Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku, apakah yang jelas siapa pemimpinnya dan dapat dihitung atau massa yang muncul dengan spontanitas. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, advokat, hakim dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal. Untuk mengantisipasi tindakan kekerasan kolektif, perlu dilakukan perumusan dalam Konsep KUHP Baru yang mengatur masalah perbuatan kekerasan kolektif secara khusus. Formulasi melalui RUU KUHP dengan melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif.

---

Collective violence each year continues increasing in quantity throughout Indonesia, and especially in Banten Province. Collective violence in which as a purely criminal or collective violence as a social reaction (gain legitimacy from the public) in Banten Province, is still causing serious losses for Banten society itself. The influence of cultural, economic and weak of law enforcement stimulate the violence collective occurrence. The main problem in the writing of this thesis is about positive Indonesian criminal law responsibility in collective violence. This research is descriptive analytical form. The method of this thesis using a normative juridical approach, namely to analyze the problem from the viewpoint of or in accordance with applicable laws and regulations now and is associated with empirical data (reality on the ground). Researchers used secondary data with the data collection tool in the form of literature studies and primary data through in-depth interviews using interview guidelines to Police investigators, Prosecutors, Lawyers, Judges and the public. One of the obstacles encountered is that the current positive law does not specifically regulate collective crime. Although this does not mean that the Criminal Code and Special Criminal Act is not applicable to cases of collective violence. Various provisions that can be applied for example is Article 170 of the Criminal Code In Indonesian law, Article Complicity (Deelneming) and also other rules relating to acts of violence in public. By considering the circumstances with appropriate adjustments, the existing provisions applicable maximum. To anticipate the actions of collective violence in forward time, need to be formulated in the concept of the New Penal Code or by entering a new provision the issue of collective acts of violence in particular. Through the draft Penal Code formulation by looking at the development of violent crime in society; the existence of legislation relating to criminal law crime of collective violence and its implementation practices; policy setting collective violent crime in various countries and the views or expectations of society in relation to collective violence."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum korporasi dengan frasa badan usaha. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berstatus badan hukum. Namun dalam praktiknya belum pernah ada putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dan membebankan sanksi pidana dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, walaupun secara teori korporasi tersebut dapat dibebankan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about corporate criminal liability in mining offences in Indonesia. The purpose of this research is to find out about corporate criminal liability implementation in mining offences without permit. The Law No. 4 Year 2009 about Minerals and Mining Coal as basic mining regulation in Indonesia mentions subject of legal entities as business entities. The provisions of the law on mining mineral coal accommodate the imposition of criminal liability for corporate with legal entity status. But practically, there have never been court verdicts that make corporation into legal subject and impose criminal sanctions in the offences of mining without permit, although theoretically, corporations can be imposed by some criminal sanctions."

"Kemiskinan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari masalah kemiskinan.Tesis ini dilatarbelakangi adanya perbedaan angka kemiskinan yang cukup mencolok antar Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Fokus penelitian adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhadap perbedaan angka kemiskinan tersebut dengan menggunakan data Susenas tahun 2010. Dengan menggunakan variabel lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), serta variable bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, didapati bahwa penyebab tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah lokasi geografis dan penambahan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian merekomendasikan untuk membuat kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk.

---

Poverty is an issue that is always interesting to discuss, because almost no other country in the world which is free from this problem kemiskinan.Tesis poverty against the backdrop of differences are quite striking between the district / city in the province of Banten. The focus of research is to conduct an analysis of the factors thought to be the cause of the difference in poverty rates by using data Susenas in 2010. By using the variable geographic location, number of household members, household head characteristics (sex, education and employment), and variable business loans for poverty reduction, it was found that the cause of the high risk of household poverty are geographic location and the addition of the number of household members. The study recommends to create a policy to prioritize the development of rural areas and the control of population growth."

"Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan kepemudaan. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan dasar konstitusional program, kebijakan, penganggaran dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi Banten yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda termasuk kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Perda ini mengamanatkan paling sedikit 2 % (persen) dari APBD untuk pelayanan kepemudaan di Banten, empat tahun usia perda kepemudaan ini namun apakah sudah ter-implementasi dengan baik dan sejauh mana manfaat perda Kepemudaan dalam mengatasi problem-problem sosial kepemudaan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis implementasi model Merilee S. Grindle dan analisis alokasi anggaran untuk menganalisa implementasi perda kepemudaan dari asepek content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda kepemudaan nomor 10 tahun 2014 terhadap alokasi anggaran 2 % (persen) untuk pelayanan kepemudaaan di Banten belum berjalan optimal. Segi content, isi kebijakan perda ini lemah karena tidak didukung konsep dan ketentuan pembangunan kepemudaan yang aplikatif. Segi context of implementation, perda ini tidak cukup dukungan dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Banten baik dalam skala prioritas pembangunan atau regulasi teknis pelayanan kepemudaan di lintas stakeholder.

