Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dibentuk sejak tanggal 119 Juni 1968, dengan peraturan Daerah No. 2 tahun 1968. Badan ini bertugas untuk memberi pertimbangan dan menetapkan prioritas rencana, baik tahunan maupun lima tahunan. Mengingat akan pentingnya fungsi perencanaan, maka badan ini diketuai langsung oleh Gubernur Kepala Daerah."

"Saat ini dunia dihadapkan pada kondisi VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang berdampak pada kondisi suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien menjadi salah satu cara untuk dapat menghadapi hal ini. Salah satu organisasi sektor publik Indonesia yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memiliki fungsi krusial dan strategis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Bappeda DKI Jakarta masih menghadapi permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusianya yang apabila tidak diselesaikan, permasalahan ini akan berdampak pada menurunnya kinerja Bappeda DKI Jakarta. Melihat fungsinya yang krusial dan permasalahan SDM yang dihadapi, dibutuhkan perhatian terhadap work engagement dari para pegawainya agar hasil kinerja Bappeda DKI Jakarta tercapai maksimal. Terkait dengan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat work engagement pegawai Bappeda DKI Jakarta serta faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian ini merupakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 6 narasumber. Peneliti menggunakan teori work engagement dari Schaufeli et al., (2002) melalui Ultrecht Work Engagement Scale. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pegawai Bappeda DKI Jakarta memiliki tingkat work engagement dalam kategori sedang (59,7%). Secara kualitatif, ditemukan faktor yang memengaruhi hasil work engagement seperti faktor tuntutan kerja, kondisi lingkungan kerja dan faktor internal diri pegawai. Penelitian ini memberikan beberapa saran seperti pemetaan beban kerja dapat dilakukan melalui cross cutting performance, peningkatan work engagement dapat difokuskan pada aspek leadership dan unit kerja, serta perlu perhatian dari pengelola SDM berkaitan dengan work engagement.

---

Currently the world is faced with VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) conditions which have an impact on the condition of an organization. Managing human resources effectively and efficiently is one way to deal with this. One of the Indonesian public sector organizations, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) DKI Jakarta, has a crucial and strategic function in terms of regional development planning. In this case, Bappeda DKI Jakarta is still facing problems in the field of Human Resources which, if not resolved, these problems will have an impact on decreasing the performance of Bappeda DKI Jakarta. Seeing its crucial function and the human resource problems it faces, it requires attention to the work engagement of its employees so that the results of Bappeda DKI Jakarta's performance are achieved to the fullest. Related to this, the purpose of this research is to analyze the level of work engagement of Bappeda DKI Jakarta employees and the factors influence it. This research approach is quantitative with mixed method collection techniques. Quantitative data collection techniques were carried out through surveys and qualitative data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 6 informants. The researcher used work engagement theory from Schaufeli et al., (2002) through the Ultrecht Work Engagement Scale. The findings from this study state that Bappeda DKI Jakarta has a moderate level of work engagement with a percentage of 59.7%. Qualitatively, factors were found that influenced the results of work engagement such as Job Demands, environmental work conditions and internal factors themselves. This research provides several suggestions such as workload mapping can be done through cross cutting performance, increasing work engagement can be focused on aspects of leadership and work units, and the need for attention from HR managers related to work engagement."

"Alasan penulis mengadakan penelitian ini adalah karena penangan masalah kependudukkan di Indonesia sangat menarik Untuk dibahas, terutama penangan masalah kependudukkan melalui program transmigrasi yang terdapat di DKI Jakarta. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi penqiriman transmigrasi dan DKI Jakarta , santa faktor—faktor apa saja yang manpengaruhi pelaksanaan koordinasi tersebut penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu mencoba menggambarkan hubungan suatu gejala atau fenomena dengan gejala lainnya. Metode pengumpulan data, dilakukan melalui studi lapangan, yaitu dengan jalan wawancara secara mendalam, serta melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi pengiriman transmigran dan DKI Jakarta, yaitu faktor wewenang, faktor prosedur kerja dan faktor hubungan kerja. Pada kenyataannya wewenang KANWIL dalam mengatasi masalah tidak hadirnya aparat-aparat yang terlibat belum diwujudkan dalam tindakan yang efektif, demikian pula dengan prosedur pelaporan yang belum berjalan sebagai mane mustinya, serta jalinan hubungan hubungan kerja antara. KANWIL dengan KANDEPKU yang seharusnya ada ternyata belum ada sehingga dapat dikatakan bahua hubungan kerja belum terjalin sebagaimana mustinya. Hal diatas terbukti dengan target pengiriman transmigran dari DKI jakarta yang belum dapat terpenuhi 100 % khususnya untuk Tahun anggaran 1984/85 dan Tahun Anggaran 1985/86.. untuk mngatasi masalah tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah yang antara lain mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan maupun jadwal rapat-rapat sedemikian rupa, sehingga tidak bertepatan dengan jadwal kegiatan Instansi-instansi tersebut, sedangkan untuk nengatasi masalah-masalah yang kedua dan ketiga perlu segera diupayakan terbentuknya KANDEPKO di keempat wilayah Kota yang sampai sekarang belum memiliki KANDEPKO."

"Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat.

---

This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewajibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan I MoU tentang Koordinasi berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.Koordinasi dan kerjasama ini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderat Pajak.Kerangka teori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan Crowston sebagai berikut : "Coordination is managing dependencies between activities" (koordinasi adalah cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :1. Berbagai sumber daya,2. Hubungan produser / konsumer,3. Hambatan yang terus menerus ada,4. Penugasan.Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, sebagaimana berlaku dalam perpajakan.Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diisi oleh para responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS versi 13. Data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagai pembanding.Hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4 (empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel konsumer antara Pemda dengan DJP.

---

ABSTRAK

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxes is to provide a means for taxpayers in fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual Income Tax Return is a medium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such, submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers' compliance to the laws.

Taxpayers' compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such a function, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding (MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under a joint decree between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21 June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this cooperation is also intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxes to improve taxes revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesis is derived from the definition stated by Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing dependencies between activities".

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.

1. Sharing resources;

2. Producer I consumer relationship;

3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptual framework of compliance utilized in this thesis is the concept of formal and materiil compliance as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to persons in Local Revenue Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers' compliance. From four components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers' compliance."