Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWilayah Indonesia menurut pasal 18 UUD 45 dibagi atas wilayah besar dan kecil, dimana bentuk dan susunan pemerintahannya diatur berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 74 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 79. Desa adalah merupakan suatu kesatuan wilayah terendah yang merupakan masyarakat hukum, mempunyai pemerintahan dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 79. Kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada TRILOGI PEMBANGUNAN NASIONAL, di mana urutan pertamanya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena sebahagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sehingga wajarlah bila masalah pedesaan menjadi salah satu topik yang menarik untuk di kaji dalam pembahasan masalah Pembangunan Nasional di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Partisipasi Masyarakat Desa·Jetis dalarn Pembangunan Desanya. Partisipasi rnasyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah merupakan tanggung jawab penting dalam pembangunan, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa untuk menumbuhkan dan meningkatkannya. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di desa Jetis Kecamatan Ambarawa, Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, peranserta masyarakatnya terlihat sangat menonjol. Peranserta masyarakat Jetis yang menonjol ini, menggugah keingintahuan penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mernpengaruhi partisipasi atau peranserta masyarakat desa Jetis tersebut. Dalam rangka memenuhi keingintahuan tersebut, berdasarkan teori-teori dan literatur yang dapat penulis baca, penulis mencoba mengideptifisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Jetis yaitu faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Status Sosial Ekonomi) Administrasi Pemerintah desa Jetis (kepemimpinan desa Jetis pemerintahan desa Jetis dan Administrasi pelayanan) dan faktor-faktor proyek yang dilaksanakan (manfaat proyek dan letak proyek). Pengumpulan bahan-bahan penulisan ini dilaksanakan melalui : Wawancara berstruktur dengan Responden sebanyak 100 orang yang ditarik secara random. Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Jetis Seksi Penerangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa GLKMD) dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dari berbagai informasi yang terkumpul tersebut penulis membuat suatu kajian atau pembahasan atas pembangunan yang dilaksanakan, partisipasi dan faktor yang mempengaruhinya, yang dirangkum dalam empat bab penulisan, dimana hasilnya adalah bahwa partisipasi yang ada dipengaruhi oleh. Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat. Administrasi Desa dan Proyek Pembangunan yang dilaksanakan."

"Berhasilnya pembangunan desa tidak terlepas dari adanya berbagai macam faktor pendukungnya. Macam-macam faktor pendukung tersebut antara lain adalah Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat. Kendatipun masih banyak faktor-faktor lain di luar faktor tersebut yang Juga ikut berpengaruh, seperti Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, pembinaan dan dukungan dari Pemerintah tingkat atasnya, macam-macam program baik yang berasal dari instansi vertikal departemen maupun non depertemen, dan atau yang berasal dari instansi otonom lainnya yang ada, namun apabila tidak didukung oleh Kepemimpinan yang baik dari Kepala Desanya serta tidak mendapatkan sokongan Partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan, maka pembangunan desa tersebut akan sulit untuk diwuiudkan. Di lain pihak, dilihat dari sudut Ketahanan Nasional struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Ketahanan Berlapis), Desa adalah merupakan basis terdepan dari ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Tentunya dengan berhasil diwujudkan Pembangunan Desa secara komprehensif integralistik, akan merupakan uiung tombak bagi berhasilnya pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa, dari Perspektif Ketahsnan Nasional". Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis, secara parsial .dengan menggunakan Analisis Korelasi Product Moment, berhasil dibuktikan bahwa Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa menunjukkan Ftest > Ftabel atau 14,44804 > 4,17, dan ini berarti Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa. Demikian pula pada pembuktian tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberha silan Pembangunan Desa, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 45,51590 > 4,17, ini iuga membuktikan bahwa Partisipasi Masyarakat mempu yai pengaruh yang sangat kuat terhadap Keberhasilan dariPembangunan Desa. Demikian Pula pengaruh dari kedua variabel bebas (Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat), secara bersama-sama terhadap variabel tergantung (Keberhasilan Pembangunan Desa), yang dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 26,3805 > 3,32. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa secara bersama-sama Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai pengaruh yang sangat kuat (signifikan) terhadap keberhaslien Pembangunan Desa. Dampak dari Keberhasilan Pembangunan Desa tersebut, dart segi Ketahanan Nasional menuniulkan kenyataan bahwa "Tingkat Ketahanan Nasional di Desa Lokasi Penelitian (Nanga Tepuai) adalah balk den stabil". Setidak tidaknya kondisi ini terlihat selama penelitian ini dilakukan, sebab Ketahanan Nasional yang alan diungkapkan dalam penelitian ini adalah Ketahanan Nasional sebagai kondisi."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) Program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Desa Tambun, Desa Jejakajaya dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasi serta faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program dimaksud.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penulis mencoba mendeskripsikan fenomena untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Bekasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan korelasi yang cukup kuat dari faktor-faktor yang disebutkan dalam kerangka pemikiran sebelumnya yaitu nyata pada tingkat prosentase 75%, hal ini terutama terlihat pada alasan-alasan masyarakat desa yang rasional yaitu kebutuhan akan lapangan kerja, ruang gerak berpartisipasi dalam pembangunan, perbaikan tempat pemukiman, peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa.Sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengguliran Dana Inpres Bantuan Pembangunan Masyarakat Desa secara faktual responden yang memberikan jawaban "Aktif berpartisipasi dan "Kadang-kadang" berpartisipasi nyata pada tingkat prosentase 67,5%, sedangkan responden yang menjawab "Jarang Sekali" adalah 32,5%. Dengan demikian hal yang dapat diidentifikasikan dari pengaruh partisipasi masyarakat tersebut adalah kebutuhan akan lapangan kerja, faktor kesadaran masyarakat cukup tinggi, keserasian lingkungan hidup dan pemukiman, peluang berpartisipasi dalam pembangunan.Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan proyek-proyek dari Dana Inpres secara faktual menunjukkan ?Sering" berpartisipasi dan "Kadangkadang" berpartisipasi berada pada prosentase 65% yang berarti berkorelasi positif dengan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, namun yang paling menonjol adalah kebutuhan lapangan kerja, kesadaran cukup tinggi dan lain-lain."

