Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 153518 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Burhan Djabir Magenda
"The aim of the paper is to discuss the trend of globalization from political, ideological, security and defense, economics, socio cultural and international law point of views, and their influences in forming the New World Order. The Trend shows the dominance' of the United States as the emerging of the United States as the 'sole superpower' and the spread of free market and liberalism. In terms of international law, there is a need to form interstates regulations regarding the flow of people, capitaL information and other goods accross national boundaries."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
JHII-4-3-Apr2007-556
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
A. Rahman Zainuddin
"Terlebih dahulu saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatNya, termasuk kurnia yang memungkinkan kita berkumpul dalam ruangan ini pada pagi ini.
Dalam kesempatan ini, saya ingin membicarakan masalah aspek-aspek moral dalam pemikiran polilik. Saya memperhatikan bahwa dalam waktu-waktu terakhir telah menjadi semacam pendapat yang diterima masyarakat bahwa kata-kata politik itu seringkali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Karena itu, politik merupakan sebuah dunia tempat orang memberikan janji-janji yang tidak akan dipenuhi, serta mengucapkan kata-kata yang memang dari semula telah direncanakan untuk memberikan kesan yang tidak benar bagi para pendengar. Dalam politik seperti itu, orang mengadakan perjanjian-perjanjian rahasia yang sama sekali tidak akan dapat diterima masyarakat, apabila mereka mengetahuinya. Dalam politik, orang melakukan segala macam tindakan yang tidak sesuai dengan budi pekerti, moral dan akhlak yang mulia. Kenyataan seperti ini telah menjadikan kata-kata politik memiliki konotasi yang tidak terhormat.
Karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak agar kita menelusuri kembali perkembangan pemikiran politik itu semenjak dari semula, mulai dari pemikiran yang terdapat di dunia Yunani Kuno. Dengan demikian diharapkan agar kita dapat menempatkan kata-kata politik itu pada tempatnya yang tepat, terutama dalam pemikiran politik kontemporer, termasuk masalah-masalah politik di tanah air kita tercinta ini.
Apabila kita telusuri pemikiran politik semenjak dari asal usulnya di dunia Yunani Kuno itu, kita dapati bahwa apa yang dipikirkan para pemikir seperti Socrates dan Plato adalah upaya untuk mendirikan sebuah negara, atau persemakmuran, atau polis, yang akan dapat memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkembang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Mungkin karena di masa itu, dunia politik di bagian dunia itu telah ditandai oleh kekacauan dan peperangan yang berkepanjangan, maka tampak bahwa yang menjadi obsesi Plato dalam tulisan-tulisannya, yang dikemukakan dengan perantaraan mulut Socrates, adalah mendirikan sebuah negara yang stabil, aman dan makmur, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya demi untuk kebaikan bersama.
Namun karena demikian hanyutnya Plato dalam utopianya, maka apa yang terlampaui olehnya adalah memikirkan apakah masalah yang direnungkannya itu dapat ditegakkan di alam nyata atau tidak. Upaya pendidikan yang ingin ditegakkannya dalam persemakmuran atau negaranya itu adalah demikian sentralnya, sehingga tidak begitu jauh panggang dari api apabila kita katakan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan itu pada pendapatnya menjadi syarat mutlak bagi kemajuan negara yang dicita-citakannya itu.
Pendapat para pakar tentang diri dan pemikiran Plato, serta motivasinya dalam menulis buku-bukunya, juga bermacam-macam. Bagi Popper (1980) jelas bahwa Plato merupakan musuh dari masyarakat yang terbuka. Baginya Plato adalah musuh demokrasi dan lambang dari kesewenang-wenangan penguasa. Ia mengatakan bahwa program politik Plato jangankan akan menjadi lebih unggul secara moral daripada totalitarianisme, ia malah pada dasarnya sama dengannya."
Jakarta: UI-Press, 1995
PGB 0479
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Riekerk, G.H.M.
[Place of publication not identified]: Timun Mas, 1953
321.02 RIE s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"International law in its basic concept is intended to serve as
legal framework jar society of States. International law
prescribe what is right and what if wrong; it also prescribes
how State behaves toward one another and it provide
sanctions. However, the above description is international is
as understood in class room. In reality, international law is
frequently used as a political instrument by States. It can be an
instrument to exert pressure, instrument for intervening on
other States domestic affairs without considered as violation
and it can also be used to justify States actions. The present
article will describe how States how used international imv on
indonesia as political instrument and how indonesia has used
international law to further its national policy
"
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 1 No. 1 Oktober 2003 : 78-100, 2003
JHII-1-1-Okt2003-78
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Luhulima, C.P.F.
