Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya penyusunan anggaran Balitbang Depdiknas adalah mencapai tujuan sebagaimana kerangka rencana srtategis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi program dalam Iingkup perencanaan, efektifitas pilihan kegiatan dalam mewujudkan visi-misi organisasi, dan menganalisis pelaksanaan anggaran kinerja pada Balitbang Depdiknas pada waktu mulai dilaksanakannya penerapan anggaran berbasis kinerja (tahun anggaran 2005).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis kuatitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur program yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdiknas tahun 2005 perlu disesuaikan dengan visi dan misi-nya. Anggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara efektif. Hal utama yang merupakan penghalang (barrier) adalah perangkat peraturan yang belum mendukung dan perencana di lingkungan Balitbang belum siap menerapkan penganggaran berbasis kinerja."

"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.Tuntutan peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah itu menjadi sangat penting dan mutlak seiring dengan semakin meluasnya era globalisasi. Oleh karenanya sistem dan program pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayanai masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Adapun untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka harus dilakukan evaluasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menurut pendekatan model Kirkpatrick terdiri dari empat tingkatan yaitu, efektivitas reaksi, efektivitas pembelajaran yang merupakan evaluasi internal dan efektivitas perilaku serta efektivitas hasil (dampak) yang merupakan evaluasi eksternal.Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklatpim Tingkat III di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003) dengan evaluasi internal yaitu evaluasi efektivitas reaksi dan evaluasi efektivitas pembelajaran.Evaluasi efektivitas reaksi merupakan pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap aspek kurikulum, widyaiswara, penyelenggara dan aspek sarana prasarana. Sedangkan evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan efektivitas yang diukur berdasarkan prestasi belajar peserta yang berkaitan derigan penguasan berbagai konsep, fakta yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan selama periode tertentu.Untuk memperoleh data berdasarkan persepsi, tehnik pengumpuian data dilakukan dengan membuat kuesioner kepada peserta dengan tehnik purposive sampling yaitu menentukan sampel dari peserta Diklatpim Tingkat III di Jakarta sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test terhadap peserta Diklatpim Tingkat III tahun 2003.Berdasarkan hasil pengolahan data, dari tanggapan peserta terhadap aspek-aspek pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diukur, maka pelaksanaan Diklatpim Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM secara umum berjalan secara efektif.Meskipun demikian, terhadap reaksi responden yang menyatakan berimbang diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap setiap komponen kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari peringkat reaksi peserta yang berimbang tersebut, yaitu aspek widyaiswara, sarana dan prasarana, maka hendaklah menjadi prioritas penyempurnaan atau perbaikan.Sedangkan, dari hasil pengolahan data terhadap hasil pembelajaran, kendatipun terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta, namun belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi Diklatpim Tingkat III tahun 2003 sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada komponen-komponen di setiap aspek yang masih belum memadai ketersediaannya serta perlunya studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan guna memperoleh hasil keluaran peserta pendidikan dan pelatihan yang benar-benar memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

---

The Evaluation Study For The Effectiveness of The Leadership Grade III Training in Department of Justice and Human RightThe effort of enhancing human resources quality among government apparatus by way of education and training is aimed to improve their knowledge, skill and attitude in executing their assignment in development field and public service.

The demand for enhancing their professionalism is absolutely important side aside by the widening Globalization Era. Therefore, system and programme of education and training especially Leadership Training for Government Employees must be extremely effective in obtaining transparently and accountably birocracy functions and professionalism in which it is also free from corrupt- in serving public matters.

To know how effectiveness of the training is, that evaluation should be done as it is one important level in training process. The evaluation of training execution as Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model, these steps can be defined as follows : The Effectiveness of Reaction, The Effectiveness of Learning which is an Internal Evaluation, The Effectiveness of Behavior, and The Effectiveness of Result which is an External Evaluation.

Based on the paradigm, the experiment would examine the effectiveness of The Training and Education (Diklatpim Tingkat Ill) on Department of Justice and Human Right 2003 by a way of Internal Evaluation Measurements, there were the Evaluation of Reaction and the Evaluation of Learning.

