Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha atau pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen seringkali dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum sistem perbankan syariah terhadap nasabah dan bagaimana implementasi sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No. Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lain yang berhubungan dengan sistem perbankan syariah dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara pihak bank dengan nasabah yang berdasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu adanya penerapan prinsip good corporate governance juga memberikan kepastian hukum akan hak-hak nasabah bank syariah telah terlindungi.

---

This thesis discusses the judicial review against the Islamic banking system in providing legal protection to customers. In fact, many businesses or the banks that have a tendency to override the rights of clients and customers exploit weaknesses without having to obtain legal sanction. The lack of awareness and knowledge of the consumer society is often used as a ground for businesses in transactions that do not have good faith in doing business that is principally intended to seek maximum profits by efficiently utilizing existing resources.

Subject matter of this thesis is how the Islamic banking system of legal protection to customers and how the implementation of Islamic banking system in providing legal protection to customers.

This thesis research uses research methods normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical, namely by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly the banking Act No. 7 of 1992 as amended by Act No. 10 of 1998, Law no. Islamic Banking Act No. 21 of 2008 and other legislation relating to Islamic banking system in providing legal protection to customers.

Based on research results indicate that Islamic banks are now providing legal protection to customers through agreements held between the bank and the customer is based on the consensus agreement of the parties, other than that the application of principles of good corporate governance will also provide legal certainty rights Islamic bank customer's rights are protected."

"Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu menerbitkan saham baru atau menerbitkan obligasi subordinasi. Cara yang terakhir ini yang banyak dilakukan oleh bank, baik konvensional maupun syariah. Di Indonesia, telah dikenal adanya obligasi syariah yang menggunakan skim ijarah dan mudharabah. Perbedaan yang mendasar antara obligasi syariah dan konvensional adalah pada obligasi syariah return tidak ditetapkan secara nominal, tetapi dengan memberikan nisbah bagi hasil untuk pemegang obligasi, serta penggunaan dana hasil emisi obligasi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerbitkan obligasi subordinasi, berarti menambah modal yang ada pada bank, sekaligus akan memperkuat struktur permodalan bank tersebut. Jika struktur modal sudah kuat, bank akan leluasa dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Ini dimungkinkan karena rasio kecukupan modal bank masih berada di atas ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnva pembiayaan yang semakin ekspansif akan meningkatkan pendapatan bagi bank tersebut, Penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan dan tingkat kecukupan modal (solvabilitas) setelah emisi obligasi, tetapi tidak pada kinerja rentabilitas dan likuiditas akibat tingginya tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank.

---

In order to anticipate the decreasing of capital adequate ratio suffered by a bank, it can take any of the two ways, namely issuing new shares, or issuing subordinated debentures. The latter has been taken many times by different banks, both conventional and sharia ones. In Indonesia, it's known the presence of sharia bonds upon the scheme of ijarah and mudharabah. The fundamental difference between sharia bonds and conventional bonds is that in sharia bonds the return is not determined nominally, rather, by adding some ratio of revenue sharing for the debt holders, and where the utilization of fund resulted from the bonds emission shall conform to the principles of sharia. Issuing subordinated debentures would mean additional capital for the bank, and at the same time strengthening the capital structure of the bank. If the capital is strong, the bank will be freer to conduct financing expansion. This is enabled, because the bank's capital adequacy ratio is still above the point as ruled by Bank Indonesia. Furthermore, the more expansive financing will increase the bank's revenue. The research performed at Bank Muamalat Indonesia has shown increment of financing as well as capital adequacy ratio (solvability) after sub-debt emission, but not of the bank's performance in rent ability and liquidity. Due to the height of ratio of revenue sharing determined by the bank for the debt holders."

"Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bank konvensional pada umumnya, diantaranya adalah bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil pada sistem operasionalnya, lalu tidak sekedar profit-oriented tetapi juga mengemban misi-misi sosial, memiliki ragam produk khususnya pembiayaan yang lebih Iuas dibandingkan bank konvensional, selain itu tentu juga usaha yang dibiayai harus berdasarkan syariat Islam (halal) dan tidak makruh.Bank syariah sendiri mengalami kemajuan yang luar biasa salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Setelah beberapa periode mengalami kerugian akibat krisis moileter di Indonesia, pada tahun 2006 bank ini bangkit dan menjadi bank syariah terbaik di Indonesia tahun 2006 versi majalah Investor.Pesatnya kemajuan bank syariah di Indonesia dianggap karena selama ini bank syariah terus membidik pasar sharia loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak pasar sharia loyalis sudah mulai habis tergarap oleh bank-bank besar sepal-1i Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Artinya saat ini bank syariah mengalami kondisi persaingan yang sesungguhnya karena sama-sama membidik pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat suku bunga tabungan, deposito dan kredit berpengaruh terhadap tabungan dan deposito mudharabah serta piutang dan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.Pengujian statistik yang dilakukan adalah analisis regresi sederhana antara satu variabel terhadap variabel Iainnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Sementara pengujian hipotesis dilakukan dua arah dikarenakan belum adanya suatu penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian ini.Dari basil penelitian yang telah dilakukan dengan tingkat keyakinan 95%. dapat dilihat bahwa Suku bunga tabungan pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Beberapa hal yang mendasari pengaruh ini, diantaranya adalah terdapat kemungkinan bahwa pasar sharia loyalis sudah mulai tergarap habis oleh bank-bank syariah yang cukup besar. Lalu yang kedua dana tabungan merupakan dana yang likuid bagi nasabah sehingga mudah untuk berpindah.Lalu selanjutnya suku bunga deposito pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang mendasari pengaruh ini, diantaranya adalah dana deposito meupakan dana yang tidak likuid bagi nasabah Hal ini dibuktikan ketika diteliti lebih lanjut pengaruh tingkat suku bunga deposito (peiode t) pada bank umum terhadap jumlah deposito mudharabah (periode t +1) pada Bank Muamalat Indonesia memiliki pengaruh yang negatif dengan tingkat signifikansi yang lebih baik.Sementara itu suku bunga kredit (konsumsi dan investasi) pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 90% (a = 10%) terhadap jumlah piutang (murabahah dan is!ishna) pada Bank Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang mendasari pengaruh ini, diantaranya adalah faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mark-up dalam murabahah. Bahkan suku bunga ikut diperhitungkan ketika mark-up dalam transaksi murabahah ditetapkan. Sehingga dari sisi jumlah tidak akan jauh berbeda.Suku bunga kredit (modal kerja) pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) pads Bank Muamalat Indonesia. Terdapat beberapa hat yang-inendasari pengaruh ini, diantaranya faktor mark-up yang dapat mempengaruhi penentuan nisbah dan suatu pembiayaan. Walaupun demikian, semuanya tergantung pads proyeksi pendapatan itu sendiri. Lalu yang kedua faktor makro ekonomi yang sama-sama mempengaruhi kedua bank seperti SBI dan SWBI. Dad basil penelitian dapat dibuktikan tingkat suku bunga SBI memiliki korelasi yang positif terhadap SWBI. Namun karena kecilnya return yang ditawarkan oleh SWBI, maka bank-bank syariah lebih agresif dalam melakukan aktivitas pembiayaan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari bank syariah dengan bank konvensional adalah pandangannnya mengenai risiko. Bila pads bank konvensional risiko terbesar terletak pada peminjam, karena mereka hams membayar bunga yang sudah ditetapkan berapapun pendapatan yang didapat dari pinjaman tersebut. Sementara pihak lain yaitu deposan dan bank tinggal menikmati bunganya saja. Disisi lain, pads bank syariah masing-masing pihak baik itu deposan, bank, dan peminjam memikul risiko yang sarna. Hal ini mungkin menjawab kenapa dana pihak ketiga bank syariah masih kurang dari 2 dari total perbankan nasional sementara pembiayaan bank syariah sudah diatas 2 % dari total perbankan nasional.