"Program Pembinaan Kesejahteraan sosial masyarakat terasing (PKSMT), merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena keterasingan dan atau keterbelakangannya, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan menjadi lebih baik sehingga mereka mampu berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk maksud inilah, maka kegiatan PKSMT selalu berorientasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang karena lokalitasnya terpencil dan terisolasi, mengalami keterbelakngan komunikasi dengan masyarakat lain dan pelayanan Pemerintah sehingga mengakibatkan keterbelaknagan dalam taraf kehidupan dan penghidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan kehidupan di bidang keagamaan, ideologi, politik, ekonomi maupun sosial dan budayanya.Dalam konteks inilah, maka pada tahun 1984/1985 Pemerintah Cq. Departemen Sosial Propinsi Maluku telah melakukan aksi kegiatan PKSMT di Desa Honitetu dengan tujuan ialah untuk memukimkan warga binaan (orang-orang Wemale) ke dalam suatu unit pemukiman baru dan yang menetap. Upaya pemukiman bagi orang-orang Wemale dinilai berhasil dalam pelaksanaannya, hal ini tidak hanya ditunjang oleh aksi PKSMT, namun telah diperkuat oleh adanya Missi keagamaan (Protestan) yang masuk ke daerah pemukiman mereka (tahun 1922). Dari sinilah dapat dilihat bahwa pengaruh sistem keagamaan itu turut memberikan andil dalam upaya pemukiman tersebut yang sekaligus dapat mengintegrasikan mereka ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dan yang menetap itu sendiri.Ada dua sub problematika yang dikaji dalam penelitian ini, yakni : Pertama, Bagaimanakah pengaruh program PKSMT dalam upaya pemukiman menetap, Kedua, Apakah sistem keagamaan yang diyakini saat ini turut mendukung upaya pemukiman menetap bagi suku Wemale, khususnya dari sudut pandang integrasi masyarakat. Sebagai tujuan dari penelitian ini ialah "Untuk menggambarkan tentang pelaksanaan program PKSMT upaya pemukiman menetap, dipandang dari sudut integrasi masyarakat. Kesemuanya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif.Adapun konsep pokok yang berkaitan dengan integrasi masyarakat wemale, berhubungan dengan tahap difusi dan tahap evaluasi dari sipenerima program. Program tersebut baik yang bersumber dari sistem keagamaan maupun pelaksanaan program PKSMT bagi masyarakat Wemale. Sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihtkan bahwa kehadiran program PKSMT di tahun 1984/1985, dalam kenyataannya cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah pemukiman baru dan yang menetap bagi orang-orang wemale. Adanya sarana umum/sosial yang disertai dengan bantuan stimulus berupa beras, gala, teh, uang dan berbagai peralatan teknologi baru (cangkul, linggis, sekop dan sebagainya) merupakan bahagian terpenting dalam rangka memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan sosial yang sebaik-baiknya bagi mereka. Walaupun pada sisi lain masih terlihat bahwa hasil pelaksanaan program PKSMT belum tersentuh berbagai dimensi kehidupan di dalam masyarakat setempat. Hal mana dapat dilihat kelemahannya pada dimensi pendidikan anak, kesehatan masyarakat, sistem ekonomi (mata pencaharian hidup), maupun pada bidang administrasi pemerintahan di desa setempat. Kelemahan tersebut pada satu sisi dapat dipengaruhi akibat kuatya ikatan orang-orang wemale yang cenderung mempertahankan pola hidup yang bersifat tradisionalistik.Kegagalan dari pada belum terealisasikan tahapan bina lanjut, turut mempengaruhi wujud keberhasilan program PKSMT di lapangan. Sedangkan menyangkut dimensi keagamaan memperlihatkan bahwa Sistem Keagamaan yang diyaklni saat ini (protestan) oleh orang-orang wemale di Desa Honitetu berhasil merubah dasar keyakinan agama lama (agama nunusaku) dan menjadikan mereka sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, terhitung semenjak tahun 1922. Dalam konteks inilah, Agama Protestan melalui peran Gereja Protestan Maluku berhasil menempatkan orang-orang Wemale ke dalam suatu wilayah pemukiman baru dengan sasaran menghindari terjadinya pemukiman yang berpindah-pindah (nomaden). Usaha tersebut sekaligus betujuan untuk membuka keterasingan, keterisolasian dan mengintegrasikan mereka ke dalam wilayah pemukiman menetap, maka jadilah masyarakat Wemale sebagai masyarakat yang paripurna."