Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ide pencetusan Deklarasi Doha dilatarbelakangi olehprotes dari negara-negara berkembang yang menilaibahwa pasal-pasal pelindung TRIPS (the TRIPSSafeguards) tidak jelas dan bersifat multi interpretasi.Negara-negara berkembang berusaha mencari sebuahalat tafsir terhadap the TRIPS Saféguards tersebut yangmemenuhi persyaratan hukum internasional, khususnyaKonvensi Wina yang mengatur tentang HukumPerjanjian Interasional dan proses legislatif negosiasiberdasarkan kerangka kerja pembuatan keputusan WTO(WTO decision making framework). Melalui DeklarasiDoha, negara-negara berkembang mencapai tujuanutama mereka untuk mencari penjelasan terhadappenafsiran the TRIPS Safeguards tersebut. Meskipundemikian, di masa yang akan datang, perbedaan tingkatekonomi, teknologi dan kepentingan di antara negara-negara anggota WTO akan menjadi salah satu pemicuperdebatan mengenai manfaat perlindungan paten obatberdasarkan ketentuan WTO dan pengaruhnya terhadapakses obat esensial. Hasil yang optimal dari perdebatantersebut akan sangat tergantung pada kehendak parapihak yang terlibat untuk mencari solusi yang tidakmemihak kepentingan salah satu negara anggota WTO."

"ABSTRAKThe Islamic principle of treating the wife does not encourage violence or transgression in disciplining her. Rather, it exhotrs amity, love and reasonable treatment as evidenced by different provisions in the Holy Qur'an and the Prophet's Sunnah "

"Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai asal usul komersial dari barang atau jasa tertentu. Selain itu, merek juga digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu usaha dengan barang atau jasa milik usaha lainnya. Berkembangnya teknik-teknik baru dalam bidang pemasaran serta pengembangan teknologi baru, yang mana disebabkan oleh pengaruh globalisasi menyebabkan mulai digunakannya jenis-jenis merek baru yang tidak terbatas pada huruf, simbol, atau desain, yang kemudian disebut sebagai ‘merek non-tradisional’. Salah satu merek non-tradisional tersebut adalah multimedia mark, yaitu suatu jenis merek yang umumnya terdiri dari kombinasi antara gambar dan suara. Skripsi ini menganalisis mengenai permasalahan hukum yang timbul dalam perlindungan multimedia mark dengan pula menganalisis pengaturannya pada beberapa negara, yaitu Uni Eropa, Britania Raya, dan Benelux. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa multimedia mark mulai dapat didaftarkan sebagai merek di Uni Eropa dan negara- negara anggotanya setelah persyaratan representasi grafis dihapuskan. Dalam perlindungannya, Multimedia mark kemudian memiliki permasalahan pada pendaftarannya, baik pendaftaran di Indonesia maupun pendaftaran secara internasional melalui Madrid System, serta permasalahan mengenai penilaian ciri khas pada multimedia mark. Mengenai pendaftaran merek di Indonesia, walaupun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, permohonan pendaftaran masih tetap dapat diakomodir.

---

Trademarks are signs which are utilized to provide information regarding the commercial origin of certain goods or services. Furthermore, trademarks are used to distinguish between goods or services of one undertaking from other goods or services manufactured by another undertaking. The development of marketing techniques, combined with technological advancements, which are caused by the influence of globalization, have prompted the use of new types of trademarks, those that are not limited to letters, symbols, or designs, which are then called ‘non- traditional trademark’. One of the said non-traditional trademarks is multimedia mark, a trademark commonly consisting of the combination of images and sounds. This thesis analyzes the legal problems that arise regarding the protection of multimedia mark, whilst also analyzes the regulations surrounding multimedia mark in several nations, which are European Union, United Kingdom, and Benelux. The method that was used in this research is the normative juridical method, which focuses on analyzing literatures and regulations. According to the research that has been conducted, it can be concluded that multimedia marks had acquired its registrability after the removal of the requirement for graphical representation. There are, however, a few problems that arise in light of the protection of multimedia mark. The first problem is regarding the registration of a multimedia mark, be it the registration in Indonesia or the registration through an international application using the Madrid System. Then lastly, regarding the assessment of distinctiveness in a multimedia mark. Although multimedia marks have not yet been regulated in Indonesia, applications for registering multimedia marks would nevertheless be accommodated."

"Tesis ini membahas kedudukan hukum tindakan pemblokiran terhadap proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukum normatif dan tipologi pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan negara dalam rangka pengurusan piutang negara harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang berdasarkan pada asas sita umum kepailitan. Namun pada kenyataannya negara tidak tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan kepailitan, sehingga tindakan pemblokiran oleh negara tidak dicabut meskipun terhadap PT KIA Timor Motors telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan revisi atas pengertian piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007, yaitu bahwa piutang negara yang berasal dari perjanjian tidaklah termasuk dalam piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.

---

This thesis discusses the legal status of the act of blocking by state against the bankruptcy assets settlement process. The study is a descriptive analytical study using normative legal studies and typologies case approach. The results of the study are the actions undertaken in the framework of the state administration of the state claims should be subject to the provisions of the bankruptcy law is based on the principle of the general confiscation bankruptcy. But in fact the state does not comply the provisions of the law of bankruptcy in Indonesia, so that the act of blocking by the state claims to do the maintenance of the Regulation of Minister of Finance No. 128/PMK.06/2007, namely that the state claims based on the agreement is not included in the state's claim which is settled by Minister of Finance Regulation No. 128/PMK.06/2007."

"Notaris memegang peranan penting dalam aspek keperdataan masyarakat, baik individu kodrati maupun badan hukum. Dewasa ini fungsi dan tugas notaris berkembang tidak hanya pada bidang-bidang yang diketahui secara umum, seperti akta anggaran dasar perusahaan, namun juga telah berkembang sampai ke ranah industri minyak dan gas bumi, khususnya pembuatan surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri pada tender pengadaan barang dan jasa. Fungsi baru notaris tersebut lahir setelah diundangkannya revisi ketiga Pedoman Tata Kerja Nomor 007 tanggal 03 April 2013 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi notaris dan kegiatan tender pengadaan barang dan jasa yang mengandung pelanggaran notaris dalam membuat surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri bagi Perusahaan Nasional. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder dan hasil yang bersifat evaluatif analitis. Dalam praktiknya, absensi peningkatan pengetahuan terkait fungsi baru yang dimiliki notaries tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu bentuk pelanggaran baru oleh notaris.

---

A notary holds an important role in civil aspect of the society, both physical person and juridical person. Nowadays, the functions and duties of a notary evolved from not only being on the fields that are commonly known, such as article of association of a company, but also have evolved to the field of oil and gas industry, especially on the making of Domestic Company Statement Letter for the procurement of goods and services. This new function of a notary emerged after the enactment of the third revision of Work Procedure Guidelines to Supply Chain Management Number 007 dated April 3rd, 2013 by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKKMIGAS). This research aims on finding out the legal implications to notaries and the activities of tender for procurement of goods and services that contain notary violation on the making of Domestic Company Statement Letter for National Company. According to the issues raised in this research, hence the research method will be juridical normative with a qualitative approach using secondary data and results with the nature of analytical evaluative. In practice, the absence of increased knowledge related to this new function of a notary will caused a new form of violation by a notary."