Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendampingan sosial yang dilakukan Sekretariat Bina Desa di desa Mekarsari bertujuan untuk membantu komunitas petani dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling (perkebunan) Pasir Randu yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara (PT PN) VIII Pasir Nangka. Berdasarkan sejarahnya, lahan yang direklaiming ini mempakan lahan yang telah ditelantarkan PTPN dan kemudian digarap oleh komunitas petani Mekarsari dengan cara membayar pajak dan cukai kepada PTPN. Seiring dengan berjalannya waktu banyak pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan PTPN. Hal iniiah yang memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi komunitas petani, sehingga mereka terdorong untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahankan hak-haknya yang selama ini telah tertindas melalui perjuangan reklaiming. Reklaiming merupakan upaya mempertahankan hak komunitas miskin atas penguasaan dan pengelolan sumber daya alam secara adii dan merata demi terciptanya kesejahteraan mereka Dalam melakukan perjuangannya, petani Mekarsari dibantu SBD melalui program pendampingan sosial meliputi tahapan persiapan dan peiaksanaan yang telah dilakukan sejak tahun 2001.Pada tahapan persiapan, penggalian dan pengumpulan informasi sebagai dasar perencauaan program pendampingan yang dilakukan SBD tidak membutuhkan waktu yang lama dan kendaia yang berarti, mengingat situasi dan kondisi yang mendukung dari petaninya sendiri. Dilanjutkan dengan perekrutan pendamping Community Organizer (CO) yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping dan pemberian pelatihan untuk menunjang tugasnya di lapangan Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali dengan perekrutan pendamping Iokal dengn kriteria utamanya berdasarkan pada komitmen dan semangat yang tinggi untuk mengadakan perubahan bagi komunitas perani Mekarsari untuk selanjutnya mereka langsung diberi pelatihan tentang mekanisme pendampingan sosial. Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian komunitas yang dilakukan oleh pendamping CO dan lokal untuk lueulhangun kesadarau kritis dalam rangka penguatan komunilas petani Mekarsari melalui pendidikan musyawarah Kesadaran kritis ini merupakan pondasi untuk membentuk organisasi rakyat yang kuat sebagai wadah perjuangan dan pusat kegiatan komunitas petani.Wujud nyata dari telah tumbuhnya kesadaran kritis adalah terbentuknya Organisasi Tani Lokal (OTL) Pasir Randu sebagai sumber kekuatan bagi komunitas petani dalam meningkatkan posisi tawar menawarnya terhadap pembuat kebijakan. Diikuti dengan dirumuskannya beberapa kegiatan awal seperti pelatihan kepemimpinan, pembuatan jadwal pertemuan rutin dan musyawarah Serta pelatihan manajernen organisasi yang telah menghasiikan struktur organisasi dan AD/ART OTL Pasir Randu. Selanjutnya juga diikuti dengan pembuatan program kerja OTL.Dalam memperkuat peranannya, OTL Pasir Randu membentuk 15 kelompok tani dengan total anggota 300 orang yang didasari pada kedekatan tempat tinggal atau lokasi lahan garapan. Bentuk penguatan Iainnya adaiah melakukn aksi sosial yang diorganisir pendamping CO untuk menyampaikan aspirasi petani terhadap pembuat kebijakan melalui strategi baik konflik, negosiasi maupun demonstrasi. Aksi yang dilakukan komunitas petani erat kaitannya dengan motivasi dan keinginan mereka untuk mendapatkan insentif herupa kebebasan dan ketenangan dalam menggarap lahan reklaiming Beberapa kegiatan aksi yang pemah dilakukan antara Iain ke BPN, DPRD dan Pemda Cianjur. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil mengingat hingga saat ini tidak ada lagi ancaman dan intimidasi yang djterima komunitas petani, walaupun belum mendapatkan legitimasi dari pemerintah.Keberhasilan aksi sosial ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak sebagai wujud pengembangan jaringan yang telah dilakukan oleh OTL. Selain itu pengembangan jaringan juga diperlukan untuk menambah pengetahuan, wawasan Serta membantu mengatasi permasalahan yang dialami OTL. Pengembangan jaringan yang telah dilakukan mulai dari sesama OTL se-kabupaten Cianiur hingga organisasi tani di tingkat nasional dan lembaga sosial maupun bantuan hukum. Tahapan selanjutnya adaiah evaluasi yang sampai saat ini hanya dilakukan secara informal berupa refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.Perubahan yang dirasakan komunilas petani Mekarsari setelah adanya pendampingan sosial SBD ditlunjukkan dengan keberhasilan mereka dalam melakukan reklaiming terhadap lahan garapannya di afdeling Pasir Randu sehingga saat ini mereka telah memiliki Iahan sebagai aset, terpenuhinya kebutuhan pangan, dengan adanya pendampingan social yang dilakukan SBD telah mampu meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kepercayaan diri komunitas petani desa Mekarsari."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dalam program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera (PMMS) di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melalui mekanisme pembiayaan bersama, dimana program ini merupakan upaya dalam mengatasi dampak dari konflik bersenjata yang menyebabkan masyarakat Aceh terpuruk dalam kehancuran dan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup mulia dan sejahtera melalui pendekatan agama islam dan adat istiadat Aceh. Sesuai dengan tujuan program masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat miskin yang terkena dampak konflik seperti kaum duafa, anak-anak yatim dan para janda.