Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya mengupas selengkap mungkin bagaimana korelasi kepemilikan silang dengan persaingan, dalam konteks organisasi industri. Korelasi keduanya dihasilkan melalui Studi literatur seperii teori organisasi industri dan jumal-jurnal kepernilikan siiang. Korelasi kepemilikan silang dan persaingan akan menjadi perangkat utama untuk mengkaji kebiiakan persaingan, disamping pemngkat lain seperti pengaturan dan contoh kasus di negara lain. Kebijakan persaingan yang dikaji adalah hukum persaingan, kebijakan terkait investasi dan kebijakan terkait privatisasi. Secara umum, hasil studi memmjukkan kurangnya kelengkapan dan kurangnya sinkronisasi antar kebijakan persaingan, dalam memaknai dan mengatur kepemilikan silang, dalam menoegah efek negatif kepemilikan silang, dan dalam penanganan kasus kepemilikan silang, berdasarkan aspek pexsaingan. Kondisi ini berpotensi mengganggu pengatumn petsaingan yang baik. Penyempumaan setiap kebijakan pexsaingan yang dikaji, dilakukan melalui rekomendasi Studi kepada setiap kebijakan tersebut, maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan silang

---

This study tries to collect and review the completed relationships between cross ownership and competition, from the view of industrial organization. The relationships are defined by reviewing several literatures, i.e. theories, joumals and other relevant works. These relationships will be the primary tools to analyze the competition policy. The other complement tools are cross ownership regulations benchmarking, and several cases of cross ownership at other countries. Competition policy that is analized in the study, comprises of competition law, investment policy and privatisation policy. This study reveals that there are lacks of completeness and lacks of synchronization between those policies. Those policies merely can not capture the relationship of cross ownership and competition. They fail to prevent the negative effects of cross ownership. Furthermore, they even can rule out the competition authority?s decisions. These conditions can hinder the competition in Indonesia This study gives several suggestions or recommendations to each cross ownership related policy, to improve the capacity of those policies."

"UU Antitrust yang mulai berkembang pada awal abad 19, terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan juga terjadi dalam penetapan kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, perkembangan tentang pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kajian ekonomi tentang persaingan usaha. Perkembangan persaingan usaha menjadi menarik, jika dikaitkan dengan keputusan perkara persaingan usaha. Bagi Indonesia perkembangan pemahaman dan implementasi terhadap UU persaingan usaha menjadi sangat penting. Karena Indonesia tergolong sebagai negara yang masih muda dalam masalah persaingan usaha. Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan terbentuknya KPPU, telah membawa harapan besar terhadap pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.Disadari KPPU merupakan instrumen utama, sebagai ujung tombak dalam menjaga dan menegakkan praktek persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini kebijakan KPPU akan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha yang sehat di Indonesia. Oleh sebab itu penulis memandang bahwa kajian dari aspek ekonomi terhadap putusan KPPU menjadi amat penting, terutama untuk memberikan bobot putusan yang Iebih balk dan tepat di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus untuk mengetahui sejauhmana perkembangan persaingan usaha di Indonesia.Dari 31 Perkara yang diputuskan KPPU dalam periode 2000-2005 terdapat 13 Janis pelanggaran. Telaah dalam tesis dibatasi pada perkara yang berkaitan dengan tender dan posisi dominan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap pendekatan yang digunakan KPPU dalam pengambilan putusan, serta alasan-alasan ekonominya. Hasilnya, KPPU telah mengunakan pendekatan pemikiran persaingan, meskipun diperlukan penjelasan Iebih lanjut terhadap alasan-alasan teoritis di dalamnya.Dalam proses pembuktian terhadap perkara terkait, putusan KPPU Iebih didasarkan atas unsur-unsur utama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara tender dan posisi dominan. Sedangkan alasan-alasan dalam aspek ekonomi diperlukan penjelasan Iebih lanjut sebagai pengkayaan terhadap muatan putusan. Kiranya aspek penting tesis ini herbicara tentang upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia."

"Adanya potensi yang sangat besar mendorong para pelaku usaha di bidang pasar retail hypemarket bersaing untuk mencari keuntungan dengan menguasai pasar seluasluasnya dan mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara. Mengingat para pelaku usaha di bidang retail hypemarket ini bersaing secara langsung di wilayah-wilayah tersebut, maka dalam prakteknya terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya adalah laporan pada tanggal 20 Oktober 2004 yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia (Carrefour)."

"Kerjasama pengelolaan Terminal Peti kemas Pelabuhan, Tanjung Priok antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan persaingan usaha sehat dalam Pasar Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan awal pelaksanaan kerjasama dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa bongkar muat yang optimal bagi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terbuktinya JICT melakukan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Monopoli dan Pasal 25 Tentang Posisi Dominan, dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan mematikan pesaing-pesaingnya para pelaku usaha yang sama dan menjalankan pola kegiatan usaha yang bernuansa persaingan usaha tidak sehat."