---

In 2014 th, Banten Provincial Government have been Establishing Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning Youth Development. This serves as a legal standing and constitutional basis for programs, policies, budgeting youth development in Banten Province. The purpose of the regulation to improve the quality of youth services in Banten Province is includes awareness, empowerment and development of the potential of youth including leadership, entrepreneurship and youth leadership. In terms of funding this regional regulation mandates at least 2% (percent) of the Regional Government Budget for youth services in Banten,youth regulation is well implemented and the extent of the benefits of the Youth regulation in overcoming youth social problems in the Province Banten after four-year ago. This study uses a qualitative approach with the analysis method of implementing the Merilee S. Grindle model and analysis of budget allocations to analyze the implementation of youth regulations from asepek content of policy and context of implementation. The results of this study concluded that have been implementation of the number 10 regulation on youth in 2014th budget allocation of 2% (percent) for youth services in Banten had not yet run optimally. In terms of content, the contents of this regional regulation are weakening because it is not supported by applicable youth development concepts and provisions. In terms of context of implementation, this regulation does not have enough support and partiality from the Banten provincial government the development priority scale or the technical regulation of youth services across stakeholders."

"

Penelitian ini menganalisis dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan oleh pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan. Untuk mengetahui dampak Dana Desa dilakukan analisis regresi terhadap tiga variabel yaitu rasio pra keluarga sejahtera, jmlah penderita gizi buruk dan angka partisipasi kasar sekolah. Dari ketiga model tersebut ditemukan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan supra desa masih banyak mengintervensi kewenangan desa sehingga otonomi desa tidak lagi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

 

---

This study analyzes the impact of the Village Fund on the welfare of the community as shown by the reduction of the number of poor people, the improvement of health and the improvement of education. In order to know the impact of Village Fund done regression analysis of three variables, namely the pre prosperous family ratio, malnutrition and school gross enrollment rates. From the three models it is found that Village Fund have influence to improve peoples welfare. The supra-desa policy still interferes with village authority so that village autonomy is no longer based on the right of origin and tradition.

"

"Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim

---

The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community

"

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Analisis Pendapatan Daerah dengan menyoroti pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 yang realisasinya jauh di bawah target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan daerah dan memberikan jawaban atas realisasi pajak yang masih di bawah targetnya dengan meninjau faktor-faktornya. Teori yang digunakan adalah administrasi perpajakan daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan perpajakan otomotif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi karena belum maksimal menggunakan data potensi dan tahap assessment karena pelaksanaannya masih belum mencerminkan kondisi yang paling adil. Penegakan hukum merupakan akar masalah yang paling dominan menjadi penyebab realisasi penerimaan PKB masih jauh dari target yang direncanakan.

---

ABSTRACT

This thesis analized local revenue by highlighting automotive taxation of Banten province in 2015 which realization was under the target. This study aimed to describethe local revenue of automotive taxation in Banten Province and answers why realization of the tax was still far below the target by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were local tax administration, local own-source revenue management, and automotive taxation. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Results of this study showed that all stages covering tax policy have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification because of not fullest using potentian tax data and phase of assessment because of its implementation was still doesn't reflect the fairest condition. Law enforcement is the main cause of realization of the tax which was still far below the target."

"ABSTRAKPerlindungan hukum bagi pekerja, terutama terhadap anak yang bekerja pada pengusaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktek yang terjadi pada PT Panca Buana Cahaya Sukses diketahui mempekerjakan anak dalam produksi kembang api. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang bekerja, bagaimana pengawasan dalam praktek anak yang bekerja di Provinsi Banten, serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengusaha yang mempekerjakan anak berkaitan dengan peristiwa ledakan pabrik kembang api di Kosambi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data bersifat deskriptif analisis dan jenis sekunder, serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan didukung dengan wawancara pada informan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak yang bekerja berkaitan dengan usia, jenis pekerjaan, waktu kerja, syarat dan kondisi kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi tentang perlindungan bagi pekerja anak. Pengawasan terhadap pekerja anak belum maksimal, hal tersebut terlihat pada musibah yang terjadi terdapat pekerja anak yang bekerja menjadi korban ledakan yang di sertai kebakaran pabrik kembang api. Selanjutnya bentuk pertanggumgjawaban hukum terhadap pengusaha yang melanggar tersebut dapat di proses oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui penyidik pegawai negeri sipil dan kepolisian.

---

ABSTRACTLegal protection for employee, especially for children who work for entrepreneurs, has been regulated in Law Number 13 of 2003 on Manpower. In practice occurring at PT Panca Buana Cahaya Sukses is known to employ children in the production of fireworks. The problems of this research are how to protect the children who work, how the supervision of children working in Banten Province, and to know the form of accountability of employers who employ children related to the explosion of fireworks factory in Kosambi. Approach method used in writing this research is normative juridical, data analysis method used is qualitative approach which produce descriptive data analysis and secondary type, as well as data collection tool used is document study and supported by interview on informant. The conclusions of this study are legal protection for children working in relation to age, type of employment, working hours, terms and conditions of employment as set forth in Law Number 13 of 2003 on Manpower and the Convention on the Protection of Child Labor. Supervision of child labor has not been maximized, it is seen in the unfortunate that happened there are child labor who work become victim of explosion which accompanied by fire fireworks factory. Furthermore, the form of legal liability to the violating entrepreneur may be processed by the employee of inspector of labor through the investigator of civil servant and the police. "

