Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Seriitat telah menjadi pemeran utama dalamindustri kayu. Kondisi tersebut telah menjadi beban bagipemerintah Amerika Serikat oleh karena meningkatanyatekanan dari para ahii di bidang lingkungan, yang lebihmendukung dilaksanakannya reboisasi dibandingkandeboisasi. Pergeseran peran dari pengekspor kayuutama menjadi pengimpor kayu, telah menyebabkanpasar nasional Amerika Serikat mengalami kerugian,seperti meningkatnya harga produk kayu. Konflik antaraAmerika Serikat dengan Kanada berkaitan denganpraduk kayu telah menarik banyak perhatian dari parastakeholder, dan telah membuat Pemerintahan Bushmeresmikan saatu kebijakan perkayuan yang didalamnya diatur mengenai pembaukaan hutan kembaiidan program hutan sehat. Artikel ini mencoba menbahasmengenai situasi seputar kebijakan Amerika Serikatmengenai praduksi kayu."

"ABSTRAKPada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutanberlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagaikerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutanmemanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup merekasehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkaitbagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saatitu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkanbahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampaksignifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dariekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di KampungSangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal sepertikebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produkhasil hutan dari masyarakat sekitar

---

ABSTRACTDuring the New Order of President Soeharto the management of forest resourcesoccurred with national development and economic growth as main framework.Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forestresources for their daily living needs. The interface between those statement abovecomes out with question on how the practices of local livelihood exist in KampungSangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach,this thesis shows that various forms of forest resource management around KampungSangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directlyfrom the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangardominantly influenced by various external determination factors such as state policies,agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pertambangan yang diatur secara rinci berdasarkan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Adapun contoh studi kasus yang digunakan adalah pengajuan perizinan yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu pemerintah perlu untuk campur tangan terhadap penggunaan kawasan hutan, salah satunya melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Filosofis pinjam pakai kawasan hutan adalah agar tidak menyebabkan tumpang tindih, luas kawasan hutan tidak terkurangi, dan memudahkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Dua Komponen Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam sistem tata cara perizinan pinjam pakai kawasan hutan ini adalah Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Namun ternyata masih banyak kendala yang masih dialami oleh perusahaan dalam mengajukan perizinan pinjam pakai kawasan hutan seperti (i) tumpang tindih kegiatan, (ii) Jangka waktu penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terlalu lama, (iii) ketidakpastian hukum, (iv) ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan (v) penerapan hukum yang kurang mendukung iklim investasi. Adapun saran yang ditawarkan oleh penulis adalah (i) Pemerintah membentuk peraturan yang lengkap sehingga mampu mengakomodir segala aspek, (ii) sinergisitas kegiatan kehutanan dan pertambangan di kawasan hutan, (iii) Peran Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan mengacu kepada kebutuhan riil masyarakat, dan (iv) pembentukan standardisasi kompetensi bagi pengusaha yang melakukan investasi pertambangan.

---

ABSTRACT

This research discusses about the procedure and mechanism of leasing forest area by companies that want to conduct mining activities which are regulated by Permenhut No. 14 / KPTS-II / 2013. The example study case that be used is the licensing submission PT. BCMG Tani Berkah. Forest is the capital of national development which has real benefits for the life of the Indonesian people, so that the government need to intervene against the use of forest areas, one of them through the mechanism of License Borrow and Use of Forest Areas. Philosophical leasing forest area is not to cause overlap, the forest area is not reduced, and facilitate monitoring and evaluation by the Ministry of Forestry. Two components of legislation used in the system of licensing procedures for leasing forest area are Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 About Pertambangan Mineral and Batubara and Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. But there are still many obstacles still faced by companies in filing a licensing leasing forest areas such as (i) overlapping activities, (ii) The period of issuance of use permit forest areas that are too long, (iii) legal uncertainty, (iv) the disharmony between Central and Local Government, and (v) application of the law unfavorable investment climate. The sugesstion offered by the authors are (i) the Government should establish rigid regulations that can accommodate all aspects, (ii) synergy forestry and mining activities in forest areas, (iii) The Role of Local Government in term of making regulation which in line with the real needs of the society, and ( iv) the establishment of competency standardization for the investors who do mining invest."

"Rainfall interception losses were monitored for six months and related to vegetation and rainfall characteristics at the BPK-ODA research site in the upper stream of Mentaya river, Central Kalimantan. The rainfall interception losses were quantified based in the records of 52 selected rainfall events within the range of 8.5-135.5 mm. Over 6 months in one hectare pristine tropical rainforest, 217 mm (11%) of 1990 mm gross rainfall occurring in the research was loss to the atmosphere. Canopy through fall equaled 1745 mm (87.7%) of gross rainfall whereas stem flow represented 28 mm (1.3%). These findings are comparable to interception studies carried out in Sabah and Amazonian rainforest."

"Rainfall interception losses were monitored for 12 months and related to vegetation and rainfall characteristics at the Wanariset Sangai on the upper reaches of Mentaya river. The rainfall interception losses were quantified based on the records of 55 selected rainfall events in the unlogged forest and of 95 rainfall events in the logged-over area. In the unlogged forest, the total amount of rainfall interception loss was 251 mm or about 11% while in the logged forest, it was 219 mm or 6%. It was also simulated by the Gash’s original and revised models. Both models adequately predicted total interception loss over a long period, resulting in estimates of the interception loss deviated by 6-14% for both forests."

"The books offers a comprehensive and current review on social issues related to forests that other, more specialized publications, lack. It is also theory-rich, offering both mainstream and critical perspectives, and presents up-to-date empirical materials. Reviewing these four major research themes, the main conclusion of the book is that naïve optimism associated with forest-people interfaces should be tempered. The chapters show that economic development, political empowerment and environmental aims are not easily integrated. Hence local landscapes and communities are not as 'makeable' as is often assumed. Events that take place on other scales might intervene, local communities might not implement policies locally, and governance practices might empower governments more than communities. This all shows that we should go beyond community-based ideas and ideals, and look at practices on the ground. "