---

Sharia banks has their own uniqueness compared to common conventional banks, which is, it use profit sharing rather than interest rate, and then it does not always profit-oriented but also has social mission in their operational system, after that it has more financing product than conventional banks, and of course the investment must be based on Islam sharia.Sharia banks were also enjoying incredible growth, one of them is Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia is the first sharia bank in Indonesia. For few periods, Bank Muamalat Indonesia was suffering loss because of the monetary crysis in Indonesia but recently it succeed becoming the best sharia bank 2006 in Indonesia for Investor Magazine version.Many people assuming that the growth of sharia banks in Indonesia were incredible because they were just aiming the sharia loyalis market, who believe that interest rate is forbidden. On the other side, sharia loyalis market starting to short of after some largest sharia banks such as Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri aiming them as their target. It means nowdays sharia banks is moving to the real competition since sharia banks and conventional banks is aiming at the same target which is the rational market, who very sensitive to return. The purpose of this research is to see how far the savings, deposits, and loan rate could effect to the mudharabah savings, mudharabah deposits, receivables and financing in Bank Muamalat Indonesia.For analyzing and process the data, the author use simple regression between one variable to another variable, so it will be show the direct influence from one variable to another variable. While the hypothesis was tested by two tail test because there is no research which can be the basis for this research were found.The result of this research with level of confidence 95%, one can see that the savings rate in common banks had negative influence and significant to the mudharabah savings in Bank Muamalat Indonesia. Some of the reasons are there is a possibility that sharia loyalis is started to sort. And the second is the fund in the savings was liquid for the depositor, so it can be easily moved.Next thing is the deposits rate has negative-not significant influence to mudharabah deposits in Bank Muamalat Indonesia. Some of the reasons are the fund in the deposits was not Iiquid for the depositor. This things was proved by analyzing the influence of deposits rate (at period t) in common banks to the mudharabah deposits (at period t + 1) in Bank Muamalat Indonesia which is also negative and have a better significance level.Meanwhile, the loan rate (consumption and investment) in common banks has negative influence and significant (a = 10%) to receivables (murabahah and istishna') in Bank Muamalat Indonesia. The reasons are the factor which influencing interest rate is also to factor which influencing mark-up in murabahah. Even the interest rate were calculated in mark-up. So there would not be so much different between interest rate and mark-up.And the loan rate (working capital) in common banks has negative influence and not significant to financing (mudharabah and musyarakah) in Bank Muamalat Indonesia. Some of the reasons are mark-up factor which can influencing the profit sharing of the financing. Eventhough it depends on the sales projection itself. And the second things is the makro economy factor such as SBI and SWBI which influence both banks were same. From the result of the research, one can see the SBI rate has positive correlation with SWB1 rate. But the return of SWBI were too low, so sharia banks were tend to be more aggressive in giving financing. From this research, we can conclude that the main difference between sharia banks and conventional banks is their risk perspective. In conventional banks, the biggest risk were on the creditor side because they should give the interest payment whatever the return of the loan. Meanwhile depositor and the bank were just enjoying the interest. On the other side, sharia banks whether the debitor, banks or creditor were having equal risk. This things should answer why until now the third-party fund were still less than 2 % from the total national banks, while the financing in sharia banks has more than 2 % from the total national banks."

"Salah satu produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana adalah dengan fasilitas line facility sebagai bentuk komitmen (wa'd) penyediaan plafon pembiayaan secara bergulir dalam jangka waktu tertentu. Komitmen tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai kebutuhan nasabah yang satu sama lain memungkinkan timbulnya masalah hukum. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dalam tipologi problem identification dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dalam kerangka pembiayaan line facility oleh bank syariah, konsep hak milik menjadi hal yang penting karena akan menentukan jenis akad-akad pembiayaan yang akan dilaksanakan dari pembiayaan line facility sebagai bagian dari struktur pembiayaan dan pada akhirnya juga menentukan jenis lembaga jaminan yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Hasil studi kepustakaan dan lapangan menunjukkan bahwa praktek pemberian fasilitas pembiayaan line facilty dalam jenis qardh, hawalah wal murabahah di bank syariah dari beberapa sisi telah menyalahi konsep sesuai syariat, terutama mengenai struktur pembiayaan, prinsip perikatan, rukun dan syarat akad dan konsep hak milik. Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsep wa'd line facility seolah-olah tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Line facility tidak difungsikan sebagai wa'd yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan utang piutang antara para pihak yang pelunasannya telah dijamin dengan lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produk-produknya agar konsep muamalah Islam dapat benar-benar dilaksanakan sesuai syariat. Itikad dan ketaatan para pihak atas rukun dan syarat yang telah digariskan menjadi hal yang penting selain terus dilakukannya usaha sosialiasi atas mekanisme pembiayaan perbankan syariah.

---

One of the sharia banking systems in the realm of financing is the so-called line facility, considered as the manifestation of commitment (wa'd) of the provision of financing plafond conducted sequently in a certain period of time. The commitment is conducted in various principles, laws and requirements of the sharia financing instrument in accordance with the customers' needs, which could occur a legal problem. Such problems are scruitnized in the problem identification typology with a qualitative approach, using the library as well as field study. In the line facility financing framework provided by a sharia bank, the concept of ownership becomes an important issue, since it will determine the types of financing agreement (akad) that will be implemented from the line facility financing as the part of the financing structure, which will eventuallly also determine the type of guarantee institution applied as the risk management for the bank.

