Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ataupun mengesahkan akta dibawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, banyak hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang berkepentingan dalam akta tersebut, ataupun tidak ditemukan secara langsung dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penulis membahas mengenai cara mengoptimalkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris agar pelanggaran Notaris setidaknya berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun, baik yang dilaporkan ataupun ditemukan dalam praktek. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) responden sebagai alat bantu. Penulis menarik kesimpulan yang salah satunya ditemukan dalam penelitian lapangan, dan hal tersebut kurang lebih sama sebagaimana pendapat dari para responden, dan hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja dari anggota Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat, sebagai satu kesatuan, yaitu memperbaiki administrasi. Karena suatu pekerjaan dapat dilihat baik apabila administrasi telah berjalan dengan baik dan hal tersebut hanya salah satu cara selain meningkatkan anggaran, koordinasi dan kontrol kerja antar tingkatan majelis, serta sumber daya manusia itu sendiri datang dari dirinya untuk meningkatkan kinerjanya.

---

This Thesis hits performance from Majelis Pengawas Notaris as [the] institute that given duty to Government to observe and construct profession Notary in Indonesia according to the laws of legislation Number 30/2004 about Jabatan Notaris. Notary as [the] public functionary that given very big infroma by country, to make official documents that have perfect verification strength, as the same manner as that arranged in legislation Number 30/2004 are referred [as], however in practices still many are found collision that conducted by Notary, many that not taken as problem because not reported by society, that is society that have interest in official document referred [as], or not found directly in inspection by Majelis Pengawas Notaris. Then writer discusses procedural Optimize the performance of Majelis Pengawas Notaris in order to collision Notary at least decreases the number from year to year, both for reported or found in practice. Writing Method that weared is normative method, Datas is obtained/got from bibliography research (library research) and conduct field research (field research) by perform interview with 3 (three) responder as a means of helps. Writer draw a conclusions wrong ones are the other one found in field research, and that more or less same as the same manner as opinion from responders, and that become one of way for Optimize the performance from councilor Pengawas Notaris, that is Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah and Majelis Pengawas Pusat, as one unity, that is correct administration. Because a job can be seen good if administration has walked properly and that only one of way besides improve budget, coordination and [job/activity] control between ceremony level, and itself human resource comes from he/she to improve its performance."

"Kebakaran pasar di Jakarta cukup sering terjadi dikarenakan kurangnya kepedulian penghuni pasar terhadap risiko kebakaran, minimnya fasilitas pencegah kebakaran dan kondisi lingkungan pasar yang tidak tertata rapi. Oleh sebab itu dibutuhkan manajemen risiko kebakaran pasar dengan cara mengidentifikasi, melakukan asesmen, evaluasi, mengurangi dan mengalihkan risiko kebakaran. Sebagaibagian dari manajemen risiko kebakaran, asesmen mengambil tempat yang sangat penting sebagai dasar untuk evaluasi. Kajian ini merupakan upaya untuk melihat seberapa jauh tingkat risiko kebakaran yang ada pada pasar-pasar di wilayah DKI Jakarta. Asesmen dilakukan pada beberapa pasar dengan kondisi fisik yang hampir sama dan pemeringkatan pasar yang sama yaitu kelas A. Untuk maksud validasi, pasar-pasar tersebut dibandingkan dengan pasar-pasar yang memiliki kondisi ekstrim sangat baik dan sangat buruk. Asesmen risiko kebakaran dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui survei yang kemudian data tersebut di transformasikan ke dalam fungsi kerapatan probabilita. Melalui simulasi Monte Carlo, nilai risiko kebakaran yang dihitung dengan menggunakan formula Gretener akandiperoleh dimana pada formula tersebut dimasukkan fungsi kerapatan probabilita yang sudah dihitung sebelumnya. Tingkat risiko kebakaran pasar-pasar di wilayah DKI Jakarta dimulai dari yang palingaman terhadap kebakaran sampai yang paling beresiko terhadap kebakaran adalah Kramat Jati, Palmerah, Pasar Minggu, Jatinegara, Mayestik, Tomang Barat, dan Senen Blok III. Kemudian hasilpembandingan menkonfirmasi bahwa tingkat risiko pasar-pasar tersebut berada diantara pasar dengan kondisi sangat baik dan pasar dengan kondisi sangat buruk. Pasar yang memiliki sistem proteksi dansistem manajemen kebakaran yang baik memiliki kecenderungan nilai risiko kebakaran yang kecil.

---

Abstract Fire in traditional markets in Jakarta mostly happened because of unawareness people in fire risk, minimum fire protection facility and messy traditional markets setting. One way to avoid fire is bymanaging fire risk. Usual procedures in fire risk management are identifying, assesing, reducing and transferring the risk. As part of fire risk management, assessment is an import ant element as basis forevaluation. This study covers the assesment of fire risk that might exist in traditional market in Jakarta area. The study was conducted on traditional markets categorized as A-Class by the Jakarta localgoverment. Then the results will be calibrated to traditional markets whose conditions are considered as extremely good and bad conditions. Fire risk assessmenst were initially conducted by means of collecting data through respondents. Those data were then transformed to probability distribution function. The riskassessment determination was based on Gretener formulation where probability distribution functions are taken into account. Monte Carlo simulation was used to obtain the fire risk assessment. It is shownthat risk of fire in traditional markets in Jakarta classified from the safest to the highest risk are related to traditional markets Kramat Jati, Palmerah, Pasar Minggu, Jatinegara, Mayestik, Tomang Barat andSenen Blok III. The comparison with traditional markets having extreme conditions confirmed that fire risk indication of those markets are between the markets having extreme condition. Traditional market with a good fire system protection and fire system management has shown a low indication of fire risk."

"Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang. Jelas sekali bahwa pembangunan memerlukan dana yang besar dari masyarakat ditarik pajaknya sebagai wajib pajak sebagai dana tambahan pembangunan, untuk pengeluaran berupa berupa belanja rutin dan pengeluaran atau belanja negara pembangunan. Dengan adanya pajak maka masyarakat diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap negara untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan secara tidak langsung dengan cara membayar pajak terutang. Permasalahan masih kecilnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika dilihat dari APBD yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Dan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (MOP) masih banyak/tidak sepenuhnya didasari dari nilai pasar, tata ruang pemerintah daerah, dan pemilihan jalur bisnis dan pemukiman, dan lain sebagainya. Banyak diketemukan MOP belum mencerminkan harga?nilai pasar properti yang mengakibatkan penerimaan daerah dari PBB belum maksimal. PBB hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat, agar pelaksanaannya nanti dapat terselesaikan dengan baik. Aparat pajak dapat melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengerti arti peranan pajak untuk membangun daerahnya."