Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peran pengawasan diemban oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Berdasarkan kedudukannnya tersebut, Bawasda memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari tugas yang diemban inilah dapat dilihat bahwa Bawasda memiliki tugas yang strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengacu pada tugas yang diemban oleh Bawasda tersebut, peran organisasi yang berbentuk badan ini diharapkan dapat menjamin terwujudnya good governance pada obyek-obyek pemeriksaannya. Terkait dengan peran Bawasda Provinsi DKI Jakarta ini, diharapkan aktivitas pengawasan fungsional yang dilaksanakan organisasi ini dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di obyek-obyek pemeriksaannya. Namun demikian, diakui atau tidak pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu. seirinig dengan hal tersebut penelitian ini sengaja mengangkat judul Analisis Efektivitas Pengawasan pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Melalui judul ini diharapkan berbagai fenomena yang terkait dengan efektivitas pemeriksaan yang terdapat di Bawasda Provinsi DKI Jakarta dapat tergambar secara komprehensif. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. yaitu untuk 1) mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan fungsional yang ada selama ini, 2) mendiskripsikan pola pengaruh kompetensi. motivasi pengawas dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi OKI Jakarta, dan 3) memformulasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan beberapa tujuan ini, peneltian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu Teknik Rentang Kriteria dan Structural Equation Model dan dengan melibatkan 122 orang responden yang juga merupakan unsur pengawas Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil analisis dengan teknik analisis tersebut dapat diindikasikan bahwa kondisi efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini terjadi karena dukungan organisasi, dukungan pimpinan, pengakuan obyek pengawasan, kedudukan organisasi, kualitas pemeriksa, dan tindak lanjut hasil pengawasan belum terwujud dengan baik. Kondisi motivasi pemeriksa yang diindikasikan melalui dorongan pemeriksa untuk berprestasi, rasa tanggung jawab pemeriksa, pengakuan atasan atas hasil pemeriksaan, kondisi tempat kerja pemeriksa, dan sistem kerja menunjukkan kondisi yang masih rendah. Kondisi kompetensi pemeriksa cenderung masih belum optimal yang diindikasikan dengan rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya cenderung masih belum baik. Di sisi lain, aspek kepemimpinan di Bawasda Provinsi DKI Jakarta cenderung masih rendah. Rendahnya kondisi kepemimpinan ini terjadi karena pemimpin belum mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif, pemimpin belum mampu mempengaruhi bawahan secara optimal, adanya kecenderungan kurangnya kecakapan pemimpin di bidang tugasnya, belum terampilnya pemimpin dalam menjalankan tugas, dan kurangnya kemampuan pemimpin dalam membimbing dan memfasilitasi bawahan. Penelitian ini memberikan pola hubungan antar variabel yang dianalisis, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta selama Hal ini berbeda dengan dugaan awal sesuai dengan kaidah teoretis yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung Motivasi Pemeriksa dengan Efektivitas Pengawasan di lingkungan Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara kondisi Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa dalam pelaksaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Pravinsi DKI Jakarta. Selain memiliki keterkaitan, Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa ini secara signfikan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi Motivasi Pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi bidang tugasnya. Terdapat beberapa alternatif yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perlunya Bawasda Provinsi DKI Jakarta untuk menstandarisasi kompetensi dan jabatan bagi para pemeriksa yang terdapat dalamnya, Selain itu, disarankan untuk membangun Sistem Operasi dan Prosedur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan yang terakhir adalah untuk merevitalisasi dan Reposisi Bawasda Provinsi DKI Jakarta.

