Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan studi kasus yang membahas tentang .1 bagaimana proses dan hasil penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka nyesuaian terhadap undang-undang perpajakan nasional tahun 1983 & 1985 Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan- dan penelitian di lapangan. Adapun pembahasan yang dilakukan bersifat deskripetif. Direktorat Jenderal Pajak, merupakan organisasi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan, sistem pemungutan pajak dengan berdasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Sejak tahun. 1984, berlaku Undang-undang No. 6 , 7\dan 8 tahun 1983; masing-masing mengenai Ketentuan v. Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan - ,Atas.Barang: Mewah. Di tahun 1985, Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunann, dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-undang tersebut menganut sistem full assessment dalam pemungutan pajak , sedangkan undang-undang sebelum itu menganut sistem official assessment. Adanya perubahan tersebut membuat pola tugas Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Untuk itu dilakukan penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan pengelompokkan tugas-tugas Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Pengolahan Informasi; yang memerlukan dukungan kemampuan personalia perpajakan dan sarana perlengkapan yang memadai. Proses penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, kelancarannya ditentukan oleh kemampu an manajemen Direktorat Jenderal Pajak dan kebijaksanaan pemerintah dalam mengendalikan organisasi Departemen. Penyusunan kembali struktur organisasi Direktorat Jen derai Pajak, menghasilkan pembentukan dan penambahan unit - unit organisasi yang baru; namun juga disertai dengan penghapusan dan penciutan beberapa unit organisasi lama. Akan tetapi penyusunan kembali struktur organisasi, kearah perluasan organisasi tersebut, belum didukung dengan perencanaan pegawai yang memadai. Hal ini selain disebabkan oleh karena belum terselenggaranya pengelolaan data kepegawaian yang sistematis, juga disebabkan adanya hambatan dari kebijaksanaan pemerintah yang membatasi y penerimaan pegawai baru."

"Penerimaan pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan tugasnya dalam menghimpun penerimaan pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak perusahaan penanaman modal asing, perusahaan masuk bursa, dan perusahaan minyak dan gas bumi memiliki jumlah pegawai terbanyak serta memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar kedua setelah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Mengingat perannya yang sangat strategis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dituntut mampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kapabilitas pegawai melalui proses pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan. Proses pembelajaran berkelanjutan merupakan sumber keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi dan dibutuhkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akibat penerapan sistem self assessment serta mampu meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai praktik kemandirian belajar, pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam rangka untuk mencapai kinerja organisasi; menganalisis hubungan struktur model pembelajaran pegawai yang dibangun dari kemandirian belajar di lingkungan kerja, proses transformasi ke dalam bentuk pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi dalam konteks organisasi pembelajar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi; serta menganalisis ada tidaknya perbedaan struktur model pembelajaran pegawai yang mempengaruhi kinerja organisasi antar unit kantor pajak dan antar kelompok pegawai.Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang meliputi pegawai struktural eselon, pegawai bukan struktural, dan pegawai fungsional pemeriksa yang berjumlah 615 pegawai. Jumlah sampel yang diperoleh melalui teknik sampling jenuh adalah 394 pegawai atau 64%. Data dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner, observasi, serta wawancara mendalam. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan frequency analysis, serta analisis verifikatif dengan menggunakan structural equation modeling dan analysis of variance.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan praktik kemandirian belajar di lingkungan kerja serta mentransformasi secara kontinyu pengalaman individual mereka menjadi pengetahuan organisasi sehingga dapat diakses dan digunakan bersama sebagai wujud dari pembelajaran organisasi. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan pengelolaan pengetahuan perpajakan untuk menciptakan nilai tambah sebagai wujud dari manajemen pengetahuan serta mentransformasi ide-ide inovatif ke dalam bentuk produk dan pelayanan perpajakan sehingga bermanfaat bagi para stakeholder.Para pegawai maupun unit-unit kantor pajak terus berupaya mencapai kinerja secara optimal, pada tingkat organisasi maupun tingkat individu. Kedua, kemandirian belajar di lingkungan kerja sangat berperan dalam mendorong pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, penciptaan inovasi di bidang perpajakan; meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kemandirian belajar akan memberikan implikasi yang positif terhadap kinerja organisasi jika organisasi mampu melakukan intervensi dengan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi secara efektif dan bersama-sama. Ketiga, konsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, maupun penciptaan inovasi di bidang perpajakan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus mampu mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi di bidang pengembangan SDM, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, penegakan hukum melalui tindakan pemeriksaan dan penagihan, penerimaan pajak, serta peningkatan kompetensi pegawai sesuai yang diharapkan. Dan terakhir, struktur model pembelajaran pegawai yang diorientasikan untuk pencapaian kinerja organisasi secara optimal cenderung seragam dan tidak menghasilkan budaya kompetisi yang kreatif antar unit kantor pajak maupun antar kelompok pegawai. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDM masih dilakukan secara sentralistik oleh Kantor Pusat DJP.

