Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Moh. Mahfud MD (2008-2011 dan 2011-2014) merupakan salah satu lembaga negara yang banyak mendapat pujian dan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelayanan publik dibidang peradilan. Dimana lembaga peradilan lebih banyak disebut sebagai pasar gelap keadilan. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Moh. Mahfud MD dalam merumuskan kebijakan penerapan court excellence di Mahkamah Konstitusi.Tesis ini menggunakan pendekatan systems thinking, lebih spesifik yaitu metode system dynamics. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim.Hasilnya berdasarkan causal map Moh. Mahfud MD dalam merumuskan kebijakan penerapan court excellence, penyebab (causes) court excellence di Mahkamah Konstitusi adalah program-program kerjasama dengan pihak lain yang membentuk kebijakan pengadilan, manajemen dan kepemimpinan dalam pengadilan, sumber daya manusia, materi dan keuangan serta kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Moh. Mahfud MD bersifat reinforcing atau penguatan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi di samping Ketua tidak akan terlepas dari peran Wakil Ketua serta para Hakim Konstitusi. Penelitian semacam ini akan lebih obyektif jika melihat secara keseluruhan peran kepemimpian dari seluruh Hakim Konstitusi.

---

Constitutional court under the leadership of Moh. Mahfud MD (2008-2011 dan 2011- 2014) is one of State institutions that receives a lot of praise and high esteem in administering government, especially in public services in the field of judicial. Where the judiciary more referred to as the black market of justice. This thesis aim is to describe the causal maps of Moh. Mahfud MD leadership in formulating a application of court excellence policy in the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia.This thesis using systems thinking approach, more specifically system dynamics methods. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.By the results on causal maps of Moh. Mahfud MD leadership in formulating a application of court excellence policy, the causes of court excellence in constitutional court is the collaboration with others programs, that form the court policies, court management and leadership, human, material and financial resources and the public trust and confidence. In the formulation of his policy, Moh. Mahfud MD reinforcing or strengthening of one policy with another policy. Leadership in the constitutional court beside Chief Justice will not separated from the role Deputy Chief Justice and the Justices."

"Arsitektur adalah suatu seni bangunan dimana peradaban dan kehidupan sosial masyarakat menciptakan suatu gaya sebagai respon dari kondisi tersebut. Arsitektur bermula dari manusia dan diperuntukkan bagi manusia. Berangkat dari pemahaman tersebut, adalah hal yang lazim jika setiap negara memiliki gaya arsitektur yang berbeda-beda.Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah suatu institusi yang mengatur undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi di Indonesia. MKRI merupakan suatu badan penting dalam negara Republik Indonesia. Karena statusnya sebagai suatu badan negara maka rancangan bangunan MKRI diharapkan sebagai sesuatu yang merepresentasikan fungsinya sebagai milik negara. Arsitektur MKRI haruslah arsitektur yang sesuai dengan citra dan fungsi MKRI.Di sisi lain, jika kita mengamati perkembangan dunia arsitektur di Indonesia sekarang ini, kita akan menyadari bahwa arsitektur klasik merupakan suatu gaya membangun yang semakin banyak digemari. Tidak hanya bangunan-bangunan swasta yang dibangun dengan gaya ini, pemerintah, atas permintaan hakim yang bekerja dalamnya, akhirnya memutuskan untuk menggunakan gaya klasik pada bangunan MKRI. Pemerintah yang seharusnya mendukung arsitektur Indonesia untuk menunjukkan identitasnya dalam dunia arsitektur justru memutuskan untuk mengabaikan karakternya.Arsitektur klasik bukan merupakan suatu gaya yang mudah untuk diterapkan dalam pembangunan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipelajari berhubung dengan asal-mulanya adanya arsitektur ini sehingga akhirnya bisa mencapai keputusan untuk menerapkannya atau tidak. Pemahaman akan apa dan mengapa arsitektur klasik ada merupakan suatu acuan dalam mengambil keputusan untuk menggunakan gaya ini. Dan akhirnya, pemahaman ini kemudian menjadi aturan dalam penerapan arsitekur klasik.Kita cenderung hanya melihat sisi megah dan mewah dari arsitektur ini tanpa mempertimbangkan bahwa arsitektur ini tercipta sesuai dengan kebutuhan pada masa klasik dan dan bagaimana ia berfungsi sesuai dengan gaya hidup atau karakter dari penggunanya. Karena pemahaman yang kurang akan apa itu arsitektur klasik, terjadilah kesalahan-kesalahan dalam penerapannya. Skripsi ini akan membahas mengapa dan bagaimana arsitektur klasik tersebut diterapkan dalam bangunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta pengaruh dari penggunaan gaya ini.