"Data kejahatan siber di Indonesia berdasarkan sistem teknologi informasi milik Bareskrim Polri ( Robinopsnal ) tercatat sejak 1 Januari hingga 22 Desember tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menindak sebanyak 8.831 kasus kejahatan siber. Salah satu yang tergolong kejahatan siber yakni tindakan skimming. Skimming merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menggandakan data yang bukan miliknya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini difokuskan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan skimming karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tindakan skimming tersebut. Masih terdapat perbedaan penerapan peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindakan skimming. Pengaturan tindakan skimming di Indonesia terdapat dalam KUHP, UU ITE sera UU PDP. Pada praktiknya masih terdapat perbedaan dalam penanganan tindakan skimming, aparat penegak hukum ada yang menerapkan pasal pencurian dalam KUHP, ada yang menerapkan illegal access yang terdapat dalam UU ITE. Dalam skripsi ini penulis berpendapat UU ITE lah yang lebih tepat untuk menangani tindakan skimming di Indonesia. Tindakan skimming ini harus diminta pertanggungjawabannya berdasarkan apa yang tercantum dalam ketentuan UU ITE.

---

Data on cybercrime in Indonesia, based on the information technology system owned by the Indonesian National Police's Criminal Investigation Department (Robinopsnal), shows that from January 1st to December 22nd, 2022, the Republic of Indonesia Police have taken action against 8,831 cybercrime cases. One of the forms of cybercrime is skimming, an act where someone duplicates data that does not belong to them. The research conducted by the author takes the form of juridical-normative study, aiming to examine the implementation of legal regulations. The focus of this research is on the criminal liability of individuals involved in skimming, as there is currently no specific legal regulation that explicitly addresses skimming. There are still differences in the application of regulations by law enforcement agencies in Indonesia when dealing with skimming. The regulation on skimming in Indonesia can be found in the Criminal Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP). In practice, there are variations in how skimming cases are handled, with some law enforcement agencies applying theft provisions from the Criminal Code, while others apply the illegal access provisions from the Information and Electronic Transactions Law. In this thesis, the author argues that the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) is more appropriate for handling skimming cases in Indonesia. The accountability for skimming actions should be sought based on the provisions stipulated in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE)."

"Dewasa ini, eksistensi dari korporasi seringkali diikuti oleh perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Namun nyatanya, banyak ditemukan korporasi yang tidak turut serta bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan dan hanya menuntut organ perseroannya saja, yakni direksi, padahal sudah banyak ahli yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tesis ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana bagi korporasi atas tindak pidana penambangan tanpa izin (illegal) yang terjadi di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss., yang mengadili Terdakwa atas nama Sukarman selaku direktur utama PT. Mega Buana Mineral (selanjutnya disebut PT. MBM) serta kedudukan putusan tersebut sebagai bukti awal memintakan pertanggungjawaban pidana pada PT. Mega Buana Mineral. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang berjenis yuridis normatif, yaitu berfokus pada meneliti penerapan peraturan hukum tertulis yang berlaku, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Tahap penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta penelusuran bahan dari situs di internet yang berkaitan dengan isu hukum dalam rumusan masalah. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Tindak Pidana Koprorasi, serta Perja Korporasi. Lebih lanjut, Putusan No. 41/Pid.B/LH/20021/PN.Lss dapat dijadikan bukti awal untuk menetapkan PT. MBM sebagai tersangka dalam perkara penambangan illegal dan memintakan pertanggungjawaban pidana.

---

Nowadays, the existence of corporations is often followed by unlawful acts, one of which is environmental crime. But in fact, there are many corporations that are not held responsible for the criminal acts that have been committed and only prosecute the company's organs, namely the directors, even though many experts have stated that corporations are legal subjects so that they can be held accountable. This thesis aims to discuss criminal liability for corporations for the crime of illegal mining that occurred in Mosiku Village, Batu Putih Subdistrict, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi based on District Court Decision No. 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss., which tried the defendant on behalf of Sukarman as the main director of PT Mega Buana Mineral (hereinafter referred to as PT MBM) and the position of the decision as initial evidence to impose criminal liability on PT Mega Buana Mineral. This legal writing is a normative juridical type of legal research, which focuses on examining the application of applicable written legal regulations, where the approach used is a statutory approach. This stage of legal writing is carried out through literature studies through secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, as well as tracing materials from sites on the internet related to legal issues in the formulation of the problem. The method of data analysis used in this writing is a qualitative approach so as to produce analytical descriptive data which is then drawn conclusions using the deductive reasoning method. Based on the results of this research, it can be concluded that corporations can be held criminally liable based on the theory of identification, Article 3 and Article 4 of Supreme Court Regulation on Corporate Crime, and Attorney General Regulation on Guidelines for Handling Criminal Cases with Corporate Legal Subjects. Furthermore, Decision No. 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss can be used as initial evidence to establish PT MBM as a suspect in the illegal mining case and hold it criminally liable."