Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is often referred as the fifth largest country that having Intellectual Property Rights (IPR) infringements, it does however not necessarily make Indonesia as a state that does not protect IPR., since Indonesia does have several major laws on IPR protections. The fact has shown on the other hands that the developed nations are not sterile from misappropriation of those IPRs that are primarily corresponded to the interest of developing countries such as ?Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore". The conventional concept of IPR is considered unable to deliver the protection for Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (GRTKF) because of its individualist nature. Therefore, it is highly expected there could be a better protection toward GRTFK. This paper will extract the IPR concept related to GRTKF, especially the condition in Indonesia as one of the developing country that has many interests in having proctection on GRTKF."

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan database sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (SDGPT), penunjukan pihak/instansi yang akan melakukan integrasi database yang saat ini masih tersebar, serta proses pelaksanaan integrasi dan validasi database SDGPT. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: pertama, terdapat pendapat atau wacana yang berkembang mengenai pihak/instansi yang akan melakukan integrasi database SDGPT, yaitu: bentuk konsorsium, membentuk lembaga/instansi baru, dan mengoptimalkan instansi yang sudah ada. Namun, permasalahan utama yang timbul dari penunjukan pihak/instansi tersebut adalah pendanaan. Kedua, data SDGPT sering disampaikan dalam bentuk yang ringkas dan tidak disertakan data lengkap atau data pendukung dari lapangan. Hal ini berarti bahwa temuan data SDGPT tersebut, banyak yang belum divalidasi. Oleh sebab itu, proses validasi data SDGPT yang berada di database-database saat ini perlu dilakukan validasi oleh pihak yang berkompeten secara obyektif. Mengingat banyaknya database terkait SDGPT yang tersebar di berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi, maka konsep berbagi pengetahuan melalui suatu sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system/KMS) bisa dijadikan salah satu cara untuk dapat melakukan integrasi database SDGPT yang saat ini masih tersebar.

---

This research discusses the establishment of genetic resources and traditional knowledge (GRTK) database, the appointment/agencies that will carry out the integration of databases that are still scattered, and the implementation process of GRTK database integration and validation. From the results of this study concluded that: first, there is a growing opinion or discourse about the party/agency will conduct GRTK database integration, namely: form a consortium, formed new institution, and optimize existing agencies. However, the main issues arising from the designation of parties/agencies are funding. Secondly, GRTK data is often presented in the form of concise and do not include complete data or supporting data from the field. This means that the GRTK data findings, many of which have not been validated. Therefore, the GRTK validation data process residing in databases today is necessary to validation by the competent authorities objectively. Considering the number of databases related GRTK scattered in various research and development institutions and universities, the concept of knowledge sharing through a knowledge management system/KMS could be one way to be able to perform database integration GRTK which is still scattered."

"Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ketidakselarasan merupakan hal akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan fokus penelitian menganalisis taraf sinkronasi horizontal peraturan perundang-undangan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakselarasan dalam norma inventarisasi dan pemanfaatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan serta peraturan perlaksananya. Dalam ketentuan inventarisasi, ketidakselarasan terjadi pada norma yang mengatur keterlibatan subjek-subjek untuk melakukan inventarisasi atas Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan ketidakselarasan norma dalam ketentuan pemanfaatan, terletak pada subjek yang terikat dalam perizinan, subjek yang berwenang mengeluarkan perizinan, dan pedoman terkait mekanisme dan tatacara pemberian perizinan maupun pembagian manfaat. Apabila ditinjau melalui asas kepastian hukum, maka ketidakselarasan norma yang terjadi berdampak pada ketidakjelasan, keraguan, kontradiktif, dan ketidakdapatlaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah sepatutnya melakukan pengkajian ulang terhadap tiap-tiap regulasi hukum yang memberikan pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu, mengingat keterlibat seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelindungan Ekspresi Budaya tradisional, sudah sepatutnya pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui salah satu mekanisme yaitu Triple Helix Collaboration.