---

Architecture is an art of building which is a response of the conditions arousing from the social lives and civilizations of the societies. Architecture begins with human and is developed for human. Setting out from this understanding, it is a natural thing for every country to have distinguished architecture.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) is an institution in charge with the laws concerning the constitution in Indonesia. MKRI is and important body in the Republic of Indonesia. Due to its status, the design of its building is expected to represent its function. The architecture of MKRI ought to be an architecture which is appropriate to its function and image.

In other side, if we observe the development of architecture in Indonesia we will soon see that classical architecture is a style which most people prefer to build with. Not only private buildings are built in this style, granting the request of the judges who work in MKRI, the government deiced to apply this classical style in the new building of MKRI. Instead of encouraging Indonesian architecture to reveal its own identity in the world of architecture, the government decides to heed not its own character.

Classical architecture is not a style which is easy to be applied in building. It?s not like picking one style out of many and uses it. There are lots of things needed to be considered and understood regarding the origins of this style, which then will lead us to finally decide whether or not its should be used in a building. The comprehension of what and why classical architecture exists is a base in this decision. Eventually, this understanding will lead to regulations in applying classical architecture.

We tend to just see the magnificence and glamorous part of this architecture without even concerning that this architecture is created according to the needs in the classical era and how it function in agreement with the lifestyle or characters of the users. Due to lack of understanding what classical architecture is, inaccuracies occurred in its application. This thesis discuss how and why classical architecture is applied in the MKRI building and the effects of its usage."

"Penelitian ini membahas peran komunikasi internal organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam mewujudkan lembaga peradilan yang Court Excellence. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif ini dilakukan melalui wawancara informan internal dan eksternal.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa iklim komunikasi organisasi di MKRI cenderung suportif. Sementara temuan minor kepuasan komunikasi organisasi muncul pada isu pemerataan kesempatan menduduki jabatan tertentu serta pemanfaatan teknologi informasi pada saluran komunikasi internal MKRI. Variabel Komunikasi yang kecenderungannya suportif ini merupakan perwujudan Court Excellence.

---

This research explains the role of internal organization communication in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - MKRI) to achieve a court excellence in judiciary institution. This qualitative research with descriptive design was collected through interviews with internal and external informant.The result shows that organizational communication climate in MKRI nearest to supportive. Whereas there is a minor result that shows in the satisfaction level for organizational communication especially in the distribution of opportunity for certain position and the use of information technology within internal MKRI. A tendency of supportive communication variable is a manifestation of court excellence."

"Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra, dimana sebagian ada yang berpendapat bahwasannya ultra petita itu dilarang untuk diterapkan di Mahkamah Konstitusi, ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu konsekuensi hukum. Terlebih Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hukum lainnya. Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, putusan yang mengandung ultra petita muncul ketika adanya kepentingan dari seluruh warga negara (erga omnes). Asas ultra petita ini telah diterapkan sejak awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Penulis dalam skripsi ini ingin membahas mengenai konsep dan penerapan asas ultra petita yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi khususnya pada perkara pengujian undang-undang, mulai dari periode tahun 2003 hingga tahun 2021. Metode penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitan, Penulis menemukan beberapa dari banyaknya putusan yang mengandung ultra petita, dengan jumlah terbanyak adalah pada periode tahun 2003-2008. Putusan ultra petita tersebut dikeluarkan tentunya berdasarkan pada pertimbangan hakim (ratio decidendi) bahwa hal tersebut memang benar-benar harus dilakukan.

---

The Constitutional Court in exercising its authority to examine the constitutionality of a law often decides on an ultra petita basis. Although the application of ultra petita is prohibited in civil law, there are currently no positive legal provisions governing the conduct of ultra petita in the Constitutional Court. So this raises the pros and cons, where some argue that ultra petita is prohibited from being applied in the Constitutional Court, there are also those who argue that this is a legal consequence. Moreover, the Constitutional Court has special characteristics that are different from other legal characteristics. In the judicial review at the Constitutional Court, decisions containing ultra petita arise when there is an interest from all citizens (erga omnes). The ultra petita principle has been applied since the establishment of the Constitutional Court. Therefore, the author in this thesis wants to discuss the concept and application of the ultra petita principle carried out at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, especially in law testing cases, starting from the period 2003 to 2021. Research method used by the author is normative juridicial using library materials. From the research results, the author found several of the many decisions containing ultra petita, with the highest number being in the 2003-2008 period. The ultra petita decision was issued based on the judge's consideration (ratio decidendi) that it really had to be done."