---

In the Provincial Government of DKI Jakarta, the role of monitoring is handled by Local Surveillance Institution (Bawasda). Local Regulation of Jakarta Provincial Government number 3 year 2001 on Structural Organization and Operational Procedure of Local Service Unit and Secretariat of Local Legislative Institution explains that this unit is supporting unit of local government in monitoring. Base on its position, Bawasda has strategic function to generate good governance in the province. Relate to the role of Bawasda. it is expected that the surveillance activities can be applied effectively, hence it can give positive contribution to good governance in their monitored unit. However, the fact shows that its monitoring role is not applied effectively. For that reason, this research tries to initiate an Analysis of The Effectiveness of Local Surveillance Institution DKI Jakarta. Through this research it is expected that many practises relate to the effectiveness of auditing in Bawasda can be described comprehensively. This research has several aims, which are to 1) identify the implementation of functional monitoring of Bawasda: 2) describe pattern of the influence of competency, monitoring motivation. and leadership on the effectiveness of surveillance; 3) formulate possible efforts to increase the effectiveness of surveillance. To implement that effectiveness by analyse collected data, it uses Gap Criteria Technique and Structural Equation Model and examines 122 respondents. From the analysis it is indicated that the condition of surveillance implementation done by Bawasda have not optimized. It is caused by minimum support from the organization, the leader, the acknowledgement of monitored object, position of the organization, auditor's capacity, and the follow up of the Surveillance. In this research it is also indicated that auditor's motivation of work to perform well, his/her responsibility, appreciation, working condition, and system of work are low. Beside that the competency of the auditor has not optimized indicated by their lack of skill, knowledge, and behavior. The leadership is also not optimum and tend to be low. The low level of leadership is caused by their disability to create good and conducive working condition, direct their staff, unskilled leadership and lack of willingness to encourage staff. This research gives a pattern of relation between variables which is dynamic that shows no directive relation of leadership and auditor's competency with the effectiveness of surveillance by Bawasda. However, those two variables have significant relation with auditor's motivation of work to do their job. There are several alternatives to be suggested based on the research, which are the need of Bawasda to standardize the competency and position for auditors. Beside it is also suggested to develop procedure and operational system in the implementation of surveillance. The last is revitalization and reposition of the Bawasda itself."

"Musibah krisis yang melanda beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia pada akhir dekade 1998 hingga sekarang merupakan salah satu penyebab mundurnya perekonomian. Dengan melemahnya perekonomian masyarakat, maka kemampuan dunia industri untuk memproduksi barang kebutuhan masyarakat semakin rendah termasuk di sektor pendidikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan ditambah lagi dengan terpuruknya ekonomi masyarakat yang berakibat pada lemahnya kemampuan untuk membiayai pendidikan anggota keluarganya, maka efisiensi di bidang pendidikan merupakan pokok bahasan yang penting untuk dikaji. Meskipun keterbatasan daya dan dana, melaksanakan efisiensi pendidikan tidak harus mengorbankan kualitas pendidikan, kualitas yang telah dicapai harus dipertahankan, di samping itu upaya meningkatkan kualitas tidak boleh surut. Salah satu pertanyaan penting berkaitan dengan upaya rneningkatkan efisiensi sistem pendidikan adalah, sejauh mana tingkat efisiensi internal SMK-KBM di kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengungkap besamya biaya perseorangan yang harus ditanggung oleh peserta didik dan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mengukur tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi internal program pendidikan SMK-KBM di wilayah Kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Populasi penelitian ini adalah siswa SMK-KBM dengan berbagai jenjang akreditasi (Negeri, Disamakan, dan Diakui. Sampel penelitian sebesar 400 siswa yang terdiri dari tiga program studi yaitu Akuntansi, Sekretaris, dan Manajemen Bisnis yang tengah duduk di kelas satu, dua dan tiga. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik Strata fied Proporsional Random Sampling. Untuk mengungkap besarnya biaya digunakan tiga instrumen berupa kuesioner yaitu untuk sekolah, untuk kepala sekolah guru dan staf, dan untuk siswa. Masing-masing instrumen sebelumnya telah diujicobakan dan memenuhi syarat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik : Uji Normalitas data, Anova Single Factor, Anova Two Factor With Replication dan statistik Nonparametrik untuk uji Homoginitas dan Korelasi. Dari hasil perhitungan-perhitungan dan analisis didapatkan bahwa besarnya biaya perseorangan kelas satu lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya kelas dua dan kelas tiga. Kemudian jenis program studi tidak mempengaruhi biaya perseorangan. SMK-KBM status diakui lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan SMK-KBM Negeri dan Disamakan."

"Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dan memainkan peranan penting dalam memberikan penambahan penerimaan bagi pemerintah daerah. Namun, bila dilihat dari sisi penerimaan, sumbangan ataupun kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pada tahun 2003 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 8,58 % dari total penerimaan pajak daerah di tingkat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.Berangkat dari permasalahan inilah, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemungutan pajak hiburan dan tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menyajikan data perkembangan penerimaan pajak hiburan yang diukur dengan menggunakan rumus TPI (Tax Performance Index) untuk mengetahui berapa besar tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan, dan melakukan analisis pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas dan penelitian mengenai pemungutan pajak hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur, menunjukkan bahwa :1. Dari sisi kemampuan pemungutan pajak, pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait seperti Dinas Pariwisata masih kurang, Law Enforcement dari Dinas Pendapatan Daerah masih lemah dan sumber daya manusia yang ada ternyata kurang mendukung efektifitas pemungutan pajak hiburan, kondisi ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dari wajib pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.2. Hasil pengukuran rata-rata tingkat efektivitas selama lima tahun (1999/2000-2003) berdasarkan target pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Timur sudah efektif, yaitu mencapai 104,16%, namun target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang rill.Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar penentuan target penerimaan seharusnya dilakukan berdasarkan data potensi yang riil dan selalu diperbaharui secara berkala, perlu adanya penambahan jumlah staf untuk melaksanakan pemungutan pajak khususnya aparat pemeriksa pajak, perlu dibuat Surat Keputusan bersama dalam meningkatkan koordinasi dengan unit terkait, dan peningkatan Law Enforcement berupa penerapan sanksi hukum secara konsisten baik sanksi administrasi maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan secara optimal.xiii + 105 halaman + 6 tabel + 8 gambar + 1 lampiranDaftar Pustaka : 53 buku + 4 artikel/karya ilmiah + 6 peraturan perundang-undangan + 4 Perda dan Peraturan pelaksanaannya. (1951-2002)

---

As one of the source acceptance of area, entertainment amusement lease is one of the potential enough area lease and play role important in giving addition of acceptance for local government. But, if/when seen from acceptance side, contribution and or contribution given by entertainment amusement lease show less seething with excitement result. This matter seen from acceptance realization in the year 2003 which only giving contribution equal to 9,74 % from totalizing acceptance of area lease in Sub-Service storey; level Earnings Of Area Municipality of Jakarta East.

Leaving of problems this is, hence conducted by research with aim to know ability of entertainment amusement imposition and storey; level of effectiveness entertainment amusement imposition in Sub-Service Earnings of Area Municipality of East Jakarta.

In this research, method the used is descriptive method of analysis presented data growth of acceptance of measured entertainment amusement lease by using formula of TPI ( Tax Performance Index) to know how big storey; level of effectiveness entertainment amusement imposition, and analyze entertainment amusement imposition in Sub-Service Earnings Of Area Municipality of East Jakarta.

From result of is calculation effectiveness storey; level and research concerning entertainment amusement imposition at Sub-Service Earnings of Area Municipality of Jakarta East, please show that (1.) From side ability of imposition, execution of coordination with related unit like on duty Tourism still less, Enforcement from On duty Earnings of Area still weaken and existing human resource in the reality less support entertainment amusement imposition effectiveness, condition of this seen from less effective of him result of inspection of taxpayer managed by Sub-Service Earnings of Area Municipality of Jakarta East, (2.) Result of measurement of mean mount effectiveness during five year ( 1999 / 2000-2003) pursuant to entertainment amusement lease goals in Sub-Service Earnings of Area of Jakarta East have effective, which is reaching 104,16%, but specified goals still below/under real potency.

Pursuant to conclusion, hence suggested that by determination of acceptance goals ought to be conducted pursuant to real potency data and is always innovated periodically, need the existence of addition of staves amount to execute imposition specially government officer examiners of lease, require to be made by Decree with in improving coordination with relevant unit, and make-up of Law Enforcement in the form of applying of sanction punish good consistently administration sanction and crime prescribed by the regulations. From this research result hopefully can give input for Sub-Service Earnings of Area Municipality of Jakarta East to improve acceptance of entertainment amusement lease in an optimal fashion."