---

The Indonesian government has recently enacted Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, which serves as a legal framework for the protection of Traditional Cultural Expressions. The close relationship between the protection of Traditional Cultural Expressions and the cultural advancement regime necessitates increased attention to the synchronization of legal norms contained in each legislation. Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions, its implications, and possible efforts to address such inconsistency are the subjects to be discussed in this thesis. The research methodology employed in this study is juridical-normative, with a research focus on analyzing the level of horizontal synchronization of legislative regulations. From this research, it can be concluded that there is discrepancies of Norms within the provisions of inventory and utilization stated in Government Regulation Number 56 of 2022, as well as the Cultural Advancement Act and its implementing regulations. In the inventory provisions, discrepancies occurs in the norms governing the involvement of subjects in inventorying Traditional Cultural Expressions. As for the utilization provisions, disharmony arises in the subjects bound by licensing, the authorities responsible for issuing licenses, and the guidelines related to licensing procedures and benefit distribution. When examined through the principle of legal certainty, the discrepancies of norms that occurs leads to ambiguity, doubt, contradictions, and the non-implementation of legislative regulations. To mitigate the resulting impacts, the government should conduct a reassessment of each legal regulation that provides protection for Traditional Cultural Expressions. Furthermore, considering the involvement of all layers of society is crucial to the success of protecting traditional cultural expressions, it is appropriate for the government to involve these parties in the efforts to protect Traditional Cultural Expressions through mechanisms such as Triple Helix Collaboration."

"[The Republic of Indonesia which consists of various ethnic and culture for certain possesses various priceless cultural heritages. The protection to cultural products which can be considered as traditional cultural expression have become an urgent issue for Indonesia because of the threats in the form of exploitation to the traditional cultural expression products that emerged along with the development of technology and information.Ulos as a textile product which is preserved by the Batak society is a form of traditional cultural expression which is possessed and need to be protected by Indonesia. In the development of providing protection to the traditional cultural expressions through Intellectual property legal framework, Indonesia incorporated the protection of the traditional cultural expression to the Copyright legal framework which previously regulated by the law no 19 of 2002.In 2014 the Indonesian government enacted law no 28 concerning Copyright which intended to complete the provisions which was missing and have yet to be regulated in the previous law, and included in the new law is the provisions on protection of the cultural value and the manufacturer of traditional cultural expression product., Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tentu memiliki ragam kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Perlindungan terhadap karya budaya yang merupakan ekspresi budaya traditional telah menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ancaman dalam bentuk eksploitasi terhadap produk produk ekspresi budaya tradisional semakin bermunculan.Ulos sebagai kerajinan tekstil yang dilestarikan oleh masyarakat Batak adalah salah satu ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilindungi. Dalam perkembangan pemberian perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim hukum yang berkembang pesat, Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Cipta yang pada sebelumnya diatur pada Undang Undang no 19 tahun 2002.Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengesahkan undang undang no 28 tentang hak cipta untuk melengkapi peraturan peraturan yang belum diatur didalam Undang Undang sebelumnya, dan termasuk didalamnya adalah peraturan tentang perlindungan terhadap nilai budaya dan pengrajin produk Ekspresi Budaya Tradisional.]"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah menjadikan telepon selular sebagai salah satu perantara penyebaran karya-karya intelektual manusia. Musik atau lagu kini dapat dijadikan ring-tone baik hanya musik tanpa lirik (monophonic atau polyphonic) maupun beserta suara asli si penyanyi (realtone). Perkembangan terbaru adalah dengan adanya fasilitas dari operator selular yang dapat mengganti nada tunggu konvensional menjadi potongan lagu-lagu popular yang dapat dimintakan oleh konsumen selular dengan membayar sejumlah uang tertentu, yang disebut dengan Ringback Tone (RBT). Penggunaan lagu dalam RBT menimbulkan sengketa tentang siapa yang berhak menikmati royalti atas penggunaan lagu tersebut. Hal ini dikarenakan lagu yang digunakan berasal dari karya rekam yang didalamnya terdapat banyak hak seperti hak pencipta, hak produser rekaman, dan hak pelaku. Sengketa seharusnya tidak perlu terjadi apabila ketentuan undang-undang tentang eakupan hak masing-masing ditafsirkan secara benar. Tetapi pengaturan undang-undang justru sering dikacaukan oleh perjanjian lisensi pengalihan hak. Dapatkah perjanjian lisensi memberikan produser rekaman suara seluruh hak pencipta yang meliputi perbanyakan dan pengumuman menurut undang-undang adalah hal yang diteliti dalam tesis ini. Kemudian bagaimana titik singgung masing-masing hak atas lagu yang digunakan dalam RBT menjadi topik penelitian berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif, dan komparatif untuk mencari jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak boleh memberikan seluruh hak pencipta kepada produser rekaman suara. Produser rekaman suara hanya boleh menerima hak perbanyakan, dan tidak hak mengumumkan. Pada RBT terdapat persinggungan hak antara pencipta dan pelaku yang mengharuskan user (perusahaan selular) membayar royalti kepada keduanya. Sedangkan produser rekaman suara tidak memiliki hak karena RBT adalah suatu pengumuman."