---

The tax revenues and the Indonesian Budget (APBN) are two important things in the economic growth as part of the fiscal policy. The tax revenues become the largest contribution to the APBN so that the Directorate General of Taxes (DGT) needs to optimize the duty to obtain tax revenues for the government to be able to finance the APBN autonomously. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta administrating tax payers of foreign investment companies, companies listed in the stock exchange, and oil and natural gas companies have the largest number of employees and give the contribution of tax revenues which are the second largest after the Regional Office of the DGT of Large Taxpayers. Due to its strategic role, the Regional Office of the DGT of Special Jakarta is required to be able to improve its performance by improving its employees? capabilities through sustainable learning processes as part of the taxation administration reform continuously made. Sustainable learning processes are a source of competitive advantages significant for organizations and necessary to test the obedience to satisfy the taxation obligation as a result of the application of the self-assessment system and are capable of improving the individual performance and the organizational performance.This study aims to describe the self-directed learning practice, the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation in the Regional Office of DGT of Special Jakarta in order to attain the organizational performance; to analyze the relationships of the structure of the employee learning model constructed of the self-directed learning in the workplace, the process of the transformation into the organizational learning form, the knowledge management application, the innovation creation in the context of the learning organization in order to improve the organizational performance; and to analyze whether or not there is a difference in the structure of the employee learning model affecting the organizational performance among tax office units and among groups of employees.The research paradigm was post-positivism using the quantitative approach. The research population comprised the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta, including structural employees with echelons, non-structural employees, and functional audit employees with a total of 615 employees. The sample, consisting of 394 employees or 64%, was selected by means of the saturated sampling technique. The data were collected through the library research and field research techniques by means of a questionnaire, observations, and in-depth interviews. The collected data were descriptively analyzed using the frequency analysis and verification analysis by means of the structural equation modeling and analysis of variance.The results of the study are as follows. First, the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta carry out the self-directed learning practice in the workplace and continuously transform their individual experiences into organizational knowledge so that it can be accessed and used together as a form of organizational learning. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta implement the taxation knowledge management to create added values as a form of knowledge management and transform innovative ideas into taxation products and services in order to be useful for stakeholders.The employees and tax office units continuously try to attain the performance optimally, both at the organizational level and at the individual level. Second, the self-directed learning in the workplace plays an important role in encouraging the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector, although it does not directly affect the attainment of the organizational performance. The self-directed learning will give a positive implication to the organizational performance if the organization is capable of making interventions by facilitating the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation effectively and simultaneously. Third, the consistency in the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector plays an important role in improving the organizational capacity and is at the same time capable of affecting the attainment of the organizational performance in the field of the human resource development, the improvement of tax payers compliance, the law enforcement through auditing and collecting, the tax revenues, and the improvement of employees? competencies as expected. Finally, the structure of the employee learning model oriented to the optimal attainment of the organizational performance tends to be uniform and does not result in a creative competitive culture among tax office units and groups of employees. This is due to the human resource management which is still centrally implemented by the main office of the DGT."

