Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mewujudkan amanat UUD'45, pemerintah mengalokasikan Rp 30,60 trilyun dan Rp 322,44 trilyun dalam belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan. Tetapi jumlah itu belum cukup menggratiskan biaya pendidikan. Jangankan untuk semua level pendidikan, untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun tingkat SD dan SMP raja jumlah tersebut jauh dari cukup. Akan tetapi, selain dalam belanja pemerintah pusat, ada transfer pemerintah pusat kepada daerah yang peruntukkannya khusus di bidang pendidikan. Bentuknya Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi bidang pendidikan.DAK non DR ini bersifat khusus, pertama karena sifatnya yang "memusat" di tengah isu desentralisasi dan otonomi daerah yaitu untuk kegiatan prioritas nasional. DAK non DR hanya menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada daerah, tetapi untuk tahap perencanaan dan pengawasan berada di Langan pemerintah pusat. Hal kedua yang membuatnya khusus karena mewajibkan daerah penerima dana untuk menyertakan dana pendamping sebesar 10% dari pagu yang dialokasikan buat daerah tersebut (matching grant). Selain itu dana DAK non DR berpotensi meningkat apabila pasal 108 UU No.33/2004 diberiakukan. UU tersebut memerintahkan agar dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang berada di departemen teknis, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.Untuk pengalokasian DAK non DR digunakan tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Di dalam ketiga kriteria tersebut terdapat variabel-variabel Indeks Fiskal Netto (IFN), Indeks Karakteristik Wilayah (IKW), jumlah SD/MI rusak berat (SDM!) dan Indeks Karakteristlk Wilayah (IKK). Selain itu, agar kriteria teknis tidak terbatas pada jumlah 5D/MI yang rusak berat padahal tujuan DAK non DR bidang pendidikan untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun, maka scat exercise variabel yang mempengaruhi alokasi DAK non DR, ditambahkan dua variabel babas yaitu jumlah penduduk buts huruf usia 15-24 tahun (BUTA) dan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih bersekolah SD-SMP (SDSMP).Hasil persamaan regresi berganda dimana DAK non DR bidang pendidikan sebagai variabel terikat, dan IFN, IKW, SDMI, IKK, BUTA dan SDSMP sebagai variabel babas membuktikan semua variabei babas tersebut signifikan-mempengaruhi pengalokasian DAK non DR bidang pendidikan, kecuali BUTA. Hasil regresi terbaik menunjukkan IKK menjadi variabel paling elastis atau paling berpengaruh terhadap alokasi DAK Non DR bidang pendidikan diikuti SDMI, IFN, SDSMP dan IKW. Adapun untuk dua variabel tambahan (BUTA dan SDSMP) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel buts huruf tidak signifikan sedang variabel penduduk sekolah SD-SMP signifikan. Dan hasil tersebut, yang bisa dikemukakan disini adalah pertama DAK adalah bentuk dana khusus dengan tujuan hanya untuk rehabilitasi gedung SDJMI rusak berat atau pengadaan meubelaimya. DAK tidak dimaksudkan menutup seiuruh biaya pendidikan, sehingga wajar bila penambahan variabel yang tebih lugs seperti jumlah seluruh penduduk dengan kriteria dan usia tertentu hasiinya tidak sebaik variabel utamanya. Akan tetapi keberadaan dua variabel tambahan ini kiranya juga tidak dinisbikan mengingat untuk proyeksi masa depan, seiring penambahan dana OAK, variabel-variabel tersebut diperiukan keberadaanya.IKK menjadi variabel paling berpengaruh karena indeks ini yang digunakan untuk menyamakan penghitungan dari sisi fiskal kewilayahan dan sisi teknis pendidikan. IKK digunakan sebagai pengali balk untuk penentuan bobot teknis pendidikan maupun bobot daerah. Karena itu bila pengaruh IKK paling elastis (menentukan) untuk hasil regresi tampaknya hal yang masuk akal. Tetapi paling berpengaruhnya IKK juga patut dikritisi, mengingat bila tujuan pengalokasian DAK non DR untuk merehabilitasi gedung SDJMI rusak tetapi mengapa justru tingkat biaya di suatu daerah yang paling mempengaruhi pemberian dana. Yang ditakutkan adalah nantinya besar kecilnya alokasi OAK pendidikan justru ditentukan biaya pembangunan gedung di suatu daerah, dibanding kuantitas gedung SD/MI yang mengalami kerusakan berat.Selain dalam DAK non DR, IKK turut berperan dalam penentuan alokasi DAU. IKK dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dua dana perimbangan tersebut setelah terjadi perbaikan atas kritik yang disampaikan Brodjonegoro dan Risyana (2002:143) saat penghitungan formula DAU TA 2002. Brodjonegoro dan Risyana menilai penggunaan IKK sebagai data alternatif untuk menggantikan indeks harga satuan bangunan suatu kabupaten/kota yang dipakai dalam formula DAU saat itu, dianggap kurang merepresentasikan kondisi geogral'is di Indonesia. Alasannya karena ternyata indeks (IKK) di Jakarta lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah yang relatif terisolasi saat itu.Untuk penghitungan TA 2005 ini, kritik yang disampaikan telah diperbaiki karena IKK propinsi terisolir sudah lebih tinggi dibanding yang tidak. Misal IKK Propinsi Papua 160,85, Maluku 116,71, Maluku Utara 114,49, Sulut 103,88 dibanding IKK Propinsi DKI Jaya 96,78, Jawa Barat 89,79, Jawa Tengah 88,54, maupun Jawa Timur 89,52. Penggunaan IKK untuk penghitungan dua jenis dana itu, dari sisi standardisasi penghitungan fisik bangunan dapat dipandang telah terjadinya keseragaman dalam pola perencanaan anggaran."

