Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145274 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Purba, Regina E.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S8501
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : B.P. Panca Bhakti , 1995
658.32 DEP k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Safira
"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial.
Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.
The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63897
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nursal Buchari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T41122
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustin Dwi Widyaningrum
"ABSTRACT
Pekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

ABSTRACT
Workers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widjayanti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S8471
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maki Mizuno
"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu.
Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis.
Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja.
Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Enny Ika Puspita
"Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja selalu menjadi hal yang penting yang diperjuangkan oleh buruh. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah menggunakan jenis data sekunder atau data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta didukung dengan hasil wawancara dengan responder atau informan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pemberian upah sendiri mempunyai tujuan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya, yang kemudian upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan digunakan oleh masing-masing pekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kantor Notaris X sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang tidak masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro, sehingga pengaturan pengupahannya haruslah tunduk pada ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerapan hukum upah minimum provinsi dki jakarta pada pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kantor notaris x wilayah jakarta timur masih belum berjalan secara optimal. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harusnya melakukan monitoring ke perusahaan UMKM, kantor firm’a, kantor notaris, dan badan usaha lainnya. Pekerja harus lebih paham mengenai hak- hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

The lack of protection for workers' rights regarding wages has resulted in workers at Notary X's office still receiving wages below the DKI Jakarta Provincial minimum wage. Wages are compensation given by the company to a person for the services he performs to carry out certain jobs in the company in question. Decent wages for workers have always been an important thing that workers strive for. The type of research to be carried out is descriptive research, namely research that is intended to provide an overview and presentation of facts or to provide data that is as precise as possible regarding the object of research. The type of data used is secondary data or library data. The data collection tool used is in the form of document studies or library materials and is supported by the results of interviews with respondents or informants. Data processing was carried out using a qualitative method, namely a research method that produces descriptive analytical data. Remuneration itself has a purpose as a form of reciprocity given by the employer for the services provided by the worker, which then the wages received by the worker will be used by each worker to meet their respective needs. The Notary X Office itself is a form of business that is not included in the small and micro business category, so that the wage arrangement must comply with the minimum wage provisions determined by the government. The implementation of the law on the minimum wage for the province of DKI Jakarta for workers with an unspecified time agreement at the Notary X office in the East Jakarta region is still not running optimally. Labor inspectors must firmly impose sanctions on employers who do not comply with the provisions of the labor laws and regulations. Labor inspectors should monitor MSME companies, firm offices, notary offices and other business entities. Workers must understand more about the rights that should be obtained by workers in accordance with applicable laws and regulations."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chyntia Nuraini
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan. Serta melakukan upaya-upaya agar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta menjadi seperti meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi secara tegas, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sosialisasi.

The purpose of this research is to determine the role of supervisison in increasing acceptance building permit fees in the Jakarta area and the efforts of local governments in order to optimize the collection of building permit fees in the Jakarta area. This research use qualitative research approach with descriptive research, because of this research try to descript a social phenomenon so that to have a fact description characteristic. The data collecting technique that used are library research and in-depth interview.
The results of this research is that the Office of Supervision and Control Building Jakarta area has been done in accordance with the supervisory system and procedures applicable under the laws so that the acceptance building permit fees have increased. And to make efforts in order to collect Building permit fees in the Jakarta area to be like increasing supervision, enforcing strict sanctions, improving the quality and quantity of human resources and socialization.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>