Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan suatu kota ditandai dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan makin lengkapnya fasilitas kota untuk menuju kota metropolitan yang mandiri dengan harapan perkembangan ekonomi yang tinggi. Depok pada tahun 2010 berpenduduk 1.675.213 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 1.145.091 jiwa, maka sudah terjadi perkembangan penduduk kota Depok sebesar 530.122 jiwa dengan pertambahan sebesar 31,655 % dalam kurun waktu 10 tahun atau rata-rata perkembangan 3,64% per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan beberapa konsekuensi perubahan fungsi lahan meliputi, kebutuhan lahan untuk pembangunan daerah pemukiman dan fasilitas ? fasilitas lainnya. Seterusnya juga memacu perubahan penggunaan lahan, khusus lahan yang tadinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berubah menjadi ruang tertutup bangunan (non RTH). Dampak lain dari pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya kebutuhan akan air untuk menjalankan kehidupan.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi daya dukung sumber air hujan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2010. Dikota Depok terdapat sumber-sumber air yaitu Kali, Situ dan Air tanah. Saat ini pemakaian air tanah lebih dominan sebesar 82,5% dari total penduduk memakai air tanah dari pada air permukaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Depok disamping air permukaan yang ada berkualitas kurang baik, sehingga perlu pengolahan lengkap lebih dahulu untuk mendapatkan air yang memenuhi persyaratan kualitas kesehatan.Menurut hasil penelitian potensi sumber air hujan sangat mencukupi karena curah hujan dikota Depok sangat tinggi (1106-4579 mm) per tahun, sehingga menghasilkan nilai surplus debit andalan di masing-masing luasan kecamatan, kecuali Kecamatan Beji terjadi defisit pada bulan September dan Oktober.

---

A city development is indicated by population growth and more complete facilities compare to rural area. Depok is one of city with massive development nowadays with high economic potential. In 2010, Depok population is 1.675.213 peoples, this number has increase by 31.65% compare to 2000 (1.145.091 peoples), the average population growth is 3.64% per year.

In line with high population growth and changing on people dynamic, most of Green Open Space Area (RTH) has shifting the function into Used Spaced with many buildings is develop nowadays for residential (house, apartment), office building, restaurant, etc.

For supporting population growth, one of the most important factor need to consider is the availability of reserved water for supporting people?s daily life. The main objective of this study was to determine the potential capacity of rain water sources to the spatial plan of Depok City in 2010. Some of water source for covering all Depok area are Kali, Situ & Ground Water. Currently, the usage of ground water is more dominant (used by 82.5% of total population).

Based on the research result, potential source of rain water in Depok is sufficient because the annual rainfall duration is very high (1106 ? 4579 mm), resulting on the surplus value of dependable flow in each districts, except in Beji District during dry season, in September and Oktober."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"Masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam penataan ruang. Melibatkan masyarakat mulai dari penyusunan Rencana Tata Ruang merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil penelitian ini adalah analisa factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

---

Public is government's partner in spatial planning. Engaging the community since the beginning of the preparation of the Spatial Plan is an important thing that cannot be released in the implementation of spatial planning. This study uses the theory of the factors that affect public participation with positivist approach. Data analysis techniques that used is descriptive analysis of the factors that affecting public participation either internal factor or external factors. The result of this study is analysis about factors that affect public participation in the preparation of spatial plan. Based on the research result those factors affect the low degree of public participation."

"Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan penggunaan lahan mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan adanya konversi lahan khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Depok dimana tahun 2000 luas lahan sawah mencapai 3.118 ha dan pada tahun 2011 seluas 819,42 ha. Berdasarkan RTRW tahun 2000-2010 dijelaskan bahwa kawasan pertanian yang ada tetap dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekologi dan ekonomi lahan sawah di Kota Depok secara spasial, mengetahui potensi lahan sawah dalam kaitannya dengan penyusunan RTRW 2030 Kota Depok. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan lahan sawah, mengetahui potensi nilai ekologi-ekonomi lahan sawah dan kaitannya dengan RTRW 2030. Untuk menghitung nilai ekologi-ekonomi dilakukan dengan scoring dan pembobotan. Variabel yang digunakan dalam menghitung nilai ekologi adalah analisis konservasi air (curah hujan, penggunaan lahan, dan kemampuan tekstur tanah liat), analisis sebaran titik banjir, dan analisis ruang terbuka hijau. Variabel yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi adalah hasil produktivitas, lahan yang terkonversi, nilai produksi yang hilang, dan harga lahan berdasarkan NJOP. Hasil perubahan lahan sawah dari tahun 2000-2010 adalah sebesar 2.298,79 ha (11,49%).Hasil analisis nilai ekologi-ekonomi lahan sawah diperoleh 3 kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kedua nilai tersebut menghasilkan potensi pada lahan sawah yaitu wilayah dengan nilai ekologi tinggi (luas lahan sawah 657,29 ha, mampu menyerap CO2 114.878,64 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi sedang (luas lahan sawah 145,41 ha, mampu menyerap CO2 25.165,73 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi rendah (luas lahan sawah 156,52 ha, mampu menyerap CO2 3.518,02 tonCO2/ha/tahun). Sedangkan nilai ekonomi tinggi (luas lahan sawah 6,7 ha), nilai ekonomi sedang (luas lahan sawah 62,39 ha), dan nilai ekonomi rendah (luas lahan sawah 750,33 ha). Hasil evaluasi RTRW 2030 terhadap perubahan lahan sawah tahun 2000-2011di fokuskan untuk kawasan terbangun, sedangkan peruntukan untuk lahan pertanian hanya seluas 607,35 ha sehingga harus dikaji ulang raperda tersebut. Lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi harus dipertahankan, karena fungsinya dalam jangkan panjang sebagai keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dengan membuat kebijakan yang tegas dengan membatasi perijinan pembangunan terutama pada lahan-lahan yang produktif, membatasi arus urbanisasi ke Kota Depok, dan meninjau kembali hasil Raperda RTRW 2030 tentang peruntukan lahan pertanian sehingga fungsi kawasan lindung dan budidaya dapat terpenuhi.

