Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"ABSTRAKAOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Dapak dari AoA yaitu merosotnya produksi kedelai, pada tahun 1974 Indonesia mampu berswasembada kedelai bahkan sampai batas tertentu Indonesia mempunyai surplus perdagangan luar negeri . Namun sejak tahun 1975 Indonesia tidak mampu lagi mempertahankan swasembada kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengadaan cadangan Indonesia mulai mengimpor. Sampai sekarang Indonesia merupakan negara pengimpor (net importir) kedelai karena kebutuhan dalam negeri yang sangat besar belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini mendorong pemerintah mengimpor kedelai dari pasar dunia untuk memenuhi konsumsi domestik. Produksi dalam negeri selalu defisit membuat Indonesia dikenal sebagai importir kedelai. Semenjak Bulog tidak lagi menjadi importir tunggal, volume impor cenderung meningkat karena di pasar internasional harga kedelai lebih murah.

---

ABSTRACTAOA is one of the international agreements of the WTO is generated through a series of negotiations in the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This agreement is enforced in conjunction with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which consists of 13 sections with Article 21 which comes with 5 Rider (Annex) and the attachment to Annex 5th. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Dapak of AoA is declining soybean production, in 1974 Indonesia self-sufficient in soybeans and even to some extent Indonesia has a surplus of foreign trade. However, since 1975 Indonesia no longer able to maintain self-sufficiency in soybeans. To meet the needs of consumption and procurement Indonesia began importing backup. Until now Indonesia is a net importer (net importers) soy because domestic demand is very large can not be met by domestic production. This prompted the government to import soybeans from the world market to meet domestic consumption. Domestic production deficit always make Indonesia known as the importer of soybeans. Since Bulog is no longer the sole importer, import volumes are likely to increase in the international market due to lower soybean prices."

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.

---

The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Perjanjian kartel penetapan harga yang diduga dilakukan para operator dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi dimana terdapat klausul yang mengatur tentang tarif Short Messaging Services (SMS). Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian dilarang yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembuktian pelanggaran yang dilakukan para operator ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisa aspek materiil dilakukan dengan melihat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 5. Berdasarkan pedoman Pasal 5 bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi mencakup pelaku usaha, perjanjian, pelaku usaha pesaing, harga pasar, barang, jasa, konsumen dan pasar yang bersangkutan. Dalam kasus perkara ini terdapat perbedaan dalam menilai unsur yang harus terpenuhi oleh Majelis Komisi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Menurut Majelis Komisi unsur yang harus terpenuhi yaitu pelaku usaha, perjanjian penetapan harga, dan pesaing. Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri unsur yang harus terpenuhi meliputi pelaku usaha, perjanjian penetapan harga dengan pelaku usaha pesaing, harga yang harus dibayar oleh konsumen dan pasar bersangkutan yang sama. Perbedaan ini mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan Majelis Komisi. Untuk itu perlu adanya kesepahaman dalam menganalisa terpenuhinya unsur berdasarkan pedoman yang berlaku meskipun pada akhirnya analisa yang dilakukan tidak mengubah hasil putusan.

---

Price fixing cartel agreement alleged operators in the Interconnection Cooperation Agreement where there is a clause that stipulates Short Messaging Services (SMS). Pricing agreement is an agreement prohibited under Article 5 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Proof of offense committed by the operator in terms of the legislation in force and the material aspects of the analysis done by looking at the elements that must be met in Article 5. Under the guidelines of Article 5 the elements that must be met include businesses, agreements, business competitors, market prices, goods, services, consumers and the market concerned. In this case there is a difference in assessing the elements that must be met by the Assembly Commission and District Court Judges. According to the Assembly Commission elements that must be fulfilled were business, pricing agreements, and competitors. Meanwhile, according to the District Court Judges elements that must be met include business, price fixing agreements with competitors' businesses, the price paid by the consumer and the same relevant market. This difference resulted District Court Judges canceled the verdict of the Commission. An understanding in analyzing the fulfillment of the element based on the guidelines is needed even in the end the analysis carried out did not change the verdict."

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut juga Indonesia Eximbank merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan finansial berupa pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan ekspor. Dalam World Trade Organization, terdapat pembatasan atau larangan kegiatan subsidi ekspor, yang diatur secara spesifik dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Dari bentuk pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank, kegiatan tersebut dapat digolongkan kedalam “Prohibited Subsidy”. Namun pada kenyataannya, unsur bantuan pemerintah yang disebutkan dalam ASCM, tidak terpenuhi karena penugasan khusus yang diberikan kepada Indonesia Eximbank belum sepenuhnya terlaksana, karena masih belum terdapatnya peraturan khusus perihal penugasan dimaksud, selain itu suku bunga yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam memberikan pembiayaannya, tidak berada dibawah suku bunga yang diberikan pada umumnya oleh pemberi pembiayaan komersil lainnya, sehingga pembiayaan yang diberikan masih berupa pemberian pembiayaan umum yang dilakukan oleh bank, namun dengan kekhususan harus dipergunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor.