"Hampir sepanjang PJP I hingga saat ini tercatat peranan bantuan luar negeri cukup penting. Ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri semakin meningkat semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah kembali menyebabkan kesulitan keuangan yang sangat berat bagi Indonesia sehingga, Pemerintah menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Turunnya kemampuan sektor-sektor produksi sehingga roda perekonomian mengalami kemacetan, menyebabkan krisis yang terjadi semakin memposisikan Indonesia dalam berbagai masalah yang dilematis yang semula berawal dari krisis keuangan, kemudian berkembang semakin kompleks menjadi krisis multi dimensi.Bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia telah memuluskan pelaksanaan reformasi diberbagai bidang. Reformasi telah memberikan banyak perubahan dalam wacana kebijakan Pemerintahan Indonesia. Salah satu akibat langsung perubahan tersebut yang dirasakan seluruh Indonesia khususnya bagi daerah adalah dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah dengan meluncurnya UU NO. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut telah memberikan suasana baru yang mewarnai pola kebijakan dan peta penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.Sejalan dengan bergulimya otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mulai membenahi sistem/ struktur pemerintahannya untuk menuju kemandirian, di samping itu juga berupaya memberdayakan SDA dan SDM yang ada. Namun perubahan ini tidak dengan mudah berjalan lancar, sedikit banyaknya akan menemui masalah. Salah satu contohnya adalah adanya pengalihan pegawai pusat ke daerah yang banyak memberikan dampak pada kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mata anggaran belanja daerah.Berkaitan dengan pembangunan daerah pada masa otonomi berjalan, maka daerah dimungkinkan untuk mencari pinjaman baik, domestik maupun luar negri sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999.Sehubungan dengan terbukannya peluang daerah tersebut untuk memperoleh pinjaman, maka pemerintah telah mengeluarkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pinjaman, prosedur pinjaman, dan ketentuan lainnya bagi pemerintah daerah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 berfungsi sebagai petunjuk bagi daerah untuk memperoleh pinjaman.Bila membaca isi dari Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tersebut, ternyata, dapat menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diamati serta dikaji. Tesis ini mencoba untuk melihat sejauh mana PP No. 107 tahun 2000 yang disusun sedemikian rupa dapat menfasilitasi pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman luar negri.Kebutuhan akan pinjaman oleh pemerintah daerah itu sendiri pada dasamya dimanfaatkan bagi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam perkembangannya, sesuai dengan diberikannya otonomi kepada daerah maka, untuk melaksanakan pembangunan tampaknya daerah sudah harus mengupayakan sendiri pembangunannya begitu pula dengan anggarannya. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 1999 maka subsidi daerah otonom (SDO) dan instruksi presiden (INPRES) telah dihapus, dan sebagai penggantinya dialokasikannya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK).Dengan adanya otonomi penuh maka, daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengatur diri sendiri, namun, disadari bahwa kemampuan dan potensi daerah diIndonesia berbeda-beda.Perbedaan inilah yang harus ditangani dengan bijaksana untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar maka sudah barang tentu dapat dipastikan daerah tersebut dapat lebih maju ketimbang daerah yang potensi alamnya kurang. Kemampuan penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah juga menjadi tolok ukur suatu daerah untuk dapat memperoleh pinjaman. Di samping kemampuan dalam penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah, pemerintah melalui PP 107 tahun 2000 juga telah menetapkan ketentuan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman dengan prosedur persetujuan yang berjenjang yakni persetujuan dari DPRD untuk tingkat daerah dan kemudian persetujuan Menteri Keuangan untuk tingkat pusat, dan persetujuan itu pun dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan .Tesis ini sebenamya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan daerah dapat memperoleh pinjaman baik domestik maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Secara prinsip, ketentuan yang ada dalam PP 107 tahun 2000 sebenamya cukup memadai dalam menata prosedur pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Namun, saat ini beberapa faktor-faktor baik ekstemal maupun internal ternyata dapat menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh pinjaman luar negeri.Tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini dan untuk dua tahun kedepan atau lebih, tampaknya masih sulit untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Lalu apakah ini berarti dimasa mendatang pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah tidak atau dapat dilakukan? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyaknya dicoba dijelaskan dalam tesis ini."