""

"Pada zaman sekarang ini, kebutuhan informasi setiap manusia semakin meningkat. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga yang mengelola berbagai macam sumber informasi hares mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai atau pengguna perpustakaan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat mengelola secara baik dan profesional semua sumber informasi yang tersedia agar dapat mewujudkan sistem perpustakaan yang unggul dan bermuara pads kepuasan pemakainya. Peran suatu perpustakaan dalam masyarakat sangat besar. Perpustakaan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat, memerangi keterbelakangan dan kebodohan serta meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal itu, perpustakaan harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian. Salah satu jenis perpustakaan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas adalah perpustakaan umum. Menurut Sulistyo-Basuki (1994, 35) yang dimaksud dengan perpustakaan umum adalah: perpustakaan yang dibiayai dari dana umum baik sebagian maupun seluruhnya. Perpustakaan umum diperuntukkan dan terbuka bagi semua masyarakat tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, kepercayaan, agama, ras, pekerjaan, keturunan serta rnemberikan layanan untuk masyarakat secara cuma-cuma. Keberadaan sebuah perpustakaan umum di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan, terutama pada masyarakat modern. Perpustakaan umum mengemban tugas yang sangat penting yaitu mencerdaskan bangsa atau warga suatu negara agar mereka dapat berperan serta dalam proses demokrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) yang menganggap perpustakaan sebagai tiang utama demokrasi. Dalam Manifesto Perpustakaan Umum / Public Library Manifesto (1998), UNESCO juga menjelaskan pentingnya perpustakaan umum bagi seluruh masyarakat terutama bagi mereka yang telah meninggalkan bangku sekolah, sebab perpustakaan umum merupakan tempat untuk memperolch informasi mengenai berbagai masalah, tempat rekreasi dan tempat belajar berkesinambungan. Di Indonesia perpustakaan umum bertugas mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka untuk kepentingan pendidikan, penerangan, penelitian, pelestarian serta pengembangan kebudayaan dan rekreasi bagi seluruh golongan masyarakat. Agar perpustakaan umum dapat dimanfaatkan secara maksimal olch masyarakat, koleksi yang dimiliki perpustakaan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan pemakai perpustakaan. Pustakawan harus dapat mernilih dan menyediakan buku-buku dan bahan pustaka yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan informasi pemakai. Pengunjung perpustakaan akan semakin meningkat apabila mereka telah dapat merasakan adanya manfaat yang diperoleh dari suatu perpustakaan"

"Pelaksanaan tugas pengawasan dewasa ini merupakan harapan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan negara sebagai usaha untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang didalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita meninjau sejarah pengawasan di negara kita sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) maka sejak itu pula kita mulai melaksanakan dasar-dasar manajemen dalam Administrasi Negara yaitu adanya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kernbali ke perencanaan. Dalam siklus manajemen itu, perencanaan harus merupakan batasan-batasan bagi pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan perlu diawasi agar sesuai dengan rencana, akhirnya hasil pengawasan merupakan masukan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga unsur manajemen tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, mulai Repelita II dan III pelaksanaan tugas pengawasan secara bertahap telah dikembangkan dengan diadakannya penugasan secara bertahap, khususnya kepada Wakil Presiden untuk menangani pengawasan. Secara kronologis tugas pengawasan itu dituangkan dalam berbagai peraturan yaitu dimulai dari Keputusan Presiden No. 31 tahun 1974 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 15 tahun 1966 yang telah mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap departemen. Kemudian dikeluarkan lagi keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 yang membentuk Irjenbang. Dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib dipusat dan di daerah. Kemudian oleh pemerintah diangkatlah seorang menteri yaitu, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, dan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 yang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Proyek Pembangunan di Daerah, serta demikian juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 29-30 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada periode kabinet Pembangunan IV pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, karena bertambahnya dana dalam Repelita IV dan makin tumbuhnya kehidupan Konstitusional demokratis serta pengembangan stabilitas yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya pembangunan tahun-tahun berikutnya. "