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, camat, tenaga penggerak lapangan, kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumlah 16 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengkaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, pengembangan masyarakat dan community worker serta faktor penghambat pelaksanaan tugas community worker.Dalam pelaksanaan program PMMS di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tenaga penggerak lapangan terlibat membantu masyarakat mulai dan tahap sosialisasi, pembentukan kelompok, pembinaan kelompok sasaran, pemanfaatan dana bantuan dan penyusunan pelaporan kegiatan.Tahap sosialisasi, panitia program memberikan penjelasan program kepada peserta dengan jelas dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Di awal sosialisasi tenaga penggerak lapangan dalam hal ini menggunakan pendekatan direktif serta mendampingi Kepala Desa dan tokoh masyarakat masing-masing desa dan membantu memberi pemahaman tentang program PMMS. terutama hal-hal yang kurang dimengerti, dafam hal ini TPL berperan sebagai pendidik educator. Selain sosialisasi secara formal, peserta sosialisasi dari Desa Rantau Gedang ikut berparlisipasi untuk mensosialisasikan program pada saat di kedai kopi dan pasta di desa mereka. Sosialisasi program PMMS di Desa Ujung Bawang ditakukan hanya secara formal.Tahap pembentukan kelompok, Dalam pembentukan kelompok mengalami hambatan dikarenakan jumlah anggota kelompok hanya 15 orang sementara keinginan warga masyarakat sangat besar untuk tergabung ke dalam kelompok sasaran. Namun keadaan tersebut dapat diatasi oleh masing-masing tenaga penggerak lapangan yaitu sebagai educator dan enabler sehingga pembentukan kelompok dapat berjalan dengan baik. Penentuan ketua dan bendahara sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kelompok. Tahap pembinaan, dalam kegiatan pembinaan kelompok, anggota kelompok mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan dana bantuan, pemilihan kegiatan dan administrasi dari tenaga penggerak lapangan dalam tahap ini berperan sebagai expert, dan enabler.Pada tahap penyusunan laporan kegiatan kelompok masing-masing tenaga penggerak lapangan berperan sebagai edocafar yaitu mengajak anggota kelompok secara bersama-sama untuk membuat laporan. Tahap pelaksanaan program, Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera terdapat faktor penghambat dari luar dan dalam diri tenaga penggerak lapangan. Faktor penghambat dan luar diri tenaga penggerak lapangan adalah rendahnya tingkat pendidikan serta tidak terbiasa dengan urusan surat-menyurat dari masingmasing kelompok, rasa tidak percaya diri, keamanan dan ketergantungan. Faktor penghambat dan dalam diri tenaga penggerak lapangan adalah tidak dapat mengawasi kelompok setiap dua minggu sekali seperti yang terdapat dalam kebijakan program PMMS. Berdasarkan berbagai temuan lapangan dapat disimpulkan secara umum pelaksanaan tugas dan tenaga penggerak lapangan dapat berjalan dengan baik. Dan merujuk kepada faktor penghambat diatas disarankan agar pemerintah daerah sebaiknya memilih tenaga penggerak lapangan yang dapat meluangkan waktu sepenuhnya untuk membina kelompok. Dan kepada tenaga penggerak lapangan agar memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang tugas-tugas di tempat tugasnya."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan rnasyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud. Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemermtah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangatbesar seperti sumber daya rnanusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasffitas-fiisilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalampembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebth diarahkan untuk melihat baiimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peían pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, khususnya sebagal suatu fenomena yang menjelaskan ada atau tidalcnya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dan kedua pihak, yaitu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan daii masyarakat sendini diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menghslflcan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan parti sipasi masyarakat desa, termasukmenjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dìmaksud. Adapun tehnikpengumpulan data di1aksana1cs dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalatn dengan berbagai informan yang dìperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan D (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasimasyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desami. Dalam penelitiaii ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanyapartisipasi masyarakat desa dalani pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa tmtuk mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan slruktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga Legislatif yaitu BadanPerwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaanmasyarakat desa. Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ¡ni juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untukdengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejaliterakan masyarakat desa."