"ABSTRAKPerkembangan Industri yang terjadi hampir di semua negara di dunia, telah mendorong persaingan yang semakin ketat, terutama dalam memasarkan produk sejenis ke negara lain. Dalam dunia bisnis seringkali ditemukan praktek-praktek yang dikategorikan sebagai persaingan curang seperti antara lain memalsu merek. Praktek-praktek demikian sangat dikhawatirkan oleh negara-negara penghasil barang, terutama bagi negara-negara manufaktur atau jasa-jasa tertentu yang datang dari negara maju. Negara-negara maju mendesak negara-negara berkembang untuk mengatur perlindungan merek di negaranya. Adanya pengertian, pemahaman, pengetahuan, persepsi serta kesadaran masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang berkepentingan seperti pemilik merek, Pimpinan Perusahaan, dan aparat penegak hukum berkenaan dengan merek serta perlindungan yang berlaku terhadapnya mempunyai arti serta pengaruh yang besar dalam membangun suatu Sistem Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dalam hal ini mengenai merek. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap merek merupakan komitmen nasional dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi yang berlaku dengan pesat.Sebagai negara hukum, maka setiap langkah perkembangan di bidang hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan hal yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, hal itu disebabkan karena upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan memberi pengaruh yang luas terhadap nama baik bangsa dan negara dalam pergaulan Internasional.Salah satu pembangunan hukum yang menuntut perhatian serius dewasa ini adalah pengembangan implementasi oleh perangkat hukum dalam penegakan hukum hak merek, karena adanya keterkaitan antara kebutuhan-kebutuhan ekonomi dengan perlindungan hukum yang semakin tajam dalam era globalisasi.Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui:1. Apakah peraturan hukum di Indonesia, khususnya mengenai merek, telah sesuai dengan yang diinginkan dalam Persetujuan TRIPs ?2. Bagaimanakah pengaruh dari Persetujuan TRIPs terhadap perlindungan hukum, khususnya mengenai merek, di Indonesia3. Bagaimana usaha Indonesia mengantisipasi Persetujuan TRIPs dalam perlindungan hukum terhadap merek ?Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ak merek telah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam TRIPs.Untuk mengantisipasi berlakunya pelaksanaan TRIPS di Indonesia, maka langkah-langkah yang ditempuh:Memerlukan prasarana yang tangguh, tetapi sesuai dengan kandungan dan standar yang ditetapkan dalam persetujuan internasional, dalam hal ini persetujuan TRIPS.Pemasyarakatan dan penerapan perlindungan hukum terhadap merek harus terus dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, balk antar sesama pengusaha nasional maupun antara pengusaha nasional dan mitra asing.Pelanggaran terhadap perlindungan hukum, seperti pemalsuan merek, biasanya bermotifkan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mau membayar kompensasi. Untuk itu, semua merek yang ada supaya didaftarkan dalam melaksanakan TRIPs.Menjalin dan mengefektifkan jaringan informasi dan kerjasama antara departemen yang terkait di Indonesia. Hal ini penting, mengingat bahwa dalam pengoperasian masalah merek sangat dekat dengan perilaku ekonomi dan perdagangan. Dengan berlakunya Persetujuan TRIPs, maka keterkaitan antar masalah akan semakin erat, sehingga diperlukan adanya aparat di lingkungan departemen-departemen teknis yang terkait.Melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan HAKI, khususnya merek, dengan mengacu pada perkembangan peraturan HAKI, khususnya merek, dengan mengacu pada perkembangan peraturan HAKI secara internasional, dalam hal ini Persetujuan TRIPs. Indonesia perlu terus aktif di forum-forum Internasional, sehingga dapat berkesempatan menyuarakan kepentingan nasional di dalam penyusunanpenyusunan internasional.Dengan demikian kepercayaan dunia perdagangan internasional terhadap Indonesia menjadi kuat, yang pada akhirnya akan membuka pasar yang lebih luas."

"Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Pembahasan ini merupakan hal penting karena pemboncengan nama perseroan sebagai merek (dan juga sebaliknya) sering terjadi, sedangkan peraturan yang ada dalam UU Merek dan PP Nomor 43 Tahun 2011 kurang memberikan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat suatu kasus antara PT. Sinar Laut Abadi dengan Wartono Fachrudin Kunardi, dimana Wartono mendaftarkan merek 'Sinar Laut Abadi' yang merupakan nama perseroan milik pihak lain. Dengan menganalisa kasus ini akan dibahas bagaimana pengadilan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal adanya merek yang sama dengan nama perusahaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak pemilik merek dan pendiri perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkup perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, pemerintah diharapkan pula dapat melakukan koordinasi yang lebih baik antara Daftar Umum Merek dan Daftar Perusahaan.

---

This mini thesis discusses the protection of trademark and company names which are same or similar. Passing off between trademark and company names often emerges, however the protection given under Trademark Law and Company Law in Indonesia are not enough. Related to this discussion, there is a case between PT. Sinar Laut Abadi against Wartono Fachrudin Kunardi. In this case, Wartono registered trademark "Sinar Laut Abadi" which is a company's name owned by other party. This research encourages the owner of trademark and company name to be more aware of the protection given under the related laws. Besides, government is expected to keep a better coordination."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kepabeanan (customs) dalam rangka perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual; implementasi the TRIPs Agreement dalam peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan di Indonesia apakah dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia; kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan lntelektual di Indonesia dan bagaimana upaya mengatasinya. Hasil penelitian adalah pertama, dalam rangka perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, kepabeanan (customs) berperan dalam posisinya diperbatasan negara untuk melaksanakan "border enforcement", berupa tindakan penangguhan pengeluaran barang impor 1 ekspor hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Kedua, implementasi the TRIPs Agreement dalam peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan di Indonesia (tepatnya dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1995 tentang Kepabeanan) dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, karena disebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk menangguhkan sementara atau menghentilkan barang ekspor-impor yang diduga melakukan pelanggaran Hak Merek dan Hak Cipta yang diliridttngi di Indonesia yang berarti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut serta membantu menghindari irtasuknya barang-barang palsu ke Indonesia. Ketiga, beltirh adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Urtdang Nomor 10 Tabun 1995 tentang Kepabeanan sehingga menjadi hambatan terhadap pelaksanaan presedur penangguhan pengeluaran barang yang ntelanggar Hak atas Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pelaksanaan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih relatif barn, sehingga masih diperlukan berbagai perbaikan, pembenahan dan penyempumaan, baik terhadap sumber daya manusia, maupun perangkat sarana dan prasarana yang tersedia; terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menimbulkan terjadinya kejahatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Saran yang diajukan adalah pertama, perlu segera diadakannya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1995 tentang Kepabeanan. Kedua, diperlukan kerjasama dan pemilik 1 pemegang hak untuk menyampaikan informasi tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual dan juga kerjasama serta koordinasi perlu ditingkatkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Ketiga, Harus ada ketegasan dan aturan-aturan pembaasan izin memasukkan suatu barang tertentu, atau komponen untuk pembuatan software, atau untuk pembuatan optical disc, atau yang memberikan fasilitan untuk membuat barang bajakan."