The Evaluation in terms of Reaction is the same as measuring the feeling of conferees to Curriculum Aspect, Expert (Widyaiswara) Aspect, Organized Committee Aspect and Facilities Aspect. The Evaluation of Learning is defined as measurement effectivity based on learning appreciation of conferees related to their understandings in concepts and facts studied during the training on the certain period.

To obtain the objective data based on perception, data finding method was done by distributing questionnaires to the trainees in the form of Purposive Sample that was determining samples from the trainees of Leadership Grade Ill Training (Diklatpim Tingkat III) held in Jakarta as many as 48 respondents. Moreover, learning appreciation data from the participants was done by executing pre-test and post-test to them.

Based on the processing data result, from which the trainees responded to the measured aspects of the training as whole, finally the training which was held by The Education and Training Centre of Department of Justice and Human Right was generally running effectiveness.

To those respondents reaction who determined equal, even though, we needed to complete and adapt every component of the training needs. Here, Experts (Widyaiswara) aspect and facilities aspect should become a priority of reconstruction and completing factors. Although, it had not reflected a satisfied goal of the data processing result to the learning result, in fact the knowledge of the conferees as a whole were obviously enhanced.

From the result indicating that the evaluation of the Leadership Grade III Training 2003 had been well done, even though the result had entirely not become reconstruction matters. Relating to the subject, the result of this experiment recommended the need of reconstructions and completing to the insufficient components of every aspect and the need of evaluation study which is more focused to the learning process of the training to produce capable and skillful participants fitted by the aim and the objective of the training."

"Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan Manajemen Diklat Departemen Tenaga Kerja, dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga sangat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan parasana, serta danalpembiayaan diklat.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi, menganalisis sejumlah data, informasi, dan fakta dengan peneliti sebagai Human Instrument. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :Manajemen Diktat pada Pusdiklat Depnaker ternyata belum menunjukan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan Diklat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor utama yang mempengaruhinya yaitu; lemahnya kemampuan profesional penyelenggara, widyaiswara, kondisi awal peserta, lemahnya proses seleksi, kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana serta kurang optimalnya dana yang dikelola.Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa rekomendasi penting yang dapat disampaikan sebagai berikut :Pertama: Perlu dilakukannya reorientasi terhadap program Pusdiklat yang menitikberatkan kepada kemampuan sumber daya manusia Depnaker yang lebih profesional, perlu kerjasama dengan pihak swasta atau instansi lain dalam menganalisis kinerja lulusan yang ada saat ini.Kedua: Perlu peningkatan kemampuan Manajemen Diklat, terutama dalam rangka persiapan pelaksanaan Undang-Undang No, 22 Tahun 1999.Ketiga: Dipihak peserta perlu dilakukan semacam tes masuk dalam proses penentuan peserta sehingga proses tersebut berjalan transparan dan obyektif.Keempat: Perlu dikembangkan program diklat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai dengan Kepress No.38/1991, dan perlu dikembangkan sistem informasi manajemen SDM dilingkungan Depnaker dalam rangka perencanaan karir pegawai Depnaker dimasa yang akan datang."

"Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan. Salah satu strategi tersebut yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melalui aparat birokrasinya berperan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong kemajuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kemajuan masyarakat tersebut dapat berwujud tatanan kehidupan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.Untuk menghadapi hal itu aparatur birokrasi secara terus menerus dan terprogram harus meningkatkan dan ditingkatkan kemampuannya agar secara internal dapat melaksanakan tugas organisasi dan secara eksternal dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Peningkatan dan pemantapan profesionalisme aparatur pemerintah (Depdagri dan Pemda) melalui pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan salah satu fungsi yang vital hares dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dalam rangka membina dan mengembangkan kualitas profesional aparat birokrasi pemerintahan.Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi secara tepat kemampuan yang dibutuhkan atau yang belum dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilapangan.Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta bahwa dalam perumusan program diklat aparatur di Badan Diktat Depdagri tidak melalui tahapan awal perencanaan yaitu melaksanakan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaan diklat aparatur.Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui mengapa program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan normative yang ada serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana awal kebijakan ini dikeluarkan .Penelitian ini mempergunakan pendekatan teori dan konsep tentang analisis kebutuhan diklat, perencanaan dan pendidikan dan pelatihan aparatur serta analisis kebutuhan diklat sebagai sebuah program kebijakan Badan Diklat Depdagri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara studi kepustakaan serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ada karena lemahnya unsur perencanaan pada saat program ini akan ditetapkan sehingga program ini terlihat tidak rasional, integrative dan fleksibel. Disamping itu terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program ini.Faktor tersebut berupa ada tidaknya kewenangan pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat, karakteristik pelaku kebijakan (stakeholders) serta pengaruh lingkungan intern dan ekstern yang turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan program analisis kebutuhan diklat. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan terkait satu dan lainnya."