"Otonomi Masyarakat desa sebagai jalan tengah bagi kebuntuan perdebatan antara otonomi asli dimaknai sebagai otonomi adat dan otonomi yang diberikan. Otonomi masyarakat desa berarti masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa bukan pemerintahan desa.Setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan UU No 22 tahun 1999, otonomi masyarakat desa belum terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan dua faktor utama yaitu 1) faktor internal meliputi kandungan kapital manusia, fisik, ekonomi dan sosial yang tersedia dalam sistem serta 2) faktor eksternal yaitu pengaturan birokrat diaras desa.Sebagai panduan penentuan arah studi peneliti merumuskan 3 hipotesis kerja pertama, intervensi birokrat diaras desa sangat tinggi. Kedua, kapital yang dimiliki Pemerintahan Desa lebih tinggi dibandingkan kapital Civil Society dan Pelaku Ekonomi dan Ketiga distribusi Kapital ke dalam governance desa bersifat elitis.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil desa Hegarmanah dan Cikeruh, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai lokasi dimana kasus dipelajari. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi jenis, bentuk dan pola pengaturan desa oleh birokrasi diaras desa dan mempelajari jenis, bentuk dan ketersediaan kapital governance desa (village governance). Hasil penelitian digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan elemen governance desa guna mewujudkan otonomi masyarakat desa. Strategi yang dimaksud adalah alternatif cara agar ketiga governance desa mampu melakukan swa organisasi dan pengaturan desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi masyarakat desa belum terwujud disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa setelah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan belum memberikan peluang bagi governance desa untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh 1) masih kuatnya pengaturan desa oleh birokrat diaras desa baik berupa Peraturan Daerah yang tidak partisipatif maupun melalui Surat Keputusan Bupati yang sangat rinci sehingga penyeragaman desa tidak lagi secara nasional melainkan di lingkup kabupaten 2) Civil society yang ada ditingkat kabupaten mayoritas Tipe I Horizontal dimana kegiatannya terutama dibidang pendidikan sehingga kontrol terhadap pemerintahan daerah (Bupati dan DPRD) tidak ada. Civil society tipe II vertikal kondisinya masih tahap konsolidasi karena baru dibangun tahun 2002.Kuatnya pengaturan birokrat Kabupaten ini sesungguhnya dimulai dari pedoman pengaturan desa yang diterbitkan pemerintah, baik dalam bentuk Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden. Perubahan-perubahan yang terjadi diaras desa ada juga yang mendorong terwujudnya otonomi masyarakat desa yaitu 1) ditetapkannya peraturan daerah tentang perimbangan keuangan kabupaten dan desa, 2) pelimpahan kewenangan sebagian dari kewenangan Bupati pada Camat sehingga Camat bukan atasan Kepala desa, 3) terbukanya peluang desa untuk membangun kemandirian keuangannya melalui kelembagaan baru yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Perubahan di desa juga terjadi misalnya 1) kelembagaan masyarakat di desa semakin berkurang , 2) munculnya kelembagaan baru seperti BPD dan LPM 3) pergeseran hubungan desa dengan birokrat diaras desa 4) meningkatnya pengaturan desa oleh pemerintahan desa.Kandungan kapital governance desa sangat beragam baik jenis maupun jumlahnya. Kandungan kapital ini sangat menentukan pola interaksi diantaranya. Kandungan kapital manusia pemerintah desa lebih rendah dibanding kapital manusia BPD. Namun kandungan kapital lainnya seperti fisik, ekonomi dan sosial lebih kuat pemerintah desa. Hanya saja posisi BPD secara normatif menempatkan BPD sebagai pengawas pemerintah desa sehingga hubungan diantara keduanya bukan sejajar. BPD sedikit lebih tinggi diatas Pemerintah desa.Kandungan kapital pelaku ekonomi organisasi standar lebih rendah dibandingkan kapital pelaku ekonomi organisasi sukarela. Sikap kemandirian pelaku ekonomi sukarela lebih tinggi disbanding pelaku ekonomi standar. Hai ini disebabkan dalam pelaku ekonomi sukarela telah terbangun sistim akumulasi kapital internal dan sistem distribusi kapital eksternal yang merata bagi komponen pendukungnya khususnya untuk Koperasi Persatuan Wanita Jatinangor (KPWJ). Sementara itu, pelaku ekonomi organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah dan mekanisme swa organisasinya belum berjalan.Kapital Civil society organisasi standar sangat tergantung pada pemerintah. Organisasi ini memperoleh kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) sementara kapital organisasi sukarela bersifat lebih mandiri dibandingkan organisasi standar. Meskipun kurang mendapat perhatian pemerintah, civil society jenis ini tetap melaksanakan kegiatannya namun tersendat-sendat akibat belum optimalnya