"Pembiayaan atas pelaksanaan wewenang dan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari dana desentralisasi. Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga mendapatkan alokasi DAK bidang pendidikan. Peneliti menemukan pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta tahun 2010 sudah efektif jika dilihat dari tingkat ketepatan waktu, ketepatan sasaran, pencapaian target, dan penyerapan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti komunikasi, sumberdaya, disposal, dan struktur bikrokrasi yang melingkupi pelaksanaan DAK. Meski dari segi output pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta sudah efektif, masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan pelaksanaan DAK menjadi tertunda, seperti konsistensi kebijakan yang dijabarkan dalam petunjuk teknis dan intervensi lembaga legislatif. Selain itu, aturan dalam petunjuk teknis hendaknya lebih fleksibel sehingga daerah dapat menggunakan DAK sesuai dengan kebutuhannya masing-masing asalkan tetap sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh DAK.

---

Funding of the implementation of the authority and the business conducted by the local education provided in the spesical allocation fund (DAK) as part of decentralized funds. Surakarta city as one of the autonomous regions in Indonesia are also getting education DAK. Researchers found the implementations of education DAK in Surakarta in 2010 have been effective when viewed from the level of timelines, accuracy target, achievement of targets, and the absorption of the budget. The effectiveness of this implementation is influenced by several factors, such as communication, resource, disposition, and bureaucratic structures and surround the implementation of the DAK. Although the output of the implementation of DAK in Surakarta is effective, there are a number of problems that led to the implementation of DAK to be delayed, such as the consistency of the policies discussed in the technical guidance and legislative intervention. In addition, the rules in the technical guidelines should be more flexible so that area can use the DAK in accordance with their respective needs as long as it remains in line with the objectives to be achieved by DAK."

"Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Provinsi Papua dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, DAK Pendidikan bertujuan mendukung prioritas nasional dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada aturan, asas, dan norma yang relevan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi DAK Pendidikan di Papua mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti distribusi yang tidak merata, kapasitas manajerial yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Papua kekurangan fasilitas dasar, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan partisipasi serta hasil pendidikan dibandingkan provinsi lain. Fungsi DAK provinsi papua selain untuk pengadaan sarana prasarana DAK Fisik provinsi papua juga dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi guru dan siswa di daerah terpencil. Pelaksanaan DAK memerlukan kepatuhan ketat dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, dengan perhatian pada koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas penyaluran dana.

---

This study explores the allocation policy of the Special Allocation Fund (DAK) for Education in Papua Province within the context of decentralization and regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution. With the decentralization system implemented by the Indonesian government, the DAK for Education aims to support national priorities and meet minimum education service standards. The research employs a doctrinal legal approach focusing on relevant rules, principles, and norms, as well as secondary data from literature studies. The findings indicate that the allocation of DAK for Education in Papua has increased; however, it still faces significant challenges such as uneven distribution, limited managerial capacity, and inadequate infrastructure. Many schools in Papua lack basic facilities, which negatively impacts education quality and creates disparities in participation and educational outcomes compared to other provinces. In addition to infrastructure procurement, DAK in Papua is also allocated to provide accommodation for teachers and students in remote areas. The implementation of DAK requires strict compliance in reporting and budget management, with a focus on harmonious coordination between central and regional governments for effective fund distribution."

"Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan bekurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya.

---

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Directorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007. This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analizing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007. The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority couse by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action. So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules."