"The efforts of improving the quality of knowledge, skills and attitudes of human resources within the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through technical training and education programs have so far been implemented. However, there has not been any study on the effectiveness of their implementation, and the perception of participants regarding the curricula, lecturers/facilitators, organizers, training facilities including venues and room accommodation, as well as the benefits of the programs for the participants and their institutions. There has been an impression that training and education programs are conducted as a routine work. Further, it seems that the organizers of training and education programs do not fully realize and understand the weaknesses of the implementation of the programs due to the lack of inputs from the alumni that can be used to improve the implementation of next programs.

This research was based on a positivists paradigm where, according to this school, a research is regarded as an objective observer on the features of the nature on which researchers do not have any influence. Further, this research was conducted in order to find out the perception of the participants of the training and education programs by using a descriptive and quantitative approach. An analysis of descriptive statistics was used to analyze and describe the perception of the participants regarding the implementation of training and education programs including aspects of curricula, lectures/facilitators, organizers, and training facilities.

This research was conducted in the effort to describe and analyze variously relevant features by using a population of 194 alumni of 5 types of training and education programs as the focus of research, including training for civil servant investigators of immigration, training for intelligence officers of corrective institutions, training for senior officials of corrective institutions (2nd level), training on prime and excellent services, and training on the drafting of laws and regulations.

Having analyzed various data and facts, and information in the form of suggestion and inputs, the research can be summarized as follows:

1. Aspect on curricula as the key input factor in the implementation of a training course is valued / regarded by participants adequate but not yet focused.

2. Aspect on lecturers/facilitators as core resources in the implementation of a training course is valued/regarded average/good by participants of training for intelligence officers of corrective institutions, training for senior officials of corrective institutions (2nd level), and training on prime and excellent services. The uses of methods and supporting facilities by lecturers/facilitators are not adequate.

3. Aspect of organizers as the group that has the competency to conduct training and education programs is valued/regarded not adequate by participants of trainings for civil servant investigators of immigration. Meanwhile, participants of training for intelligence officers of corrective institutions, and training on the drafting of laws and regulations valued this aspect adequate. Lastly participants of training for senior officials of corrective institutions (2nd level) had a good evaluation on this aspect.

4. Aspect of learning facilities as means used in obtaining the purposes of training and education programs is valued/regarded not adequate by participants of trainings for civil servant investigators of immigration.

Meanwhile, participants of training for intelligence officers of corrective institutions, training on prime and excellent services and training on the drafting of laws and regulations valued this aspect adequate. Lastly participants of training for senior officials of corrective institutions (2nd level) had a good evaluation on this aspect.

5. Aspect of venue facilities including accommodation as supporting aspect for participants while attending the programs and in relation to physical and spiritual health so that all participants stay fit during the programs is valued/regarded adequate by almost all of participants except participants of trainings for civil servant investigators of immigration, and participants of training for intelligence officers of corrective institutions valued it not adequate.

Based the analysis of these 5 types of training and education programs, the implementation of training and education programs in the future needs better planning and preparation, which includes:

1. Trainings of program planning, curriculum preparation, methods and standards of training and education programs, and training evaluation;

2. Selection of lecturers/facilitators which is based on competency, abilities and talent, and experiences in certain fields, and based on the policies of head of institution;

3. The upgrading of formal education and TOC for the organizers of the training and education programs as well as the repositioning of staff;

4. The upgrading of quality and quantity of learning facilities including libraries, computer and Internet centers, as well as training materials; and,

5. The improvement of food quality and health facilities including doctors as well the upgrading of sport facilities that can accommodate all participants."