"The European Union's expansion eastwards made Russia its biggest and most important neighbour. Russia's political and economic stability and Europe's most important source of its oil and gas supplies is EU's main concern. But Europe's main objective of building a strategic partnership with Russia on European values of democracy, human rights, and good governance as exhibited in Europe's Neighbourhood Policy as reflected in its Country Strategy Papers does not fare well with Pu tin's Russia. EU's Common Strategy of the European Union on Russia changes Putin's politics towards EU. Putin's emphasis on the Russian interpretation of European values is accompanied by strengthening the presidency and adapting its foreign policy priorities without, however, sidelining Europe too drastically. Russia's strategic foray into East Asia and the Middle East gives both the US and EU a sign that it together with China intend to change the power balance in East Asia and the Middle East. Its neo-realist approach to international politics will definitely adversely affect its partnership with EU."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
JKWE-3-2-2007-71
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Mumpuni
"Relations between the EU and Indonesia are now three decades old. Indonesia - European Union (EU) bilateral relations nowadays have been progressively growing importance and leading towards a positive direction. The growth of Indonesia - EU relations have achieved notable gains and this progress has been made possible among others by the vibrant dynamics and momentous events that occurred in Indonesia as well as in the EU. Indonesia and EU are now moving steadily towards another landmark that is the establishment of a bilateral comprehensive partnership and cooperation agreement. This partnership agreement will surely serve as a basis for mutual future efforts to tap the vast potential of Indonesia - EU bilateral relations."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
JKWE-3-2-2007-61
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yuri Ashari
"Studi ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan PDIP memenangkan Pemilu perolehan suara 19,33%. Keberhasilah PDIP di Pemilu 2019 ini juga menjadikannya sebagai partai pertama yang berhasil memenangkan pemilu secara berturut-turut di era Post-Soeharto. Kemenangan di Pemilu 2019 ini dicapai ditengah semakin banyaknya partai beraliran nasionalis seperti PDIP yang ikut pemilu. Dalam konteks latar demikianlah selanjutnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan mencari jawaban mengapa PDIP kembali memenangkan Pemilu 2019.
Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan menggunakan teori institusionalisasi partai dan teori marketing politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan narasumber internal partai serta studi terhadap data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, dokumen partai, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset, dan kinerja partai yang menjadi objek kajian.
Temua studi ini ni menunjukkan kemenangan PDIP di Pemilu 2019 merupakan kombinasi dari faktor institusionalisasi partai dan kemampuan dalam merespon dinamika eksternal partai. Dilihat dari institusionalisasi partai, beberapa aspek menujukkan tingkat institusionalisasi PDIP relatif baik seperti aspek pengakaran di masayarakat dan organisasi. Tingkat institusionalisasi yang relatif baik ini menjadi modal penting internal patai dalam berkontestasi di Pemilu 2019. Sementara dilihat dari aspek eksternal PDIP berhasil memanfaatkan dinamika eksternal dengan baik seperti, positioning politik, ketokohan Jokowi, strategi marketing politik yang tepat, masalah internal yang menimpa kompetitor dan juga isu kampanye pada Pemilu 2019.
Implikasi teoritik menunjukkan tingkat institusionalisasi yang baik menjadi faktor penting kinerja elektoral partai. Keberhasilan mengelola institusionalisasi menjadi modal penting partai untuk memenangkan pemilu. Selain institusionalisasi, kemampuan partai memanfaatkan dimanima eksternal partai yang berkaitan dengan poistioning, marketing politik, figur serta isu juga terbukti memberikan peranan besar terhadap kemenangan partai politik di pemilu.

This study was motivated by the success of the PDIP in winning the election vote of 19.33%. The success of the PDIP in the 2019 Election also made it the first party to succeed in winning consecutive elections in the Post-Suharto era. This victory in the 2019 Election was achieved amid an increasing number of nationalist parties such as the PDIP which participated in the election. In the context of this setting, this research was then carried out. This research will look for answers to why PDIP won the 2019 Election again.
In conducting the analysis, this study will use the theory of party institutionalization and political marketing theory. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data through in-depth interviews with internal party sources and studies of secondary data derived from various references such as books, party documents, and searches for sites that contain research results, and party performance. become the object of study.
This study shows that the victory of PDIP in the 2019 Election is a combination of the factors of party institutionalization and ability to respond to the party's external dynamics. Judging from the institutionalization of the party, several aspects show the level of institutionalization of PDIP is relatively good, such as aspects of rooting in the community and organization. This relatively good level of institutionalization has become an important internal capital for Patai in contesting the 2019 Election. Meanwhile, from the external aspect PDIP has successfully utilized external dynamics such as political positioning, Jokowi's character, appropriate political marketing strategies, internal problems affecting competitors and also campaign issues in the 2019 Election.
Theoretical implications show that a good level of institutionalization is an important factor in party electoral performance. The success of managing institutionalization is an important capital for the party to win the election. In addition to institutionalization, the ability of the party to utilize external parties in relation to policy, political marketing, figures and issues also proved to provide a major role in the victory of political parties in the elections.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T53461
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Calvin
"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis.
Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.
To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.
The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.
At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46919
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arie Sujito
Yogyakarta : IRE Pres , 2004
320.959 8 ARI r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Djamaluddin
Yogyakarta: Basma, 2006
324.1 IRW s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>