---

Indonesia Export Credit Agency also known as Indonesia Eximbank is a special financial institution established by Indonesia government in order to support the national export development program through National Export Financing. Its main activity is providing financial support given by government to support export performance. In World Trade Organization, there are some prohibitions related to export subsidies, specifically on Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Financial support that Indonesia Eximbank provide in general could be categorized as Prohibited Subsidy. But in fact, financial support given by government mentioned in ASCM could not be fulfilled in Indonesia Eximbank activity because special assignment given to Indonesia Eximbank has not been fully implemented since there has not been special regulation yet related to the special assignment, also Indonesia Eximbank does not give lower interest rate than other commercial financial institutions, so that financing given by Indonesia Eximbank still in the form of the provision of public financing done by banks, but with specificity that must be used for export activities."

"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah perjanjian WTO yang berisi ketentuan tentang penyederhanaan prosedur bea cukai, yang dibuat untuk meningkatkan aliran perdagangan internasional. Indonesia adalah salah satu dari banyak anggota WTO yang meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Tesis ini membahas implikasi hukum ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO dengan Indonesia. Secara khusus, tesis ini membahas alasan ratifikasi Indonesia dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bersama dengan implikasi hukum ratifikasi. Tesis ini disusun dengan menggunakan Metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggambarkan ketentuan tercantum dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan fasilitasi perdagangan dalam undang-undang tersebut dan peraturan di Indonesia sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, tetapi pada ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Fasilitasi Perdagangan Kesepakatan, beberapa penyesuaian harus dilakukan. Tesis ini menyarankan Indonesia untuk melakukannya penyesuaian sehubungan dengan ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, karena dengan meratifikasi Fasilitasi Perdagangan

---

Trade Facilitation Agreement is a WTO agreement that contains provisions on simplifying customs procedures, which are made to increase the flow of international trade. Indonesia is one of the many WTO members to ratify the Trade Facilitation Agreement. This thesis discusses the legal implications of ratification WTO Trade Facilitation Agreement with Indonesia. Specifically, this thesis discusses the reasons for Indonesias ratification of the Trade Facilitation Agreement along with the legal implications of ratification. This thesis was prepared using a normative juridical method, which is done by describing the provisions contained in the Trade Facilitation Agreement and comparing it withProvisions relating to trade facilitation in several laws and regulations in Indonesia. This thesis concludes that most of the trade facilitation provisions in the law and regulations in Indonesia are in accordance with the Trade Facilitation Agreement, but on trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, some adjustments must be made. This thesis recommends that Indonesia make adjustments with respect to trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, because by ratifying Trade Facilitation"

"Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, naskah final yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tentang negosiasi perdagangan multilateral termasuk Perjanjian Umum di Bidang Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS merupakan perjanjian payung atau Framework Agreement dan menjadi dokumen utama yang mencakup aturan main yang berlaku umum untuk semua sektor jasa.Dalam rangka menganalisa model penyediaan jasa pada bidang asuransi, Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi penyedia jasa asing, maka analisa atas UU Asuransi dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia."

"Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif.Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research.

The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment.

Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS."

"Waralaba merupakan salah satu bentuk distribusi yang memiliki peran pentingdalam perluasan pasar, termasuk perluasan pasar ke luar negeri. Waralaba menjadisalah satu subsektor yang termasuk dalam sektor distribusi yang diatur dalamOrganisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu dalam General Agreement of Tradein Services (GATS). Masing-masing negara memiliki hak untuk membentukregulasi domestik terkait dengan perdagangan jasa untuk diterapkan di negaranyamasing-masing. Namun, setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untukmenyesuaikan aturan-aturan terkait perdagangan jasa sesuai dengan komitmenyadalam prinsip-prinsip perdagangan jasa yang telah disepakati dalam GATS.Sehingga, sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia juga diwajibkanuntuk menyesuaikan aturan domestiknya agar sesuai atau tidak bertentangandengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diatur dalam GATS. Indonesiamerupakan salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai waralabadalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun2007 tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenteriPerdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanWaralaba. Perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan apakah suatu negara telahmenerapkan prinsip-prinsip perdagangan jasa, harus pula mengacu padakomitmen spesifik masing-masing negara anggota. Sehingga, untuk menilaibagaimana pengaturan penyelenggaraan waralaba di Indonesia dikaitkan denganprinsip-prinsip yang diatur dalam GATS, harus tetap mengacu pada komitmenspesifik Indonesia dalam sektor-sektor perdagangan jasa.

---

A franchise is one of the distributions methods that have an important role inexpanding markets, including expanding markets overseas. A franchise is one ofthe subsectors that is classified in the distribution sector stipulated in the WorldTrade Organizations (WTO), namely in General Agreement of Trade in Services(GATS). Each country has the right to form domestic regulations related to tradein services to be implemented in their respective countries. However, each WTOmember country has an obligation to adjust any domestic regulations relating totrade in services with the principles of trade in services agreed in the GATS.Therefore, as a member of the WTO, Indonesia is also required to adjust anydomestic regulation relating to trade in services with the principles of trade inservices set out in the GATS. Indonesia is one of the countries that have specificregulation regarding franchising in the form of government regulations, namelyGovernment Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising and regulatedfurther in the Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 71 of 2019concerning the Implementation of Franchising. It should be noted that todetermine whether a country has applied the principles of trade in services, itmust also refer to the specific commitments of each member country. Therefore, inorder to assess the regulation of the implementation of franchising in Indonesiarelated to the principles set out in the GATS, it must still refer to Indonesia'sspecific commitments in the service trade sectors."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."