The study, both library and field, shows that the implementation of the line facility financing provision under the type of qardh, hawalah wal murabahah in the sharia bank has violated the sharia concept itself in several aspects, particularly on the financing structure, binding principles, procedures and requirements of the akad, as well as concept of ownership, which causes the wa'd line facility seem to be implemented in a mere partial way. Line facility doesn't function anymore as a wa'd that binds morally, but instead as a main akad which cause a debt-credit relation between the concerned parties, the payment of which is guaranteed by the fiduciary guarantee institution as well as security right. Therefore, there is a need to create a law-level regulation for sharia banking and its products in order to ensure that the Islamic muamalah concept can be really applied according to the sharia. Furthermore, the good will and conformity of the parties involved on the pillars and requirements determined would be important in ensuring the sustainability of this matter, besides by socializing the mechanism of sharia banking financing."

"Penelitian ini bertujuan (a) Mengukur potensi kerugian maksimum (unexpected loss) yang ditimbulkan atas risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan model internal (Credit Metrics); (b) Menguji validitas pengukuran capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan menggunakan model standar dan metode internal (Credit Metrics); (c) Mengetahui profil risiko pembiayaan mudharabah berdasarkan wilayah/lokasi usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah data pembiayaan mudharabah sclama April 2005 -- Januari 2006. Model standar berdasarkan perhitungan ATMR sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 7/13/PBI/2005 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan model internal mengikuti metodologi CreditMetrics ? J. P. MorganHasil perhitungan yang dilakukan dengan model internal (CreditMetrics) menunjukkan risiko pembiayaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan model standar (ATMR). Capital charge risiko pembiayaan mudharabah dengan model standar lebih tinggi dibanding dengan model internal. Tetapi melalui uji back testing (Loglikelihoodl Ratio) kedua model dapat diterima (valid). Karena itu dalam pengukuran capital charge risiko pembiayaan, selain menggunakan model standar seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, bank dapat menggunakan model internal, terutama untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam pengembangan pembiayaan. Risiko pembiayaan mudharabah paling tinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan kemudian berturut-turut adalah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan yang paling rendah adalah wilayah di luar jawa.

---

This study was aimed to (a) measure the unexpected loss of mudharabah funding using standard as well as internal models (Credit Metrics); (b) test whether capital charge measurement with internal model is acceptable; (c) find out the location-base risk profile of mudharabah funding. This study used data on mudharabah funding from April 2005 to January 2006. The standard model is based on WRA measurement by Bank Indonesia number 7/13/PBI/2005 on Minimum Capital Charge of sharia-based Commercial Bank, while the internal model adopts the Credit Metrics - J.P. Morgan method.

The result of internal method shows a lower credit risk as compared to that of standard method. This implies that the capital charge of credit risk under standard model is higher than that under the internal model. Nevertheless, using back testing (Logikelihood Ratio), both models are valid. Therefore, the measurement of the capital charge of credit risk is recommended. The ranking of mudharabah credit risk profile is higher in: Jakarta, West Java, Central Java, East Java, than that in outside Java."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang mengharuskan adanya transparansi harga beli barang (modal beli barang) dan berapa margin keuntungan yang diinginkan Bank selaku penjual kepada Nasabah selaku pembeli sebagai tambahan harga. Hal yang terpenting untuk menilai apakah dalam kegiatan perbankan Syariah, khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia, telah benarbenar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah adalah dengan cara mengkaji dan meneliti bagaimana penerapan pembiayaan akad muarabahah (khususnya menyangkut penentuan profit margin) pada perbankan Syari'ah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa penentuan profit margin pada pembiayaan akad murabahah masih mengandung unsur-unsur yang seharusnya tidak dijadikan patokan dalam menentukan margin keuntungan. Seperti masih dimasukkannya hal-hal yang tidak terkait langsung dengan transaksi pembiayaan murabahah sebagai harga bell barang yang menurut jumhur ulama tidak dapat dibebankan kepada Nasabah Pembeli. Sebagai contoh adalah biaya tenaga kerja dan biaya-biaya yang semestinya dibebankan kepada Bank selaku penjual. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap mekanisme penentuan profit margin tersebut sehingga benar-benar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, khususnya mencegah adanya unsur riba yang diharamkan Islam dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah."

"Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Murabahah merupakan bentuk yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak selamanya berjalan sesuai yang telah ditetapkan atau disetujui dalam perjanjian pembiayaan adakalanya terjadi tunggakan-tunggakan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga bank berupaya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional serta pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat penerapannya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem balloon payment. Sebaiknya dalam melaksanakan restrukturisasi tidak dilaksanakan dengan sistem balloon payment, lebih baik dilakukan dengan cara pengubahan jumlah angsuran (reconditioning) disertai dengan perpanjangan jangka waktu (rescheduling).

---

Financial restructuring is an attempt to rescue the non performing financing conducted by the bank in order to help customers to settle their obligations, through rescheduling, reconditioning, and restructuring. Murabaha is the most dominant form applied in the practice of syariah banking. However in the implementation of murabaha financing does not always run according which has been decided or approved in agreement financing sometimes occurs some arrears causing non performing financing. The inability of customer to refund the funding is have a negative impact to another customers as distributor other funds. So that the bank attempted to refund customer’s fund with restructuring the financing as a rescue efforts on non performing financing.

This research discusses about the suitability of murabaha financing restructuring arrangement wih the provision of the Fatwa National Islamic Council and how the implementation of restructuring murabaha financing at PT Bank Syariah Mandiri Branch Offices Pondok Kelapa is it in accordance with the laws and regulations regulations by looking at its implementation in the case of restructuring murabahah financing.

This research is a normative and qualitative research. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about the restructuring of financing in indonesia has accommodated the implementation of the restructuring of financing in syariah banking.

The implementation of the murabaha financing restructuring on syariah banking in particular Bank Syariah Mandiri in accordance with the legislation, but in its implementation is done with a balloon payment system. Preferably, restructuring is not implemented with a balloon payment system, it is better done by changing the number of installments (reconditioning) accompanied by an extension of the time period (rescheduling)."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi likuiditas bank syariah dengan studi kasus Bank Mualnalat Indonesia (BMI). Upaya untuk mencapai tujuan bank syariah yaitu mencapai profitabilitas, harus trade off (bertukar posisi) dengan kepentingan likuiditas. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus mampu menjaga kepercayaan nasabah masyarakat melalui kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya (likuiditas). Bank syariah memang belum nenghadapi masalah likuiditas yang serius. Tetapi masalah ini harus bisa diantisipasi para bankirnya. Jika tidak dideteksi lebih dini dikhawatiikan terjadi individual bank runs (penarikan dana nasabah suatu bank secara besar-besaran) yang menjurus ke arah public distrust (ketidakpercayaan publik) kepada bank syariah secara umum. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Finance to Deposit Ratio (FDR) adalah salah satu alat ukur yang bisa mewakili rasio likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah (BMI). Dua faktor tersebut adalah volatilitas dana simpanan nasabah dan factor pembiayaan atau investasi yang dilakukan bank syariah (BMI)."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan ukuran kinerja, risiko, dan sistem bank. Kelompok ukuran kinerja yang digunakan adalah rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. Ukuran risiko yang digunakan adalah risiko kredit dan insolvency risk. Ukuran sistem yang digunakan adalah rasio struktur aset dan sistem operasional. Metode yang digunakan adalah regresi logistik. Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dilihat dari rasio keuangan. Bank konvensional memiliki nilai rasio yang lebih besar pada rasio ROA, CTD, LLR, LTD, DTA, FAA dan OBSIA. Sedangkan bank syariah memiliki nilai rasio yang lebih besar pada rasio NPL dan DTE.

---

ABSTRACT

;This study aims to determine the difference between conventional banks and Islamic banks in Indonesia by using performance indicators, risk indicators, and system. Performance indicators used are the ratio of profitability and liquidity ratio. Risk indicators used are credit risk and insolvency risk. System indcators used are the ratio of asset structure and operational system. The method used is logistic regression. Researchers found that there is a difference between conventional banks and Islamic banks seen from the financial ratios. Conventional banks have greater value on ROA, CTD, LLR, LTD, DTA, FAA and OBSIA. While Islamic banks have greater value in NPL and DTE.

, This study aims to determine the difference between conventional banks and Islamic banks in Indonesia by using performance indicators, risk indicators, and system. Performance indicators used are the ratio of profitability and liquidity ratio. Risk indicators used are credit risk and insolvency risk. System indcators used are the ratio of asset structure and operational system. The method used is logistic regression. Researchers found that there is a difference between conventional banks and Islamic banks seen from the financial ratios. Conventional banks have greater value on ROA, CTD, LLR, LTD, DTA, FAA and OBSIA. While Islamic banks have greater value in NPL and DTE.

]"