Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"ABSTRAKDalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati kepala derah Tingkat II Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan, evaluasi, monitoring pembangunan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Salah sate fungsi dari tugas pokok tersebut adalah menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan dan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah. Dalam menyusun program tahunan, khususnya program sosial tahunan kemampuan adnninistratif Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung, yang dijadikan sebagai studi kasus termasuk dalam kategori rendah. Sebab, cara merumuskan program/proyek sosiaal tahunan dan hasilnya belum mencerrminkan asumsi dasar, prinsip dan ciri ciri perencanaan sosial. Hal ini ditunjukan oleh program/proyek sosial tahunan yang dirumuskan masih bersifat penyediaan fasilitas pelayanan. Belum melihat aspek manusia sebagai pusat dan potensi pembangunan. Pendekatan dalam merunniskan program/proyek masm cenderung dari atas sehingga belum menampung aspirasi masyarakat bawah. Hasil yang dicapai oleh Bappeda Tingkat II Kabupaten Bandung seperti tersebut di atas, temyata dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan ekstemal organisasi Bappeda Tingkat II Faktor internal yang mempengaruhi adalah struktur organisasi, sistem informasi manajemen, fasilitas partisipasi dan fasditas interaksi dengan lingkungan. Faktor tersebut belum berfungsi secara maksimal dalam merumuskan program-program sosial tahunan. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil kerja Bappeda Tingkat II adalah kedudukan Bappeda Tingkat II dalam sistem perencanaan nasional "

"Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. "

"ABSTRAKMasalah pengembangan suatu daerah sebetulnya merupakan suatu masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Masalah Pembangunan Nasional secara keseluruhan. Banyak para ahli yang memperdebatkan teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang lebih cocok untuk mengembangkan suatu daerah, tetapi nampaknya perdebatan tersebut masih akan berlangsung terus, karena diantara mereka memang sulit untuk menemukan suatu teori atau suatu pendekatan yang manjur yang bisa digunakan di setiap daerah yang mempunyai potensi yang sangat heterogen. Walaupun demikian, diantara perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli, diantara mereka sebetulnya mempunyai konsensus bahwa pembangunan daerah haruslah merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dirasakan di Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air. Di dalam Trilogi Pembangunan juga disebutkan bahwa unsur atau logi pertama dari Trilogi Pembangunan ialah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air. Untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, maka Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan perlunya pembangunan daerah berdampingan dengan pembangunan sektoral, dalam suatu kerangka pembangunan nasional, sesuai dengan konsep wawasan nusantara. Karena Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang masing-masing berbeda. Maka hal ini menuntut penanganan yang berbeda pula bagi masing-masing daerah. Pentingnya pembangunan daerah ini juga dinyatakan oleh Benyamin Fisher, dengan mana ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai suatu tahap pembangunan nasional yang menuntut dipentingkannya kebijaksanaan pembangunan daerah atau regional. Di dalam Repelita IV, kebijaksanaan pembangunan daerah antara lain akan diarahkan pada keserasian antara pembangunan regional dengan pembangunan sektoral serta peningkatan pendapatan daerah. Untuk mencapai keserasian antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional, diperlukan adanya perencanaan regional di daerah tersebut. Perencanaan regional juga menjadi penting karena dalam proses pembangunan daerah, biasanya daerah tersebut dihadapkan dengan masalah keterbatasan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi di lain pihak daerah tersebut harus mampu menghasilkan suatu output yang maksimal, sehingga untuk mencapai semuanya ini diperlukan adanya suatu perencanaan regional. Selain diperlukan adanya perencanaan regional yang tepat, daerah dalam membangun atau mengembangkan dirinya juga memerlukan adanya sumber dana dari daerah tersebut dalam jumlah yang mencukupi, sehingga kombinasi dari perencanaan regional dan peningkatan keuangan daerah akan merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah. "