---

High growth population cause to increased needs land use. This cause to the conversion of agricultural land, especially non-agricultural land in the Depok city where paddy fields in 2000 reached 3118 ha and in 2011 an area of 819.42 ha. Based on the years 2000-2010 of regional spatial planning (RTRW) explained that the existing agricultural areas will be retained. This study aims to determine the ecological and economic value of paddy fields in spatially Depok City, knowing the potential of paddy fields in relation to the preparation spatial of the 2030 Depok city. The method used to determine changes in the paddy field, knowing the potential economic value of wetland ecology and its relation to RTRW 2030. To calculate the ecological and economic value is done by scoring and weighting. Variables used in calculating the value of conservation ecology is the analysis of water (rainfall, land use, and the ability of clay texture), analysis of the distribution of flood point, and analysis of green open space. Variables used to calculate the economic value is the result of productivity, land converted, the value of lost production, and land prices based on the Tax Object Sale Value.The results of paddy fields changes from 2000-2010 year amounted to 2298.79 ha (11.49%). The results of the analysis of ecological and economic value of paddy fields obtained three classes, namely high, medium and low. Both of these values produce potential in the paddy fields areas with high ecological value (657.29 ha of paddy fields area, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 114,878.64), the ecological value was (145.41 ha of paddy fields area, able to absorb 25165.73 tonCO2/ha/tahun CO2), a low ecological value (156.52 ha of paddy fields, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 3518.02). While high economic value (6.7 ha of paddy fields ), economic value is (62.39 ha of paddy fields), and low economic value (750.33 ha of paddy fields ). Spatial evaluation results 2030 to changes in the paddy field in 2000-2011in focus for the wake, while the allocation to the agricultural land area of 607.35 ha only and should be reexamined the draft legislation. Land which has high economic value should be maintained, because its function in the outreach and sustainability long as the balance of the ecosystem by making a firm policy to limit the licensing of development, especially on lands that are productive, limiting urbanization to the Depok City, and review the draft results RTRW 2030 designation of agricultural lands so that the function of protected areas and aquaculture can be met."

"Tesis ini membahas dinamika politik dalam penyusunan peraturan daerah dengan mengambil studi kasus dalam penyusunan Perda Nomor I Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak dalam rangka mempengaruhi proses penyusunan Raperda tentang RTRW Kota Bogor. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepentingan dari semua pihak dalam proses penyusunan Perda nomor 1Tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 1999-2009 dapat terserap atau terwadahi serta faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis melalui pendekatan studi ekplanatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui : (1) wawancara mendalam, dan (2) pengamatan langsung di lapangan, serta didukung data dari hasil persidangan baik berupa catatan notulen maupun dari surat-surat rekomendasi fraksi-fraksi dan komisi atau surat pengaduan dari masyarakat.Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang menyebabkan terdapatnya beberapa pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian dalam pembenahan dan penataan ruang wilayah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam pasal 12 Perda Nomor 1 tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor.Argumentasi yang dapat dikemukakan, dengan adanya kebijaksanaan pengecualian tersebut, diharapkan dapat memberikan peluang bagi investor dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan di wilayah Kota Bogor. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi fraksi-fraksi dalam memberikan kebijaksanaan pengecualian tersebut cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik.Pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian tersebut diambil setelah memperoleh kontribusi dari para anggota pansus dan hasil hearing Pansus dengan pihak eksekutif, sehingga formulasinya cenderung memiliki bobot kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemerintah serta lingkungan wilayah sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masukan materi formulasi kepada pansus. Dengan demikian, proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor cukup sarat dengan muatan politis fraksi-fraksi dan tekanan dari kelompok tertentu serta dari pemerintah. Artinya bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan cenderung bersifat mobilized participation yang didominasi melalui kegiatan lobby para kader partai dan melalui aktivitas organisasi dari masing-masing fraksi yang diwakilinya."

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Walikota Kota Bekasi beserta seluruh perangkatnya dari segi Ilmu Administrasi PublikDalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan legislatif oleh DPRD dalam penyelenggara Otonomi Daerah di Kota Bekasi dalam kurun waktu 1999-2004 yakni dalam periode DPRD hasil Pemilihan Umum 1999, yakni pada saat-saat ditetapkan dan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatife dan empirik dengan analisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode explanatif evaluatif dan studi kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, Pemilu, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk DPRD Kota Bekasi, disamping itu dilakukan penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan diskusi mendalam dengan nara sumber, khususnya para Anggota DPRD, Sektretariat DPRD dan pejabat terkait yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD kurang optimal berdasarkan pengamatan berbagai hal antara lain: Kedudukan DPRD sebagai Mitra, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Akuntabilitas. Rekrutmen Anggota DPRD dengan Penyiapan Kader-Kader Politik Lokal, Pemilihan Umum dan Kualitas Anggota DPRD baik dengan Pendidikan dan Pengalaman. Dan Peraturan Tata Tertib DPRD melalui Fraksi-Fraksi, Alat Kelengkapan dan Penggunaan Hak-Hak DPRD.Dari hasil penelitian, hal-hal diatas belum dapat dilakukan secara maksimal dan efektif, karena Para Anggota DPRD Kota Bekasi belum memiliki Kesiapan sebagai Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang pemerintahan terbukti hampir semua peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah, belum memiliki Etika Politik terbukti masih terfokus pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Laporan Pertanggungjawaban yang berujung pada tawar-menawar dan bargaining pada masalah keuangan masing-masing dan masih berjiwa Aji mumpung dengan mendahulukan kepentingan Pribadi dan Partainya dari pada kepentingan Masyarakat dan Rakyat pada umumnya.Untuk itu ke depan diperlukan Anggota DPRD yang memiliki Kesiapan yang matang melalui Partai Pulitik dengan Penyiapan Kader yang Potensial dan memiliki mental yang amanah serta diperlukan pola Pengawasan terhadap DPRD agar Anggcta DPRD pun dapat dipertanggungjawabkan.xvi+ 134 + 2 Tabel + 2 LampiranDaftar Pustaka 35 Buku, 5 Makalah/Artikel, 1 Disertasi, 1 Peraturan Perundang Undangan

---

This Research is focused at execution observation of DPRD to execution policy of Local Government by Mayor Town Bekasi along with all its peripheral from Public Administrative Science facet.

In this research is studied to regarding various factor influencing legislative observation execution by DPRD in Autonomous organizer of Area in Town Bekasi in range of time 1999-2004 namely in DPRD period result of General Election 1999, namely at moment specified and going into effect it UU No. 22 Year 1999 About Governance of Area.

Research conducted with approach of empiric and normative with analysis qualitative, by using evaluative explanative method and case study. While data collecting conducted by research of bibliography and with study to law and regulation about Local Government, General election, Formation and Domicile Parliament Area of is including DPRD Town Bekasi, is despitefully conducted by research of field with guidance instrument interview and circumstantial discussion with resource person, specially all Member DPRD, Sektretariat DPRD and pertinent relevant functionary.

Result of research of showed that execution observation of DPRD influenced by a number of factor for example: Dimiciling DPRD as Partner, Lifting And Cessation of Mayor and Akuntabilitas. Recruitment Member DPRD with Preparation of Local Political Cadre, General Election And good Quality Member DPRD with Education and Experience. And Regulation of Discipline DPRD through Faction, Appliance Equipment and Usage of Rights DPRD.

From result of research, things above not yet earned to be conducted maximally and is effective, because All Member DPRD Town Bekasi not yet owned the Readiness of as Member DPRD owning good experience and knowledge about proven governance most of all by law come from Local Government, not yet owned proven Political Ethics still focused by at Election of Mayor/acting mayor and Responsibility Reporting which tip of at bargaining and dicker at problem of each finance and still have Opportunist head to by prioritize private interest and its Party from at importance of Society and People in general.

For that is forwards needed by Member DPRD owning the Readiness of matured through Political Party with Preparation of Potential Cadre and have to bounce which is trust is and also needed? by Observation pattern to DPRD so that Member DPRD even also can be justified

xvi + 134 + 2 Tables + 2 Appendiks

Bibliography 35 Book, 5 Handing out/article, 1 Dissertation, 1 Law And Regulation"