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"Kondisi Desa-desa setelah berlakunya Undang-undang Nomal 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mengatur segi pemerintahannya; pada umumnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa masih dibawah standar karena rendahnya sumber-sumber pendapatan Desa di masing-masing Desa yang sumber-sumbernya telah ditetapkan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.Walaupun disinyalir banyak dana-dana yang mengalir ke Desa-desa namun dana-dana tersebut tidak diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas-tugas Pemerintah Desa yang berasal dari pemerintah atasnya kebanyakkan tidak disertai dana yang memadai; disamping itu tugas Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri masih perlu dana, akibatnya beban Pemerintah Desa sangat berat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa yang bertujuan agar dapat membiayai kebutuhan lain dan pembangunan serta dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari Pemerintah atasnya.Pemerintah Desa menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan peningkatan pendapatan Desa dapat diwujudkan apabila mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan Desa oleh karena itu dalam Tesis ini mencari Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan Desa. Setelah mengetahui kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap pendapatan Desa. Mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga Penelitian ini membatasi empat faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Desa, yaitu : 1) Kepemimpinan, 2) Motivasi, 3) Struktur Organisasi dan 4) Komunikasi.Tesis ini berhasil membuktikan bahwa : Variabel Kepemimpinan (X1) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Motivasi (X2) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Struktur Organisasi (X3) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Komunikasi (Xa) dengan Pendapatan Desa (Y). Masing-masing Variabel (X1) (X2) (Xi) dan (XI) dengan (Y) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.Secara parsial masing-masing Variabel (X) dengan Variabel (Y) mempunyai hubungan murni walaupun dikontrol secara bersama-sama oleh Variabel yang lain, Secara bersama-sama pula variabel (X1) (X2) (X3) dan Xd) mempunyai hubungan dengan Variabel Pendapatan Desa (Y). Dari analisis determinasi Variabel bebas (X) berpengaruh 83, 94 q/o terhadap variabel (Y)."

"Sejak masa lampau sampai sekarang rumah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena rumah merupakan kebutuhan dasar di samping makan dan pakaian, atau yang disebut dengan istilah kebutuhan sandang, pangan dan papan.Bagi kebanyakan keluarga rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi, yakni/sebagai investasi, untuk dijual kembali atau disewakan (Feather 1982 : 131 - 139 ).Menurut Llyod Warner ( 1949 ), pada suatu kelompok sosial, rumah juga menjadi tolok ukur bagi tinggi rendahnya status seseorang ( De F1eur, dkk., 1971 ; 218 ).Pada masyarakat Jawa misalnya, rumah sebagai lambang martabat dan mantapnya kedudukan seseorang tercermin dalam ungkapan curigo (senjata), turunggo (kuda, dalam arti kendaraan ) wismo ( rumah ), wanito ( istri ), kukilo (burung sebagai alat rekreasi). Kelima hal tersebut merupakan jangkauan hidup seorang kepala rumah tangga dalam mempersiapkan masa depan keluarganya. ( Ronald, 1986 ; 167 ).Selain itu, bagi orang Jawa, rumah merupakan harta warisan yang paling utama di antara harta warisan lain seperti tanah pertanian, pohon buah-buahan, binatang peliharaan, perhiasan benda pusaka dan tanah jabatan beserta jabatan yang dapat diwariskan (Koentjaraningrat, 1984 ; 162 )Itu semua karena rumah mempunyai nilai yang lebih mantap dan bersifat universal. Mantap, karena rumah di samping tanah adalah kebutuhan pokok yang harus diupayakan sedapat-dapatnya.Dalam pada itu, pada saat ini di kota-kota besar kebutuhan akan fasilitas perumahan semakin meningkat, sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat bukan hanya disebabkan oleh pertambahan internal, melainkan lebih disebabkan oleh pertumbuhan eksternal, khususnya urbanisasi. Berkaitan dengan mobilitas penduduk ke kota, Djoko Marsudi dalam papernya "Masalah fisik dalam pemugaran / perbaikan perumahan"(1980), menyatakan bahwa meskipun penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di Indonesia masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan kota besar di negara lain, dengan pertambahan penduduk kota antara tahun 1961-1971 mencapai 44% dibanding pertambahan penduduk secara keseluruhan 22%. Untuk kota Semarang ± 2,2,5% pertahun, sedang kota Surabaya sama dengan kota Jakarta sebesar 4,5 7. pertahun (Frick, 1986:23)."