"ABSTRAKTingkat kemiskinan masyarakat pada suatu wilayah bisa berbedaukurannya dan banyak sekali para ahli menilainya, antaralain, Sayogyo menilai dengan kebutuhan konsumsi berasorang per tahun; Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen AgrariaDept. Dalam Negeri menilai kebutuhan hidup minimum dengansembilan bahan pokok; Bank Dunia menilai dengan rupiahnyabesarnya pengeluaran konsumsi orang pertahun. Oleh karenabanyak pengertian miskin tersebut, penulis mencoba menetapkanpengertian miskin yaitu, mereka yang sebagian besar hidupnyatergantung dari sektor pertanian yang pengelolaannyamasih sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, memilikitanah sawah yang sempit, kondisi bangunan rumah yang tidakpermanen, membayar pajak kurang dari target, produktivitaspadi sawah rendah, tidak memiliki tanah (sebagai penggarapatau buruh tani) dan beban tanggungan penduduk yang tidakproduktif tinggi sekali.Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah: 1. Dimanadaerah miskin di kabupaten Karawang seperti yang dimaksudpada pengertian diatas ? ; 2. Bagaimana pola penggunaantanah didaerah miskin tersebut ? ; 3. Bagaimana kepadatanpenduduk didaerah miskin tersebut ?.Untuk menjawab pertanyaan pertama diatas, pendekatan yangdilakukan yaitu masing-masing indikator (ada S indikator)diberi nilai dari nilal kurang sampai dengan nilai balk,1, 2 dan 3. Setelah itu kedelapan indikator tersebut dijumlahkandan kemudian diklasifikasikan pengertian miskintersebut yaitu, Daerah Miskin dengan jtimlah nilai antara 8sampai dengan 13; Daerah Agak Miskin dengan nilai 14 sampaidengan 19; dan Daerah Tidak Miskin dengan jumlah nilai antara 20 sampai dengan 24.Daerah miskin dikabupaten Karawang dibedakan atas letakwilayahnya yaitu, letaknya dibagian utara berbatasan dengan laut; ditengah merupakan dataran rendah dan pusat lalulint as dan dibagian selatan merupakan daerah perbukitan.Pola penggunaan tanah diketiga letak tersebut mempunyai cirimasing-masing yaitu, penggunaan tanah di utara yaitutambak dan hutan bakau; penggunaan tanah di tengah yaitupemukiman sedarigkan penggunaan di selatan yaitu penggunaantanah ladang/tegalan (pertanian tanah kering)Kepadatan penduduk diketiga letak tersebut juga berbedayaitu, kepadatan penduduk dibagian utara yaitu kepadatanrendah dan sedang; kepadatan penduduk dibagian tengah yaitu kepadatan tinggi sedangkan kepadatan penduduk di bagianselatan yaitu kepadatan rendah dan sedang."

"Seperti halnya BUMN perusahaan-perusahaan daerah seperti PDAMsebagai salah satu wujud BUMD sering diidentikan sebagai unit usaha yangtidak efisen. Ketidakefisienan tesebut pada PDAM antara lain ditunjukkan olehketidakmampuan perusahaan menangani permintaan konsumen (cakupandaerah pelayanan yang masih rendah) walaupun pengelolannya bersifatmonopoli, tingkat kebocoran yang masih tinggi, dan masih adanya kapasitasyang tidak termanfaatkan (idle capacity).Ketidakefisienan suatu perusahaan seringkali yang dijadikan tolok ukuradalah kinerja keuangan. Mengukur kinerja dari aspek keuangan cenderungmementingkan hasil jangka pendek dan hanya mengukur harta-harta yangtampak (tangible), kurang memperhatikan harta-harta yang tidak tampak(intangible). Demikian pula halnya pengukuran kinerja PDAM Kabupaten DT IIKarawang sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahmenggunakan kinerja tersebut. Memandang kinerja perusahaan dari aspekkinerja yang menyeluruh (meliputi harta yang tampak dan tidak) bolehdikatakan hampir tidak ada sama sekali.Dalam penelitian ini penulis menawarkan alternatif pengukuran kinerjayang lebih bersifat menyeluruh yaitu berdasarkan pendekatan BalancedScorecard (BSC) untuk memecahkan pokok permasalahan pertama yaitu :Bagaimana kinerja PDAM Kabupaten DT ll Karawang yang telah dicapai.Pendekatan BSC mengukur kinerja orgnisasi berdasarkan empat perspektif :Keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran sertapertumbuhan organisasi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja perusahaan di sini yaitu metode kuesioner,wawancara, dan analisis data sekunder.Sebagai bagian dari evaruasi kinerja penulis juga mencoba memecahkanpokok permasalahan kedua yaitu meneliti faktor-faktor/strategi yang dapatmeningkatkan kinerja PDAM dalam rangka mengantisipasi era persaingan bebas(AFTA 2003 dan APEC 2020). Tehnik pengumpulan data yang digunakan untukmenganalis variabel faktor-faktor/strategi di sini yaitu studi Iiteratur, tehnikwawancara, dan analisis jawaban kuesioner.Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis. Deskriptifyaitu mencoba memaparkan hasil evalusasi kinerja berdasarkan pendekatanpengukuran BSC. Analisis yaitu mencoba menganaIisa strategi-strategi apa yangdapat meningkatkan masing-masing aspek kinerja perusahaan. Tehnik samplingyang digunakan menggunakan Quota Sampling untuk anggota organisasiPDAM dan menggunakan Strafified Random Sampiing (Metode TidakBerimbang) untuk meneIiti keiompok pelanggan.Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek kinerja (keuangan,pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan) diperoleh skortotal 85. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja PDAMKabupaten Daerah Tingkat II Karawang berada datam kriteria penilaian HampirBaik (nilai 3 dari 5 kelas interval). Untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan tersebut pada dasarnyaadalah harus meningkatkan efisiensi dalam segala macam aspek (baik operasimaupun strategi). Sesuai dengan teori-teori yang direkomendasikan dan hasilanalisis kinerja yang telah dilakukan, maka strategi-strategi yang coba penulistawarkan kepada PDAM adalah strategi yang berkaitan dengan peningkatanefisiensi tersebut."