akumulasi kapital internalnya terutama kapital ekonomi.Pemerintah desa sebagai saluran bertemunya kepentingan negara (kabupaten) dengan masyarakat sehingga pemerintah desa merupakan saluran bagi perolehan kapital diluar sistem elemen governance desa. Namun distribusi kapital melalui saluran ini khususnya kapital ekonomi seperti dana perimbangan kabupaten dan desa dan proyek masuk desa masih sangat elitis. Kapital eksternal terutama digunakan oleh pemerintah desa, BPD dan organisasi standar yang dekat dengan pemerintahan desa seperti Kelompok Tani (KIN), Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna (KT). Otonomi masyarakat desa yang digagas dalam thesis ini mencakup otonomi masyarakat desa dalam hal memilih pemimpinnya, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsinya, otonomi masyarakat desa dibidang pembangunan dan otonomi masyarakat desa dibidang keuangan."

"Tesis ini merupakan penelitian tentang Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Melalui Program Perencanaan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terbentuknya program ini dilatar belakangi adanya kecenderungan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan keterlibatan dalam mengevaluasi pembangunan ditingkat desa, maka peneliti mencoba untuk mengkaji dan memahami proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi, masukan-masukan dan data tentang proses pelaksanaan Program Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Bappeda Kabupater Bekasi, Pengurus, Koordinator lapangan, dan pendamping lapangan dari Lembaga Bina Masyarakat Mandiri (BM2). Selain itu juga diperoleh dari Aparat Kecamatan Setu, Aparat Desa Cibening, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Cibening dengan teknik snowball dimana penentuan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik observasi, in depth interview, dan studi dokumentasi. Ketiga cara tersebut merupakan bagian dari mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informan sebagai bagian dari hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu pembelajaran bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi dan prioritas-prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang melatarbelakanginya yaitu UU No. 22 tahun 1999, Propeda, Renstrada dan Repetada Kabupaten Bekasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi tahap persiapan yang terdiri dari evaluasi program, penentuan lokasi sasaran dan menyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pelaksanaan program. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dimana pada tahap ini lebih bersifat informatif dalam bentuk sosialisasi yang diadakan pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk fasilitator desa yang didampingi oleh tenaga pendamping lapangan (Lembaga BM2). Tahap ketiga meliputi pengembangan, pemberdayaan dan evaluasi program dengam melibatkan masyarakat Desa Cibening dan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk proposal usulan desa untuk diajukan pada tingkat kecamatan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan prakarsa, swadaya, partisipasi, kerja sama, memberdayakan kemampuan dan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat melalui diskusi kelompok, wawancara, observasi, brain storming, role playing dan studi dokumentasi.Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh gambaran yang menunjukkan adanya perubahan pada pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat desa yang didalamnya menyangkut jangkauan kepentingan, sosial, fisik dan organisasi sosial dimana masyarakat, desa, lembaga kemasyarakatan mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu orientasi pembangunan yang bersifat bottom up tidak hanya dilakukan oleh warga masyarakat melainkan juga peran pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan daerah (development by government) yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berbasis masyarakat diseluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan kebutuhan atas dasar kondisi, permasalahan, dan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat. Upaya yang diusulkan melalui program ini adalah (1) Diperlukan adanya pengembangan wawasan dan kesiapan sosial baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, masyarakat Desa Cibening dan LSM sehingga perlu untuk mensosialisasikan program secara berkesinambungan, (2) Dalam pelaksanaan program ketertibatan antara perencana dan pelaksana (pemerintah, warga masyarakat, dan LSM) sehingga perlu dikembangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atas dasar kesepakatan bersama dari hasil evaluasi program, (3) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendamping lapangan dengan Tatar belakang pendidikan yang berbeda diperlukan adanya pelatihan yang berjenjang dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang bervariasi."