"ABSTRAKSejak Pelita ke empat (FV) hingga kini pajak telah menjadi primadona bagi pemasukan negara. Pajak lebih dapat diandalkan dibanding dengan minyak dan gas bumi yang sebelumnya menjadi sumber masukan terbesar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya, merupakan jenis pajak tidak langsung yang memberikan sumbangan cukup besar kepada kas negara. Namun dari sektor PPN teryata juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi kas negara dengan adanya manipulasi restitusi PPN. Tujuan dan skripsi ini adalah menggambarkan bagaimana pelaku melakukan tindakan manipulasi restitusi PPN, pola penanganannya oleh DitJen Pajak dan faktorfaktor yang dapat mendukung untuk timbulnya manipulasi restitusi PPN. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode studi dokumen dengan jenis penelitian deskriptif. Data mengenai kasus-kasus manipulasi restitusi diperoleh dari dokumendokumen yang ada di Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Dan tahun 1990 hingga 1994 diperoleh 7 kasus manipulasi restitusi PPN yang telah diberi putusan oleh pengadilan. Dari tujuh kasus manipulasi tersebut teridentifikasi lima modus operandi. Dalam melakukan manipulasi restitusi PPN pelaku melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar dengan dilampirkannya faktur pajak fiktif dan dokumen ekspor yang tidak benar pula. Modus operandi dengan memakai faktur pajak fiktif menimbulkan fenomena baru dengan munculnya perusahaan-perusahaan fiktif yang melakukan jual beli faktur pajak fiktif. Keadaan ini menunjukkan pula adanya jalinan kerjasama di antara pengusaha khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menginginkan restitusi secara tidak sah. Adanya kolusi antara pelaku dan oknum pegawai perpajakan telah menjadi titik rawan dalam manipulasi restitusi PPN. Kebijaksanaan perpajakan yang terlalu berat sebelah atau lebih menguntungkan pengusaha menciptakan kondisi yang tidak menguntungjkan dalam menangani manipulasi restitusi PPN. Rendahnya sanksi terhadap pelaku manipulasi restitusi PPN khususnya pada sanksi administrasi dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan tidak memberikan efek penjeraan dan menjadi faktor pendukung untuk timbulnya kembali manipulasi restitusi PPN. Ketidakpastian mengenai pihak mana yang paling berwenang menangani manipulasi ini juga menjadikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan tidak efektif."

"ABSTRAKSebagai organisasi pemerintah Ditjen. Pajak mempunyai misi dan fungsi tersendiri, dimana keduanya merupakan hal yang strategis. Ditjen. Pajak mempunyai tugas untuk mengadminsitrasikan penerimaan negara dan untuk itu diperlukan kehandalan aparat Ditjen. Pajak beserta pendukung surnber daya lainnya, seperti dukungan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat operasional sehari-hari. Dukungan TI yang sudah dipunyai oleh Ditjen. Pajak pada saat ini sudah tergolong cukup mutakhir.Meskipun sudah didukung oleh TI yang cukup mutakhir, Ditjen Pajak masih bekerja secara semi manual, sehingga karena dirasakan kurang efisien, maka perlu dibentuk unit tax information center (TIC) sebagai salah satu altematif untuk memecahkan persoalan itu. Dengan adanya TIC, diharapkan terjadi optimalisasi didalam penggunaan TI.Dengan memakai metode Information Economics, maka keberadaan TIC akan dicoba untuk dikaji kelayakan pembentukannya. Dengan metode itu pula, penulis mencoba untuk mengkuantifikasi manfaat yang sulit terukur (intangible benefit) jika penerapan TIC jadi dilaksanakan di lingkungan Ditjen. Pajak.

---

ABSTRACT

As a government institution, Directorate General of Tax has a special mission and vision which both are considered as a strategic issue. The Directorate General of Tax's duties are to administrate and monitor all of the country revenue. Therefore the Directorate's entire officers have to posses skills and knowledge in line with other resources such as Information Technology (IT). The IT resources can be used as a daily means to back up those duties and so far they are sophisticated enough.

Although those means are sophisticated, The Directorate still works in semi manual operation. Inefficiency occurred with that kind of operation and to cope it, the Directorate tries to use a special unit which is called tax information center (TIC). The idea to build this unit is to reduce the inefficiency and optimize the use of IT.

Using Information Economics methodology, introduced by Marilyn Parker et. al., it can quantify the intangible benefits of TIC as well as analyzing the feasibility of TIC establishment especially in non-profit organization."