"Menyadari bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka harus ditingkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani. Sejalan dengan itu dikembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan yang efektif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan.Pegawai memegang peranan penting dan menentukan dalam suatu organisasi, karena berfungsinya organisasi sangat tergantung pada pegawai dalam mencapai tujuan. Para pegawai dituntut melaksanakan tugas dengan disiplin, yaitu dengan penuh kesadaran, mentaati segala ketentuan organisasi dan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya disiplin, maka merupakan keharusan bagi pimpinan organisasi untuk menanamkam disiplin yang baik terhadap pegawainya, Lebih-lebih dalam organisasi pemerintahan karena menyangkut kepentingan negara dan masyarakat.Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berusaha menegakkan disiplin dilingkungan Pegawai Negeri, dengan berpedoman kepada peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Dari hasil penelitian pendahuluan ternyata masih banyak hukuman disiplin dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil di DKI, dimana dalam 5 Tahun terakhir terdapat 564 kasus. Faktor penyebab adanya pelanggaran Disiplin tersebut terutama kurangnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dimana masalah kesejahteraan merupakan masalah utama.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian terbesar 45 % pegawai yang dikenakan hukuman disiplin, adalah pelanggaran meninggalkan tugas, keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa menurunnya tingkat kepuasan Pegawai Negeri Sipil mewarnai suasana kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.Disisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menunjang disiplin Pagawai Negeri Sipil, yaitu kesejahteraan, keteladanan, dan ketegasan. Mengacu kepada hasil pengamatan dan tinjauan teoritis penelitian, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pengaruh Peraturan Disiplin sebagai salah satu usaha Pembinaan Pegawai Negri Sipil.Berdasarkan telaahan teoritis, dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam rangka upaya pembinaan, maka definisi yang digunakan adalah definisi yang dinamis, memberikan peluang dalam kaitan dengan fungsi merencanakan, mengatur, dan Berdasarkan pada telaahan ini, maka hipotesis yang dapat dikemukan adalah :1. Ada pengaruh positif antara efektivitas pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan usaha pembinaan pegawai.2.Semakin efektif Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan semakin menunjang keberhasilan pembinaan pegawai.Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis diatas dilakukan penelitian lapangan, dua variabel yang diteliti adalah Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai variabel bebas dan keberhasilan usaha pembinaan pegawai sebagai variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 2 sub variabel, ketaatan dan penjatuhan hukuman, sedangkan variabel terikat terdiri dari 3 sub variabel. ketertiban, hasil kerja, serta aparat yang bersih dan beribawa.Dari hasil kajian diperoleh imformasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat pengaruh positif antara Pelaksanaan Peraturan Disiplin dengan usaha. pembinaan dengan nilai 0,12416, walaupun dalam kategori yang rendah sekaii, diantara 0 - 0,20. Akan tetapi dari hasil pengujian signifikansi ternyata nilai yang diperoleh bahwa to < t tab yaitu 1,76047, menunjukkan bahwa hubungan tidak signifikan antara penerapan Peraturan Disiplin dengan keberhasilan Pembinaan Pegawai.Dari hasil persamaan Regresi, V = - 0.51609 + 1,25296 X, maka sumbangan variabel bebas terhadap usaha pembinaan pegawai, hanya 0.01541, berarti hanya 1,5 %. Angka prosentase ini menunjukkan bahwa sedikit sekaii pengaruh Penera- ' pan Peraturan Disiplin Pegawai terhadap keberhasilan Pembinaan, walaupun demikian pengaruhnya positif dan terbukti hipotesa kedua teruji kebenarannya.Sejalan dengan temuan lapangan dan hasil pengujian hipotesa tersebut diatas maka untuk membina Pegawai Negeri Sipil di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disarankan : 1. Supaya dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan peranan yang lebih besar kepada pimpinan-pimpinan unit kerja, di samping itu pimpinan unit kerja.harus memberikan tauladan yang baik untuk bawahannya.2. Pendekatan pembinaan tidak difokuskan pada penerapan Peraturan Disiplin saja, akan tetapi pembinaan harus dilakukan melalui, pendekatan keseiahteraan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan dan sebagainya.3. Prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman disiplin harus benar-benar diperhatikan4. Peranan Korpri harus lebih nyata dalam pembinaan Pegawai, baik karir pegawai, mental pegawai maupun kesejah teraan Pegawai.Melalui pendekatan-pendekatan diatas keberhasilan pembinaan akan lebih terbuka peluangnya untuk mencapai tujuan organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukata Jakarta."