"Identitas korporat adalah salah satu aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Hal ini yang menunjukkan ciri khas sebuah organisasi di mata stakeholder. Identitas korporat yang kuat akan membentuk citra korporat dan reputasi korporat yang baik. Dalam penelitian ini, membahas tentang implementasi identitas korporat Mahkamah Konstitusi sebagai court excellence dalam membangun reputasi korporat Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan identitas sebagai court excellence di Mahkamah Konstitusi berjalan dengan baik. Upaya penguatan identitas korporat Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui internalisasi dan publikasi. Penguatan identitas korporat Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melalui pembentukan citra di mata stakeholdernya. Pembentukan dan penguatan Identitas korporat sebagai court excellence membawa pengaruh signifikan terhadap reputasi korporat Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi harus secara kontinu melihat reputasi organisasi di masyarakat untuk melihat pengaruh dari pengembangan identitas korporatnya.

---

Corporate identity is one of the assets which is belong to every organization or institution. This identity indicate the characteristics of the organization in front of the stakeholders. The strongest corporate identity of one organization, the more it will bring a good image and reputation for corporate. This study discussed about the implementation of the corporate identity as a Court Excellence to build corporate reputaion in the Constitutional Court. The results showed that the application of identity as a court excellence in Constitutional Court goes well. Efforts to strenghten the corporate identity in Constitutional Court is by internalization and publication, where at the end the corporate identity itself works through the image in the eyes of the stakeholders. The establishment and strenghtening of the Corporate identity as a court excellence gives significant influence to Corporate reputation of the Constitutional Court. However the Constitutional court have to sustain in evaluating the Corporate reputation in society to see the progress of the Corporate identity."

"ABSTRAKKewenangan pengujian konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersumber dari atribusi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan dalam Konstitusi tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Menurut teori hukum administrasi negara, penerima atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada praktiknya Mahkamah Konstitusi menafsirkan sendiri jangkauan kewenangannya dalam pengujian konstitusionalitas melalui setiap Putusannya. Selain kewenangan sebagai negative legislator, Mahkamah Konstitusi juga berwenang sebagai positive legislator, bahkan memperluas obyek pengujiannya. Pengaturan dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas negative legislator dan membatasi obyek pengujian konstitusionalitas menjadi tidak serta merta mengikat bagi Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik pengujian konstitusionalitas dewasa ini, perluasan kewenangan peradilan konstitusi dari sebatas negative legislator menjadi positive legislator dan perluasan obyek pengujian menjadi kecenderungan yang umum terjadi diberbagai negara. Perluasan kewenangan peradilan konstitusi memiliki kecenderungan dapat mengambil alih fungsi legislatif dari pembentuk undang-undang. Keadaan ini disebut pathology pengujian konstitusional. Oleh karena itu dilakukan penelitian secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimanakah pengujian konstitusionalitas yang masih menjadi kewenangan peradilan konstitusi. Hasil penelitian berupa konsep pengujian konstitusional yang masih menjadi kewenangan peradilan konstitusi, akan digunakan untuk menganalisa praktik pengujian konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pengujian konstitusionalitas yang dilaksanakan oleh Peradilan konstitusi dinyatakan masih dalam lingkup kewenangannya apabila memenuhi empat kriteria yaitu: 1).Melalui Proses Peradilan; 2).Secara Umum Berperan Sebagai Negative Legislator; 3).Dalam Keadaan Tertentu dan Batasan Materi Tertentu Sebagai Positive Legislator; dan 4). Materi muatan norma yang termasuk dalam kategori doktrin political question bukan Obyek Pengujian Konstitusionalitas. Praktik pengujian konstitusionalitas yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ada yang memenuhi empat kriteria tersebut sehingga masih berada dalam lingkup kewenangan peradilan konstitusi. Namun ada pula putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memenuhi empat kriteria kewenangan pengujian konstitusionalitas peradilan konstitusi. Putusan yang demikian memposisikan Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangan peradilan konstitusi, sehingga memiliki kecenderungan untuk menjadi pathology karena mengambil alih fungsi legislatif dari pembentuk undang-undang.

