Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta catatan sipil merupakan salah satu bentuk layanan sipil terhadap stake holders yang dilayaninya. Dalam pelaksanaannya sangat dituntut kualitas layanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk itu setiap aparatur pelayanan harus memiliki kemampuan kerja dan motivasi kerja yang positif sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan kemampuan kerja, motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Secara Iebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikan hubungan variabel bebas kemampuan kerja dan motivasi kerja, dengan variabel terikat kualitas pelayanan di Kantor Satuan pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pegawai di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil dan masyarakat yang pernah menerima pelayanan akta catatan sipil selama 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2000 yaitu Oktober, Nopember dan Desember. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel kuota purposif random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,485, dan terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien korelasi sebesar 0,354. Sementara itu, hubungan antara kemampuan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan juga mempunyai hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,0564. Besarnya kontribusi kedua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kualitas pelayanan sebesar 31,8 % yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r 2 = 0,318. Dengan demikian terlihatlah bahwa kedua variabel bebas yaitu kemampuan kerja dan motivasi kerja di Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk menguji hubungan antara pemahaman budaya organisasi dan kinerja pembentukan pengetahuan (Knowledge Creating) dalam suatu perusahaan. Adapun perusahaan yang diteliti adalah Kantor Daerah Telekomunikasi Jakarta Selatan, yang termasuk dalam Divisi Regional II PT. TELKOM. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Kandatel Jakarta Selatan berusaha melalui budaya organisasi untuk dapat menghadapi era globalisasi dan mencapai tingkat mutu pelayanan setara WCO pada tahun 2001. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta bersifat eksplanatif yang tujuannya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel Pemahaman Internalisasi nilainilai inti, percaya diri, pola komunikasi, dukungan, partisipasi, tanggung jawab, penghargaan dan kerjasama dengan kinerja pembentukan pengetahuan.. Sedangkan cara pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap sampel yang ditarik dengan stratified random sampling secara proporsional. Selain itu jugs melakukan wawancara langsung kepada beberapa infoman untuk melengkapi dan memperjelas data yang ada. Proses analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis univariat, analisis faktor, analisis korelasional dan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS PC for MS Windows Release 6.0. Hasil pengujian statistik korelasional diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positip antara pemahaman intemalisasi nilai-nilai inti dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan positip antara percaya diri dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan yang positip antara pola komunikasi dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan positip antara tingkat partisipasi dengan kinerja pembentukan pengetahuan, Terdapat hubungan positip antara pemberian penghargaan dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Terdapat hubungan positip antara tanggung jawab dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Tidak terdapat hubungan antara kerjasama dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Tidak terdapat hubungan antara dukungan dengan kinerja pembentukan pengetahuan. Sekaligus pula pemahaman internalisasi nilai-nilai inti, percaya diri, pola komunikasi, dukungan, partisipasi, tanggung jawab, penghargaan dan kerjasama - secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pembentukan pengetahuan. Sementara itu dari hasil analisis regresi berganda ditemukan hanya satu variabel secara signifikan mempengaruhi kinerja pembentukan pengetahuan, yaitu Internalisasi nilai-nilai inti. Data lebih lanjut menunjukkan R 2 = 0,45807. Ini berarti kontribusi dari variabel-variabel pemahaman budaya organisasi terhadap kinerja pembentukan pengetahuan sekitar 46 %. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang diajukan yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana masih perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui lebih dalam lagi kajian mengenai budaya organisasi dan kinerja pembentukan pengetahuan. "

"Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang keimigrasian dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan keimigrasian dalam wilayah kerjanya secara tanggap dan akurat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian sehubungan dengan maraknya kejahatan TOC dan terorisme. Sebab salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah melalui pencatatan yang cermat pemberian paspor kepada penduduk dan dokumen izin tinggal bagi bukan penduduk. Dalam konteks tersebut dituntut kinerja pegawai Kantor Imigrasi yang tinggi, untuk melakukan pengawasan tanpa mengabaikan pelayanan. Sistem dan prosedur sudah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun jika kinerja pegawai cenderung lemah dan pengawasan yang dijalankan relatif "longgar", maka sisdur cenderung kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menghadapi tuntutan pelayanan yang berhubungan dengan keimigrasian diperlukan penanganan oleh seorang pemimpin yang prima, mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam memimpin organisasi. Kondisi ini tidak terlepas dari definisi kepemimpinan itu sendiri yang tidak selalu pararel dengan kedudukan dalam struktur organisasi.Selain model kepemimpinan, faktor lain yang diduga berpengaruh adalah kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja seorang pegawai yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya akan tampak dari hasil kerjanya. Apakah pegawai sudah merasa puas atas hasil pekerjaan maupun imbalan serta kondisi di tempat kerja. Ketika seorang pegawai merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh organisasi kepadanya, maka umumnya pegawai tidak akan menunjukkan kinerja yang tinggi.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Bagaimanakah gambaran kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan?2. Apakah kepuasan kerja pegawai mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan tersebut?3. Apakah model kepemimpinan turut mempengaruhi kinerja pegawai?Dengan menggunakan metode penelitian survey, yaitu metode penelitian yang menggunakan instrumen kuesioner sebagai komponen utama pengumpulan data, maka diharapkan pengaruh Model Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja pegawai Kanim Jakarta Selatan dapat terungkap. Sebab metode ini diharapkan dapat menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan keadaan subyek atau obyek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data dan fakta yang ditemukan. Hasil pengukuran kinerja pegawai yang dilakukan secara self assessment, pada umumnya adalah baik. Namun demikian perlu disadari bahwa pengukuran kinerja pegawai ini relatif sederhana dibanding dengan model pengukuran yang lainnya, sehingga harus dipahami secara proporsional. Model kepemimpinan yang ada di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sudah mengarah kepada model yang efektif, walaupun nilai rata-rata ini masih merupakan batas bawah, namun dapat menjadi modal yang cukup untuk mengembangkan model ini lebih lanjut. Model ini merujuk kepada tingkat pelaksanaan tugas praktis dan berorientasi kepada pencapaian hasil pelayanan yang berarti sesuai dengan kebutuhan unit pelaksana teknis (UPT). Sedangkan untuk kepuasan kerja pegawai di Kanim Jakarta Selatan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepuasan pegawai relatif kurang puas.Untuk pengujian hipotesa, hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Tidak ada hubungan antara mode! kepemimpinan sebagai variabel (Xi) dan Kinerja Pegawai (Y).2. Ada hubungan antara Kepuasan Kerja sebagai variabel (X2) dengan Kinerja Pegawai (Y). Kuat hubungan antara kedua variabel ini cenderung "sedang".3. Hubungan Model Kepemimpinan sebagai variabel (X,) dan Kepuasan Pegawai (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan tidak ada hubungan antara ketiga variabel ini.Pentingnya pengukuran kinerja pegawai terkait denyan perannya yang sentral dalam mendukung kinerja manajemen secara keseluruhan, sehingga kinerja pegawai perlu dievaluasi secara akurat dan adil sebagai basis untuk berbagai strategi dalam menghargai pegawai, dan pengembangan kinerja mereka. Organisasi seharusnya merancang evaluasi kinerja pegawai dalam jangka periode tertentu bagi pegawai untuk kepentingan peningkatan kerjasama dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Pada dasarnya setiap organisasi harus selalu meningkatkan kualitas kepemimpinan yang ada guna meningkatkan pula kinerja manajemen dan kinerja pegawai. Dalam konteks inilah pengembangan model kepemimpinan yang efektif menjadi penting bagi kepentingan peningkatan kinerja. Kepemimpinan bukan sekedar atasan yang menduduki jabatan struktural semata, melainkan bagaimana cara menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien dan legal.

---

As one of the Technical Implementing Unit (UPT) on immigration in the Department of Law and Human Rights and responsible directly to the Head of District Office of Department of Law and Human Rights DKI Jakarta, the Office of Immigration South Jakarta is demanded to increase its performance, especially in giving immigration service to the public, they must respond and act accurately without loosing the standard of cautious because of the case of TOC and terrorism. One of the solutions is through good recording when they give passport to people and residential document for expatriate.

In that context, employee's good performance is needed to do monitoring without loosing good services. Hence, even the monitoring procedure from their supervisor is weak, the system and procedure can effectively continue as expected. In other side, if the employee's performance tends to decline and the monitoring procedure is also not tied up, thus the system and procedure tend to be unsuccessful. Facing the demand of good services relate to the immigration a good leadership is needed, who has ability and skill to manage the organization. This condition also depends on the definition of the leadership itself which does not always parallel with position in the structure of the organization.

Beside style of leadership, other influential factor is employee's job satisfaction. Their satisfaction in doing their duty is reflected from their work. Even it is a must that they do their official duty, but the supervisor in the organization must perceive any situation that can influence their staffs? performance. Do they satisfy with their work, its compensation and also the environment of their work place? When an employee feels unsatisfied with the compensation from the organization, normally they will work inadequately.

Base on those assumptions, the main problem in the research are:

1. How is the description of the employee's performance in the District Office of Immigration in South Jakarta?

2. Do job satisfaction influence employee's performance in giving services in the office?

3. Is style of leadership also influence employee's performance?

Using survey, a research with questionnaire as its instrument to collect data and other variables and correlation analyses, it is expected that the influence of style of leadership and job satisfaction on employee's performance will be identified. This method is expected to describe, recognize and interpret the condition of the subject or object of the research based on founded data and facts.