"ABSTRAKHak paten merupakan bagian dari pada Hak Kekayaan Intelektual, secara umum pengertian HKI yaitu sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektuaI manusia, dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Perlindungan Paten diberikan untuk perlindungan dalam bidang teknologi termasuk teknologi produk farrnasi atau obat. Hak monopoli dari yang dimiliki pemegang paten mengakibatkan obat menjadi mahal sehingga banyak kalangan masyarakat tidak mampu membelinya pada hal obat tersebut sangat diperlukan, maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berbpa adanya pengambilalihan oleh Negara.Kebutuhan terhadap kebijakan tentang PeIaksanaan Paten Oleh Pemerintah sangat mendesak sehubungan dengan penyakit menular HIVIAIDS yang perkembangannya dari tahun ke tahun sedemikian cepat, tingginya angka korban yang meninggal akibat penyakit HIV/AIDS serta semakin meningkatnya jumlah penderita HIVIAIDS, hal ini perlu pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasinya.Dengan adanya campur tangan Pemerintah dengan melaksanakan Paten obat antiretroviral (lamivudin dengan Nomor Paten ID 0 002 473 dan Nevirapin dengan Nomor Paten ID 0 001 338), mama harga that dapat ditekan menjadi Iebih murah bahkan diberikan dengan gratis kepada penderita HIVIAIDS, sehingga semakin banyak penderita HIVIAIDS yang dapat menggunakan obat tersebut, namun kenyataannya masih banyak penderita HIVIAIDS yang belum memanfaatkan atau menggunakan obat anti retroviral tersebut.Permasalahannya adalah sebagai berikut : "Kendala-kendala apakah yang dihadapi penderita HIVIAIDS dalam memperoleh obat-obat anti retroviral 7', khusunya that anti retroviral yang dilindunggi paten, dan paten tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah.Berdasarkan basil riset bahwa hambatan penderita HIVIAIDS terhadap akses that anti retroviral adalah dalam pelayanan kesehatan dan disebabkan juga oleh penderita HIVIAIDS sendiri yang belum bersedia untuk menggunakan obat anti retroviral karena berbagai pertimbangan.

---

ABSTRACT

Rights of health of patient HIV/AIDS constraints faced by the patient HIV/AIDS in obtaining drugs of anti retroviral as exploitation of patent by Government. Patent right represent the part of intellectual equity, in general congeniality intellectual property rights that is as rights for properties of arising out or born because intellectual ability of human being, where as part of good and chattel law (law of properties). Patent protection given for the protection of in the field of technology of is inclusive of technology of product of pharmacy or drug. Monopolistic rights from owned by the patent holder result the drug become costly so that a lot of society circle unable to buy it though the drug matter very needed, hence its owner in principle is free go to any length as according to its, and give the content desired own at its contractual terms. Only in growth here in after that freedom experience of the change, that is for example demarcation in the form of existence of take over by State.

Requirement to policy about exploitation of patent by imperative Government referring to contagion HIV/AIDS which its growth from year to year in such a way quickly, height of victim number dying effect of disease HIV/AIDS and also progressively the increasing of amount of patient HIV/AIDS, this matter is governmental need immediately bring an action against to overcome it.

With the existence of Governmental interference by exploitation patent medicine the antiretroviral (lamivudin with the number of patent id 0 002 473 and nevirapin with the number of patent id 0 001 338), hence drug price can be depressed to become cheaper is even given free of charge to patient HIV/AIDS, so that more and more patient HIV/AIDS which can use the drug, but in reality still a lot of patient HIV/AIDS which not yet exploited or use the drug of anti retroviral. Its problems shall be as follows: "Constraints whether/what faced by the patient HIVIAIDS in obtaining drugs of anti retroviral?", especially medicine anti retroviral which protected by patent, and Exploitation of Patent By Government.

Pursuant to result research into that resistance of patient HIVIAIDS to accessing drug antiretroviral in health service and caused also patient HIVIAIDS by self which not yet have the kindness to use the drug of anti retroviral because various consideration."