---

ABSTRACT

The jurisdiction of the constitutional judicial review of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia came from the attribution of Article 24C paragraph (1) NRI Constitution of 1945. The setting in the Constitution mentions only Constitutional Court jurisdiction to hear at the first and last decision is final, the laws against the Constitution. According to the theory of administrative law, the beneficiary attribution can create new or expand existing jurisdiction. In practice the Constitutional Court to interpret its own range of jurisdiction over the constitutionality through each Decision. In addition to the jurisdiction as negative legislator, the Constitutional Court also authorized as a positive legislator, even extending the test object. The settings in the Law of the Constitutional Court as the implementing regulations of Article 24 C of paragraph (1) NRI Constitution of 1945 which limits the jurisdiction of the Constitutional Court and limiting the extent of negative legislator constitutionality object becomes not necessarily binding on the Constitutional Court. In the practice of the constitutional judicial review of today, the expansion of the jurisdiction of the constitutional court be limited from a negative legislator to be a positive legislator and expansion of test objects become a trend that is common in many countries. The expansion of the jurisdiction of a constitutional court may have a tendency to take over the legislative functions of the legislators. This condition is called constitutional pathology testing. Therefore normative juridical research to determine how the constitutional judicial review of which is still under the jurisdiction of a constitutional court. The results of research in the form of concept constitutional judicial review is still the constitutional jurisdiction of the constitutional court, will be used to analyze the practice of constitutional judicial review carried out by the Constitutional Court in Indonesia. Judicial review carried out by the Constitution Court declared still within the scope of its jurisdiction if it meets four criteria: 1) Through the Judicial Proceedings; 2) .In General Role In Negative Legislator; 3) .In Specific Circumstances and Limitation of Certain Material For Positive Legislators; and 4). The substance of the norms included in the category of the political question doctrine is not Object Testing Constitutionality. Practice constitutional judicial review conducted Indonesian Constitutional Court there that meet these four criteria so that they are within the scope of jurisdiction of the constitutional court. But there is also a Constitutional Court ruling does not satisfy the four criteria of the jurisdiction of the constitutionality of the constitutional court. The verdict thus positioning the Constitutional Court exceeded the jurisdiction of the constitutional court, so it has a tendency to be a pathology due to take over the legislative functions of the legislators."

"Manifestasi birokrasi yang berkelas dunia dapat diwujudkan dalam pengelolaan SDM aparaturdi sektor publik. Manajemen ASN dipandang sebagai sebuah pijakan awal untuk melakukan percepatan pelayanan publik dan peningkatan profesionalitas setiap aparatur negara. Upaya tersebut dilakukan dalam manajemen talenta ASN yang mampu menentukan kualitas seorang pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan potensi yang dimilikinya (Seno, 2022). Mahkamah Konstitusi RI sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang menggawangi persoalan konstitusi sudah menerapkan manajemen talenta sejak tahun 2021. Dari cepatnya proses penerimaan pegawai terhadap manajemen talenta, MK mampu menorehkan prestasinya dalam bidang pengelolaan kepegawaian dengan mengembangkan sebuah sistem manajemen talenta yang menjadi dasar penilaian objektif bagi seluruh pegawai. Penelitian ini menggunakan teori critical success factors in talent management oleh Tafti et al (2017), Sehatpour et al (2020), dan Kravariti & Johnston (2019) yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu dimensi environmental, cultural/behaviour, structural, dan managerial untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan manajemen talenta di MK. Pendekatan post-positivist digunakan pada penelitian ini dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang relevan. Penelitian ini menghasilkan dimensi environmental dan dimensi cultural/behaviour menjadi pendorong utama keberhasilan manajemen talenta yang dilakukan MK. Meskipun terdapat 2 dimensi yang masih belum tercapai, pelaksanaan manajemen talenta di MK tetap terlaksana dengan efektif terlebih dalam merealisasikan sistem pengelolaan talentanya.

---

The manifestation of a world-class bureaucracy can be realized in the human resource management of public sector. Enhancing the professionalism of all civil servants and expediting public services are perceived to begin with the HR process. It assumes as a startingpoint to accelerate public services delivery and fastening business processes of each civil servant. These efforts are conducted in the talent management of civil servants who are able to determine the quality of an employee based on their competencies, qualifications, and potentials (Seno, 2022). As one of the most important institution in Indonesia that handles constitutional issues, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, has been implementing talent management since 2021. The lightning-fast pace of acceptance for talent management enabled the Constitutional Court to develop a talent management system that served as the basis for an objective assessment of every single employees, thus resulting in significant progress to the field of personnel management. This study usesthe theory of criticalsuccess factors in talent management by Tafti et al (2017), Sehatpour et al (2020), and Kravariti & Johnston (2019) which consists of 4 dimensions: environmental, cultural/behavioural, structural, and managerial dimensions to identify the success factors of talent management in the Constitutional Court. The post-positivist approach is used in this study with a data collection process conducted through in-depth interviews and relevant literature studies. According to this research, the Constitutional Court's talent management program has been successful primarily because of the environmental and cultural/behavioral dimensions. On the other hand, there are 2 dimensions that have not yet been achieved, the implementation of talent management at the Constitutional Court is still runs effectively, regarding the realization of the talent management system."