The result of the self assessment analyzes is generally good. However, it must be considered that the measurement of the employee's performance is relatively simple compare to other measurement methods, thus it must be considered proportionally. Style of leadership in the office is performance-enhancing skill, and even the average value is at the minimum value, it can be a raw model for further development. This model relates to the practical job and outcome oriented suitable with the organization's objective. For job satisfaction in the office, generally the result shows that it is relatively unsatisfied.

The result also shows the hypotheses analysis that:

1. There is no relation between style of leadership as variable (X1) and employee's performance (Y).

2. There is a relation between job satisfaction (X2) and employee's performance (Y). the strenght of relation between those two variables is moderate.

3. There is no relation between style of leadership as variable (X1) and job satisfaction (X2) with employee's performance (Y).

The importance of employee's performance measurement relates to its significant role in supporting the performance of the management as a whole, thus the performance of the employee must be evaluated accurately as a basis of compensation strategy. The organization should develop an evaluation on employee's performance in a certain period in order to increase the team work and solving problem capacity creatively and innovative.

Basically, every organization must always develop the quality of leadership in order to advance its management's and employee's performance. In this context, the development of a leadership model which is effective is important. Leadership is not only a problem of structural supervisor or functionary, but also a mechanism of how to exaggerate the human resource to obtain the organization's objective effectively, efficiently and legally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Iingkungan kerja dan kepemimpinan dengan kinerja pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pancoran. Penelitian menggunakan desain korelasional dengan melibatkan 83 sampel {responder} yang diambil secara acak sederhana dari 106 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rho dan uji reliabilitas menggunakan Sprearman Brown. Data yang diperoleh dianaiisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rho dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12.Paling tidak terdapat dua faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, yakni lingkungan kerja dan kepemimpinan. Lingkungan kerja berhubungan atau memengaruhi kinerjha pelayanan karena lingkungan kerja terkait dan mencakup keseluruhan kondisi kerja yang antara lain meliputi dukungan supervisor, kejelasan tugas, orientasi tugas, dan inovasi. Kemudian kepemimpinan memiliki hubungan dengan kinerja pelayanan karena kepemimpinan pada hakikatnya merupakan usaha memengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan kemauannya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kepemimpinan modern, usaha tersebut dapat diupayakan melalui kegiatan: menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi, memberdayakan pengikut, menciptakan perubahan, memotivasi pengikut, mewakili sistem sosial, dan membelajarkan organisasi.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa lingkungan kerja di KPP Jakarta Pancoran tergolong baik, kepemimpinan dinilai baik, dan kinerja pelayanan juga tergolong baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pelayanan, dengan indikasi nilai koefisien korelasi = 0,265. Demikian pula kepemimpinan juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pelayanan, dengan indikasi nilai koefisien korelasi = 0,513. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik lingkungan kerja dan kepemimpinan maka semakin tinggi kinerja pelayanan; sebaliknya semakin buruk lingkungan kerja dan kepemimpinan maka semakin buruk kinerja pelayanan.Dengan kondisi seperti itu, lingkungan kerja KPP Jakarta Pancoran per1u ditingkatkan dengan cara menyempurnakan kondisi lingkungan kerja yang meliputi aspek: dukungan supervisor, kejelasan tugas, orientasi tugas, dan inovasi yang dinilai oleh pegawai kurang kondusif/maksimal; kepemimpinan pada KPP Jakarta Pancoran disempurnakan dengan cara: memperbaiki aspek¬-apek kepemimpinan yang dinilai pegawai masih kurang maksimal dan mempertimbangkan kondisi aktual karyawan, minimal yang berhubungan dengan intelektualitas yang tercermin dari tingkat pendidikan, situasi emosi/perasaan, dan usia pegawai; dan dilakukan penelitian lanjutan serupa tentang kinerja pelayanan dengan menambah variabel-variabel lain seperti komunikasi organisasi, kompensasi, budaya organisai, komitmen organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja.

---

This research was purposed to examine the relationship between work environment and leadership with performance of tax service at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Pancoran. This study used correlation design and 85 respondents obtained from simple random sampling were participated. Valid and reliable questionnaires tested with Spearman Rho and Spearman Brown were administered to collect data assisted with SPSS Ver. 12.

Descriptive analysis results showed that work environment, leadership, and service performance at KPP Jakarta Pancoran could be categorized as goad whereas hypotheses testing showed that work environment had positive and significance correlation with service performance indicated by coefficient of correlation 0,265. Leadership also had positive and significance correlation with service performance with coefficient of correlation 0.513 This results implied that the better work environment and leadership, the better service performance and vice versa.

Based on the findings, work environment at KPP Jakarta Pancoran needs increasing by improving work environment condition such as supervisor support, clarity of task, task orientation, and innovation which were rated by employees as not good; leadership at KPP Jakarta Pancoran could be enhanced by fixing leadership aspects such as actual condition of employees related with education level, emotional situation, and age; further researches are needed by employing various variables such as organizational communication, compensation, organizational culture, organizational commitment, emotional intelligence, and job satisfaction."

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."