"Kinerja pegawai dalam organisasi secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan faktor yang berada di Iuar dirinya. Faktor yang berada di Iuar diri pegawai berasal dari Iingkungannya terutama Iingkungan organisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah kedua faktor tersebut benar-benar mempengaruhi kinerja pegawai dan seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Faktor dari dalam diri pegawai yang dipilih dalam penelitian adalah komitmen pada organisasi, sedangkan budaya organisasi dipilih sebagai faktor yang berasal dari Iuar dirinya.Obyek penelitian adalah para pegawai di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (PPPP). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik proportional random sampling untuk meyakinkan bahwa sampel yang terpilih merupakan representasi dari seluruh populasi. Jumlah sampel ditetapkan 111 (seratus sebelas) dari total populasi yang berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan).Sebelum dilakukan pengumpulan data penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (kuesioner). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis statistik meliputi uji korelasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimputkan bahwa : (1) secara umum persepsi mengenai komitmen pegawai Direktorat PPPP dikategorikan tinggi, persepsi mengenai budaya organisasi yang ada tergolong baik dan persepsi mengenai kinerja pegawai tergolong cukup baik, (2) terdapat pengaruh persepsi mengenai komitmen pada organisasi terhadap kinerja pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,413, (3) terdapat pengaruh persepsi mengenai budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,342.Dengan terbuktinya kebenaran hipotesis bahwa terdapat pengaruh komitmen dan budaya organisasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja pegawai, disarankan agar pimpinan Direktorat PPPP memberikan perhatian pada 2 faktor tersebut. Komitmen pegawai dapat diitingkatkan dengan mengakomodir tujuan dan kebutuhan pegawai ke dalam tujuan organisasi, sedangkan budaya organisasi dapat dikembangkan ke arah yang lebih kondusif dengan cara meningkatkan partisipasi para pegawai.

---

The employees' performance in an organization can generally be influenced by two factors, that is. internal and external factors. The latter comes from the environment particularly that of the organization.

The research is intended to see whether those two factors really influence the employees' performance and to what extent are the impacts of those two factors either in isolation or in unison. The internal factor that is chosen in this research is their commitment to the organization, whereas the external one is organizational culture.

The research objects are the employees of the Directorate of Auditing. Investigating and Tax Collecting. The sample collection is conducted through a technique of proportional random sampling to verify that the selected samples represent the entire population. The samples that are taken are 111 out of 158 total population.

Prior to the research data collection, the writer evaluates the instruments (the questionnaires) for their validity and reability. The validity evaluation is conducted by using the approach of Pearson Product Moment, whereas the reability evaluation is done through Alpha Cronbach formula.

The research is conducted by using statistics analysis which includes correlation evaluation and t evaluation. Based on the research findings, it can be concluded that: (1) generally the perceptions about the employees' commitment are classified high, the perceptions about the current organizational culture are categorized good and the perceptions about the employees' performance are relatively good; (2) there are some impacts of the perceptions of commitment towards the employees' performance with the correlation coefficient amounting to 0.413; (3) there are some impacts of the perceptions of the organizational culture towards the employees' performance with the correlation coefficient amounting to 0.342.

By the proof of the validity of the hypothesis it can be said That there are some impacts of the commitment and of the organizational culture either in isolation or in unison towards the employees' performance, therefore, it is recommended that the management of the directorate of Auditing.

Investigating and Tax Collecting pays attention to the two factors. The employees' performance can be enhanced by accommodating the employees' objectives and needs into the organizational goals. As for the organizational culture. it can be developed to a more conducive direction by way of encouraging greater participation of the employees."

"The empirical research confirms that organizational culture has its positive impacts on the performance in business administration. The literature, however, revealed that the impact of organization culture in public administration remains limited, most study has been conducted outside Indonesia, and there is a challenge to public administration community to integrate values into structure, process and system of public organization. This dissertation examines to what extent do the organization cultural values impacts on the taxpayers service quality. By applying instrumental and terminal values theorized by Rockeah and Jones and service quality theorized by Zetihaml et al., Bergman and Kelfsjo, and by using quantitive approach which apply factor analysis, the research reveals 9 factors as dominant organization cultural values on Large Taxpayer Regional Office (LTRO) that is taxpayer Service quality, responsive, intelligent, obey to the superordinate, economy, learning, innovative, efficient and pluralism. Based on focus group discussion, the most dominant value is responsive at first level, follows by intelligent, obey to the superordinate, economy, learning, pluralism and taxpayer service quality at the second level and innovative and efficient at the third level. These level of values is regarded as a value system.By applying regression analysis, the research reveal that there is a positive impact between efficient, innovative and responsive on the taxpayer service quality, while a negative impact between obey to the superordinate on taxpayer service quality. As in the focus group discussion the informants confirm that the values system has been used in the climate of organization especially in decision making process and reward punishment system on LTRO, this research concluded that LTRO becomes a value driven organization.Findings of this research is that LTRO as a public organization has integrated values in the system and processes in the organization life, which is a theoretical implication of this research. lt is the advisable that the LTRO will maintain the value system by making it viable, balance, congruence and authenticity."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process.

For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff.

Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue.

The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis.

From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta.

Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT."