Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor.

---

Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

"

"One of civil service reform orgent agenda in Indonesia for shortly been done is reform of civil servant candidates (CPNS) procuremen,remembering that it is the most deep critical thing in the entiraly of civil service management process

---

"

"Skripsi ini membahas implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih diwarnai dengan kepentingan politik, dugaan KKN dan tidak sesuai dengan prinsip knowledge of results dan equal oportunity pada merit system. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Di sisi lain, implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena kurang memenuhi dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih dipengaruhi oleh faktor administratif, politik dan budaya, serta teknis."

"Skripsi ini membahas implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan dan Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pelaksanaannya di lapangan proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih diwarnai dengan kepentingan politik, dugaan KKN dan tidak sesuai dengan prinsip knowledge of results dan equal oportunity pada merit system. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Keuangan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Di sisi lain, implementasi merit system pada proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena kurang memenuhi dengan prinsip equal opportunity, open competition and fairness, serta pengambilan keputusan yang diterima berdasarkan passing grade. Proses rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2013 masih dipengaruhi oleh faktor administratif, politik dan budaya, serta teknis.

---

This thesis discussed about the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance and the Meranti Islands Regency, and the factors that influence it. The implementation of process of recruitment and selection CPNS 2013 still affected by political interests, allegations of corruption and not in accordance with the principle of knowledge of results and equal oportunity of the merit system. Research is done in Post Positivist with a descriptive design through primary and secondary data collection.

The results showed that the implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in the Ministry of Finance has gone well in accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, and the decision is received by passing grade. On the other hand, implementation of the merit system in recruitment and selection process of civil servants candidates in 2013 in Meranti Islands District has not gone well because of lack of accordance with the principle of equal opportunity, open competition and fairness, as well as the decision is received by passing grade. The recruitment and selection process of candidates for civil servants in 2013 still influenced by the following factors, they are administrative, political and cultural, and technical."

"Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok.

This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provision."