan who then held the position of Prime Minister and President of Turkey. However, there is a view in the European Union elite that Erdogan is the cause of deteriorating relations between Turkey and the European Union.

President Erdogans leadership style can be one of the influences not accepted by Turkey as an EU member state. The research question raised in this paper is what is the leadership style of Recep Tayyip Erdogan And why does this affect Turkeys membership process in the European Union To help answer these research questions, the theory used is the theory of leadership style developed by Margaret G. Hermann.

This study uses qualitative research methods whose data are obtained from primary data sources as a result of questionnaires and publication of transcripts of Erdogans interviews with media and secondary data sources resulting from literature studies in the form of biographies, journal articles, news, internet, and statistics. This study found that Erdogan has a leadership style that is ready to challenge political constraints, closed in the opensess to information, and has the motivation to build relationships. This leadership style has an impact on Turkeys acceptance as an EU member state."